pola gacor inces hari ini

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Ada 183 Investor Malaysia Diklaim Minat Parkir Duit di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim 183 investor Malaysiatertarik berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal itu diketahui Basuki usai diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11).

"Saya kemarin ke Kuala Lumpur karena diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia, mereka mengadakan forum dan para investor dari Malaysia yang hadir banyak sekali sekitar 183 investor," ujar Basuki lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Nantinya, jika para investor tersebut bergabung dengan proyek IKN, Basuki menyebut akan ada beberapa skema investasi, baik itu investasi murni, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga bergantung pada jenis kegiatannya.

"Banyak sekali minat-minat investasi di IKN dan tentunya bukan dengan APBN. Saya undang mereka nanti sesuai program Presiden RI, pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan bapak Presiden RI akan mengantar investor ke IKN untuk pembangunan di sana," terang Basuki.

Selain Malaysia, Basuki mengaku ada negara lain yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Basuki pun menyinggung investasi dengan Korea Selatan. Menurutnya, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan untuk immersed tunnel(terowongan bawah laut). Dia pun membuka peluang pembangunan immersed tunnelnantinya dilakukan dengan skema investasi non-APBN.

Sebelumnya, Basuki juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengajak para investor keliling Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2023 untuk melihat kavling bangunan.

Menurutnya, peningkatan minat investor terjadi setelah market soundingoleh Jokowi pada 18 Oktober 2022 lalu. Basuki menjelaskan calon investor tersebut kebanyakan dari dalam negeri, tetapi ada juga investor asing.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Airlangga Minta Agus Gumiwang Cegah PHK di Industri Manufaktur******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang membuat kebijakan yang bisa melindungi industri manufakturdan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal tersebut ia sampaikan saat memberi kata sambutan dalam acara peluncuran Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11).

Menurutnya, survei kegiatan usaha mengungkap ada yang ekspansif dan ada yang terkontraksi. Airlangga pun meminta Agus untuk mulai menaruh perhatian pada sektor-sektor yang terkontraksi.

Kewaspadaan pemerintah terkait penurunan kinerja industri manufaktur juga sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut bahwa indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur RI sudah mengalami kontraksi dalam dua bulan terakhir.

"Perlu untuk lihat dan mulai waspada PMI manufaktur kita memang selama 14 bulan ini, kita selalu ada di level ekspansif. Namun, kita lihat pada bulan terakhir sudah mulai menunjukkan penurunan," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (24/11).

Berdasarkan catatan, PMI Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 5,17, kemudian pada September PMI manufaktur naik mencapai 53,7. Namun, per Oktober 2022 PMI manufaktur turun menjadi 51,8.

Menurut dia, kontraksi ini perlu diwaspadai karena hal-hal yang menyangkut manufaktur menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini yang harus kita perlu waspadai karena menyangkut kegiatan manufaktur yang sangat penting," jelasnya.

Meski begitu, ia mencatat kapasitas produksi untuk manufaktur dan pertambangan meningkat dan mendekat level sebelum pandemi.

Tercatat kapasitas produksi untuk industri pengolahan mencapai 73,5 pada kuartal III tahun ini. Sedangkan, kapasitas produksi pertambangan dan penggalian mencapai 73,2.

"Sektor manufaktur sebetulnya terus meningkatkan kegiatan, hingga kapasitas produksi sama seperti sebelum pandemi," tutur dia.

Namun, melihat PMI manufaktur Indonesia, Sri Mulyani ragu, apakah level tersebut mampu bertahan dalam menghadapi gejolak perekonomian ke depan.

"Melihat level ini bisa dan harus bertahan di dalam menghadapi guncangan-guncangan global. Ini menjadi tantangan kita memasuki tahun 2023," ujar Sri Mulyani lagi.

Meskipun pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam level yang kuat, Sri Mulyani menyebut pasti akan ada pengaruh faktor global yang harus diwaspadai.

"Kami selalu menyampaikan optimis karena memang levelnya hari ini masih sangat kuat. Tapi waspada karena melihat direction atau arahnya perlu kita waspadai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

MInim Sentimen, IHSG Berpotensi 'Sideways' Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak datar alias sidewayspada perdagangan Selasa (29/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih dalam tekanan terbatas. Minimnya sentimen yang dapat mendorong kenaikan IHSG masih menjadi tantangan tersendiri bagi emiten dalam pasar modal.

"Sedangkan momentum tekanan merupakan momentum berharga bagi investor jangka menengah dan panjang dikarenakan harapan akan kondisi yang kian membaik hingga akhir tahun. Hari ini IHSG berpotensi bergerak sideways," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, ITMG, UNVR, ASII, BBRI, HMSP, SMRA, dan AKRA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memprediksi IHSG bakal menguji zona support6.978-6.988 karena ditutup di bawah garis SMA-20 pada Senin (28/11).

"Adanya pelemahan ke bawah zona supporttersebut dapat memicu koreksi menuju fibonacci retracement 50 persen dari wave (i) pada skenario biru di level 6.937. Berdasarkan indikator MACD menunjukkan sinyal death cross," kata Ivan.

Ivan memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.980 dan resistance7.050.

IHSG anjlok ke level 7.017 pada Senin (28/11). Indeks saham melemah 35,79 poin atau minus 0,51 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,66 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

BPS Sebut Harga Beras Naik Akibat Produksi Turun******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras sebesar Rp11.877 per kilogram (kg) pada November 2022. Harga ini naik tipis dari Rp11.837 per kg pada Oktober 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan harga beras memang naik dalam empat bulan terakhir. Kendati, kenaikan saat ini tak sebesar sebelumnya.

"Kenaikan harga beras dalam empat bulan terakhir dipengaruhi oleh efek musiman, penurunan produksi beras menjelang akhir tahun dan penyesuaian harga BBM (pada September)," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Kenaikan harga ini membuat beras memberikan andil ke inflasi. Pada Juli andilnya hanya 0,05 persen, lalu pada Agustus naik menjadi 0,54 persen.

Setelah itu, andilnya naik lagi menjadi sebesar 1,44 persen pada September 2020. Ini adalah andil tertinggi sejak Januari 2021. Pada Oktober andilnya turun tipis tapi tetap tinggi yakni 1,13 persen, dan pada November ini andil beras ke inflasi menjadi 0,37 persen.

"Komoditas beras terus mengalami inflasi, tapi dengan tekanan inflasi yang semakin melemah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.