kredivo online

Ketik 8 orang

Mentan Ancam Copot Pegawai Kementan Jika Ketahuan Korupsi******

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam bakal mencopot pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) apabila terbukti korupsi. Ia meminta jajarannya menjaga integritas dan menghindari segala bentuk korupsi.

"Saya tidak akan main-main apabila ada pejabat di Kementan melakukan tindak pidana korupsi. Saya langsung copot karena itu mengkhianati bangsa dan negara," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/12).

Secara khusus, ia meminta pejabat eselon I untuk menjadi contoh dalam sikap antikorupsi di Kementan. Karenanya, ia mendorong Inspektorat Jenderal mengoptimalkan peran konsultansi (advisory) dan penjamin kualitas (quality assurance) terhadap kinerja sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan kepala badan.

Ia meminta pegawai Kementan bekerja dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

Amran mengingatkan jajarannya untuk tidak main-main karena masyarakat bisa melapor langsung kepadanya.

"Yang melapor nanti akan dapat hadiah berupa bibit sampai traktor," katanya.

Sebelumnya, eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, Rabu (11/10).

Saat ini, SYL diproses hukum atas kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Teranyar, KPK mengungkapkan Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sudin turut menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsi SYL.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Jokowi Tegaskan Pentingnya Perbaikan Iklim Investasi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di semua negara, termasuk di Indonesia. Untuk itu Jokowi meminta kepada para kepala daerah terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan realisasi investasi.

Jokowi juga meminta kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus membantu pencapaian target realisasi investasi yang optimal dengan memberikan kemudahan perizinan di daerah. Sebab, tahun depan BKPM memiliki target realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun.

Hal ini disampikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertema Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, tema Rakornas Investasi 2023 ini berfokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam.

Menurut Bahlil, hal tersebut untuk memastikan aspek keberlanjutan, serta kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk investasi yang berkeadilan.

Dengan demikian, Bahlil berharap Rakornas ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan investasi yang mampu mendorong tercapainya realisasi investasi yang berkualitas.

"KPI (Key Performance Indicator) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, sejak 2021 sudah diterapkan dan sekarang sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi untuk kami lakukan," kata Bahlil.

Sesuai arahan Presiden, Bahlil kembali menekankan di tahun depan arah kebijakan pemerintah tidak akan kendor, tetap mendorong hilirisasi.

Untuk itu, Bahlil berharap para gubernur, bupati, wali kota serta kepala-kepala DPMPTSP sebagai benteng pertahanan terdepan untuk menjaga investasi, khususnya hilirisasi.

"Jadi kalau ada yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Kepentingan negara harus jalan terus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," tegas Bahlil.

Lebih lanjut dalam laporannya, Bahlil juga menyampaikan bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak tanggal 5 Desember 2023 dan diikuti kurang lebih sebanyak 1.000 peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, kepala DPMPTSP provinsi.

Selanjutnya kabupaten/kota seluruh Indonesia, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta perwakilan dari kementerian/lembaga.

Adapun Rakornas Investasi 2023 digelar untuk melakukan evaluasi program investasi pada tahun sebelumnya, sekaligus menyusun program investasi untuk tahun yang akan datang.

Acara puncak Rakornas Investasi 2023 juga diisi dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan empat narasumber yakni Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono.

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Zulhas Sebut Pembangunan Pasar Rakyat Bukti Cinta Jokowi ke Kalimantan******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meresmikan beberapa pasar rakyat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Senin (18/12). Ia menyebutkan, peresmian pasar rakyat tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pembangunan di daerah perbatasan.

"Sambas ini mendapat perhatian lebih dari Bapak Presiden juga dari saya sebagai Menteri Perdagangan. Karena Sambas ini perbatasan jadi ada instruksi khusus dari Pak Presiden agar pembangunan dipercepat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/12).

Saat peresmian Pasar Rakyat Galing, Senin (18/12), Ketua Umum PAN ini menyampaikan bila cinta Jokowi kepada Kalimantan sangatlah luar biasa. Buktinya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang saat ini tengah dikerjakan.

