oregon 2 paito

Ambisi Rhodes

Sri Mulyani Singgung Investasi Tak Hanya Lihat Cuan, Tapi Kedekatan******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan penanaman investasi tak lagi hanya melihat keuntungan tapi juga kedekatan. Negara yang berteman dengan investor akan mendapat banyak proyek.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran kondisi geopolitik global yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Misalnya, Amerika Serikat (AS) tak akan mau menanamkan investasi di negara yang berseberangan dengannya, seperti pendukung Rusia.

"Kalau kita bicara pembangunan dan perekonomian kita tak terlepas dari kondisi global. Kondisi global yang masih dipenuhi ketegangan geopolitik tentu makin menekan minat investasi. Investasi tidak lagi berdasarkan profitabilitas, namun juga terjadi fragmentasi berdasarkan teman atau tidak teman atau friendshoring," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung ancaman lain karena kondisi geopolitik adalah suku bunga tinggi yang menekan banyak negara dan menyebabkan terkereknya inflasi ke level tinggi.

"Suku bunga tinggi dalam jangka waktu panjang ini tentu akan menekan inflasi," jelasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani melihat fragmentasi global lewat proteksionisme makin menekan kinerja manufaktur atau PMI di berbagai negara. Hal ini menyebabkan, 30 persen negara di dunia PMI nya masih di bawah level 50 atau kontraksi.

"Negara seperti di Eropa masih mengalami PMI yang kontraktif. Ini semua yang sebabkan GDP global 2024 masih akan lemah atau belum pulih dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Airlangga Bocorkan BLT Pangan Rp600 Ribu Cair Sebelum Lebaran******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) Pangan sebesar Rp600 ribu cair sebelum Lebaran.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi data penerimanya. Prosesnya ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat.

"(BLT Rp600 ribu) mungkin sebelum Lebaran lah. Jadi tunggu sidang isbat (penetapan 1 Ramadan) dulu," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Namun, bantuan tunai ini dikucurkan sekaligus menjadi Rp600 ribu untuk sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

Awalnya, BLT ini rencananya dicairkan awal Februari alias jelang Pemilu 2024. Namun, Airlangga mengungkapkan penyalurannya diundur karena koordinasi belum final dengan kementerian terkait.

"Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," pungkas Airlangga sebelumnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.

"Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujar Airlangga.

Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

"Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

harapan yang tak ada habisnya

BRI dan Citilink Gelar Online Travel Fair, COTF Spesial Ramadan******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kerja sama untuk keempat kalinya dengan PT Citilink Indonesia, menggelar Citilink Online Travel Fair (COTF) Spesial Ramadan secara online pada 5-8 Maret 2024.

Pada kegiatan ini, disediakan berbagai promo menarik untuk mendukung rencana perjalanan impian, khususnya bagi yang mencari tiket mudik lebaran.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, BRI akan selalu berupaya memberikan solusi keuangan terbaik bagi nasabah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan perjalanan.

"Kolaborasi dengan BRI dalam menghadirkan Citilink BRI Travel Fair Spesial Ramadan ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Adapun beragam promo menarik yang dapat dinikmati nasabah BRI pada COTF Spesial Ramadan, antara lain diskon hingga 20 persen untuk penerbangan domestik dan internasional, Bonus Miles hingga 5 ribu, serta gratis makanan selama penerbangan dengan transaksi menggunakan Kartu Kredit BRI, Kartu Debit Prioritas dan Kartu Debit Private.

Selain itu, BRI COTF Spesial Ramadan juga menghadirkan Flight Sale sebagai pilihan untuk terbang hemat ke berbagai destinasi impian dengan penawaran tambahan diskon hingga Rp1,5 juta dengan Kartu Kredit BRI, Kartu Debit Prioritas dan Kartu Debit Private, ditambah diskon hingga 80 persen untuk penerbangan internasional.

Flight Sale itu berlangsung pada pukul 11.00-13.00 WIB selama periode program BRI COTF Spesial Ramadan.

