trik mahjong ways 2

Nian Jingui

Benarkah 200 Ribu Penumpang Terancam Jika Impor KRL Jepang Batal?******

PT KCI berencana mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dariJepang. Wacana impor muncul karena 10 rangkaian KRL pada tahun ini dan setidaknya 16 rangkaian tahun depan tidak layak lagi dioperasikan sehingga harus dipensiunkan.

Rencana tersebut disebut bakal membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk karena berpotensi tidak terlayani dengan optimal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu. Menurutnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebenarnya masih bisa memaksimalkan jumlah kereta yang ada apabila 10 rangkaian kereta yang pensiun tak bisa digantikan.

Namun, Anne tetap khawatir pengurangan layanan tetap akan terjadi.

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

KCI sebenarnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun ke PT Inka. Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemudian mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, DPR kemudian menyebut BPKP merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekas dari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mereka klaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua, dianggap oleh review BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah. Tapi berdasar hasil review mereka, ada potensi pembengkakan anggaran karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan pemerintah bebas menentukan kebijakan yang hendak diambil, baik itu impor KRL bekas, impor KRL baru, maupun memesan dari PT Inka. Menurutnya, saat ini situasi sudah emergencydan keputusan harus segera diambil agar ratusan ribu penumpang tetap bisa terangkut oleh KRL.

Ia mengatakan selama ini terlalu banyak perdebatan mengenai impor KRL di mana para politisi juga ikut terlibat, tetapi tidak ada yang memberikan solusi.

"Orang tidak paham tapi berdebat, sok dia yang paling tahu. Politisi berdebat tapi tidak memberikan solusi. Jadi sekarang saya sudah serahkan ke pemerintah silahkan mau impor, beli baru, beli bekas silahkan," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Agus mengatakan jika mengimpor KRL bekas dari Jepang harganya hanya 10 persen dari harga KRL baru. Kalau KRL diretrofit maka harganya 50 persen dari harga yang baru.

Sedangkan kalau memesan dari PT Inka baru bisa selesai pada 2025. Maka dari itu, Agus sebenarnya lebih setuju untuk mengimpor KRL dari Jepang karena harganya lebih murah dan kualitasnya masih bagus.

"Kalau Inka sekarang bisa keluarkan ya pasti saya tidak menyarankan untuk beli bekas. Saya menyarankan beli bekas karena emergencydan uangnya KCI tidak ada," kata Agus.

"Tapi saya karena perdebatan enggak jelas apalagi masuk politisi, saya sudah capek. Jadi saya bilang silahkan mau beli bekas dari manapun, beli baru dari manapun, beli dari Inka, silahkan," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan hasil review BKPK yang menyatakan KCI selama ini melakukan penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Menurutnya, BPKP tidak bertugas mengaudit soal teknis rangkaian kereta.

Agus mengatakan rangkaian kereta pada beberapa lineseperti Bogor yang padat penumpang kurang karena emang sarananya terbatas.

"BPKP kan mengauditnya keuangan, bukan mengaudit teknis. Oke katakan dia bisa mengaudit teknis, ya dilihat kenapa Bogor begitu, kenapa Bekasi gitu, orangnya banyak harusnya kan ditambah (kereta)," katanya.

Penggunaan Kendaraan Pribadi Berpotensi Meningkat

Karier

Bulog Akan Impor Beras 500 Ribu Ton untuk Bansos******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya akan mengimpor 500 ribu ton beras untuk disalurkan sebagai bantuan sosial(bansos). Hal ini lantaran penyerapan produksi dalam negeri tidak mencukupi dan di sisi lain bansos beras harus segera disalurkan.

"Dengan tugas untuk penyaluran bansos memang kami tidak punya amunisi, artinya karena kita sedang upayakan dari dalam negeri. Untuk percepatan karena memang dibutuhkan, kemarin keputusannya kita ditugaskan kembali untuk bansos mendatangkan 500 ribu ton impor (beras)," kata Buwas dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR, Senin (3/4).

Buwas mengatakan beras yang dibutuhkan untuk bansos mencapai 640 ribu ton. Di sisi lain, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 245 ribu ton. Bansos tersebut akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023.

"Empat negara itu yang sudah menawarkan, tapi kan kita sedang tawar harganya, kualitasnya juga kita cek. Makanya enggak bisa mudah dan cepat," kata Buwas.

Kendati demikian, Buwas mengatakan beras impor tersebut masih belum bisa dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia.

"Ya (beras) dapatnya aja belum, kok diprediksi masuknya kapan. Ya belum tahu," kata Buwas.

Secara total, Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Menteri PUPR Dorong Pengusaha Tol Diskon Tarif Selama Musim Mudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong Asosiasi Jalan TolIndonesia (ATI) memberikan diskon tarif tol selama masa mudik Lebaran.

