cara cepat dapat uang dalam sehari

Pengawal pribadi dari dunia lain

Profil Erwin Aksa yang Polisikan Rommy PPP soal Cek Bodong Rp35 M******

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menjadi sorotan setelah melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy ke kepolisian. Ia tidak terima dengan pernyataan Rommy soal cek bodong.

Erwin merasa sangat dirugikan dengan tudingan Rommy. Politisi sekaligus pengusaha ini mengaku langsung dihubungi pihak bank dan berbagai kliennya karena cap sebagai penipu imbas pernyataan Rommy tersebut.

Lantas, siapakah Erwin Aksa?

Setelah lulus Erwin bergabung dengan perusahaan milik sang ayah, Aksa Mahmud, yakni Bosowa Corporation. Pada 2006 ia pun diangkat menjadi komisaris utama Bosowa.

Bosowa merupakan salah satu grup yang memiliki banyak gurita bisnis. Bidang bisnis tersebut mulai dari otomotif, semen, pertambangan, energi, jasa keuangan, properti, dan pendidikan.

Erwin juga merupakan keponakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). Ayah Erwin, Aksa Mahmud, merupakan adik ipar JK.

Lihat Juga : Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender

Erwin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada periode 2015-2020.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada periode 2008-2011. Ia mendapatkan 104 dukungan pemilih dari 165 suara yang sah pada pemungutan suara di Musyawarah Nasional Hipmi ke-13 di Nusa Dua, Bali.

Rommy mengaku pernah ditipu Erwin Aksa lewat cek bodong bernilai Rp35 miliar. Ia mengaku dihalang-halangi Erwin saat mencairkan cek tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rommy dalam siniar Total Politik.

Erwin menjelaskan persoalan cek itu terjadi saat Pemilihan Gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan 2018. Saat itu, Erwin memberi cek agar PPP memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo.

Cek diberikan, PPP pun memberikan rekomendasi, dan pasangan Agus-Tanribali bisa mendaftar pilgub. Erwin mengaku urusannya selesai sampai di situ.

Ia mengaku tak paham apa yang dimaksud Rommy dengan cek bodong. Selain tak tahu-menahu kelanjutan dari lobi tersebut, Erwin berkata tak pernah berkomunikasi dengan Rommy.

"Kalau memang bodong, dia yang melaporkan saya ke polisi, bukan kebalikannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

Viral Aksi Bos Blue Bird Nyamar Jadi Sopir Taksi Keliling Jakarta******

Aksi Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (BIRD) Sigit Djokosoetono menyamar jadisopirtaksi viraldi media sosial. Momen menjadi sopir Blue Bird itu Sigit unggah di instastory Instagram pribadinya @sigitdjokosoetono.

Aksi Sigit lantas menarik perhatian netizen di Instagramnya maupun Twitter. Beberapa orang berkomentar ingin jadi penumpang beruntung yang disopiri dirut Blue Bird.

Bagaikan sopir sungguhan, ia mengenakan seragam perusahaannya dan berkeliling Jakarta mencari penumpang. Dalam unggahannya, Bos Blue Bird itu bercerita ia telah mengangkut 6 penumpang dan melewatkan 2 orderan.

Pada unggahan selanjutnya, Sigit membagikan pengalaman berkenalan dengan penumpang. Ia mengangkut tiga orang penumpang perempuan dari pusat perbelanjaan Thamrin City.

"Alhamdulillah kenalan dengan pelanggan yang sudah pesan taksi Blue Bird dan masih pesan melalui call center. Naik dari Thamrin City. Belanjaannya banyak, untung masih muat di transmovernya," ucap Sigit, diiringi emoticon tersenyum.

Selain mengangkut penumpang, Sigit juga membagikan aktivitas mangkal di beberapa titik seperti Epicentrum dan Kota Kasablanka. Ia juga memamerkan momen bertemu dengan beberapa sopir taksi Blue Bird saat berkeliling Jakarta mencari penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Sutra Kaisar Prasejarah

Melati Sarnita Mundur dari Direktur Komersial Krakatau Steel******

Direktur Komersial PTKrakatau Steel (Persero) Tbk Melati Sarnita resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menegaskan langkah ini sudah direncanakan dengan matang.

"Pengunduran diri ini telah direncanakan dengan matang dalam beberapa waktu terakhir, karena ini adalah tahun terakhir dari periode pertama saya di KRAS, terhitung sejak 2019, dan bagian dari personal planning," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Melati mengatakan langkah berani ini diambil atas keinginan pribadi. Kendati, ia enggan berbicara gamblang ke mana ia melangkah selanjutnya.

"Kami telah menerima surat pengunduran diri Melati Sarnita sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel," ungkap Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Pria menegaskan permohonan pengunduran diri Melati itu bakal berlaku efektif setelah didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33 Tahun 2014. Rencananya, RUPST bakal dihelat 21 Juni mendatang.

