pilarmas 77 slot login

Dewa Raja Sepuluh Arah

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Tahun Ini Terjadi 2 Kali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.

"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

PT DI Ekspor 6 Pesawat Senilai Rp1,25 T ke Filipina******

PT Dirgantara Indonesia(PTDI) mengekspor enam unit pesawat terbangNC212i ke Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP) Filipinasenilai US juta atau setara Rp1,25 triliun (asumsi kurs Rp15.851 per dolar AS).

Ekspor ini pun didukung oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Dukungan LPEI tersebut tertuang dalam Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Ekspor antara LPEI dan PTDI untuk pengadaan 6 pesawat NC212i, Rabu (18/10).

Direktur Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan ekspor enam pesawat ini merupakan kebanggaan Indonesia. Sebab, PTDI dapat memproduksi produk industri strategis yang bernilai teknologi tinggi.

"Ekspor pesawat terbang akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata global, terutama perusahaan Indonesia yang tergabung dalam industri strategis kedirgantaraan yang sarat dengan teknologi tinggi," kata Maqin melalui keterangan resmi, Kamis (19/10).

Ia menjelaskan, LPEI melaksanakan program PKE dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri kedirgantaraan Indonesia agar memiliki daya saing yang tinggi.

"Hal ini sejalan dengan strategi LPEI untuk memperkuat ekosistem ekspor Indonesia", katanya.

PKE merupakan mandat yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan.

Namun, proyek atau transaksi itu dianggap sangat penting oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional.

Sampai saat ini, LPEI telah menyalurkan program PKE senilai Rp12 triliun untuk mendukung ekspor lebih dari 80 produk ke lebih dari 100 negara.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia PTDI Wildan Arief memberikan apresiasi tinggi atas dukungan LPEI.

Wildan menyebut Filipina telah memesan pesawat terbang produksi PTDI untuk kedua kalinya. Menurutnya, hal ini merupakan bukti pesawat terbang produksi PTDI memiliki performa yang tinggi dan andal.

Wildan juga berharap adanya solusi pembiayaan dari LPEI dapat menjadi keran pembuka ekspor pesawat terbang produksi PTDI lebih banyak lagi ke negara-negara lain. Ia mengatakan peningkatan ekspor itu pada akhirnya dapat meningkatkan devisa Indonesia.

"Kami harap PTDI dapat bangkit kembali, terbang tinggi melintasi langit, dan terus berkibar," imbuh Wildan.

Pesawat NC212i merupakan pesawat angkut ringan dengan sistem avionik modern full glass cockpitdan autopilot. Pesawat ini dilengkapi dengan winglet, ramp door dan memiliki ukuran kabin yang luas dibandingkan pesawat sekelasnya.

Sejak 2014, PTDI merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212i.

Hingga saat ini terhitung sebanyak 123 unit pesawat NC212 series yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI ke berbagai customer, baik dalam maupun luar negeri, dari total sebanyak 606 unit populasi pesawat NC212 series di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Setan Panah

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Perhatikan iblis seperti ini

Kepala IKN soal Rem Investasi Asing: Kawasan Inti Kental Warna RI******

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menjelaskan soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat mengatakan bahwa rem investasi asingdi IKN akan direm dulu.

Bambang mengatakan hal ini bukan berarti investasi asing di Nusantara benar-benar akan disetop dulu. Hal ini menurutnya hanya berlaku di kawasan inti IKN.

Kawasan inti ini merupakan kawasan di sekitar pusat pemerintahan. Bambang mengatakan keberadaan investor dalam negeri di kawasan inti agar IKN kelak lebih kental nuansa lokalnya.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatOtorita IKN Teken MoU dengan 3 Perusahaan Teknologi Dunia

Perusahaan-perusahaan di San Francisco yang sudah diajak kerja sama bisa menempati kawasan riset dan inovasi atau kawasan pusat keuangan. Kawasan pendidikan misalnya sudah menggandengn Tony Blair Institute, Pertamina yang akan membangun Pertamina City hingga enam kampus negeri yang sudah menjalin kerja sama dengan IKN.

"Stanford akan bangun riset centernya," kata Bambang.

Di pusat teknologi Amerika Serikat, IKN sudah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah perusahaan raksasa seperi Cisco, Autodesk, ESRI, hingga Microsoft.

Sebelumnya Jokowimengaku sedang mengereminvestasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jokowi menyatakan ingin mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN. Dia yakin banyak pengusaha nasional yang berminat membangun di ibu kota baru.

