cucukake89

Berubah menjadi peri

Warga Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Sejumlah warga Kecamatan Makasar, Jakarta Timur menjajal uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) pada Jumat (15/9) siang.

Rombongan berangkat dari Stasiun Halim Jakarta pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat pukul 14.26 WIB.

Kereta berhenti di stasiun tersebut sekitar dua menit dan melanjutkan perjalanan ke Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung. Selanjutnya, kereta sampai di Stasiun Tegalluar pukul 14.46 WIB.

Salah seorang warga bernama Kamal mengaku puas bisa menjajal kereta kilat itu. Menurut, walaupun kereta memacu kecepatan tinggi, namun tidak ada guncangan dalam gerbong.

"Senyap, tanpa guncangan. Fasilitasnya ini sama saja dengan pesawat, setara dengan pesawat. Mewah," kata Kamal kepada CNNIndonesia.com.

Sampai saat ini harga tiket KCJB belum ditetapkan. Namun, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan paket tarif (bundling) KCJB sebesar Rp300 ribu per penumpang, termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

Menurut Kamal, harga tiket tersebut masih masuk akal. Apalagi, fasilitas dan ketepatan waktu KCJB terjamin. "Karena dari pada naik roda empat mending naik ini, untuk mengejar waktu," ucapnya.

Setali tiga uang, penumpang lain bernama Ida mengatakan perjalanan menggunakan KCJB nyaman. Ia bahkan mengibaratkan perjalanan menggunakan kereta cepat seperti naik mobil mewah.

"Baru kali ini naik. Seperti naik mobil ibaratnya di jalan tol ngebut. Tapi mobilnya bagus. Enggak gruduk-gruduk. Mulus," katanya.

Berbeda dengan Kamal, Ida merasa keberatan jika harga tiket KCJB kelak dipatok sekitar Rp300 ribu. Menurutnya, harga tiket itu sebaiknya ditekan lagi agar lebih terjangkau.

"Saya dengarnya Rp350 ribu. Kalau Rp250 ribu terjangkau. Harapannya jangan mahal-mahal," kata Ida.

"Ibu-ibu rumah tangga kan pada pengen. Bisa lah kalau Rp200 ribuan," imbuhnya.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan dalam uji coba hari ini pihaknya menyediakan 500 tempat duduk. Ia menyebut ke depan kapasitas kursi untuk uji coba bakal terus bertambah. Emir juga mengatakan uji coba hari ini berjalan lancar.

"Sejauh ini lancar, baik dari layanan stasiun. Kami akan tetap cari perbaikan yang kami lakukan, sehingga operasional makin baik," kata Emir.

Terpisah, Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menuturkan uji coba dilakukan setelah izin dari Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada Kamis (14/9) kemarin.

Adapun keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari uji coba KA Cepat ini akan terus dilakukan hingga 30 September 2023.

Lihat Juga : Harga Gula Industri Diramal Naik Imbas India Akan Setop Ekspor

Eva menjelaskan untuk tahap awal, masyarakat yang diutamakan dapat mengikuti kegiatan uji coba ini adalah warga yang tinggal di sekitar jalur lintas kereta cepat.

"Hal itu dilakukan guna memberikan apresiasi KCIC atas peran serta masyarakat sekitar jalur yang selama ini memberikan dukungan hingga proses pembangunan KA cepat berjalan lancar," tutur Eva melalui keterangan resmi.

Sementara untuk masyarakat umum bisa menjajal KCJB dengan cara mendaftar pada website KCIC mulai Sabtu (16/9) besok. Eva mengatakan masyarakat umum bisa mengikuti kegiatan uji coba kereta kilat itu secara gratis.

"Adapun kesempatan pada masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai Sabtu 16 September 2023," kata dia.

Eva menyebut informasi link terkait pendaftaran uji coba akan diumumkan secara resmi melalui saluran informasi resmi KCIC salah satunya akun resmi @keretacepat_ID.