Handayani menambahkan, program ini sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

"Program ini juga cocok bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan untuk libur panjang ataupun mudik lebaran," katanya.

Penawaran menarik yang ditawarkan dalam BRI COTF Spesial Ramadan dapat diakses melalui website dan aplikasi Citilink, serta website dan aplikasi mitra Online Travel Agent seperti Traveloka dan Tiket.com.

Kelahiran Kembali Era Pentium

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu Naruto

Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?******

Menteri KeuanganSri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) dibayarkan secara penuh pada tahun ini.

Proses pencarian THR, katanya, sedang dipersiapkan sehingga bisa diterima PNS pada H-10 Lebaran.

"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada sepuluh hari sebelum hari raya," katanya usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Lantas berapa THR yang akan diterima Sri Mulyani sebagai menteri keuangan?

Gaji menteri diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. Dalam beleid ini disebutkan gaji pokok seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara, untuk tunjangan menteri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2.000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam Kepres ini, ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan, di mana aturan ini berlaku sejak 1 April 2000 lalu.

Sehingga, Sri Mulyani diperkirakan mendapat THR sebesar Rp18,6 juta. Angka itu berasal dari gaji pokok Rp5, 04 juta ditambah tunjangan Rp13,6 juta. Namun, jumlah tersebut belum menghitung dana operasional, taktis, protokoler dan tunjangan melekat lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Sri Mulyani Sebut UMKM Sumbang 97 Persen Penciptaan Lapangan Kerja RI******

Menteri KeuanganSri Mulyani mengungkapkanUMKMberkontribusi 97 persen ke penciptaanlapangan kerjadi Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya.

Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga cukup tinggi yakni 61 persen. Namun, dari 64 juta UMKM di Indonesia, baru 20 persen yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.

"97 (persen) Indonesiajob creationdilakukan oleh UMKM, ini relatif sangat tinggi dibandingkan banyak negara lain. Ini juga menunjukkan bahwa mungkin dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM not necessarily a format sector," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Kita semua tahu, pada akhirnya UMKM seperti tadi 29 juta yang belum dapat akses pembiayaan, mereka akan jatuh pada mekanisme pasar biasa, melalui rentenir, pembiayaannya sangat tinggi," imbuhnya.

Bendahara negara ini mengungkapkan akses pembiayaan inilah yang menyebabkan UMKM sulit naik kelas. Padahal, kontribusinya ke perekonomian dan tenaga kerja di dalam negeri sangat besar.

"Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Ada 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan, ini lebih ke akses. Itu adalah constraintatau karena masalah affordability," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap BRI melalui BRILink bisa menjangkau 29 juta pelaku usaha kecil ini untuk mendapatkan akses pembiayaan. Pasalnya, itu akan berdampak baik pada penciptaan lapangan kerja dan perekonomian dalam negeri.

"Saya harap Pak Narso (Dirut BRI Sunarso) melalui BRILink agent ini dapat menebus dan menjangkau 29 juta orang yang masih belum mendapatkan akses pembiayaan," paparnya.

Namun, ia menekankan bukan berarti pemerintah tidak ikut andil. Pasalnya, APBN masih terus memberikan subsidi agar usaha 'wong cilik' mendapatkan pembiayaan.

Contohnya, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di semua Bank Himbara. Untuk 2024 anggarannya Rp47 triliun untuk membayar selisih bunga yang harusnya 6 persen menjadi hanya 3 persen.

"Kita juga memiliki KUR yang meskipun di depan nasabah adalah bank. Namun subsidinya dibayar oleh APBN. Anggarannya Rp47 triliun di 2024 untuk meng-cover 280 triliun plafon kredit usaha rakyat yang akan disalurkan lebih dari 44,8 juta debitur. Ini adalah contoh instrumen APBN yang bisa di-leverageuntuk bisa menggunakan dana dari perbankan, namun mengurangi beban UMKM yang sangat tinggi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]