ratugacor88

Dewa perang terkuat

Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan buka suara soal keberatan pengusaha batu baraterkait aturan yang mewajibkan eksportir untuk memarkir dolar di dalam negeri minimal tiga bulan.

"DHE itu sangat penting. DHE itu bisa dana yang diputar tinggal di Indonesia dari ekspor, dari tambang-tambang sampai US miliar per tahun," kata Luhut di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (27/7).

Luhut menjelaskan yang diwajibkan untuk menaruh dolar di dalam negeri adalah yang memiliki nilai ekspor di atas US0 ribu.

Menurutnya, para pengusaha yang mengkritik kebijakan DHE adalah yang tidak paham soal aturan tersebut.

"Mereka tidak paham semua. Pemerintah sangat awaremengenai (DHE) itu. Jadi sudah lama kami diskusikan dengan para pengusaha. Tadinya yang (nilai ekspor) US0 ribu ke bawah mau dikenakan, tapi tidak jadi. Karena seperti sektor perikanan itu marginnya mereka tipis. Jadi kita juga tidak ingin sampai kena (aturan DHE)," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Lihat Juga : Indef Minta Jualan Barang Impor di E-commerce Kena Biaya Admin Tinggi

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," katanya.

Pandu mengatakan harga batu bara terus turun sejak semester II 2022, sedangkan biaya operasional meningkat. Ia memperkirakan biaya operasional penambang bisa bengkak 20 persen hingga 25 persen di tahun ini imbas kenaikan bahan bakar hingga inflasi.

Ia juga mengeluhkan soal kenaikan tarif royalti. Tarif royalti pemegang izin usaha pertambangan (IUP) naik dari 3 persen-7 persen menjadi 5 persen hingga 13 persen, sedangkan tarif royalti tertinggi bagi pemegang IUPK-kelanjutan operasi produksi menyentuh 28 persen.

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

LKPP Minta 'Jemaah Korupsi' Tak Kebagian Jatah Lapor******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta kepada 'jemaah korupsi' yang tidak mendapatkan jatah dari kejahatan yang mereka lakukan lapor ke penegak hukum. 

Permintaan disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pelaporan ia minta karena sampai saat ini masih ada saja pejabat yang tega mengkorupsi uang negara. Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) pada Agustus nanti.

Ia mengatakan dunia sekarang ini sudah transparan. Semua kejahatan bisa dilacak dengan mudah.

Makanya, LKPP kata Yuliantor heran sampai saat ini masih ada saja pejabat negara yang nekat korupsi. Pasalnya, celah untuk korupsi sekarang ini sudah diawasi dengan ketat.

Selain itu, celah sedikit demi sedikit juga sudah ditutup. Salah satunya oleh LKPP dengan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog. 

Tak hanya itu katanya, proses belanja barang dan jasa kementerian/lembaga juga diawasi oleh inspektorat hingga auditor. 

"Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya. Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Jadi, ini berita satu dua hari kemarin (OTT) ini cukup apa ya?" katanya.

Yulianto tak menyebut OTT mana yang ia sebut. Tapi kalau berkaca dari waktu satu dua hari ini, OTT itu merujuk pada kasus korupsi peralatan pendeteksi korban reruntuhan yang menjerat sejumlah pentolan Basarnas belakangan ini.

Berkaitan dengan kasus ini, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari berbagai proyek sepanjang 2021-2023.

[Gambas:Video CNN]

Suap itu diduga diterima Henri melalui Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang terjaring OTT KPK bersama 7 orang lainnya pada Selasa (25/7). Afri juga sudah menjadi tersangka, di mana proses hukum keduanya kini diserahkan ke Puspom TNI.

Yulianto mengatakan seharusnya korupsi tak selayaknya dilakukan.

"Karena uang negara, uang kita semua yang harusnya bisa sebanyak-banyaknya kita belanjakan untuk perekonomian lokal jadi tumbuh. Kedua, kalau belanja bisa lebih efisien, plus tidak bocor sana-sini," katanya.

Planet terbelah menjadi dua

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi Jamkrindo******

MenteriBUMNErick Thohir merombak susunan jajaran komisarisdan direksi di PT Jamkrindo dengan mengangkat Angger P. Yuwono sebagai komisaris.

Selain perubahan susunan jajaran komisaris, ia juga melakukan perubahan pada susunan serta nomenklatur jajaran direksi PT Jamkrindo dengan mengangkat Akhmad Purwakajaya sebagai Direktur Utama PT Jamkrindo menggantikan almarhum Hendro Padmono.

Akhmad sebelumnya tercatat sebagai executive vice president PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dia telah berkarir sebagai bankir BRI sejak 1999.

Dengan perombakan itu, berikut susunan jajaran komisaris dan direksi Jamkrindo terbaru:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Krisna Wijaya
Komisaris Independen: Hernita Alius
Komisaris: Desty Arlaini
Komisaris Independen: M. Muchlas Rowi
Komisaris: Ari Wahyuni f.
Komisaris: Angger P. Yuwono

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama: Akhmad Purwakajaya
Direktur Bisnis Penjaminan: Henry Panjaitan
Direktur Operasional dan Jaringan: Suwarsito
Direktur Kelembagaan dan Layanan: Abdul Bari
Direktur Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan serta Manajemen Risiko: Achmad Ivan Sutrisna
Direktur Keuangan dan Investasi: Alia Nur Fitri

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan Bapak Hendro Padmono dan juga Bapak Kadar Wisnuwarman. Segenap manajemen IFG juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Angger P. Yuwono, Akhmad Purwakajaya dan Ibu Alia Nur Fitri dalam jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrindo. IFG mempunyai harapan tinggi kepada jajaran Komisaris dan Direksi Jamkrindo saat ini untuk melakukan peningkatan kinerja serta melanjutkan proses transformasi yang sudah berjalan baik di Jamkrindo," ujar Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (31/7).

