gampang menang slot

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Erick Thohir Singgung Copot Direksi Pertamina Akibat Insiden Berulang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka opsi mencopot direksi PT Pertamina(Persero). Hal ini merupakan buntut dari kebakaran Depo Pertamina di wilayah Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) malam.

"Kalau saya selalu bilang kan saya sudah pernah copot Direksi Pertamina. Kalau saya mesti copot lagi, ya saya copot lagi. Tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan," kata Erick saat menjenguk korban kebakaran yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3).

Ia menyinggung pencopotan itu saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kebakaran terminal BBM Pertamina kali ini yang merupakan insiden berulang.

"Tidak hanya di keuangan, tetapi di operasional secara menyeluruh. Karena ini ada aset vital nasional. Saya akan review, saya sudah minta investigasi, dan pasti kita lihat apakah ada perbaikan untuk jangka menengah," tegasnya.

Erick mengatakan bahwa kini ia tengah fokus berbenah melakukan perbaikan untuk BUMN, termasuk Pertamina.

"Saya sudah pernah copot direksi. Kalau perlu mencopot, saya lakukan lagi. Tetapi konteksnya justru perbaikan. Tadi yang dipertanyakan sistem bisnis resiko. Percuma kita copot-copot orang tapi tidak memberikan solusi secara menyeluruh," imbuhnya lebih lanjut.

Kebakaran yang melanda Depo Pertamina di Plumpang sebelumnya diberitakan terjadi sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Kebakaran tersebut pun memakan korban jiwa. Belasan orang dilaporkan meninggal dunia serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke permukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi.

[Gambas:Video CNN]

Setan Fana

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

Melihat Urgensi Impor KRL Bekas Jepang yang Ditolak Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pasalnya, mereka ingin mendukung industri perkeretaapian dalam negeri.

Namun, langkah ngotot tersebut berpotensi membuat tarif KRL bengkak dan menelantarkan 200 ribu penumpang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sedang dilema mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, seperti dilansir dari Antara,Selasa (28/2).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI. Ada urgensi pengadaan, melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama. Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) sekaligus Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2005-2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Ki Darmaningtyas lantas mengkritik keras pernyataan Sekjen Kemenperin Dody Widodo soal dalih penolakan impor KRL.

Ada empat poin bantahan Darmaningtyas kepada Kemenperin. Pertama,kapasitas produksi PT INKA masih terbatas. Ia menyindir PT INKA bahkan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pembuatan kereta baru yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi.

"Membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).

Kedua,Darmaningtyas menyebut PT KCI sudah berkontrak dengan PT INKA untuk penyediaan sarana baru dengan total nilai kontrak mencapai Rp4 triliun. Namun, PT INKA baru mampu menyediakan sarana tersebut pada akhir 2025.

Padahal, ia merinci pada 2023 ini ada 120 unit alias 10train setdan tahun depan ada 228 unit atau 19 train setyang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis.

Menurutnya, jika KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis namun tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan.

Ketiga,produk yang akan dibeli dari INKA juga tidak sepenuhnya buatan dalam negeri, melainkan produk dari Eropa. Darmaningtyas skeptis, menurutnya mana mungkin PT INKA mampu menyediakan kereta baru dengan kualitas andal dalam waktu singkat.

Keempat,bila PT KCI harus membeli produk baru berarti investasi yang dikeluarkan lebih besar. Jika investasinya lebih besar, tarif KRL berpotensi naik. Menurutnya, PT KCI bakal rugi jika membeli kereta baru dari INKA tanpa menaikan tarif KRL.

"Rugi tentu tidak masalah kalau pemerintah menambah subsidi sesuai dengan kebutuhan KCI dalam melayani penumpang yang ditargetkan. Celakanya, bila anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih besar juga tidak tersedia, maka PT KCI bisa bangkrut dan pelayanan publik dapat terganggu," tegasnya.

Darmaningtyas menekankan impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti menghilangkan unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digembar-gemborkan Kemenperin. Menurutnya, rangkaian kereta dari Jepang bisa dioperasikan di Indonesia setelah melewati proses rekondisi di beberapa komponen.

Setidaknya ada 8 komponen yang menurut Darmaningtyas bisa masuk TKDN, yakni blok rem komposit, cat strip body, AC, kaca film, rubber bounded bogie, carbon brush traksi motor, contact strip pantograph, dan kain jok.

Menurut Darmaningtyas, Jepang dipilih karena selama ini semua rangkaian KRL yang beroperasi di Jabodetabek adalah impor dari Negeri Sakura. Dengan begitu, impor lanjutan dari Jepang tidak memerlukan penyesuaian teknis lagi.