[Gambas:Video CNN]

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Deret Fakta Proyek Rempang Eco City Versi Pemerintah******

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam memanas akibat konflik pertanahan belakangan ini.

Itu terjadi usai ribuan warga setempat menolak direlokasi. Sekedar informasi, Rempang Eco City merupakan salah satu dari proyek yang menjadi prioritas Jokowi.

Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Imbas kerusuhan, Jokowi memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk merapat ke Rempang dan segera berdialog dengan warga.

Perintah ia berikan karena Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik dalam proses relokasi tersebut.

Berikut fakta-fakta Rempang Eco City dari sisi pemerintah.

1. Prioritas relokasi empat perkampungan

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memprioritaskan merelokasi empat perkampungan adat di Rempang, Kepulauan Riau ke Dapur 3 Sijantung.

"Ada empat kampung yang akan kita selesaikan dulu. Empat kampung ini akan kita dahulukan pindah ke tempat baru, hijrah ke Dapur 3," kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Rudi mengatakan bahwa jarak dari kampung ke area relokasi yang baru kurang lebih 6-7 kilometer. Ia mengatakan jembatan akses ke Dapur 3 juga akan dibangun.

"Jalan utama di Jembatan Lima lagi kita buat jalannya untuk memotong ke Dapur 3 itu. Jalannya akan kita buka semua dan akan kita perbaiki dan bangun baru buat mereka," ucap dia.

2. Warga tak bersertifikat lahan

Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengungkap warga di Rempang rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan.

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto sebelumnya. Ia menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/9).

3. Pembangunan dilanjutkan sesuai rencana

Di tengah maraknya gelompang protes warga, BP Batam menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan PSN tersebut sesuai rencana. Masyarakat yang terdampak akan segera direlokasi.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepada CNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

4. Butuh anggaran Rp1,6 triliun

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9), Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan proyek Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi.

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Rudi merinci duit Rp1,6 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan Rp790,65 miliar. Ada juga untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

Kompensasi Rumah 45 Meter Bernilai Rp120 Juta

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Untuk Masyarakat Umum Dibuka Sabtu******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membuka pendaftaran bagi masyarakat umum ingin menjajal uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) mulai Sabtu (16/9) besok.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan masyarakat umum bisa mengikuti kegiatan uji coba kereta kilat itu secara gratis.

"Adapun kesempatan pada masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai Sabtu 16 September 2023," kata dia melalui keterangan resmi, Jumat (15/9).

KCIC sendiri resmi menjalankan ujicoba operasional KCJB dengan penumpang tidak berbayar mulai hari ini. Uji coba dilakukan setelah izin dari Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada Kamis (14/9) kemarin.

Adapun keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari uji coba KA Cepat ini akan terus dilakukan hingga 30 September 2023.

Eva menjelaskan untuk tahap awal, masyarakat yang diutamakan dapat mengikuti kegiatan uji coba ini adalah warga yang tinggal di sekitar jalur lintas kereta cepat.

"Hal itu dilakukan guna memberikan apresiasi KCIC atas peran serta masyarakat sekitar jalur yang selama ini memberikan dukungan hingga proses pembangunan KA cepat berjalan lancar," tutur Eva.

Lihat Juga : Kapan Gaji PNS Mulai Naik?

Ia menyebut pada proses uji coba penumpang tidak berbayar tersebut setiap harinya akan terdapat 4 jadwal keberangkatan dengan mekanisme setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi (PP) Halim - Tegalluar dan sebaliknya.

Dengan begitu, kata dia, secara total setiap harinya terdapat 8 perjalanan KA Cepat. Selama masa ujicoba setiap hari nya akan terdapat sekitar 2.200 ketersediaan tempat duduk

Eva mengatakan saat ini melalui pendataan terdapat 98 desa/kelurahan dari 32 kecamatan yang tersebar di 9 kota/kabupaten di sepanjang jalur KA Cepat.

