cara cicil di akulaku

Era Abadi

Bos Garuda Indonesia Respons KPPU soal Kartel Tiket Lebaran******

Bos Garuda Indonesia Irfan Setiaputra berkomentar soal sanksi dan rencana pemanggilan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait tiket lebaran 2024.

Irfan mengatakan perkara kartel tiket yang diusut KPPU yang diduga melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu terlapor, merupakan peristiwa masa lampau.

"Itu cerita dulu," kata Irfan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/3).

Pemanggilan diklaim terkait dengan dugaan penjualan tiket melebihi tarif batas atas (TBA).

"Kita commitikut TBA yang ditentukan negara. Kalau (benar) dipanggil kan mesti menghadap," balasnya soal rencana pemanggilan tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan telah menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada 7 maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha serta harga tiket yang dibayar konsumen dan masyarakat. Pemberitahuan ini diwajibkan selama dua tahun sebelum kebijakan diambil maskapai.

KPPU melihat fenomena kartel tiket pesawat itu terjadi berulang setiap tahun. Oleh karena itu, Fanshurullah menekankan bahwa putusan KPPU yang telah inkracht harus dipatuhi oleh para terlapor alias 7 maskapai tersebut.

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh 3 maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Jumat (15/3).

Lihat Juga : KPPU Putuskan 7 Maskapai Bersalah Kasus Kartel Tiket Pesawat

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Respons Ketua Driver Ojol soal Pernyataan Grab******

Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum PAS Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

setengah dongeng

Perusahaan Telat Bayar THR Wajib Bayar Denda******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan yang membayar tunjangan hari raya (THR) di atas H-7 Lebaran akan dikenakan sanksi.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan sanksi yang diberikan berupa denda 5 persen dari total THR per individu atau bisa juga dari jumlah THR pekerja yang belum dibayarkan.

"Kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yakni THR," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Senin (18/3).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, katanya, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Jeff Bezos Jual Saham Rp31 T di Amazon******

Pendiri AmazonJeff Bezos menjual sekitar 12 juta sahamperusahaan ritel online dan layanan cloudnya dengan harga sekitar US miliar atau Rp31,22 triliun (Kurs Rp15.613 per dolar AS).

Penjualan itu diketahui dari informasi pengajuan ke otoritas bursa setempat. Mengutip Reuters, penjualan terjadi pada Rabu (7/2) dan Kamis (8/2) lalu. 

Penjualan dilakukan setelah pekan lalu Amazon mengumumkan bahwa Bezos akan menjual 50 juta sahamnya di perusahaan tersebut.

Bezos mendirikan Amazon pada 1994. Perusahaan itu membawanya menjadi salah satu orang terkaya di dunia.

Berdasarkan data Bloomberg Billionaire Index, total kekayaan Bezos tembus Rp200 triliun.

Kelahiran Kembali Era Kapur

Survei BI: Penjualan Eceran Tetap Kuat pada Januari 2024******

Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2024 tumbuh 3,7 persen (yoy) mencapai 216,0. Dengan begitu, kinerja penjualan eceranJanuari diperkirakan meningkat.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan peningkatan pertumbuhan penjualan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama kelompok barang lainnya.

Ini khususnya pada subkelompok sandang, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

"Sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur tahun baru serta faktor cuaca," sambung Erwin melalui keterangan resmi, Jumat (16/2).

Menurutnya, penurunan terutama terjadi pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Penurunan juga diikuti subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

BI mencatat IPR tumbuh 0,2 persen yoy mencapai 218,1 pada Desember 2023 lalu. Kinerja penjualan eceran tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Secara bulanan, penjualan eceran tercatat tumbuh 4,9 persen (mtm), sejalan dengan peningkatan permintaan pada periode HBKN dan libur tahun baru, serta strategi potongan harga dari pedagang eceran.

"Peningkatan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau," imbuh Erwin.

Dari sisi harga, Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Maret 2024 tercatat sebesar 137,2. Angka ini meningkat dari 129,3 pada Februari 2024.

Peningkatan didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada bulan Ramadan. Sementara itu, IEH Juni 2024 tercatat sebesar 125,8.

Angka itu lebih rendah dari indeks pada Mei 2024 yang sebesar 132,4 karena kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan yang dipandang mendukung pembentukan harga lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Penyaluran Rumah Subsidi Turun ke 166 Ribu Unit Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit rumah tahun ini dengan anggaran Rp13,7 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di 2023 sebesar 229 ribu unit dengan anggaran Rpp26,3 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah berencana menambahnya menjadi 220 ribu unit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.

"Mudah-mudahan tahun ini akn ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.

Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.

KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.

[Gambas:Video CNN]