slot paling gacor di dunia

Dewa Badai

Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Gerus Alam Demi Ekonomi******

Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.

Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.

Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.

Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.

"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.

"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.

Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.

"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

1.100 Wartawan New York Times Ancam Mogok Kerja 24 Jam******

Wartawan New York Timesmengancam mogok kerjaselama 24 jam setelah manajemen dan serikat pekerjagagal mencapai kesepakatan untuk kontrak kerja baru.

Mogok akan dilakukan oleh lebih dari 1.100 karyawan setelah kegagalan kesepakatan untuk kontrak kerja baru yang dinegosiasikan lebih dari 1,5 tahun terakhir.

"Sangat mengecewakan. Mereka mengambil tindakan seperti itu (mogok)," kata Presiden dan Kepala Eksekutif New York Times Meredith Kopit Levien mengutip CNN Business, Kamis (8/12).

NewsGuild of New York, yang mewakili jurnalis dan staf lain di The Times mengatakan bahwa aksi mogok lantaran kegagalan perusahaan melakukan tawar-menawar dengan itikad baik, memenuhi tuntutan mereka.

Aksi mogok ini belum pernah dilakukan oleh karyawan di surat kabar yang tercatat beberapa dekade terakhir. Aksi ini dikhawatirkan banyak media kehilangan staf mereka, termasuk juga menciptakan tantangan bagi organisasi berita yang diandalkan jutaan pembaca di dunia.

Seorang eksekutif di The Times yang enggan disebut namanya mengakui bahwa mogok pasti akan menimbulkan kesulitan. Tapi manajemen telah bersiap dan mengandalkan sumber daya dari media lainnya, seperti staf internasionalnya yang bukan bagian dari serikat pekerja.

Levien juga memastikan bahwa The Times memastikan memenuhi kewajiban kepada pembaca dan masyarakat umum dengan tetap melaporkan berita semaksimal mungkin pada saat aksi mogok dimulai Kamis malam ini.

Sementara, beberapa staf The Times justru mendesak pembaca mereka untuk tidak membaca konten selama aksi mogok berjalan. "Kami minta pembaca tidak terlibat dalam platform New York Times mana pun, besok, dan berdiri bersama kami. Baca berita lokal, dengarkan radio publik. Buat sesuatu dari buku masak," tegas Amanda Hess, Kritikus Surat Kabar lewat kicauan Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Tak Puas dengan Kenaikan UMK 2023, Buruh Jatim Ancam Mogok******

Buruhbereaksi keras atas penetapan Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2023 yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa, mogok kerja hingga gugatan hukum guna menentang keputusan itu.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli menyebut langkah itu dilakukan karena ada sembilan daerah di Ring 1 dan 2 yang kenaikannya justru di bawah rekomendasi dari wali kota dan bupatinya.

"Contohnya Surabaya, diusulkan naik 7,23 persen atau Rp316.303,39. Tapi penetapan Gubernur naik 3,43 persen atau Rp150 ribu," kata Jazuli, Kamis (8/13).

Kabupaten Pasuruan, rekomendasi bupati naik 7,67 persen atau Rp334.718,41, penetapan gubernur naik 3,44 persen atau 150 ribu. Kemudian Kabupaten Mojokerto rekomendasi bupati naik 7,29 persen Rp317.655,60, penetapan gubernur naik 3,44 persen atau Rp150 ribu.

Lalu Kabupaten Malang, rekomendasi bupati naik 7,33 persen atau Rp224.904,58, penetapan gubernur naik 6,52 persen Rp200 ribu. Kota Malang, rekomendasi walikota naik 7,22 persen Rp216.207,14, penetapan gubernur naik 6,68 persen atau Rp200 ribu.

Disusul Kota Pasuruan rekomendasi wali kota naik 7,49 persen Rp212.600,66, penetapannya cuma naik 7,05 persen atau Rp200 ribu, dan Kota Batu rekomendasi naik 7,24 persen 205.042,91 penetapan Gubernur naik 7,07 persen atau Rp200 ribu.

"Dari sembilan kabupaten/kota tersebut terdapat tujuh kenaikan UMK-nya di bawah inflasi atau 6,80 persen, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang," ujar Jazuli.

Dengan ditetapkannya kenaikan UMK tahun 2023 tujuh daerah di bawah nilai inflasi ini, maka menurutnya kehidupan buruh akan semakin sulit.

Jazuli menyebut di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, BBM, serta masih dalam pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19, upah buruh malah digerus inflasi.

"Kebijakan pengupahan Gubernur Khofifah ini memperpanjang catatan kelam rezim upah murah. Gubernur hanya berpihak kepada kaum pemodal untuk menggaet investor dengan mengeksploitasi keringat buruh melalui kebijakan upah murah," ucapnya.

Sejatinya, ucap dia, upah buruh di tujuh kabupaten kota itu bahkan tidak mengalami kenaikan, akan tetapi mengalami penurunan daya beli hingga 50 persen.

[Gambas:Video CNN]

"Karena itu kami menolak kebijakan upah murah Gubernur Khofifah, mendesak untuk segera merevisi keputusan UMK 2023 dan menetapkan ulang sebesar 10 persen-13 persen," tambahnya.

Jazuli juga mengajak kaum buruh agar segera merapatkan barisan untuk mempersiapkan perlawanan besar-besaran, dengan mengorganisir seluruh buruh khususnya di Ring 1 untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mogok kerja massal.

"Selain itu kami juga akan mempersiapkan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya," pungkasnya.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022.

Dalam surat keputusan itu Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan angka UMK tertinggi di Jatim yakni sebesar Rp4.525.479,19. Sementara daerah dengan UMK terendah ialah Kabupaten Sampang Rp2.114.335,27.

Sistem agen perkotaan

<句子>

Dewa Koki Tertinggi

<句子>