slot gacor akun baru

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Total Kekayaan Taipan RI Naik 40 Persen Jadi Rp3.916 T Tahun Ini******

Kekayaan kolektifkonglomerat Indonesia melonjak 40 persen dari US0 miliar atau sekitar Rp2.797 triliun pada 2022 menjadi US2 miliar atau Rp3.916 triliun pada 2023.

Dilansir dari Forbes, Kamis (7/12), meningkatnya kekayaan taipan RI tak lepas dari perusahaan energi dan pertambangan yang menghasilkan keuntungan besar tahun ini.

Lonjakan paling spektakuler terjadi pada perusahaan petrokimia dan energi milik Prajogo Pangestu.

Prajogo mendapat keuntungan besar dari dua perusahaan miliknya, yakni Barito Renewables Energy dan Petrindo Jaya Kreasi.

Ia pun kini menjadi orang terkaya kedua di Indonesia setelah Hartono bersaudara yang memiliki harta US miliar atau Rp745,7 triliun.

Mengekor Prajogo, bos batu bara Low Tuck Kwong juga mendapat rezeki nompok tahun ini. Kekayaan Low Tuck Kwong naik dari dua kali lipat menjadi US,2 miliar atau Rp422,6 triliun.

Lonjakan kekayaan itu ia peroleh dari PT Bayan Resources Tbk mendapat penjualan yang pesat. Low Tuck Kwong pun kini menjadi orang nomor tiga terkaya di Tanah Air.

Peningkatan jumlah kekayaan juga terjadi pada Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. Kekayaannya melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi ,8 miliar atau Rp74,6 triliun.

Kekayaan Hariyanto diperoleh setelah perusahaan tambang miliknya, Harita Nickel melantai di pasar saham (IPO). Alhasil, ia pun naik peringkat dari posisi 27 menjadi 9 orang paling tajir di Indonesia.

Berikut daftar terbaru 10 orang terkaya versi Forbes yang baru dirilis Selasa (6/12) kemarin.

1. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dengan kekayaan US miliar

2. Prajogo Pangestu dengan kekayaan US,7 miliar

3. Low Tuck Kwong dengan kekayaan US,2 miliar

4. Keluarga Widjaja dengan kekayaan US,8 miliar

5. Keluarga Anthoni Salim dengan kekayaan US,3 miliar

6. Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US,5 miliar

7. Chairul Tanjung dengan kekayaan US,7 miliar

8. Agoes Projosasmito dengan kekayaan US,4 miliar

9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwana dengan kekayaan US,8 miliar

10. Dewi Kam dengan kekayaan US,45 miliar

[Gambas:Video CNN]

Satu pedang untuk dimuliakan

Erick Kejar Kesepakatan Harga Saham Divestasi Vale Kelar 2 Bulan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap belum ada kesepakatan harga divestasi14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

Erick menyebut head of agreement(HoA) terkait divestasi sudah diteken saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke San Francisco, AS, yakni di sela-sela KTT APEC 2023.

Kendati, belum ada kesepakatan soal harga sahamnya.

Jika urusan harga tersebut sudah selesai, kepemilikan saham holding BUMN tambang MIND ID di Vale akan naik menjadi 34 persen.

Erick menyebut perusahaan pelat merah itu bakal menjadi pemegang saham terbesar di Vale.

Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif belum mau membocorkan porsi 14 persen diambil dari kepemilikan siapa. Apakah Vale Canada Limited (VCL) atau Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), ia hanya menegaskan porsinya 14 persen.

Arifin mengatakan porsi divestasi saham lebih banyak tergantung pihak mana yang rela.

"Kan sudah dikasih komisaris utama dan direktur utama, mau apalagi terus?" jelas Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/11) soal MIND ID yang bakal bisa memilih komut dan dirut Vale Indonesia.