Ia menegaskan pengunduran diri sang direktur komersial tak bakal berdampak pada kinerja perusahaan.

"Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Krakatau Steel," tandasnya.

Melati Sarnita menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di Krakatau Steel pada 2019. Lalu, lulusan Master of Business Administration dan Sarjana Teknik Metalurgi itu dialihtugaskan menjadi Direktur Komersial Krakatau Steel pada 2020 dan bertanggung jawab atas urusan komersial bisnis Krakatau Steel.

Sebelum di Krakatau Steel, Melati juga pernah berkarier di bidang energi dan gas bumi, antara lain di Kodeco Energy Co. Ltd., Chevron, dan Perusahaan Gas Negara.

[Gambas:Video CNN]

gelandang jenius

Profil 7 Anak Muda RI yang Masuk Daftar Forbes 30 Under 30******

Tujuh anak muda Indonesia masuk dalam daftarForbes 30 Under 30 Asia 2023. Mereka merupakan pemimpin, pengusaha muda atau pelopor yang dinilai berhasil melakukan inovasi di bidangnya masing-masing.

Ketujuh pemuda RI yang yang masuk jajaran Forbes 30 Under 30 Asia 2023 berasal dari lima bidang usaha berbeda, mulai dari makanan, retail, hingga manufaktur.

Siapa saja mereka dan apa kontribusinya?

Kebab Baba Rafi merupakan salah satu merek waralabanya yang paling terkenal. Bisnis franchise ini memiliki lebih dari 900 mitra waralaba.

Eko bergabung ke SKB Food pada 2019. Kala itu, ia mewakili investor untuk membantu pendiri perusahaan mengembangkan bisnisnya. Setahun kemudian, Eko dipercaya menjabat presiden direktur.

SKB Food mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada Agustus lalu. Dari hasil IPO tersebut, perusahaan berhasil menghimpun dana Rp119 miliar.

B. Felix Saputra

Pemuda berusia 28 tahun ini merupakan Co-founder Satu Dental. Tak seperti klinik gigi lain, Satu Dental menawarkan harga perawatan gigi yang terjangkau. Ada juga layanan konsultasi gigi secara online.

Sejak didirikan pada Desember 2021, Satu Dental kini memiliki 14 klinik yang menampung 100 dokter gigi, yang tersebar di area Jakarta dan sekitarnya. Targetnya, ada 35 klinik gigi yang dibangun pada tahun ini.

Sebelum di Satu Dental, Felix pernah bekerja di Bukalapak, Japfa dan Traveloka.

Lihat Juga : Zulhas Buka Suara soal Harga Telur Melesat: Di Jatinegara Rp30 Ribu

C. Tiffany Danielle

Merek kosmetik dan skincare Rose All Day mungkin tak asing di kalangan milenial. Tiffany merupakan salah satu pendiri bisnis kecantikan tersebut.

Berawal dari satu lipstik yang dirilis pada 2017, kini Rose All Day sudah menelurkan 77 produk kosmetik dan skincare yang dijual online maupun melalui toko ritel modern.

Dara berusia 27 tahun ini terlibat dalam pengembangan hingga pemasaran produk. Rose All Day mendapat pendanaan dari AC Ventures dan GIA Ventures.

D. Clara Carina Lukito dan Claudia Sastra

Duo Clara-Claudia tercatat sebagai Co-founderLittle Joy. Masing-masing berusia 29 tahun dan 28 tahun.

Mereka mendirikan Little Joy pada Desember 2021. Pendirian perusahaan ini berawal dari kasus stunting di Indonesia yang tinggi. Karena itu, keduanya ingin memastikan tumbuh kembang anak optimal di 1.000 hari pertama sejak kelahiran.

Little Joy menjual suplemen bubuk yang dicampurkan pada makanan anak untuk menambah kandungan gizi. Harga produk juga ditargetkan untuk keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Little Joy juga menawarkan produk untuk ibu hamil dan menyusui.

E. Clinton Augusto Kartawijaya (27 tahun) dan Sally Varsly (27 tahun)

Clinton dan Sally merupakan pendiri Muscle First, toko suplemen dan fitness yang berbasis online.

Clinton berusia 27 tahun. Sebelum sukses dengan Muscle First, ia pernah menjajal berbagai usaha kecil-kecilan antara lain berjualan baju bekas (thrifting), mouse gaming, casing handphone.

Ia menyadari adanya peluang bisnis suplemen kebugaran sehingga memutuskan membangun Muscle First pada 2017. Tujuannya, ingin menghadirkan produk lokal setara kualitas impor.

Sedangkan ketertarikan Sally pada bisnis ini berawal dari pandemi covid. Kala itu, orang-orang ramai membagikan unggahan berolahraga hingga tips kesehatan di media sosial. Begitu pun Sally, yang rajin memamerkan aktivitas olahraga beserta tips sehat melalui akun instagram @sallyvarsly.

Untuk menunjang hobinya mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat, ia pun mengembangkan Muscle First.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki