situs judi resmi terpercaya

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Meski Mudik Lancar, Menhub Minta Menteri PUPR Tambah Jalur Tol Cipali******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenyebut ada tiga masalah mudik Lebaran 2023yang perlu dievaluasi dan diperbaiki pada tahun depan. Salah satunya adalah kapasitas Jalan Tol Cikopo-Palimanan.

Ia mengklaim meski mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar, catatan tersebut tetap harus menjadi perhatian demi kenyamanan pemudik di tahun-tahun mendatang.

"Ada beberapa catatan yang harus dievaluasi agar mudik yang akan datang lebih baik. Tentu kami meningkatkan keamanan dan prasarana lebih baik," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (2/5).

Maklum, saat ini dengan dua jalur, di Tol Cipali hanya bisa dilakukan one waysaja saat terjadi kepadatan.

"Idealnya Cipali dari KM 72 sampai Kalikangkung itu tiga jalur, 4 jalur bahkan. Jadi tidak ada one way," ucap Budi.

Kedua, ia juga mengimbau PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dapat menambah armada kapal dengan yang lebih cepat dan besar. Dengan begitu, kapasitas muatnya juga meningkat.

Pada tahun ini, ASDP sendiri menyediakan 65 unit kapal Roro di Bakauheni Lampung Selatan, Lampung. Kapal itu beroperasi di jalur lintasan penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak.

Sementara, di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali ASDP menyiapkan 49 unit armada kapal.

Ketiga,Budi juga memberi catatan agar maskapai penerbangan dapat menambah kapasitas pesawat saat mudik.

"Dan di aviasi harus ada penambahan kapasitas," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Erick Thohir Kejar Merger BTN Syariah dan BSI Kelar Akhir Tahun Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohirmenyatakan merger antara BTN Syariahdan Bank Syariah Indonesia (BSI) bakal rampung akhir 2023.

Bahkan, Erick menuturkan pihaknya sudah bertemu dengan direktur utama BTN Syariah dan BSI. Menurutnya, kedua bos bank syariah itu siap bersinergi demi mempermudah generasi milenial memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

"Insyaallah akhir tahun ini (merger) BSI final, di mana BTN bisa sinergi dengan BSI supaya tentu masyarakat dapat opsi untuk mereka KPR, ada yang syariah dan konvensional," ungkapnya di Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

"Yang penting yang mesti dicatat kalau mau menyediakan perumahan milenial, pendanaan yang cukup agar terjadi mortgage. Ini terobosan dengan BTN sebagai mortgagebank, penting, ada rent to own, sewa menjadi cicilan setelah 6 bulan sewa," tutur Erick.

Ia menegaskan pentingnya integrasi BTN sebagai mortgagebagi pendanaan penyediaan rumah. Erick mengatakan pembangunan hunian kekinian sudah terintegrasi moda transportasi di 7 lokasi.

Nantinya, ada sinergi BTN, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Perum Perumahan Nasional (Perumnas) untuk membangun hunian milenial tersebut. Namun, Erick menegaskan hunian tersebut bakal tetap terjangkau.

"Itu membuat terobosan sebuah lingkungan apartemen yang affordable, ada subsidi silang, seperti di 7 proyek sudah jadi. Di situ kita bikin terobosan supaya anak muda punya rumah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Shopee dan Tokopedia Naikkan Biaya Mulai 1 Mei, Berikut Rinciannya******

Platform belanja online, Shopeedan Tokopedia, kompak menaikkan biaya mulai Senin (1/5) lalu.

Namun, kenaikan berbeda. Untuk Shopee, kenaikan diberlakukan terhadap biaya isi ulang atautop upShopeePay. Sedangkan Tokopedia, kenaikan dilakukan pada biaya layanan.

"Mulai 1 Mei 2023, akan ada penyesuaian biaya isi saldo ShopeePay melalui debit instan, transfer bank (virtual account) dan juga merchant," tulis Shopee dalam pengumumannya yang dikutip, Rabu (3/5).

Sementara, Tokopedia per 2 Mei menerapkan biaya layanan Rp1.000 untuk setiap transaksi dengan metode pembayaran virtual account.

Selain itu, ada juga penyesuaian biaya jasa aplikasi untuk setiap transaksi produk fisik. Transaksi dengan nominal Rp0-Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp2.000, sedangkan transaksi di atas Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp3.000.

Berikut rincian kenaikan biaya top up saldo ShopeePay per 1 Mei 2023:

- BCA OneKlik (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- BRI Direct Debit (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- Kartu Debit : dari bebas biaya admin menjadi 2 persen dari nominal top up
- Mandiri Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- BSI Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Permata Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Virtual Account Bank Lainnya: dari Rp500 menjadi Rp1.000

Biaya top up mulai 1 Juni 2023:
- Indomaret/i.Saku: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000
- Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000.