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatWujudkan Smart City, Para Pejabat IKN Kunjungi Silicon Valley

Jokowi berkata ada 130 investor Singapura yang menunjukkan ketertarikan berinvestasi di IKN. Lalu ada 30 investor dari Jepang dan 30 orang dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang juga menunjukkan ketertarikan serupa.

Meski begitu, Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi asing saat memang pengusaha dalam negeri tak ada yang mau ikut serta.

"Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar," kata Jokowi.

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

24,8 Juta Pelaku UMKM Terdampak Covid Dapat Bantuan Pemerintah Rp44 T******

MenteriKoperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki 24,8 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19 telah menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah selama periode 2020-2021.

Ia mengungkap total BPUM yang disalurkan ke24,8 juta UMKM tersebut mencapai Rp44,16 triliun. Rinciannya; sebanyak Rp28,8 triliun disalurkan pada 2020 dan Rp15,36 triliun lainnya disalurkan pada 2021.

"Jadi sejak 2020 hingga 2021, pemerintah telah menyalurkan bantuan produktif BPUM sebesar Rp44,160 triliun kepada 24,8 juta pelaku usaha mikro selama covid-19," ucap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Total penyaluran PEN selama pandemi covid tersebut bernilai Rp1,29 triliun.

"Selain itu, pada 2020 juga telah dilaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berupa penyaluran dana bergulir pada 100 mitra LPDB dengan total penyaluran sekitar Rp1,29 triliun," sambung dia.

Sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Saat pandemi covid-19 melanda, mereka ikut terdampak.

Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2020, sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi dilaporkan terdampak negatif covid-19. Karena itulah, pemerintah melaksanakan Program BPUM.

Program ini diharapkan menjadi penyelamat bagi pelaku UMKM untuk bertahan di situasi krisis saat ini.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Mendag Ungkap Ekspor RI Naik 6,76%, Surplus Perdagangan Berlanjut******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 kembali mencatatkan surplus sebesar US,48 miliar. Surplus ini disumbang oleh ekspor nonmigas sebesar US,31 miliar dan defisit migas US,84 miliar.

Menurutnya, surplus Oktober 2023 melanjutkan tren surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Kami optimistis surplus neraca perdagangan ini akan terus berlanjut ke periode berikutnya," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Secara kumulatif, pada periode Januari-Oktober 2023 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar US,22 miliar.

Zulkifli menerangkan, surplus tersebut disumbang sektor nonmigas sebesar US,02 miliar dan defisit sektor migas sebesar US,81 miliar. Angka surplus ini lebih rendah US,22 miliar jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dominasi Sektor Tambang

Nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai US,15 miliar, naik sebesar 6,76 persen dibandingkan bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ekspor ini didorong oleh naiknya ekspor nonmigas sebesar 7,42 persen, sementara ekspor migas turun sebesar 2,38 persen (MoM).

"Peningkatan ekspor Oktober 2023 terjadi pada sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan," katanya.

Zulhas mengatakan, pertambangan menjadi sektor yang mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 20,47 persen, diikuti produk industri pengolahan sebesar 4,83 persen (MoM). Sementara, ekspor sektor pertanian mengalami penurunan terdalam sebesar 8,00 persen (MoM).

Menurutnya, batu bara (HS 27) menjadi salah satu komoditas sektor pertambangan yang mendorong peningkatan ekspor nonmigas Oktober 2023.

"Nilai ekspor batu bara mengalami kenaikan sebesar 24,61 persen sedangkan volume ekspornya tumbuh sebesar 20,38 persen (MoM)," ujar Zulhas.

Pada Oktober 2023, produk utama ekspor nonmigas yang mengalami peningkatan antara lain logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) naik 43,10 persen, alas kaki (HS 64) 39,55 persen, bahan kimia anorganik (HS 28) 35,86 persen, bahan bakar mineral/batu bara (HS 27) 24,61 persen, serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) 18,28 persen (MoM).

Namun, di tengah kenaikan tersebut terdapat beberapa produk utama ekspor nonmigas mengalami penurunan. Antara lain serat stapel buatan (HS 55) turun 22,64 persen, timah dan barang daripadanya (HS 80) 8,67 persen, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) 7,48 persen, mesin dan peralatan mekanis (HS 84) 1,75 persen, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) 1,10 persen (MoM).

