rtp hoki368

Versi lengkap novel Jueji

Bulog NTT siapkan lima ton beras SPHP dalam pasar murah di Kupang******

Pelaksanaan pasar murah ini kami lakukan hanya sekali saja yakni pada hari ini dan untuk stok beras SPHP yang disiapkan mencapai lima ton

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Supermarket benteng saya

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Pasti Untung, Beli AC di Transmart Diskon Rp3 Juta Masih Dapat Bonus******

Transmart Full Day Sale hadir lagi pada Minggu (3/3) dengan diskon besar-besaran untuk sejumlah produk terpilih, salah satunya pendingin ruangan alias AC.

Ada produk AC berbagai merek ternama mulai dari LG, Polytron, Panasonic, Sharp, sampai Samsung dengan harga spesial mulai dari Rp2 jutaan saja di Transmart!

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon Transmart sampai Pukul 22.00

Transmart Full Day Sale berlangsung dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan pembelian menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Kalau belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa download Allo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store.

Setelah itu, kamu bisa upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Peri dan Iblis Dahonglou

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Bahlil Blak******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024******

Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024