yukislot99

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Melihat Prestasi Amran Sampai Dilirik Prabowo Jadi Mentan******

Amran Sulaimandipastikan tetap menjadi menteri pertanian jika capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara dialog kebangsaan di Unhas Makassar, Selasa (20/2).

Pria juga merupakan adik Prabowo itu mengatakan keberlanjutan sangat berdampak pada stabilitas politik. Karena itu, Amran yang kini menjabat menteri pertanian dinilai pas untuk melanjutkan kebijakan di sektor pertanian dari era Presiden Jokowi ke Prabowo nanti.

Selain keberlanjutan, masuknya Amran Sulaiman dalam susunan kabinet nantinya, kata Hashim juga terjadi karena Prabowo Subianto sangat bangga dengan hasil kerja Amran selama menjabat sebagai menteri pertanian di masa pemerintahan Jokowi.

"Beliau (Prabowo) sangat-sangat terkesan dan bangga dengan pekerjaan Pak Amran. Insyaallah yang menentukan nanti hanya Yang Maha Kuasa ya," ungkapnya.

"Ya indikasinya sangat kuat sekali, beliau akan tetap akan menjadi menteri pertanian," terangnya.

Lantas seperti apa rekam jejak atau kinerja Amran sehingga ia dipilih Prabowo tetap jadi menteri pertanian, hebatkah dia?

Amran sebelumnya pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode Jokowi I, 2014-2019. Kemudian, Amran diangkat kembali jadi menteri pertanian di akhir periode II Jokowi, 2023-2024 ini.

Di masa kepemimpinan Amran, indeks produksi pertanian tercatat dalam tren meningkat.

Data Badan Pusat Statistik mencatat indeks produksi pertanian pada 2014 mencapai level 118,95. Angka itu kemudian naik menjadi 121,94 pada 2015.

Indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 122,65 pada 2017. Lalu, naik lagi menjadi 150,11 pada 2018.

Di masa terakhir jabatan Amran atau 2019, indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 162,26.

BPS juga mencatat dalam periode 2015-2017, indeks produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.

Namun, sejak 2018 indeks tanaman pangan mengalami penurunan. Indeks tanaman pangan 2019 sebesar 94,42, turun sebesar 0,88 poin dibandingkan 2018.

Tercatat, indeks produksi padi 2019 mencapai 82,15 dengan komoditas penyumbang terbesar adalah padi sawah.

Kemudian, indeks produksi palawija 2019 mencapai 114,44 atau naik sebesar 1,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi hortikultura meningkat sebesar 17,25 poin dibanding tahun 2018, yaitu dari 95,18 (angka revisi) menjadi 112,43.

Indeks produksi sayur-sayuran dan buah buahan masing-masing naik sebesar 4,70 dan 11,33 poin. Untuk kelompok sayur-sayuran, bawang putih merupakan komoditas sayuran dengan peningkatan indeks tertinggi yaitu sebesar 402,79 poin dibandingkan tahun 2018.

Sementara itu, dari kelompok buah-buahan hampir semua indeks produksi naik, kecuali apel turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi perkebunan juga meningkat dari 143,45 menjadi 151,92 (angka sementara) atau naik sebesar 8.47 poin dari 2018.

Secara umum, indeks produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar masing-masing meningkat sebesar 6,24 dan 13,20 poin dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan komoditas, peningkatan indeks produksi terjadi pada komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kopi. Sementara itu, komoditas karet dan tembakau mengalami penurunan indeks produksi.

Sedangkan untuk komoditas teh, tebu dan tembakau data tidak tersedia.

Indeks produksi peternakan dari tahun ke tahun pun selalu meningkat. Pada 2019, indeks produksi peternakan adalah sebesar 275,63 atau meningkat sebesar 2,85 poin dari indeks 2018 sebesar 272,78 (angka revisi).

Komoditas yang mengalami peningkatan indeks produksi paling besar adalah daging ayam ras pedaging sebesar 7,05 poin diikuti oleh telur ayam ras sebesar 6,91 poin dan telur ayam buras sebesar 4,51 poin.

Sedangkan, komoditas yang mengalami penurunan indeks produksi terbesar adalah daging kerbau sebesar 3,82 poin.

Pada 2018, Amran mengklaim telah mencabut uang perjalanan dinas kementeriannya sebesar Rp800 miliar untuk dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan.

"Pada 2018, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani," katanya pada Februari 2018.

Menurut dia, hal itu berbeda dibandingkan komposisi anggaran kementerian pada 2014, di mana sebanyak 45 dari total anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sedangkan sisanya baru untuk peningkatan produksi.

"Seluruh biaya 'cipika-cipiki' dan program yang tidak perlu, mulai kami hilangkan, saat ini kami akan fokus ke produksi," ungkapnya.

Pada Januari 2018, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Impor itu dilakukan lewat Kementerian Perdagangan.

Hal ini dilakukan karena produksi dalam negeri kurang mencukupi. Sementara, harga beras di pasaran melambung.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga beras medium nasional sudah mencapai Rp11.950 per kilogram (kg) per 12 Januari 2018. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dipatok mulai Rp9.450 per kg hingga Rp10.250 per kg.

