buku erek erek 2 angka

Menantu paling kaya, Lu Feng

IHSG Layu ke 6.681 Meski 313 Saham Menguat******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.681 pada Selasa (4/7). Indeks saham melemah 14,96 poin atau minus 0,22 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,82 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,25 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 313 saham menguat, 233 terkoreksi, dan 191 lainnya stagnan. Terpantau, dua dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 0,36 persen.

Mengikuti Eropa, bursa Amerika juga kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,12 persen, indeks NYSE Composite 0,27 persen, dan indeks NASDAQ Composite 1,21 persen.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Bahlil: Terima Kasih Pak SBY Selesaikan Utang Kita ke IMF******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

Ia mengatakan kebebasan Indonesia dari jerat utang IMF sangat berarti. Pasalnya, rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara yang dapat pinjaman dari mereka banyak yang merugikan.

Termasuk bagi Indonesia saat menghadapi krisis ekonomi pada 1998 lalu. Saat itu kata Bahlil, IMF menerapkan beberapa syarat yang merugikan Indonesia kalau mau mendapatkan gelontoran pinjaman dari mereka.

Akibatnya, banyak industri di Indonesia yang kolaps. 

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi yaitu di zamannya Pak SBY karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Karena  (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.

Bahlil mengatakan karena kebebasan Indonesia dari jerat utang itu, pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi pada Indonesia. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam mensejahterakan rakyat.

Termasuk, mensejahterahkan rakyat melalui kebijakan larangan ekspor nikel Cs. Sebagai pengingat, baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Anjing kimia di dunia lain

Dorong Inovasi Perunggasan, CPI Resmikan Hibah Teaching Farm di USU******

PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI), meresmikan Hibah Teaching Farm di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Selasa (27/6). Kandang ayam modern dengan sistem tertutup 'closed house' ini merupakan hasil kerja sama antara perusahaan dan universitas, yang telah ditandatangani pada 25 Agustus 2022.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Tjiu Thomas Effendy, Rektor USU, Muryanto Amin, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatra Utara, Lies Handayani Siregar, Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, serta para civitasakademik USU dan tamu undangan lainnya.

Sementara prosesi penandatanganan berita acara serah terima hibah dilakukan oleh Regional Head North Sumatra, Bambang Sutrasni, dan Dekan Fakultas Pertanian USU, Tavi Supriana.

Peresmian kandang closed housedi USU ini merupakan hibah kandang ke-14 yang diberikan CPI kepada perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan dari hibah ini adalah untuk mendukung peningkatan proses belajar-mengajar, praktikum, magang, serta sebagai tempat penelitian bagi dosen dan mahasiswa fakultas peternakan, khususnya dalam bidang Teaching Farm.

Teaching Farmini memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi terkait closed houseyang saat ini sedang dibutuhkan oleh industri. Perguruan tinggi dapat melakukan penyesuaian kurikulum, mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam budidaya dengan teknologi baru, dan dilakukan berbagai penelitian perilaku ayam dengan cara yang tidak invasif.

Hal ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai kajian ilmiah guna optimalisasi budidaya serta sebagai gambaran miniatur dunia usaha. Hadirnya kandang closed houseyang dilengkapi dengan fasilitas teknologi canggih ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terutama bagi mahasiswa jurusan peternakan dalam melakukan inovasi dan pengembangan, terutama dalam sektor perunggasan nasional.

Dalam sambutannya, Muryanto menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada CPI atas pemberian kandang modern ini. Kerja sama ini sangat membantu USU dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

"Karena dengan adanya perubahan USU menjadi PTNBH, saat ini universitas di tuntut untuk melaksanakan pendidikan sekaligus menghasilkan income generateyang salah satunya dari pemanfaatan aset dan untuk merubah mainsetuniversitas masuk ke dunia bisnis perlu kolaborasi dengan industri dan dukungan dari praktisi," ungkap dia.

Kerja sama ini meliputi pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bisnis, dan bidang lain yang akan diperluas selama lima tahun ke depan.

Kerja sama ini merupakan bagian dari proses riset dan pengalaman yang harus ditaati dalam pengelolaannya oleh mahasiswa dan dosen. Terlebih, closed house ini menggunakan teknologi yang sudah dipahami oleh industri.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Medan juga memberikan dukungan yang positif terhadap kerja sama ini. Kandang ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik, misalnya dengan menjaga kualitas yang sama namun dengan harga produksi yang lebih murah.

Menurut Wiriya, hal ini akan memungkinkan pelaku usaha kecil untuk terlibat, mengadopsi, dan menerapkan teknologi tersebut sesuai dengan kondisi peternakan saat ini. Dia juga menilai kandang ini sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk di kota Medan.

"Kami sangat mendukung karena dengan keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk kota, khususnya kota medan kandang ini sangat di butuhkan karena dapat menekan biaya produksi dimana ayam potong di produksi di medan di konsumsi di medan sehingga dapat menurunkan tingkat inflasi," paparnya.

Selain acara peresmian closed house, juga dilakukan pemberian beasiswa universitas yang diserahkan oleh Sekjen Charoen Pokphand Foundation Indonesia, Andi Magdalena Siadari.

Sebelum acara peresmian, Head of Operation Integration CPI Sumatera, West Java, Kalimantan CPI, Yosef Arisanto, memberikan kuliah umum dengan tema 'Transformasi Business Broiler di Indonesia' yang dihadiri oleh 700 mahasiswa di Auditorium USU.

Kode Istri Militer

Syarat Berutang Rugikan Negara Penerima, Bahlil Sebut IMF Lintah Darat******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Dana Moneter Internasional (IMF) serupa denganlintah darat. Pasalnya, banyak kebijakan ekonomi yang ditawarkan IMF yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.

Bahlil menyebut rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara-negara yang mendapat pinjaman dari mereka justru banyak yang merugikan

"Karena (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.

Salah satu syaratnya menghentikan program bantuan sosial. Bahlil menuding gara-gara syarat itulah daya beli masyarakat Indonesia jatuh.

Karena rekomendasi IMF juga, imbuh Bahlil, bunga kredit perbankan di Indonesia jadi mesin industrialisasi. Hal ini kemudian berimbas pada banyaknya industri di Indonesia yang kolaps.

Di sisi lain Bahlil, mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

Lihat Juga : Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY, karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF," ucapnya.

Bahlil mengatakan setelah bebas dari jerat utang itu, kini pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi lagi. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam menyejahterakan rakyat. Salah satunya melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mineral mentah lainnya dengan menggeber hilirasasi.

Baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs. Rekomendasi itu disampaikan dalam laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, serta dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Erick Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN ke Kejagung******

Menteri BUMNErick Thohir akan melaporkan dugaan korupsidana pensiun (dapen) di BUMN ke Kejaksaan Agung hukum akhir bulan ini.

Ia mengaku tengah mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi tersebut. 

"Yang mungkin akhir bulan ini pun kita akan punya laporan konkret siapa yang kita lihat memang kondisinya baik, siapa yang tentu ada fraudatau ada korupsi," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (5/7).

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem' yang digelar awan tahun lalu.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya.

Erick menyebutkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua diantaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]