pinjol legal bunga rendah

Keluar dari Bintang Neraka

Mengenal Fenomena BDS, Gerakan Boikot Perusahaan Pendukung Israel******

Gerakan BDS yang merupakan akronim dari Boycott, Divestment, SanctionsterhadapIsraeldan para pendukungnya, kini populer dan menggema di berbagai negara.

BDS merupakan ajakan untuk tidak memboikot, memutus investasi dan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi maupun mendukung Israel.

Gerakan ini menjadi bentuk dukungan warga dunia untuk rakyat Palestina, serta cara menekan Israel agar menghentikan agresinya di Jalur Gaza. Caranya, dengan menjegal bisnis perusahaan atau organisasi yang terafiliasi dengan Israel.

Ketika kampanye BDS pertama kali diluncurkan, terdapat lebih dari 170 organisasi dan lembaga non-pemerintah Palestina yang berpartisipasi.

Melansir situs resmi BDS Movement, BDS kini menjadi gerakan global yang diinisiasi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk serikat buruh, asosiasi akademis, dan organisasi yang bersuara untuk hak-hak rakyat Palestina.

Gerakan BDS menggunakan metode boikot, yang secara historis terbukti berhasil. BDS secara strategis berfokus pada kegiatan memboikot beberapa perusahaan dan produk, yang dampaknya besar basi Israel.

BDS terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Tujuan utama kampanye BDS adalah memberi tekanan kepada Israel agar mengakhiri pendudukannya atas Palestina.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Setarakan Gaji PNS dengan Pegawai BUMN

Jalur pertama yang ditempuh adalah melalui boikot, yakni melibatkan penarikan dukungan terhadap Israel dan perusahaan-perusahaan negara tersebut maupun yang terafiliasi, yang terbukti melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina.

Dengan mendesak perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, aktivis BDS berharap korporasi tersebut akan mengakhiri keterikatan dengan Israel.

Upaya gerakan BDS juga dilakukan demi meminta pertanggungjawaban dari semua perusahaan dan institusi yang mendukung penjajahan Israel di Palestina.

Situs resmi BDS Movement menyebutkan tiga bentuk gerakan mereka. 

Pertama, target boikot oleh konsumen. Gerakan BDS menyerukan boikot total perusahaan dan produk yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di Palestina.

Kedua, target divestasi. Gerakan BDS mendesak bank, produsen senjata dan lembaga akademis untuk menarik investasi ke Israel dan perusahaan terafiliasi. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap entitas yang terlibat dalam konflik di Palestina.

Ketiga, sanksi. Sanksi adalah kampanye untuk menekan pemerintah untuk mengakhiri perdagangan militer dan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel.

Kampanye ini juga ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menangguhkan keanggotaan Israel. Sanksi bertujuan memberikan tekanan politis agar tindakan penindasan terhadap Palestina segera dihentikan.

Gerakan BDS juga telah memisahkan target perusahaan yang diboikot ke dalam empat kategori. Pertama, target boikot konsumen dengan memboikot total perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Sasaran boikotnya antara lain Siemens, PUMA, Carrefour, AXA, Hewlett Packard Inc (HP Inc), SodaStream, Ahava, dan RE/MAX.

Siemens merupakan perusahaan kontraktor utama untuk Euro-Asia Interconnector, kabel listrik bawah laut Israel-Uni Eropa. Koneksi ini direncanakan menghubungkan permukiman ilegal warga Israel di wilayah Palestina, ke Eropa. Sementara PUMA diketahui mensponsori Asosiasi Sepak Bola Israel.

Produsen Senjata hingga Donatur Israel Jadi Sasaran Boikot

Yiwu Chunqiu

Pengusaha Bocorkan Ciri Capres yang Akan Dipilih di Pilpres 2024******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang membocorkan ciri capres-cawapres yang akan dipilih pengusahadi Pilpres 2024.

Sarman mengungkapkan para pengusaha sangat rasional. Oleh karena itu, keyakinan pilihan pengusaha bakal bergantung dari penyampaian visi misi para kandidat.

"Yang jelas pengusaha sangat membutuhkan kesinambungan, kemudian juga keberlanjutan, dan kepastian kebijakan dan masalah hukum dalam hal ini," kata dia melalui keterangan resmi, Senin (18/12).

Debat akan diikuti oleh tiga cawapres yaitu dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Mahfud MD.

Adapun tema yang akan dibahas meliputi Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan perkotaan.

Sarman menilai tema yang diangkat dalam debat jilid dua sangat penting. Apalagi isu-isu yang diusung sangat berkelindan dengan dunia usaha.

Ia juga menyampaikan saat ini ada berbagai tantangan dan isu dunia usaha yang harus dijawab para capres-cawapres.

Isu itu seperti kesinambungan program hilirisasi, kepastian dan kemudahan izin usaha, hingga komitmen kesinambungan regulasi yang saat ini berjalan.

Sarman juga mengingatkan capres-cawapres soal tantangan biaya logistik yang masih mahal, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan industri.

"kami berharap nanti bahwa para capres cawapres ini mampu menyampaikan kepada kita pelaku usaha bagaimana menjawab tantangan kekinian ekonomi kita pada saat ini, jangka menengah, maupun jangka panjang," ucap Sarman.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Cara Ikut Lelang Barang Gratifikasi KPK, Rampasan dari Koruptor******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang sejumlah barang hasil rampasan dari tindak pidanakorupsidi Istora Senayan pada Rabu (13/12) mulai pukul 11.00 WIB.