Sementara, untuk isi ulang saldo melalui Seabank baik debit instan dan virtual account tidak dikenakan biaya. Sedangkan, biaya top up melalui BCA, BRI dan BNI virtual account tidak ada perubahan, tetap Rp1.000.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju keabadian itu sulit

BPKP soal Kementerian BUMN Lobi Agar Bisa Impor KRL: Kami Profesional******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan profesional dalam menjalankan tugas auditimpor KRL bekas Jepang meski Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan telah bertemu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut pihaknya masih berupaya melobi izin impor KRL bekas Jepang.

Tiko, sapaan akrabnya, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih perlu mengimpor 10-12 train set KRL bekas dari Jepang. Hal ini terkait dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan)," ujar Tiko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5), dikutip dari detikcom.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (train set) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," sambungnya.

Upaya Kementerian BUMN tersebut dilakukan setelah hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk impor KRL bekas Jepang. Salah satu alasannya adalah biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI tidak akurat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut Kemenko Marves sudah menerima laporan audit BPKP sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP menyebut estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

"Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen," tuturnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto juga menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan bakal menambah biaya.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

BUMN Siap Setor Dividen ke Negara Rp80,2 T, Terbesar Sepanjang Sejarah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perusahaan pelat merah siap membagikandividen Rp80,2 triliun ke negara. Nominal tersebut diklaim terbesar sepanjang sejarah.

Mulanya, Erick menargetkan dividen BUMN yang bisa disetorkan ke negara tahun ini hanya Rp43,3 triliun. Namun, setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlahnya melampaui target.

"Hasil kerja kita (BUMN) tahun kemarin, tahun ini kita akan berikan dividen terbesar sepanjang sejarah BUMN, Rp80,2 triliun," ujar Erick di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari detikcom, Selasa (2/5).

Selain itu, Erick menyinggung soal komitmennya dalam menyehatkan BUMN. Ia memamerkan bahwa laba BUMN terus meningkat di bawah kepemimpinannya.

"Faktanya bisa dilihat, dulu bekerja awal tahun itu profit (BUMN) Rp14 triliun. Dua tahun lalu Rp124 triliun, tahun kemarin Rp303 triliun dikurangi Garuda yang noncashRp60 triliun, tapi itu pun (laba) masih Rp240 triliun," tuturnya.

Tahun lalu, Erick menyampaikan bahwa realisasi dividen BUMN mencapai Rp39,7 triliun. Nilai kontribusi itu lebih besar Rp3 triliun dari target awal.

"Kita tidak bicara yang namanya pajak dan PNBP, yang sudah pernah saya sampaikan itu sebenarnya nilainya hampir Rp1.198 triliun tiga tahun terakhir," tandas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

200 Investor Sampaikan Surat Pernyataan Minat Investasi di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) mengklaim sudah ada 200 Letter of Intent (LOI) atau surat minat dari investoruntuk investasidi ibu kota baru.

Minat investasi itu berasal dari investor lokal maupun internasional.

"Hingga saat ini, 200 Letter of Intentuntuk berbagai bidang investasi telah disampaikan yang menunjukkan tingginya minat investor," tulis akun IKN Nusantara, @ikn_id, Rabu (3/5).

Berikut rinciannya:

- 16 fasilitas pendidikan
- 7 fasilitas kesehatan
- 16 perumahan
- 12 mixed use
- 4 perkantoran
- 13 utilitas
- 16 konsultan
- 23 energi
- 4 konektivitas
- 10 pengelolaan limbah
- 21 infrastruktur lainnya
- 3 zona industri
- 32 barang dan jasa
- 23 teknologi

Dengan demikian, jumlah LOI ini meningkat dari klaim Kepala OIKN Bambang Susanto dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI pada Februari 2023 lalu. Saat itu, ia menyebut dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan LOI.

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed use dan komersial.

Lalu, 6 di sektor teknologi, 5 kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, dan 2 kantor pemerintah.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan meski banyak investor yang minat investasi di IKN, tapi saat ini realisasinya masih nihil.

Ia menambahkan hal itu terjadi karena investor yang mau merealisasikan investasinya terkendala skema pembelian tanah yang belum jelas.

"Sudah ada yang masuk LOI, lewat saya sudah beberapa LOI kami serahkan ke Otorita (Otorita IKN). Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita," ujar Basuki di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4) lalu.

Kendati demikian, pemerintah terus berupaya mengejar realisasi investasi itu. Terlebih, pemerintah sudah menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat juga akan mengajak sejumlah investor potensial berkunjung ke IKN.

"Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa," ujar Basuki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara status tanah di IKN terbagi menjadi dua.

Pertama, tanah sebagai barang milik negara yang dikelola langsung oleh Otorita IKN. Kedua, aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Otoritas IKN dapat memberikan pelaku usaha hak atas tanah (HAT) pada aset lahan yang berstatus HPL itu. HAT tersebut bisa berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai.