situs baru slot

Bab dari masa lalu

Buruh Minta Ada Upah Sektoral Supaya Gaji Industri Kerupuk******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menggunakan upah minimumsektoral selain dengan upah minimum provinsi (UMP) yang sudah ada dalam menentukan penghasilan pekerja.

Menurutnya, upah sektoral dibutuhkan sebab tiap sektor usaha tak bisa disamakan. Misalnya perusahaan mobil tak bisa disamakan dengan perusahaan kerupuk.

"Masa pabrik kerupuk sama pabrik Toyota dengan pabrik Panasonic upahnya sama. Kan kelewatan. Maka selain upah minimum, harus ada upah minimum sektoral," ujar Said dalam konferensi pers daring, Jumat (25/11).

"Nggak ada itu, di negara Pancasila tidak mengenal sama rata sama rasa. Yang berlebih berbagi, yang kurang jangan berlebihan kita mintanya," tuturnya.

Said meyakinkan nantinya upah sektoral di kabupaten/kota ataupun provinsi bisa bersama-sama dihitung dengan mengikutsertakan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah.

"Kalau sektoral, pakai besaran dong, ya mobil lebih besar daripada pabrik tekstil. Pabrik pertambangan dan perbankan lebih besar dari teknologi. Saya sangat setuju upah minimum sektoral dihidupkan kembali," tegasnya.

Saat ini, para buruh sedang menunggu pemerintah mengumumkan upah minimum 2023 yang bakal dilakukan Desember besok. Dalam proses penetapan upah minimum itu, pemerintah akan merujuk aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18 tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023.

Lewat permen itu, pemerintah memberikan batas maksimum kenaikan upah sebesar 10 persen. Meski demikian, asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) berencana untuk menggugat permen itu ke Mahkamah Agung.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Sandiaga Dorong Pulau Tawale Jadi Pengungkit Kebangkitkan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menilai anugerah kekayaan alam Maluku Utara dapat menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Di samping pemandangan permukaan laut yang indah, dihiasi dengan gugusan kepulauan dan gunung, wilayah ini juga memiliki keindahan bawah laut yang mempesona.

Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sandiaga menilai Kawasan Indonesia Timur tidak hanya memiliki Raja Ampat di Papua Barat yang sudah dikenal dunia sebagai ikon wisata bawah laut. Dalam pandangannya, masih banyak daerah-daerah lain di Indonesia Timur yang punya potensi wisata bawah laut yang indah dan kaya yang belum tereksplorasi.

"Pulau Tawale di Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, bisa jadi pengungkit kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/11).

"Ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan. (Gugusan Pulau Tawale) luar biasa indahnya, itu betul-betul 'gate of heaven'. Apalagi, Halmahera Selatan ini merupakan salah satu spotdivingterbaik di dunia," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, Halmahera Selatan tidak hanya memiliki Gugusan Pulau Tawale sebagai destinasi wisata bawah lautnya. Masih banyak lagi destinasi wisata bawah laut di Halmahera Selatan yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan.

Apabila sektor ini dapat dikembangkan, dia optimis bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Selatan.

"Saya melihat selain ekonomi berbasis sumber daya alam yang menjadi tulang punggung sekarang, kita juga harus kembangkan ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Agar pergerakan ekonomi di Halmahera Selatan semakin meningkat dan membuka peluang usaha serta lapangan kerja," pungkasnya.

senjata luar angkasa

Eks Pimpinan Bulog Pinrang Akui Salah di Kasus Beras 'Hilang' 500 Ton******

Mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang Radytio W Putra Sikado mengklarifikasi soal hilangnya 500 ton berasdi gudang Bulog sehingga dirinya pun dicopot dari jabatannya.

Menurut Radytio, 500 ton yang disebut selama ini tidak hilang. Tapi, beras itu diambil oleh rekanan tanpa melalui prosedur peminjaman di Bulog.