"Nanti kan ini management board, keputusan utama tentu nanti dewan komisaris, itu dari MIND ID. Kan segala sesuatunya dalam kerja sama harus sepakat, fairness, kalau enggak jadi gak stabil kalau korporasi manajemennya gak solid. Bisa jatuh sahamnya kalau berantem mulu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

Usaha Pertanian Susut 7,4 Persen dalam 1 Dekade, Sisa 29 Juta di 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha pertanian turun2,35 juta menjadi 29.360.833 unit pada 2023 dibandingkan data 2013, yang sebanyak 31.715.486 unit.

"Ini turun sebanyak 2,35 juta unit atau 7,42 persen bila dibandingkan data 2013 yang datanya sebanyak 31.715.486 unit," kata Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12).

Senada, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) juga turun pada 2023 ini. Tercatat jumlah UTP mencapai 29.342.202 unit pada tahun ini atau turun 2,36 juta unit dari 2013 lalu.

Atqo menuturkan jumlah usaha petani lainnya (UTL) juga naik 116,08 persen dari 5.982 unit pada 2013 menjadi 12.926 pada tahun ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total 29 juta petani di Indonesia, masih didominasi usia tua. Atqo menuturkan jumlah petani didominasi usia 43 sampai 58 tahun atau sekitar 42,39 persen.

Selanjutnya, petani didominasi usia 59 sampai dengan 77 tahun atau 27,61 persen.

Sedangkan usia 27 hingga 42 persen hanya mencapai 25,61 persen. Tak hanya itu, masih ada juga petani yang berusia di atas 78 tahun, yakni 2,24 persen.

Lihat Juga : Staf Zulhas Sebut Uni Eropa Tuduh Indonesia Dapat Subsidi dari China

"Ini bisa jadi bahan kebijakan karena petani-petani kita masih dipenuhi atau masih banyak yang umurnya relatif sudah agak sepuh karena lebih dari 55 tahun," ucap Atqo.

Khusus petani milenial dengan rentang usia 19-39 tahun, BPS mencatat jumlahnya mencapai 16,78 juta orang.

Jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun paling banyak berada di Jawa Timur, yakni sebesar 971,10 ribu orang.

Lalu, diikuti Jawa Tengah sebesar 625,81 ribu orang, serta Jawa Barat sebesar 543,04 ribu orang.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan sejak 2013 sampai saat ini pekerja informal mendominasi total pekerja yang bekerja di sektor pertanian.

"Sekitar 88 persen dalam 10 tahun terakhir, pekerja yang bekerja di sektor pertanian berstatus informal," kata dia.

Amalia menyebut tantangan lainnya adalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Menurutnya, rendahnya produktivitas petai tak lepas dari tingkat pendidikan mereka.

Ia menyebut sekitar 75 persen petani di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD).

"Mayoritas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar atau sekitar 75 persen tenaga kerja pertanian hanya mengalami pendidikan paling tinggi di sekolah dasar," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan saat ini usia para petani didominasi 45 tahun ke atas. Artinya petai sudah tua. Ini pun mempengaruhi produktivitas.

"Ada tren pekerja di sektor pertanian cenderung menua dan ini merupakan perhatian kita bersama untuk bagaimana mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian," kata Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Usaha Pertanian Susut 7,4 Persen dalam 1 Dekade, Sisa 29 Juta di 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha pertanian turun2,35 juta menjadi 29.360.833 unit pada 2023 dibandingkan data 2013, yang sebanyak 31.715.486 unit.

"Ini turun sebanyak 2,35 juta unit atau 7,42 persen bila dibandingkan data 2013 yang datanya sebanyak 31.715.486 unit," kata Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12).

Senada, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) juga turun pada 2023 ini. Tercatat jumlah UTP mencapai 29.342.202 unit pada tahun ini atau turun 2,36 juta unit dari 2013 lalu.

