katsu5 slot

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

Sandi Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Desa Wisata 2024******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan ada 7.500 desa yang memiliki potensi wisata di Indonesia. Tapi sayangnya, dari jumlah itu, yang baru memiliki kelengkapan dan terdaftar sekitar 4.500 lebih desa wisata.

"Jadi total dari sekitar 7.500 desa di Indonesia yang memiliki potensi wisata. (Ada) 4.500 lebih telah memiliki kelengkapan dan terdaftar di jaring desa wisata yang dibina dalam Kemenparekraf," kata Sandi, saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Wisata Serangan, di Denpasar Selatan, Selasa (16/5).

Ia menerangkan, dari 4.500 desa wisata yang terdaftar tersebut, pihaknya selalu memberikan apresiasi baik ke pengelola maupun pemerintah setempat.

"Oleh karena itu kita mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan karena desa wisata ini sangat menyentuh pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," lanjutnya.

Selain apresiasi, Sandi menyebutkan 4.500 desa wisata itu juga disentuh dengan program pemberdayaan agar kesejahteraan masyarakat setempat bisa ditingkatkan. Pemberdayaan juga dilakukan agar pada 2024 nanti, 4,4 juta lapangan pekerjaan baru bisa terbuka di Indonesia.

"Dari 4.500 ini datanya sudah kita pampangkan dan silahkan disentuh dengan program-program yang memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan. Karena desa wisata terbukti menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target 2024 itu 4,4 juta lapangan kerja baru," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Profil Grace Tahir, Putri Taipan yang Jadi Saksi Kasus Rafael di KPK******

Putri kedua Dato Sri Tahir, Grace Dewi Riady atau sering disebut Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus Rafael Alun Trisambodo.

KPK menduga Rafael Alun melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan Grace dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui keterkaitan Grace dalam kasus pencucian uang, ataupun adanya kasus lain.

Mengutip berbagai sumber, Grace merupakan Presiden Direktur Mayapada Hospital.

Grace diketahui menikah dengan Ronald Kumalaputra. Ronald adalah Direktur Utama PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO).

Lihat Juga : PNS Dapat Uang Tambah Daya Tahan Tubuh Rp18 Ribu-Rp25 Ribu per Orang

Ronald ditunjuk sebagai Dirut untuk menggantikan William Tandiono, yang telah meninggal dunia tahun lalu.

Selain aktif mengelola bisnis keluarga, Grace juga aktif mengisi platform medianya, Media Everest. Ia memiliki acara talkshow khusus yang tayang di YouTube, yakni Iso-Late Show.

Dalam salah satu episode Iso-Late Show, Grace pernah mengundang ayahnya Dato Sri Tahir hingga artis Raffi Ahmad.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Bahlil Sebut Ada Negara Berusaha Ganjal Hyundai Tanam Rp22 T di RI******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ada negara yang tidak ingin Hyundaiberinvestasi di Indonesia senilai US,55 miliar atau Rp22,9 triliun (kurs Rp14.817 per dolar AS).

"Jadi, waktu kita mau tanda tangan ini (proyek Hyundai) banyak negara tertentu yang tidak ingin Hyundai masuk, mobil listrik ini, saya harus ngomong. Saya tidak mengatakan negara mana tetapi ada negara yang tidak pingin ini barang masuk," kata Bahlil, dikutip dari Antara, Selasa (16/5).

Ia mengatakan investasi Hyundai ke Indonesia diawali dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pada November 2019. Saat itu, penandatanganan MoU disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Executive Vice Chairman Hyundai Motor Group Chung Eui-sun.

Kemudian, fase kedua investasi Taiwan berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan produksi Hyundai akan diekspor sebanyak 70 persen.

Per Maret 2022, pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat, disebut telah berhasil memproduksi mobil listrik Hyundai Ioniq 5.

"Alhamdulillah sekarang Hyundai produknya sudah bisa dipakai orang Indonesia dan orang Indonesia cinta betul terhadap mobil listrik. Saking cintanya sekarang antre 6 bulan sampai 8 bulan baru bisa dapat mobil di showroom," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

AP Aviasi Benahi SOP Bandara Kualanamu Buntut Wanita Tewas di Lift******

PT Angkasa Pura Aviasi (AP Aviasi) membenahi standar operasional prosedur (SOP) Bandara Kualanamu, Medan, Sumatra Utara buntut wanita tewas terjatuh di lift.

Direktur Utama AP Aviasi Achmad Rifai mengatakan pihaknya melakukan penyempurnaan SOP untuk meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan. Selain itu, Achmad juga menyinggung soal pembinaan sumber daya manusia (SDM) internal.

"Kami telah melakukan penyempurnaan prosedur operasi di Bandara Kualanamu. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa semua fasilitas publik berfungsi dengan baik. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara merupakan prioritas kami," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Ia mengatakan AP Aviasi selaku pengelola Bandara Kualanamu mengapresiasi saran dari Ombudsman. Achmad juga menegaskan bahwa semua pihak terkait telah sepakat menyelesaikan masalah ini secara baik-baik.

Menurutnya, penyelesaian dengan pihak keluarga korban telah disepakati pada Kamis (11/5). Achmad menegaskan ini adalah bentuk komitmen AP Aviasi kepada pengguna jasa bandara dengan terus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan yang sesuai regulasi.

Sebelumnya, korban bernama Aisah dilaporkan hilang kontak dengan kerabatnya pada Senin (24/4). Namun, jasad korban baru ditemukan pada Kamis (27/4) lalu setelah tercium bau busuk.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.