"Saya sudah ngojok-ngojoki (mendorong) itu ATI, Asosiasi Tol, supaya mereka (memberi diskon), sekarang mereka sedang hitung," kata Basuki seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/4).

Basuki mengatakan sampai saat ini pemerintah belum mengetahui ada tidaknya diskon tarif tol. Menurut Basuki, kementerian tidak bisa berinisiatif menurunkan tarif tol karena akan mendistorsi investasi.

Kementerian PUPR sendiri sejauh ini sudah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung mudik lebaran salah satunya Tol Cisamdawu yang menurut Basuki, akan difungsikan sebagai jalur mudik.

"Ya kalau dari PU, tambahannya yang mungkin akan sangat membantu pertama adalah Cisumdawu, itu mudah-mudahan bisa tembus dari Cileunyi sampai ke Dawuan 90 kilometer lebih," kata Basuki.

Tol Cisumdawu diproyeksikan untuk dapat digunakan sebagai jalur mudik pada tanggal 15 April 2023 secara gratis karena belum diresmikan.

[Gambas:Video CNN]

kunci ajaib

Tual Jadi Kota dengan Inflasi Tertinggi di Indonesia pada Maret 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tual, Maluku menjadi kota di Indonesia dengan inflasitahunan tertinggi pada Maret 2023. Bulan lalu, inflasi Tual menembus 7,49 persen. Sebagai pembanding, inflasi nasional 4,97 persen. 

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini. Ia mengatakan secara tahunan, keseluruhan 90 kota indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi.

Rinciannya, 26 kota mengalami inflasi tahunan lebih rendah dari inflasi nasional. Sedangkan 64 kota lain mengalami inflasi tahunan yang lebih tinggi dari inflasi nasional.

Jika dibedah per kawasan, inflasi tertinggi secara year on year(yoy) di Sumatra terjadi di Tanjung Pandan sebesar 6,71 persen, di Jawa ada Jember dengan 6,48 persen, di Kalimantan ada Kotabaru 7,40 persen, di Sulawesi dipimpin Kotamobagu 6,95 persen, dan Bali-Nusra ada Kupang sebesar 6,84 persen.

Sementara itu, BPS mencatat inflasi secara bulanan pada Maret 2023 menyentuh 0,18 persen. Kupang menjadi kota dengan inflasi tertinggi secara month to month(mtm).

"Pada Maret 2023, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Kupang dengan komoditas penyumbang inflasi tarif angkutan udara (0,55 persen), kontrak rumah (0,14 persen), beras (0,14 persen), daging babi (0,11 persen), kangkung (0,10 persen), dan cabai merah (0,07 persen)," tutur Pudji.

Berikut rincian kota dengan inflasi tertinggi secara mtm pada Maret 2023:

Sumatra: Tanjung Pandan 0,70 persen
Jawa: Sumenep 0,67 persen
Bali-Nusra: Kupang 1,30 persen
Kalimantan: Tanjung 0,93 persen
Sulawesi: Pare-pare dan Luwuk 0,88 persen
Maluku-Papua: Sorong 0,92 persen

[Gambas:Video CNN]

Zootopia Masa Depan

Staf Erick Tegaskan Direksi BUMN Bisa Rangkap Komisaris Anak Usaha******

Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.

Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.

"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).

Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.

Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.

- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.

- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.

- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.

- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

Gojek Blak******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO buka suara terkait penggantian tunjangan hari raya (THR) kepada para sopir (driver).

Head of Region and External Affairs Gojek Gede Manggala mengatakan pihaknya memang tidak memberikan THR. Sebab, hubungan dengan driveradalah sebagai mitra, bukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan.

Meski tak memberikan THR, Gede menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver. Dalam program itu termasuk pemberian insentif bagi para driveryang tetap mengambil orderan pada hari pertama dan kedua Lebaran.

Meski begitu, Gede tidak merinci berapa besaran insentif yang diberikan. Menurutnya, besaran insentif itu berbeda-beda di setiap kota.

Selain itu, Gede juga menyebut perusahaan memberikan insentif lain berupa pulsa, diskon biaya perawatan kendaraan, hingga diskon sembako. Insentif ini juga masuk ke dalam program Swadaya.

Program Swadaya merupakan program Gojek dalam pemberian akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driverdengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Gede, insentif ini dipilih karena dinilai memiliki dampak yang berkelanjutan pada para driver.

"Jadi kami melihatnya lebih berkelanjutan, jadi tahun ini iya (ada insentif). Kami ngobrolnya sama driverapa yang bisa benar-benar kami lakukan secara terus menerus," ucapnya.

Pemerintah memang tidak mengatur THR untuk driverojekonlinedan taksionline. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan mengatakan alasanya karena salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driverojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti driverojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek onlinebukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com.