Saat itu Amran mengatakan pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan menahan diri untuk impor beras dalam dua tahun terakhir. Ia juga masih optimistis beras akan mengalami surplus setelah panen raya terjadi Februari.

Pernah Minta Petani Kurangi Tidur dan Kerja 24 Jam Penuh

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Pemerintah Buka Peluang Impor 2 Juta Ton Beras dari Thailand******

Pemerintah membuka opsi untuk mengimpor 2 juta ton berasdariThailand pada tahun ini.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengatakan impor akan dilakukan jika produksi beras dalam negeri kurang.

"Ini bisa jadi (langkah) antisipasi melalui rakornas dan ratas, tentunya dengan persetujuan presiden dan menteri. Tahun lalu 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tetapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup berarti impor itu tidak jadi," kata Sarwo di Bandung, dikutip Antara, Senin (19/2).

Sarwo menegaskan kenaikan harga beras ini tidak ada kaitannya dengan waktu menjelang Ramadan.

"Enggak, karena memang waktu tanam kita mundur, sehingga waktu panen kita juga mundur. Itu sebagai konsekuensi itu dari adanya El Nino," tegasnya.

Ia juga membantah ada pihak yang sengaja menimbun beras. Sarwo berharap ke depan stok dan harga beras kembali normal.

"Sampai saat ini belum. Jadi masih berjalan normal, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa normal," tuturnya menambahkan.

Saat ini, harga beras masih mahal. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per hari ini (19/2), harga beras kualitas bawah I naik 1,42 persen ke Rp14.250 per kg, beras kualitas bawah II naik 2,17 persen ke Rp14.150 per kg.

Lalu, beras kualitas medium I naik 1,31 persen ke Rp15.500 per kg, beras kualitas medium II naik 1,65 persen ke Rp15.400 per kg, beras kualitas super I naik 1,2 persen ke Rp16.850 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,93 persen ke Rp16.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Pengusaha Wanti******

Pengusaha industri susu mewanti-wanti jerat impor dalam program makan siang dan susu gratis yang akan dibagikan Prabowo Subianto danGibran Rakabuming Raka kepada 82,9 juta anak.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Dibutuhkan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

"Untuk susu juga demikian. Penerima manfaat mungkin sebagian adalah bukan konsumen susu karena kondisi ekonomi. Jadi, realisasi program minum susu gratis akan meningkatkan konsumsi susu secara nasional. Saat ini 80 persen kebutuhan susu harus diimpor," sambungnya.

Ia menegaskan janji Prabowo ini akan meningkatkan konsumsi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Teguh menyebut perlu ada upaya radikal dari pemerintah jika mau kebutuhan tersebut terpenuhi dari dalam negeri.

TKN mengatakan ada sekitar 10 ribu desa yang akan dilibatkan untuk memproduksi padi demi memenuhi kebutuhan program ini. Lalu, 20 ribu desa diupayakan untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur hingga penggemukan sapi beserta usaha sapi perah.

Sementara itu, 2 ribu desa nelayan diklaim bisa diandalkan untuk penyediaan ikan segar. Sedangkan ribuan desa lainnya akan dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan, hingga bumbu masak.

"Untuk menggenjot produksi daging dan telur ayam relatif lebih mudah, tapi menggenjot produksi susu dan daging sapi lebih berat. Dua puluh tahun program swasembada daging sapi gagal," wanti-wanti Teguh.

"Untuk peningkatan produksi susu, selain perbaikan sapi, populasi sapi perah kita (saat ini) sangat rendah. Perlu impor sapi perah dalam jumlah besar untuk meningkatkan produksi susu segar. Produksi susu segar yang ada saat ini masih rendah dan kurang untuk memenuhi industri pengolahan susu," tandasnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian sependapat dengan ucapan Teguh. Ia mengatakan 80 persen kebutuhan susu Indonesia masih harus didatangkan dari luar negeri.

Oleh karena itu, Eliza menilai program makan siang dan susu gratis tidak akan serentak dilakukan di Indonesia. Ia berpendapat Prabowo-Gibran akan melakukannya secara bertahap, termasuk menetapkan beberapa daerah pilot project.

"Dalam jangka pendek yang dapat dilakukan mau tidak mau impor susu dulu, karena sekarang saja sudah impor. Namun, ini mesti paralel dengan impor sapinya untuk dikembangbiakkan di Indonesia," saran Eliza.

"Yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan digarap oleh perusahaan besar atau peternak susu yang bermitra dengan perusahaan, atau murni koperasi susu? Jika perusahaan besar memungkinkan untuk menjadi vendor pemerintah karena mereka memiliki capital yang memadai," imbuhnya.

Serupa, Eliza menyoroti persediaan daging ayam di Indonesia. Menurutnya, masalah yang dihadapi peternak ayam juga tak kalah rumit.

Ia menegaskan perlu ada persiapan dengan waktu cukup panjang agar peternak lokal bisa menyesuaikan lonjakan permintaan yang ada.

