murniqq

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

prediksi totomacau

Menkeu: Dunia sepakat prospek pertumbuhan jangka menengah masih lemah******

Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada.....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 sepakat bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, tapi prospek pertumbuhan jangka menengah masih terlihat lemah.

Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada serta memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

“Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD

Para menteri keuangan dan gubernur bank juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Oleh sebab itu, mereka berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India.

Selain itu, dorongan untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution) terus digaungkan, utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.

Para menteri dan gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di Sao Paulo, Brasil, pada 28-29 Februari 2024.

Presidensi G20 Brasil mengangkat tema “Building a just world and a sustainable Planet” dan mengangkat tiga agenda utama, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global.

Di sela kegiatan, Sri Mulyani juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menkeu dari negara-negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional, yaitu Menkeu Australia Jim Chalmers, Komisioner Uni Eropa (UE) untuk Urusan Ekonomi Paolo Gentiloni, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.

Baca juga: G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara-gara perang di Ukraina

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dimaksud meliputi isu makroekonomi global terkini dan program kerja prioritas G20 serta rencana penyelenggaraan bilateral policy dialogue antara Indonesia dan negara mitra.

Secara khusus dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Menkeu menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh anggota OECD yang diberikan terhadap keinginan Indonesia menjadi anggota OECD setelah serangkaian diskusi sejak September 2023 hingga Januari 2024. Menkeu juga menyampaikan kesiapan dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berdiskusi dalam penyusunan Peta Jalan Proses Aksesi Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jerman Berdarah Besi

mpo55

Garuda Indonesia tambah frekuensi penerbangan internasional******

Peningkatan frekuensi tersebut akan dilaksanakan pada lima rute penerbangan internasional (pulang pergi/PP), yaitu Sydney - Denpasar, Melbourne - Denpasar, Seoul - Jakarta, Seoul - Denpasar, dan Haneda (Tokyo) - Jakarta dimana peningkatan frekuensi p

Jakarta (ANTARA) - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mendukung pariwisata melalui peningkatan frekuensi penerbangan internasional melalui dua hub penerbangan Indonesia, yaitu Jakarta dan Denpasar. Melalui dua hub itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Jakarta, Jumat, mengatakan penambahan frekuensi penerbangan langsung dari Australia yakni Sydney dan Melbourne; Seoul, Korea Selatan dan Haneda, Jepang yang dilaksanakan secara bertahap mulai akhir Maret 2024.
  "Peningkatan frekuensi tersebut akan dilaksanakan pada lima rute penerbangan internasional (pulang pergi/PP), yaitu Sydney - Denpasar, Melbourne - Denpasar, Seoul - Jakarta, Seoul - Denpasar, dan Haneda (Tokyo) - Jakarta dimana peningkatan frekuensi penerbangan tersebut akan dimulai 31 Maret 2024 mendatang," ujarnya.
  Garuda Indonesia akan mengoperasikan penerbangan antara Jakarta dan Tokyo sebanyak tujuh kali per minggu, dari sebelumnya empat kali per minggu.
  Adapun penambahan frekuensi pada empat rute lainnya akan dilaksanakan secara bertahap mulai Juli 2024, di mana layanan penerbangan pada rute Denpasar-Sydney akan dilayani sebanyak tujuh kali (dari sebelumnya empat kali) per minggu; Denpasar-Melbourne sebanyak tujuh kali (dari sebelumnya empat kali) per minggu; Jakarta-Seoul sebanyak lima kali (dari sebelumnya empat kali) per minggu; dan Denpasar-Seoul sebanyak tujuh kali (dari sebelumnya empat kali) per minggu.
  Irfan mengungkapkan, langkah ini selaras dengan fokus perusahaan untuk terus bergerak semakin lincah melalui optimalisasi revenue dari langkah pengembangan jaringan yang dijalankan secara bijak.
  Serta sejalan dengan proyeksi upaya peningkatan alat produksi perusahaan, yang rencananya Garuda Indonesia akan menambah jumlah armadanya menjadi sekitar 80 pesawat pada akhir 2024.
  Penambahan frekuensi itu, lanjut dia, mendorong optimisme pertumbuhan pariwisata nasional yang diprediksi akan pulih sepenuhnya pada tahun ini serta target pemerintah dalam peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara 2024 sebesar 68 persen dari target tahun sebelumnya.