Kemudian negara utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia pada Oktober 2023 adalah Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai US,78 miliar naik 11,96 persen, India sebesar US,87 miliar naik 24,91 persen, dan Amerika Serikat sebesar US,82 miliar turun 0,51 persen (MoM).

Sementara ditinjau dari peningkatan ekspor, negara dengan dengan peningkatan terbesar antara lain Swiss yang naik 205,06 persen, Spanyol 42,76 persen, India 24,91 persen, Thailand 23,96 persen, serta Mesir 22,66 persen MoM.

Sedangkan pasar tujuan ekspor nonmigas yang mengalami penurunan terbesar diantaranya Bulgaria sebesar 97,41 persen, Turki 20,35 persen, Kanada 16,92 persen, Taiwan 12,68 persen, dan Korea Selatan 10,79 persen (MoM).

Ditinjau dari kawasan, peningkatan ekspor terbesar terjadi di wilayah Eropa Utara dengan kenaikan sebesar 22,49 persen, Asia Selatan 21,53 persen, dan Eropa Barat 20,54 persen.

"Di sisi lain, pelemahan ekspor terbesar terjadi ke beberapa kawasan seperti Amerika Tengah turun 34,74 persen, Karibia 21,31 persen, dan Afrika Timur 21,20 persen MoM," kata Zulhas.

Secara kumulatif, ekspor periode Januari-Oktober 2023 tercatat sebesar US4,41 miliar, turun 12,15 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (YoY) yang tercatat US4,06 miliar.

"Penurunan ekspor tersebut disebabkan melemahnya ekspor nonmigas sebesar 12,74 persen dan penurunan ekspor migas sebesar 2,06 persen (YoY)," terangnya.

Impor Seluruh Golongan Naik

Nilai impor Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar US,67 miliar. Nilai ini meningkat 7,68 persen dibanding bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ini didorong peningkatan impor nonmigas sebesar 10,37 persen, sementara impor migas turun 3,66 persen (MoM).

Peningkatan impor pada Oktober 2023 terjadi pada seluruh golongan penggunaan barang. Kenaikan impor tertinggi terjadi pada golongan barang modal sebesar 14,52 persen, diikuti barang konsumsi (9,18 persen), dan bahan/baku penolong (5,87 persen) (MoM).

Peningkatan impor barang modal didorong kenaikan impor beberapa produk, yaitu ponsel pintar, peralatan radar untuk keperluan militer, komputer pribadi lainnya tidak termasuk komputer portabel (laptop/notebook), dan alat penyulingan yang dioperasikan secara elektrik.

Sementara barang konsumsi yang memicu kenaikan impor, antara lain beras setengah giling atau giling utuh, minyak medium lainnya dan olahannya, serta bahan bakar diesel otomotif.

Sedangkan bahan baku/penolong yang mendorong kenaikan impor antara lain emas dalam bentuk yang tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan, ingot atau batangan tuang; selain bagian dari turbo-jet atau turbo-propeller dan bagian dari ketel uap atau ketel uap lainnya; bagian dari peralatan transmisi; serta papan, panel, konsol, meja, lemari.

Selanjutnya, pada Oktober 2023, produk dengan peningkatan impor terbesar, yakni kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89) sebesar 82,16 persen; logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) 47,12 persen; gula dan kembang gula (HS 17) 46,44 persen; bahan bakar mineral (HS 27) 33,57 persen; serta bahan kimia anorganik (HS 28) 33,18 persen (MoM).

Sementara produk dengan kontraksi impor terdalam pada Oktober 2023, yakni biji dan buah mengandung minyak (HS 12) turun 27,13 persen; buah-buahan (HS 08) 17,65 persen; besi dan baja (HS 72) 5,30 persen; ampas dan sisa industri makanan (HS 23) 2,61 persen; serta minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (HS 33) 2,16 persen (MoM).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia Oktober 2023 didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan Thailand dengan pangsa 50,13 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Sementara negara asal impor dengan peningkatan impor nonmigas tertinggi, yaitu Swiss sebesar 152,06 persen, Kanada 71,95 persen, Prancis 63,63 persen, Bulgaria 52,88 persen, dan Finlandia 33,87 persen.

Secara kumulatif, nilai impor selama periode Januari-Oktober 2023 mencapai US3,19 miliar, turun 7,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Penurunan ini disebabkan melemahnya impor nonmigas sebesar 6,08 persen dan migas sebesar 15,81 persen (MoM).