"Peternak ayam negeri pakannya mayoritas impor, 60 persen bahan pakan itu impor. Padahal, biaya pakan ini hampir 70 persen dari total biaya produksinya. Belum lagi bibit doc-nya juga kita impor," tutup Eliza.

Terlepas dari itu, real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) dengan sampling 73,37 persen menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran. Mereka mengantongi 58.629.051 suara atau 58,77 persen.

Diikuti oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapatkan 24.189.032 suara alias 24,25 persen. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus puas menjadi yang paling buncit dengan 16.937.627 suara atau 16,98 persen.

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

TKN Pede Makan Siang Gratis Tak Picu Banjir Impor Pangan******

Tim Kampanye Nasional (TKN) meyakini program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri komoditas pangan impor. Sebab, akan fokus menyerap produksi dalam negeri.

Anggota Dewan Pakar TaKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengatakan berbagai langkah akan dilakukan agar bisa melaksanakan program tersebut, terutama untuk memenuhi bahan baku pangan yang dibutuhkan. Di antaranya, melanjutkan food estate hingga swasembada pangan.

"Salah satu faktor yang dipertimbangkan tentu mengenai kecukupan supply domestik dan kesiapan rantai pasok," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).

"Sambil berjalan, produksi susu, daging, telur ditingkatkan sehingga kebutuhan akan impor bisa diminimalkan," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini akan mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Oleh sebab itu dibutuhkan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Kendati kebutuhan besar, Drajat menekankan pemerintah akan terlebih dahulu mengupayakan produk dalam negeri.

"Prioritasnya produksi domestik. Jika tidak cukup, baru impor," pungkas Drajat.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Apa Itu Beras Premium yang Kini Langka dan Mahal?******

Beras premium terpantau langka di ritel modern beberapa waktu terakhir. Kalaupun ada, harganya melonjak.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan beras premium langka karena keterlambatan panen akibat El Nino.

"Beras premium memang suplainya itu agak melambat, panen kita kan mundur. Karena suplainya melambat, harganya naik," jelasnya di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

"Stok beras SPHP cukup, kita ada 1,3 juta ton di Bulog, jadi aman, enggak ada masalah," tutur Zulhas.

Lantas apa yang dimaksud beras premium?

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, beras terdiri atas medium dan premium. Perbedaan kedua jenis beras itu terletak pada komponennya yakni derajat sosoh, kadar air, beras kepala, butir patah, butir beras, butir gabah, dan kebersihan beras dari benda asing lainnya.

Beras premium merupakan beras dengan mutu terbaik sesuai SNI beras, dengan persentase derajat sosoh minimal 95 persen. Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan perikarp, testa, aleuron dan lembaga dari butir beras pecah kulit. Derajat sosoh dipersyaratkan dalam beras karena menentukan tingkat putihnya warna beras.

Kadar air beras premium maksimal 14 persen. Kadar air pada beras merupakan faktor mutu utama karena menentukan masa simpan beras. Kadar air penting karena menentukan kondisi kritis di mana mikroorganisme dapat tumbuh dan merusak beras.

Lihat Juga : ANALISISPerlukah Dibentuk Kemenko Baru Demi Program Makan Siang Gratis?

Lalu, beras premium juga harus mengandung beras kepala minimal 85 persen. Beras kepala disyaratkan dalam SNI beras karena menentukan tingkat keutuhan beras setelah proses penggilingan.

Selanjutnya, butir patah dalam beras premium maksimal 15 persen. Kandungan butir patah menunjukkan ketidakutuhan beras sehingga beras terlihat seperti hancur.

Beras premium juga tidak boleh mengandung butir beras lainnya, seperti butir menir yang menunjukkan ketidakutuhan beras dan butir merah yang menunjukkan adanya jenis campuran sehingga beras tidak tampak putih.

Dalam beras premium juga tidak boleh ada butir kuning atau rusak akibat proses fisik atau aktivitas mikroorganisme, serta butir kapur yang disebabkan oleh faktor fisiologis.

Beras premium juga tidak boleh terdiri atas butir gabah atau butiran padi yang sekamnya belum terkupas. Butiran gabah tidak diinginkan karena akan mengganggu palatabilitas atau rasa nasi.

Terakhir, beras premium juga tidak boleh mengandung benda asing atau benda selain butiran beras seperti butiran batu kecil, sekam, atau lainnya. Benda asing menunjukkan tingkat pencemaran beras atau tidak bersihnya proses pengolahan beras.

Sementara beras medium, memiliki persentase derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, beras kepala minimal 75 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan boleh mengandung butir beras lainnya seperti butir menir, merah, kuning rusak, dan kapur maksimal 5 persen.

Beras medium juga boleh mengandung butir gabah dan benda asing lainnya maksimal 0,05 persen.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, beras premium dibanderol Rp14.640 per kg pada Rabu (21/2), turun tipis dari Rp14.600 pada pekan lalu.

Sementara beras medium dibanderol Rp13.220 per kg, turun tipis dari Rp13.230 per kg pada pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]