Ia mengatakan perubahan komisaris dan direksi Jamkrindo merupakan langkah dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional serta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan.

Sistem yang paling kuat

Indonesia Bakal Jadi Anggota OECD Pertama dari ASEAN******

Indonesia akan masuk menjadi anggota baru Organisasi Negara untuk Kerja Sama dan PembangunanEkonomi(OECD). Artinya, Indonesia bakal menjadi negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pertama yang menjadi anggota OECD.

Informasi itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Komplek Istana Negara, Rabu (26/7). Ia mengatakan Indonesia sudah menerima surat pemberitahuan dari OECD soal keanggotaan tersebut.

"Kita terima surat dari OECD yang menyambut Indonesia menjadi negara anggota Asia Tenggara pertama yang masuk dan itu sudah diinformasikan ke seluruh anggota OECD," katanya.

Organisasi yang didirikan pada 1961 lalu itu dibentuk dengan tujuan untuk memajukan ekonomi dan perdagangan dunia. 

Mayoritas anggota OECD adalah negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi dengan peringkat sangat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia, dan karena itu sering dianggap sebagai negara maju. 

Mengutip website OECD, saat ini anggota organisasi itu berjumlah 38 negara. Mereka antara lain Amerika, Inggris, Selandia Baru, Italia, Jepang, Jerman dan Prancis.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan******

Commonwealth Bank melakukan pemutusan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan di Australia. Secara global, bank internasional ini mempekerjakan sekitar 50 ribu karyawan.

Juru bicara Commonwealth Bank menolak untuk mengonfirmasi kebenaran kabar PHK tersebut, hanya saja ia menegaskan tidak ada pemangkasan karyawan di unit yang berhubungan langsung dengan pelanggan.

"Sebagai bagian dari fokus kami pada peningkatan bisnis, kami secara rutin meninjau keterampilan yang kami butuhkan dan bagaimana kami terorganisir," kata juru bicara tersebut dikutipReuters, Rabu (26/7).

Kepada Reuters, seorang sumber yang mengetahui proses PHK itu mengatakan pemangkasannya bisa bertambah pada ratusan pekerja lagi. Saat ini, perusahaan tengah mengkonsultasikan berapa karyawan yang bisa dipindahkan ke posisi lain.

Commonwealth Bank merupakan bank terbesar di Australia. Institusi keuangan ini menyalurkan pinjaman paling tinggi dibandingkan bank lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

Sandiaga Tegaskan Produk Indonesia Lebih Berkualitas Dibanding China******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia lebih berkualitas dibanding China.

"Jadi, (barang) dari Tiongkok itu enggak akan dapat kualitasnya. Kalau Bapak/Ibu ke sini (Karya Kreatif Indonesia), akan dapat kualitasnya, imajinasinya, kreasi, dan karya-karya terbaik talenta anak negeri," ujar Sandiaga saat menghadiri Upacara Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7)

Selain mengkritik barang China, pria yang akrab disapa Sandi itu berjanji akan melindungi produk UMKM dari gempuran barang impor. Salah satu caranya dengan mendorong perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

"Kalau banjir barang ilegal akan kami perkuat proteksinya, regulasinya, dan supervisinya. Sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan dari barang ilegal," tegas Sandi.

"Semua yang dijual di Indonesia itu harus barang-barang yang memiliki kepastian hukum dan kami harus sosialisasi serta edukasi konsumen supaya lebih menghargai produk-produk asli buatan Indonesia," imbuhnya.

Ia juga menegaskan bakal menjajaki pasar-pasar internasional untuk memasarkan produk UMKM, antara lain Jepang, Prancis, Nigeria, hingga India. Sandi menyebut produk-produk Indonesia sangat diterima di negara-negara tersebut.

Di lain sisi, gempuran produk China, utamanya yang masuk melalui TikTok Shop dikeluhkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Ia resah dengan Project S yang diklaim bisa memata-matai perilaku konsumen Indonesia.

Data itu disebut menjadi bekal untuk UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Produk-produk dari Negeri Tirai Bambu itulah yang diklaim akan membanjiri Indonesia dengan harga murah sehingga mematikan pedagang lokal.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain. Kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," keluh Teten.

Meski begitu, ia menyebut sudah bertemu dengan TikTok dan platformdigital itu berjanji tidak akan melanggengkan Project S di Indonesia. Namun, Teten tetap tak tinggal diam.

Ia ingin Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Nantinya, revisi tersebut bakal mengatur batasan harga produk impor yang masuk ke Indonesia. Teten mau produk impor yang masuk dibatasi senilai US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS), sedangkan barang-barang impor di bawah harga tersebut kudu dilarang.

[Gambas:Video CNN]