Ia pun melanjutkan, peresmian Pasar Rakyat Galing di Sambas merupakan upaya konkret pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Menurut Zulhas, Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan, sehingga jangan sampai tertinggal jauh dengan tetangga. Maka dari itu, segala daya yang ada di pusat fokus untuk membantu daerah ini.

"Oleh karena itu, di sini pasar saja sudah 5. Nanti tahun depan akan saya kasih bangun pasar di kecamatan mana lagi, agar ada percepatan pembangunan di Sambas karena ini perbatasan," tuturnya.

Sebagai informasi, selain Pasar Rakyat Galing, Zulhas juga meresmikan Pasar Rakyat Sejangkung, Pasar Rakyat Temajuk dan Pasar Rakyat Matang Suri dan Gudang Non Sistem Resi Gudang Kawasan Industri di Kabupaten Sambas. Selain itu diresmikan juga Pasar Rakyat Lawang Kuari di Kabupaten Sekadau.

tuan perak

Cuma Satu Hari, Belanja Hemat Tengah Bulan di Transmart Full Day Sale******

Mau belanja kebutuhan tapi gajian masih lama? Enggak perlu ragu kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale.

Soalnya di pesta diskon ini, Transmart kasih banyak promo. Ada diskon 50 persen dan ekstra diskon 20 persen. Belanja jadi makin hemat!

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Hari Ini, Ada Diskon 50%+20%

Sementara untuk diskon tambahan 20 persen, bisa didapat pelanggan jika pembayarannya menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega tidak perlu khawatir. Kamu bisa datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Belum punya Allo Prime? Tenang, cukupdownloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa belanja hemat tengah bulan cuma di Transmart Full Day Sale besok ya, dan nikmati beragam diskon menariknya!

Sayap Beku

KAI Operasikan KA Tambahan Sribilah Antisipasi Libur Nataru di Sumut******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Divre I Sumatera Utara akan mengoperasikan satu unitkereta api(KA) tambahan Sribilah Utama Fakultatif relasi Medan - Rantau Prapat (PP) untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara Anwar Solikhin mengatakan total KAI Divre I Sumut menambah 6.244 tempat duduk untuk KA tambahan Sribilah Utama Fakultatif.

KA tambahan tersebut akan dioperasikan pada 24-25 Desember 2023 dan 29 Desember 2023 - 2 Januari 2024, dengan rute perjalanan dari stasiun Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Mambang Muda dan Rantau Prapat (PP).

Menurut Anwar tiket KA tambahan tersebut sudah dapat dipesan mulai Rabu (13/12) melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id, dan seluruh channelpenjualan online resmi lainnya. Loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.

"Hadirnya KA tambahan ini menunjukkan kesiapan KAI dalam menyediakan sarana transportasi bagi pelanggan yang ingin melakukan perjalanan di masa Nataru, serta merupakan wujud komitmen KAI untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," urainya.

Sementara itu dari data yang ada sampai dengan Kamis (14/12/2023), tiket KA masa Nataru telah terjual sebanyak 23.133 atau 16% dari tiket yang disediakan yakni 141.892 tiket, untuk periode Angkutan Natal dan Tahun Baru yakni tanggal 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024.

"Dari jumlah tersebut mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit yaitu 23 Desember 2023 dengan tingkat okupansi volume penumpang sudah mencapai 60 persen," pungkasnya.

Anwar menambahkan jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung. Masyarakat dapat segera melakukan pemesanan tiket karena tiket KA masa Nataru masih cukup banyak tersedia.

"Selain memberikan kemudahan pemesanan bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api pada masa Nataru 2023/2024. KAI Divre I Sumatera Utara juga memberikan kemudahan apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pembatalan tiket," urainya.

Pasalnya, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembatalan atau mengubah jadwal perjalanan kereta api tanpa harus datang langsung ke stasiun melalui aplikasi Access by KAI.

"Pembatalan dan reschedule/mengubah jadwal perjalanan kereta api dapat dilakukan maksimal 3 jam sebelum KA berangkat dengan kode booking yang dimiliki berstatus Paid/Terbayar serta belum dicetak sebagai boarding pass," tutup Anwar.

[Gambas:Video CNN]