Warga tersebut melakukan pendaftaran melalui kecamatan setempat dan secara bergiliran akan mencoba perjalanan dengan kereta cepat melalui pengaturan keberangkatan secara khusus.

"Besarnya dukungan masyarakat sekitar jalur KA Cepat tak lepas dari tingginya antusiasme warga terhadap hadirnya moda transportasi masal modern," imbuh Eva.

Apalagi, lanjut Eva, Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil membangun teknologi kereta cepat berstandar dunia.

Ia juga mengatakan forum-forum diskusi bersama warga sekitar trase KCJB menjadi salah satu pendukung dalam proses pembangunan kereta kecepatan tinggi tersebut.

"Proses pembangunan KA Cepat tidak akan bisa berjalan mulus tanpa dukungan yang baik dari masyarakat di sekitar jalur KA Cepat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Pengamat Sebut Social Commerce Bantu UMKM, Bukan Merugikan******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menegaskan  social commerce(s-commerce) tidak merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan justru bisa bantu mendongkrak penjualan.

Hal ini ia sampaikan merespons pemerintah yang menilai bahwa s-commerce dapat menggerus UMKM. Pemerintah juga beranggapan jika sebuah platform seharusnya menjalankan fungsinya masing-masing, media sosial saja atau e-commerce saja, bukan berfungsi ganda.

"Social commerceitu tidak merugikan UMKM. Banyak UMKM yang jualannya luar biasa, ya karena adanya social commerce. Social commerceitu tidak punya dampak negatif apapun terhadap UMKM," kata dia dalam talkshow 'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Jadi itu persaingan bisnis, bukan masalah online offline, enggak. Tidak ada hubungan merugikan. Walaupun tidak berhasil, bukan karena social commerce yang merugikan, tapi memang karena dia tidak bisa bersaing," tegas dia.

Untung juga menilai aturan aktivitas sosial media dan e-commerceharus dipisahkan tidak logis. Dia membandingkan aktivitas pengguna e-commercedengan para pengunjung mall yang sama-sama memiliki tujuan untuk belanja.

"Kalau mall itu dianggap sebagai tempat belanja, coret, enggak boleh ada tempat mainan, ada bioskop, enggak boleh. Ini tempat hiburan, enggak boleh digabung sama orang jualan. Kan harusnya begitu kalau kita mengacu kepada bahwa sosial media itu enggak boleh digabung sama tempat jualan. Logikanya di mana?" tegas Untung.

Menurut dia, social commerceseperti TikTok Shop kini bisa menjadi booming karena penggunanya cenderung mencari hiburan yang kemudian algoritma membuatnya melihat sesuatu yang relevan sehingga mendorongnya untuk belanja.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

Respons Jasa Marga Usai Eks Dirut Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ******

PT Jasa Marga (persero) Tbk. menghormati proses hukum yang berjalan terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsipembangunan Tol Jakarta-Cikampek II elevated alias TolMBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Mantan pegawai Jasa Marga yang baru ditetapkan sebagai tersangka adalah Djoko Dwijono selaku eks Dirut PT Jasa Marga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

"Jasa Marga menghormati keputusan hukum yang berlaku dan berkomitmen mendukung proses hukum yang berjalan dengan bersikap kooperatif selama proses penyidikan yang melibatkan mantan pegawai Jasa Marga," mengutip siaran pers Jasa Marga, Rabu (13/9).

"Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan," mengutip siaran pers.

Jasa Marga menyatakan bakal selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi serta profesionalisme yang berpedoman kepada good corporate governance.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Salah satunya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

Kejagung mengayakan tiga tersangka baru pada pekerjaan pembangunan (design and build) Tol MBZ itu selain DD adalah YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku tenaga ahli Jembatan PT LGC.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Kuntadi mengatakan dalam kasus itu total tim penyidik telah memeriksa 146 saksi.