"Beras ini bukan hilang, tapi beras ini diambil oleh pihak ketiga. Jadi mungkin tahapan-tahapannya setelah kami melalui proses pemeriksaan internal dan saat ini saya ini menjalani proses penyidikan di Polres Pinrang," kata Radytio di Makassar, Jumat (25/11).

"Jadi mekanisme penyaluran ini terbagi dua, pertama melalui distributor atau pihak ketiga. Kedua melalui ritel," ujarnya.

Dalam penyaluran ini kata Radytio, pihaknya berhubungan langsung dengan pihak rekanan yang mengambil beras di gudang Bulog Pinrang. Kemudian pihak rekanan dalam hal ini CV Sabang Merauke Persada (SMP) milik IF berusaha terus menemui dirinya untuk mendapatkan beras sebanyak 500 ton.

"Dia mendekati saya secara emosional. Jadi sebelum keluar beras 500 ton, pada Agustus IF sempat mendatangi saya meminta untuk dipinjamkan beras dalam rangka KPSA namun tidak saya iyakan. Karena tentu ini di luar prosedur," ungkapya.

Tidak sampai di situ, lanjut Radytio, IF kembali mencoba menemui dirinya pada 23 Agustus 2022 untuk menyakinkannya yang saat itu masih menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang.

"Bahwa beras ini akan segera jual sesuai dengan harga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSAO) saat itu masih harga Rp8300. Itu harga tebusnya. Mereka menyakinkan saya, di mana saat itu pertemuan ada tiga orang, termasuk kepala gudang, meminta dan menyakinkan saya untuk membantu menjual dengan penebusan harga Rp8.300," bebernya.

Radytio menjelaskan pada Agustus lalu harga beras di konsumen itu berkisaran Rp9.450 per kg untuk wilayah Kabupaten Pinrang. Kemudian harga distributor Rp8.700 sehingga ada keuntungan. Namun, dia mengaku pada proses pengembalian beras 500 ton tersebut tidak sesuai prosedur.

"Tapi memang saya akui, pada saat pengambilan (beras) itu tidak melalui prosedur, karena dari kepala gudang dan mitra meyakinkan saya bahwa beras ini akan terbayar dengan pernyataan yang mereka buat. Bahkan IF pada saat itu memberikan saya dua sertifikat (tanah) sebagai jaminan yang nilainya ditaksir lebih besar dari nilai beras yang dikeluarkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

1.270 Pekerja Singapura Tersapu PHK Industri Teknologi dan Startup******

Menteri Tenaga Kerja SingapuraTan See Leng mengatakan sebanyak 1.270 orang tenaga kerjadi industri teknologi dan startup terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Juli-pertengahan November 2022.

Ia mengklaim sebagian besar dari pekerja yang terkena PHK itu merupakan buruh yang memiliki peran non-teknis, seperti penjualan dan pemasaran. Selain itu, mayoritas pekerja yang juga berusia di bawah 35 tahun.

Dilansir dari CNA, Senin (28/11), Tan mengatakan tingginya angka PHK itu bertalian dengan Twitter, Meta, dan Shopee dan beberapa perusahaan teknologi lainnya yang telah melakukan PHK di Singapura.

Kendati angka PHK meningkat, kata dia, data jumlah PHK selama lima tahun terakhir relatif rendah, yakni rata-rata 790 pekerja per tahun.

Lebih lanjut Tan menuturkan sebagian besar pekerja yang kena PHK di sektor informasi dan komunikasi sudah mendapatkan pekerjaan baru.

Berdasarkan data yang diterima, tingkat masuk kembali pekerja dalam waktu enam bulan setelah PHK untuk pekerja informasi dan komunikasi jauh lebih tinggi.

"Hal ini menunjukkan bahwa pekerja non-teknis yang di-PHK juga menemukan kesempatan kerja di sektor I&C (informasi dan komunikasi) dan ekonomi yang lebih besar," kata Tan.

Ia menambahkan lowongan kerja di sektor tersebut juga meningkat pada paruh pertama tahun ini. Tercatat lowongan meningkat dari 11.100 pada Desember 2021 menjadi 12.100 pada Juni 2022.