Atqo menuturkan jumlah usaha petani lainnya (UTL) juga naik 116,08 persen dari 5.982 unit pada 2013 menjadi 12.926 pada tahun ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total 29 juta petani di Indonesia, masih didominasi usia tua. Atqo menuturkan jumlah petani didominasi usia 43 sampai 58 tahun atau sekitar 42,39 persen.

Selanjutnya, petani didominasi usia 59 sampai dengan 77 tahun atau 27,61 persen.

Sedangkan usia 27 hingga 42 persen hanya mencapai 25,61 persen. Tak hanya itu, masih ada juga petani yang berusia di atas 78 tahun, yakni 2,24 persen.

Lihat Juga : Staf Zulhas Sebut Uni Eropa Tuduh Indonesia Dapat Subsidi dari China

"Ini bisa jadi bahan kebijakan karena petani-petani kita masih dipenuhi atau masih banyak yang umurnya relatif sudah agak sepuh karena lebih dari 55 tahun," ucap Atqo.

Khusus petani milenial dengan rentang usia 19-39 tahun, BPS mencatat jumlahnya mencapai 16,78 juta orang.

Jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun paling banyak berada di Jawa Timur, yakni sebesar 971,10 ribu orang.

Lalu, diikuti Jawa Tengah sebesar 625,81 ribu orang, serta Jawa Barat sebesar 543,04 ribu orang.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan sejak 2013 sampai saat ini pekerja informal mendominasi total pekerja yang bekerja di sektor pertanian.

"Sekitar 88 persen dalam 10 tahun terakhir, pekerja yang bekerja di sektor pertanian berstatus informal," kata dia.

Amalia menyebut tantangan lainnya adalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Menurutnya, rendahnya produktivitas petai tak lepas dari tingkat pendidikan mereka.

Ia menyebut sekitar 75 persen petani di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD).

"Mayoritas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar atau sekitar 75 persen tenaga kerja pertanian hanya mengalami pendidikan paling tinggi di sekolah dasar," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan saat ini usia para petani didominasi 45 tahun ke atas. Artinya petai sudah tua. Ini pun mempengaruhi produktivitas.

"Ada tren pekerja di sektor pertanian cenderung menua dan ini merupakan perhatian kita bersama untuk bagaimana mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian," kata Amalia.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Panggil si jenius

Kadin Tegaskan Dukung Penuh Keberlanjutan Pembangunan IKN******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan tetap mendukung penuh keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu dinyatakan oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi yang menanggapi kondisi terkini di mana proyek IKN Nusantara dikritik oleh salah satu kubu koalisi pengusung capres cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kubu tersebut meragukan proyek IKN dilaksanakan dengan alasan pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, proyek IKN tak bisa dihentikan begitu saja karena sudah memiliki landasan hukum.

Menurutnya, Kadin sejak awal sudah mempromosikan pembangunan IKN kepada swasta maupun pemerintah. Bahkan, ia menyebut Kadin hampir keliling dunia dalam menyampaikan konsep IKN.

"Termasuk Januari-Februari tahun lalu di Davos (World Economic Forum) misalnya, itu kita menyampaikan mengenai konsep IKN. Kemarin juga di Amerika, di APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), kita juga menyampaikan itu," tegasnya.

"Jadi clear, posisi Kadin Indonesia mendukung keberlanjutan daripada IKN," sambung Yukki.

Ia berharap keberlanjutan pembangunan IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Jika IKN tak terealisasi, Yukki tak bisa membayangkan bagaimana kondisi DKI Jakarta 20-30 tahun mendatang dari sisi kemacetan hingga polusi. Maka itu, ia berharap IKN bisa menjadi solusi akan permasalahan ini.

"Ya jadi memang harus ada solusi gitu lah. Ya ada solusi, walaupun pemerataan pertumbuhan ekonomi itu harus terjadi di semua wilayah. Oleh karena itu kita bicara ke realisasi, bukan hanya di sektor industri yang berkaitan dengan SDA (sumber daya alam) tapi juga yang lain-lainnya," ucap Yukki lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]