Darmaningtyas mengatakan jika impor KRL bekas dari Jepang tidak dilaksanakan, maka layanan KRL Jabodetabek akan terganggu. Ia mencontohkan jika satu unit KRL pada jam sibuk bisa membawa 200 penumpang dan melayani 10 perjalanan dalam sehari, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani.

"Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak dapat dilayani. Kalau mereka tidak terlayani, tentu kehebohannya akan melebihi kehebohan pro-kontra impor KA bekas," tandasnya.

Bersambung ke laman berikutnya...

Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah

Hati Naga dan Ambisi

Zulhas Klaim Harga Bahan Pokok di Wonokromo 'Jinak' Jelang Lebaran******

Menteri Pardagangan Zulkifli Hasan meninjau sejumlah harga kebutuhan bahan pokokmenjelang Lebaran Idulfitri, di Pasar Wonokromo, Surabaya.

Dari hasil peninjauan itu, Zulhas sapaan akrabnya mengklaim harga sejumlah bahan pokok di Pasar Wonokromo justru mengalami penurunan menjelang lebaran untuk pertama kalinya.

"Harga-harga mau lebaran tapi turun tadi lihat sendiri kan, daging Rp120 ribu, telur Rp27 ribu, bawang merah dan putih Rp30 ribu, Minyakita Rp14 ribu banyak, ayam yang terlalu murah Rp32 ribu, cabe rawit Rp25 ribu," kata Zulhas usai berkeliling Pasar Wonokromo, Jumat (7/4).

Dia mengklaim kalau harga bahan pokok secara nasional rata-rata juga mengalami penurunan dan tidak ada kenaikan secara signifikan.

"Jadi di sini di Surabaya harga selama saya kunjungi di pasar di sini paling murah, artinya harganya terjaga dan terkendali, saya kira demikian, beras juga mulai turun demikian," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di Pasar Wonokromo, Kamto mengatakan harga beras premium non subsidi banyak mengalami kenaikan per Senin (4/4) kemarin. Harga kulaknya Rp69 ribu per lima kilogram.

"Sedangkan harga beras Bulog nggak naik, harganya masih Rp62 ribu. Stoknya masih banyak," ucapnya.

Seorang pedagang lainnya, Imrotul menyebut, harga ayam naik senilai Rp35 ribu per kilogram awal Ramadan lalu.

Namun pertengahan jelang lebaran ini harganya sudah mulai stabil dan turun di angka Rp32 ribu per kilonya. Tapi ia memprediksi harga akan kembali naik mendekati Idulfitri nanti.

"Biasanya ayam naik banyak mendekati lebaran, sampai seminggu. Tapi setelah itu turun lagi," kata Imrotul.

Turunnya harga bahan pokok di Pasar Wonokromo juga disampaikan Nasipah, misalnya seperti bawang putih sinco turun Rp30 ribu dari Rp31 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Lalu bawang putih katang turun Rp32 ribu dari Rp36 ribu, bawang merah Probolinggo turun Rp35 ribu dari Rp42 ribu, dan bawang merah kecul turun Rp30 ribu dari Rp35 ribu.

"Cabe merah juga turun Rp26 ribu dari Rp55 ribu sebelumnya, kalau cabe merah besar turun Rp28 ribu dari Rp40 ribu. Yang naik tomat sekarang Rp16 ribu sebelumya hanya Rp8 ribu," ucap Nasipah. 

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Badan Pangan Prediksi Produksi Beras Capai 9 Juta Ton saat Panen Raya******

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi memprediksi produksi berasselama panen rayapada Maret hingga Mei, seharusnya bisa mencapai 9 juta ton.

"Panen raya kita sudah hitung, harusnya kita bisa collect9 juta ton," ujar Arief di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (9/3).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menargetkan penyerapan dalam negeri selama panen raya mencapai 1,7 juta ton, 70 persen dari total target CBP tahun ini sebanyak 2,4 juta ton.

Dalam hal ini, Buwas mengatakan jika produksi dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah akan kembali mengimpor beras.

"Kalau nanti dalam proses perjalanannya tidak tercapai targetnya karena produksi kurang, antisipasi kita ya pasti impor, tapi bukan kita hobi impor, ini antisipasi saja," kata Buwas.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi untuk kembali mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton.

Opsi impor beras tersebut sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin Jokowi, namun belum tahu kapan rencana itu akan dilakukan.

"Kemarin dipimpin Bapak Presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulkifli dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Kemendag memberi izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

Meski begitu, Zulkifli menyebut beras masih mahal. Padahal, data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini bahkan cenderung bisa naik dan naiknya enggak sedikit, sudah lebih dari Rp1.000, walaupun data katanya kita surplusnya banyak," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya beberapa harga bahan pokok masih tinggi, terutama beras.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]