"Selain itu, sektor lain, seperti layanan keuangan, termasuk bank lokal, juga membuka lowongan untuk peran teknologi. Secara keseluruhan, ini mencerminkan bahwa ada daya serap yang kuat di seluruh ekonomi yang lebih besar dan peluang bagi pekerja yang terkena dampak untuk mengisi peran sesuai permintaan," terang Tan.

Meski begitu, Tan tetap mengingatkan pekerja non-teknis yang di-PHK perlu mempertimbangkan program konversi karir dan peningkatan keterampilan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peluang mereka kembali ke dunia kerja.

[Gambas:Video CNN]

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

DPR Beri Waktu Kementan Pasok 600 Ribu Ton Beras ke Bulog dalam 6 Hari******

DPR memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian memenuhi cadangan berasnasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food.

Jika pasokan itu tidak terpenuhi dalam waktu enam hari, maka DPR akan menganggap data cadangan stok beras milik Kementerian Pertanian tidak valid.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP hari ini," dikutip dari kesimpulan RDP di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Dalam rapat itu, Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi menyebutkan jika Kementan tidak bisa memenuhi cadangan beras yang disepakati, dampak buruk bisa terjadi. Pasalnya, masalah itu bisa menyebabkan Bulog tidak memiliki cadangan beras nasional yang cukup atau sebesar 1-1,2 juta ton.

Ketika itu terjadi, pemerintah akan kesulitan mengintervensi harga beras di pasar jika sampai melonjak.

"Menurut kami sebagai BPN sangat bahaya karena Bulog tidak bisa mengintervensi pada saat kondisi-kondisi tertentu pada saat harga tinggi," papar Arief.

Selain itu, ia memaparkan pentingnya stok beras nasional ini jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau bencana alam.

"Kalau ada KLB atau kejadian luar biasa seperti terjadi di Cianjur dan di beberapa tempat lain, Bulog itu harus tetap punya stok. Jadi kita bicara ketersediaan dan mengamankan stok Bulog," tegasnya.

Selain soal pemenuhan cadangan beras pemerintah, DPR juga meminta Kementan untuk menganggarkan perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih bagi Kabupaten Cianjur.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11). Menurut catatan BNPB, 151 orang hilang dan korban jiwa mencapai 268 orang. Sebanyak 122 telah teridentifikasi. Data tersebut terkumpul hingga Selasa (22/11) pukul 17.00 WIB.

"Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat," dikutip dari kesimpulan.

istri parit

Pengusaha Pikir******

Pengusaha tengah mempertimbangkan opsi untuk menahan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta apabila belum mampu menerapkan kenaikan upah tersebut

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Heber Lolo Simbolon mengatakan alasan penahanan kenaikan itu karena pengusaha mengusulkan kenaikan alfa 10 atau 0,1 sehingga besaran UMP 2023 menjadi Rp4,7 juta.

Sementara Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi Rp4,9 juta dengan skala penghitungan alfa sebesar 0,2 atau 20 sesuai skema Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Heber menambahkan Kadin sebenarnya mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar 5,1 persen, tetap Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi 5,6 persen.

Melihat kondisi itu, pengusaha diperkirakan menggunakan UMP yang lama apabila mereka memohon belum dapat melaksanakan UMP yang baru. Pelaku usaha yang belum stabil kondisi ekonominya di antaranya perhotelan, tekstil, dan ekspor impor.

"Memang sudah merangkak naik (kondisi ekonomi usaha) tapi kalau stabil itu belum, masih banyak sektor yang belum stabil," ucapnya.

Kadin juga mempertanyakan besaran acuan UMP yang berjalan sebesar Rp4,6 juta yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 era eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Kepgub tersebut dan putusan itu dikuatkan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI.

"Sesuai amanah PTUN karena begitu dulu digugat Apindo maka Kepgub 1517 itu dikalahkan PTUN dan disuruh mengubah angka UMP di Jakarta," ujar Heber.

[Gambas:Video CNN]