akun slot tergacor

Saya orang suci

Kronologi Pembubaran Merpati, dari Merugi, Digugat Hingga Pailit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi bubarkan BUMNPT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran maskapai ini tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan Merpati Airlines pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023 tersebut.

Jauh sebelum putusan pailit pengadilan muncul, 'kesehatan' Merpati Airline sudah mulai terguncang pada 2008 lalu. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Pemerintah pun memutuskan untuk memasukan perusahaan dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal Rp300 miliar.

Lihat Juga : Rubicon Anak Pejabat DJP Aniaya Putra Petinggi Ansor Tak Masuk LHKPN

Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu beban utangnya mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Di tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun dan ekuitasnya pun minus Rp9,51 triliun.

Pada Juni 2017 Merpati Airlines digugat oleh PT Parewa Katering, penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib pengemis

Dicari Investasi Berkualitas dan Bisa Sejahterakan Rakyat RI******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan 8,4 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2022, meski realisasi investasipada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan investasi saat ini lebih banyak padat modal (capital intensive).

Artinya, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 20,63 persen pada 2022.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen). Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Kendati, angka pengangguran tersebut sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tercatat pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Peneliti senior INDEF Nailul Huda menyangkal pernyataan Airlangga. Menurutnya, selama investasi itu memiliki multiplier effect atau dampak berlapis ke sektor lain tidak ada yang salah dengan investasi ke capital intensive.

"Masalahnya ini kan investasi yang masuk nggak mampu ngungkit (menaikkan) tenaga kerja. Bahkan ada beberapa investasi yang malah menambah TKA. Ini yang harus dibenahi," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com,Selasa (22/2).

Untuk itu, menurutnya penting mengarahkan investasi masuk ke sektor dengan multiplier effect yang cukup signifikan.

Senada, peneliti Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menjelaskan para investor lebih tertarik meletakkan investasinya ke industri padat modal sebab perputaran yang cepat. Termasuk berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan jasa keuangan.

"Kalau dilihat ke belakang booming digital dalam 5 tahun terakhir itu menarik investasi padat modal. Mungkin ketika sektor digital mulai winter akan terjadi penurunan porsi investasi di sektor jasa," paparnya.

Perlu kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi padat karya

Saya orang suci

Tingkat Kunjungan ke Mal Diramal Naik 100 Persen Saat Ramadan******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal akan naik saat ramadandan idulfitri tahun ini. Kenaikan bisa mencapai lebih dari 100 persen.

Peningkatan kunjungan pusat belanja pada dua momen ini diperkirakan karena pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Tahun ini merupakan ramadan dan idulfitri pertama yang tanpa pembatasan, setelah tiga tahun berturut-turut sebelumnya selalu disertai dengan berbagai pembatasan akibat pandemi covid-19," ungkap Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, dikutip dari ANTARA, Minggu (19/2).

Menurutnya, sejak PPKM dicabut beberapa waktu lalu, pusat perbelanjaan pun kini mulai kembali mengadakan berbagai acara dan kegiatan yang diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan.

Tak hanya itu, berbagai promo belanja juga sudah kembali diadakan setelah sebelumnya hampir tiga tahun dilarang sehubungan dengan pemberlakuan PPKM.

"Setelah PPKM dicabut beberapa waktu yang lalu maka pusat perbelanjaan telah mulai kembali mengadakan berbagai acara dan kegiatan serta beragam promo belanja yang mana sebelumnya hampir selama tiga tahun dilarang sehubungan dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Alphonzus juga menilai pada momen ramadan, masyarakat biasanya berbelanja produk dalam kategori non-makanan dan minuman.

"Sebagaimana biasanya, selama ramadan pada umumnya masyarakat akan berbelanja barang ataupun produk kategori non-makanan dan minuman, dan pada saat libur ataupun idulfitri maka akan beralih ke kategori makanan dan minuman serta hiburan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Daftar 10 Daerah dengan Angka Penggangguran Tertinggi Pada 2022******

Angka pengangguran diIndonesia mencapai 8,42 juta orang per Agustus 2022. Padahal, realisasi investasi mencapai Rp1.207 triliun alias melampaui target Rp1.200 triliun pada 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen alias 8,42 juta orang. Dengan begitu, ada sekitar 6 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Berdasarkan persebaran wilayahnya, Jawa Barat menempati urutan pertama wilayah dengan jumlah pengangguran terbanyak. BPS mencatat pengangguran di Jawa Barat (Jabar) mencapai 8,31 persen pada Agustus 2022.

Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia versi BPS per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Meski begitu, BPS mencatat TPT pada 2022 turun ketimbang Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lihat Juga : Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp288 M

Sedangkan berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada 2022. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Sedangkan jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022, berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui faktor melimpahnya pengangguran RI karena jumlah tenaga kerja yang terserap lebih rendah. Pasalnya, investasi saat ini lebih banyak menuju capital intensivealias padat modal.

Airlangga mengatakan perusahaan butuh biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud merujuk pada mesin penyokong produksi, seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

"Oleh karena itu yang didorong pemerintah adalah UMKM dan entrepreneurship. Nah, UMKM dan entrepreneurshipini didorong lewat Perppu Ciptaker," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Ia menyebut aturan itu mempermudah UMKM dan pengusaha untuk membentuk PT perseorangan. Dalam aturan terdahulu, pembentukan PT dibutuhkan modal minimal Rp50 juta. Namun, kini dengan modal lebih kecil pun bisa dilakukan.

Di lain sisi, ia menyebut banjir investasi RI masih relevan untuk mengatasi masalah pengangguran. Terlebih, pemerintah akan mendorong investasi yang masuk sebesar Rp1.400 triliun pada 2023 ini.

"Pengangguran itu diatasi dengan investasi. Investasi ini tahun ini kita dorong Rp1.400 triliun. Kemarin dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) kita harap bisa meningkat sampai Rp1.600 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Bank Dunia Ungkap Laba Usaha Mikro Wanita Cuma Separuh dari Pria******

Bank Dunia mengungkapusaha mikromilik perempuan di Indonesia cenderung mendapatkan laba 53 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Padahal, jumlah usaha mikro yang dimiliki perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Dari 16 juta usaha mikro di Indonesia, 49 persen dimiliki perempuan.

"Itu angka yang cukup mengesankan. Tapi ini kemudian menjadi pelik ketika kita melihat profit atau laba bulanan usaha yang dimiliki perempuan 53 persen lebih rendah dibanding usaha yang dimiliki laki-laki," kata Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia Salman Alibhai mengatakan dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

"Jadi mungkin sederhananya sektor tempat kita bekerja adalah penentu terbesar pendapatan kita," ujar Salman.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyampaikan partisipasi perempuan Indonesia dalam angkatan kerja di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain, yakni hanya 54 persen. Padahal, keberagaman gender disebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Satu menyampaikan ada lima pendekatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan angkatan kerja perempuan. Pertama, berinvestasi pada fasilitas pelayanan anak yang berkualitas dan terjangkau sehingga bisa memungkinkan perempuan bekerja. Kedua,pilihan kerja yang fleksibel, misalnya kombinasi WFH dan WFO tanpa mengurangi produktivitas pekerja.

"Ketiga,mewajibkan pendampingan pelatihan para pekerja dan pengusaha perempuan untuk membantu membangun generasi penerus pemimpin perempuan," katanya.

Keempat, dengan menerapkan cuti melahirkan bagi ibu. Kelima,mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan bisnis.

[Gambas:Video CNN]

Monster di Dunia Elf

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]