Baca juga: Garuda Indonesia Grup menang di tingkat banding atas Greylag Entities

Baca juga: Garuda Indonesia siapkan 14 pesawat untuk Haji 1445 H

Baca juga: Garuda Indonesia gelar CNY Sales Blitz di Kuala Lumpur
 

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan seni bela diri yang hebat

ligaplay88

Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga : Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Dimana pedangku?

putritoto

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Roh Kaisar yang Biadab

kredit hp apk

Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim ekonomi pasangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Irwan Ariston Napitupulu, mengatakan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi.

Dalam paparannya, ia mengatakan pada era SBY, IHSG tumbuh 489,29 persen dari 853,9 pada 2004 menjadi 5.028,95 pada 2014.

Sedangkan pada era Jokowi hanya tumbuh 46,17 persen dari 5.028,95 pada 2014 ke 7.350,62 pada 5 Januari 2024, padahal pembangunan banyak dilakukan di era Jokowi.

"Saya kan investor, begitu ada pembangunan infrastruktur ya saya beli lah (saham) perusahaan semen, baja, seperti itu, kok ternyata enggak seperti yang diharapkan," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal dengan Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

"Ternyata bajanya impor, enggak kena lah dampak perusahaan baja di sini. Semennya ternyata enggak pakai perusahaan yang sudah go public," imbuhnya.

Irwan berharap hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Pasalnya, rakyat berhak menerima dampak positif dari pembangunan termasuk lewat pasar modal.

Ia mengatakan kinerja IHSG era SBY juga lebih baik dibanding bursa saham AS S&P 500. Bursa saham AS tumbuh 71,02 persen dalam periode 2004 hingga 2014, sementara IHSG tumbuh 489 persen pada periode yang sama.

IHSG di era Jokowi pada 2014 hingga awal 2024, pertumbuhannya sebesar 46 persen, sedangkan bursa saham AS tumbuh lebih tinggi yakni 148 persen.

"Saya melihat ini apa yang salah sebenarnya? Saya akui kinerja Pak Jokowi bagus sekali, dampak pembangunan yang nyata. Tapi kenapa enggak ke pasar modal? Kita sebagai pelaku pasar modal juga bingung," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Yiwu Chunqiu

cara pinjam bri

Rencana Prabowo Impor 1,5 Juta Sapi Dinilai Terlalu Fantastis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rencana calon presiden (capres) Prabowo Subianto untukimpor sapi perah sebanyak 1,5 juta ekor dinilai terlalu berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyono mengatakan Indonesia memang harus impor sapi untuk memenuhi kebutuhan 4 juta ton susu segar per tahun. Saat ini, produksi dalam negeri tidak mencukupi karena hanya mampu 800 ribu ton.

"Kalau harus impor sapi perah itu realistis. Tidak ada pilihan lain untuk mempercepat produksi susu segar mau nggak mau harus ditambah populasi sapi sapi perah melalui impor. Hanya saja jumlah 1,5 juta [ekor] terlalu fantastis," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (6/1).

"Impor harus bertahap dan jelas siapa yang akan pelihara. Peternak rakyat atau korporasi," jelasnya.

Sementara itu, untuk wilayah asal impor sapi perah yang paling ideal dinilai dari Australia, New Zealand, USA, dan Kanada. Bila sesuai rencana Prabowo dari India, maka dikhawatirkan akan membutuhkan anggaran lebih.

Sebab, sapi perah dari India statusnya belum bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sapi yang berasal dari negara itu harus dikarantina sesuai prosedur UU.

Sedangkan, Indonesia belum memiliki Pusat Karantina untuk hewan yang terjangkit penyakit. Karenanya, akan membutuhkan anggaran lebih untuk terlebih dulu membuat tempat karantinanya.

"Kita belum punya pusat karantina. Selain itu di India penghasil susu setahu saya adalah kerbau perah," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi bila terpilih menjadi presiden. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri saat menjalankan rencana program bagi-bagi susu gratis kepada 82 juta anak.

Prabowo menyebutkan kemungkinan sapi perah akan didatangkan dari India karena anggarannya lebih murah.

"Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India, lebih banyak kita bisa impor, kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita," ucapnya.

(ldy/arh)