Dalam lelang ini, KPK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN. Meski barang yang dilelang ditempatkan di Istora dan bisa dilihat secara langsung, tetapi proses biddingtetap dilakukan melalui www.lelang.go.id.

Setidaknya ada 23 paket barang yang dilelang, mulai dari Rp183 ribu untuk handphone merek Nokia dan Blackberry sampai dengan Rp354 juta untuk jam tangan pria merek Rolex tipe oyster perpetual.

1. Registrasi/Pendaftaran

Sebelum mengikuti lelang calon peserta lelang harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Namun bagi peserta lelang yang sudah mempunyai akun dapat langsung masuk ke aplikasi lelang Indonesia atau situs lelang.go.id.

Untuk mendaftar, siapkan terlebih dahulu KTP, NPWP, E-mail, Nomor Handphone dan nomor rekening. Selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut :
- Klik menu Daftar di laman utama
-Isi formulir pendaftaran pengguna baru yaitu terdiri dari Nama Lengkap sesuai KTP, Alamat Email, No Handphone dan Password
- Klik tombol Daftarkan Akun Saya
- Email aktivasi yang berisi tautan aktivasi akun akan dikirim ke email yang didaftarkan sebelumnya
- Buka email dan klik tautan "Aktifkan Akun Saya"
- Pendaftaran berhasil.

2. Pilih Objek Lelang

Setelah memiliki akun lelang, Anda dapat mengikuti lelang secara online diseluruh Indonesia.

Masuk ke akun lelang Anda dan pilih objek lelang atau lot lelang yang ingin diikuti.

Setelah memilih objek lelang, klik ikut lelang, selanjutnya pilih Data KTP, Data NPWP dan Rekening Pengembalian dan checklist status keikutsertaan.

3. Menyetor uang jaminan lelang

Untuk mengikuti lelang atas objek barang yang diinginkan, Anda harus menyetorkan sejumlah uang jaminan sesuai dengan yang telah ditentukan melalui virtual account yang telah didapatkan. Pembayaran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui ATM, Teller, Internet Banking dan sms banking. Selanjutnya setoran uang jaminan lelang akan divalidasi oleh penyelenggara lelang.

4. Melakukan penawaran lelang

Dalam melakukan penawaran lelang, penawaran yang diberikan harus lebih tinggi dari nilai limit yang ditentukan. Anda bisa mengajukan penawaran berkali-kali hingga batas akhir penawaran lelang ditutup dengan penawaran selanjutnya lebih tinggi dari tawaran sebelumnya.

5. Membayar pelunasan lelang

Jika berhasil memenangkan lelang, maka Anda harus melakukan pelunasan lelang dalam jangka waktu maksimal lima hari kerja dengan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi lelang. Pembayaran pelunasan juga ditujukan pada virtual account peserta lelang seperti saat menyetorkan uang jaminan lelang.

Selanjutnya, bagaimana dengan peserta yang tidak berhasil memenangkan lelang? uang jaminan lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan. Pengembalian uang jaminan lelang pun tidak ada potongan sama sekali, kecuali biaya transfer untuk rekening bank yang berbeda dengan bank penyelenggara lelang dengan batas waktu 1 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Harta Bos TikTok Susut Rp95,39 T Buntut Aturan Pembatasan Negara Lain******

Harta kekayaan bos TikTok Zhang Yiming susut sekitar US,1 miliar atau setara Rp95,53 triliun (asumsi kurs Rp15.661 per dolar AS) buntut berbagai aturan terkait penggunaan aplikasi di negara lain.

Dilansir dari Forbes, Kamis (9/11), harta pendiri ByteDance Technology yang merupakan perusahaan induk TikTok itu saat ini tersisa US,4 miliar atau sekitar Rp679,73 triliun.

Harta Zhang merosot tak lepas dari hambatan yang terus dihadapi TikTok terkait peraturan di pasar internasional.

Selain AS, Indonesia juga baru-baru ini membatasi penggunaan TikTok. Pemerintah melarang aplikasi itu mewadahi e-commerce dan media sosial sekaligus.

Alhasil, platform TikTok Shop pun dilarang di Indonesia. Sebagai gantinya, TikTok hanya boleh beroperasi sebagai media sosial saja.

Lebih lanjut, meski harta Zhang merosot Rp95,53 triliun, ia masih menduduki posisi orang nomor dua terkaya di China.

Hal ini terjadi karena harta keseluruhan 100 orang terkaya di China susut pada 2023 buntut pelemahan aktivitas ekonomi di negara tersebut. Tercatat, kekayaan kolektif 100 orang terkaya turun dari US7,1 miliar atau setara Rp14.189 triliun menjadi US5 miliar atau Rp14.000 triliun.

Zhang berada satu peringkat di bawah Zhong Shanshan. Miliarder air kemasan itu menjadi orang terkaya nomor satu di China selama tiga tahun berturut-turut.

Zhong Shanshan memiliki kekayaan sebesar US,1 miliar atau sekitar Rp939,86 triliun. Meski demikian, harta itu turun dari tahun sebelumnya yang mencapai US,3 miliar atau setara Rp974,18 triliun.

Kekayaan itu susut seiring penurunan investasi Zhong di Beijing Wantai Biological Pharmacy, sebuah perusahaan vaksin dan diagnostik untuk penyakit menular, termasuk Covid-19.

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah