wish4d

Ahli seni bela diri pertama

TV LED Diskon Nyaris Rp2 Juta di Transmart Full Day Sale******

Transmart bakal menggelar Full Day Sale alias diskon belanja seharian pada Sabtu (20/5) di gerai Transmart seluruh Indonesia.

Dalam gelaran Full Day Sale ini, barang elektronik didiskon gede-gedean. Bahkan potongan harganya nyaris Rp2juta.

Salah satunya TV LED 60" UHD Smart dari Rp9.599.000 menjadi Rp7.679.200. Pelanggan otomatis hemat Rp1.919.800.

Tak cuma TV, perabot elektronik lainnya seperti AC hingga kulkas pun juga didiskon selama Full Day Sale Transmart ini.

Untuk AC merek Samsung 1/2 PK harganya dari Rp3.149.000 menjadi Rp2.519.200 atau hemat Rp629.800.

Kemudian lemari es 472 L merek Sharp dari harga Rp9.624.000 menjadi Rp7.699.200 atau hemat Rp1.924.800. Mantep banget kan diskonnya?

Nah semua diskon ini bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank termasuk layanan Allo PayLater, atau Kartu Kredit Bank Mega atau Kartu Kredit Bank Mega Syariah.

Syarat dan ketentuan Transmart Full Day Sale (Arsip Transmart)

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, nggak perlu khawatir. Soalnya tersedia unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara bagi yang belum memiliki aplikasi Allo Bank dan ingin mengaktifkan AlloPayLater, tinggal download aja di PlayStore atau AppStore, upgrade ke Allo Prime, kemudian aktifkan fitur Paylater-nya.

Jadi tunggu apalagi? Yuk, segera belanja dan nikmati diskon gede-gedeannya di Transmart Sabtu besok!

Adapun mekanisme program ini, yaitu pelanggan dapat menikmati diskon jika pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank termasuk layanan Allo PayLater, atau Kartu Kredit Bank Mega dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah.

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

DPR Ungkap Impor KRL Bekas Siap Ketuk Palu: Tinggal Sekali Rapat Lagi******

Anggota DPRKomisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pemerintah melalui para pemangku kepentingan terkait, tinggal sekali rapat lagi untuk memutuskanimpor KRL bekas Jepang.

Andre membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilanginsyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

Pasalnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas tersebut. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pun tak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang.

Agus justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izin impor. Ia menekankan hasil audit BPKP sudah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Luhut.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," ungkap Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Twitter]

Di lain sisi, BPKP juga tidak menyinggung soal adanya revisi hasil audit. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menegaskan pihaknya profesional meski ada lobi-lobi dari Kementerian BUMN.

Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburuku yang ganas

Mengenal Upselling, Strategi Marketing yang Kerap 'Menjebak' Konsumen******

Belakangan, istilah upselling menjadi populer usai keluhanpembeli sebuah gerai donat viral di TikTok, yang kemudian diunggah ulang oleh akun komunitas di Twitter. Si pembeli mengeluh lantaran harus merogoh kocek lebih dari dari pesanan awalnya.

Awalnya, ia berniat membeli 1 lusin donat, tetapi harus membayar lebih untuk paket 1 lusin ditambah 5 pastry. Ia mengira tawaran itu bonus karena tidak informasikan ada biaya tambahan oleh penjual.

Dari situ, muncul netizen lain yang mengaku korban praktik upselling yang tidak transparan. Tidak hanya terjadi di bisnis food and beverages, upselling kerap ditemukan di klinik atau salon kecantikan. Mereka merasa terjebak begitu ditawari paket tertentu, tanpa informasi yang jelas. Sebenarnya, apa itu upselling?

"Biasanya upselling itu tidak memaksa. Upselling itu sah saja, boleh saja. Tapi orang (konsumen) harus dikasih pertimbangan," kata Hermawan kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (23/5).

Ia mengatakan jika penjual atau karyawan sebuah toko melakukan pemaksaan biasanya itu terjadi lantaran mengejar target penjualan. Namun, tetap saja pemaksaan tidak boleh dilakukan dalam upselling.

Lihat Juga : JK Kritik Mobil Listrik Cuma Pindahkan Emisi dari Knalpot ke PLTU

Hermawan mengatakan tidak ada aturan terkait praktek upselling dalam dunia pemasaran. Namun, ia menyebut upselling menjadi salah jika dilakukan dengan menipu konsumen.

"Upselling sah dilakukan jika baik dan benar, tapi konsumen jangan dibujuk dan harus diterangkan apa keuntungan upselling," kata Hermawan.

Senada, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan upselling merupakan salah satu strategi marketing dan tidak melanggar ketentuan. Namun, dalam proses upselling tidak boleh ada paksaan terhadap konsumen. Pelaku usaha wajib jujur dalam memberikan informasi terhadap produk yang ditawarkan.

"Permasalahan acapkali muncul karena misleadinginformasi atau informasi yang sengaja dibatasi untuk menjebak konsumen membeli produk mereka. Termasuk informasi dari konsekuensi harga," kata Agus.

Agus mengatakan jika produk yang ditawarkan memang tidak sesuai kebutuhan, maka konsumen berhak menolak. Konsumen bisa mengatakan barang yang ditawarkan bukan merupakan kebutuhannya saat ini.

"Konsumen juga berhak mendapatkan informasi secara detil tentang plus minus membeli produk tersebut termasuk informasi harga secara detil," kata Agus.

[Gambas:Video CNN]

tuan perak

Erick Beri Peringatan ke Direksi dan Komisaris Baru BSI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi peringatan kepada jajaran direksi dan komisaris baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan, termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.

Jika tidak ada perbaikan, Erick tidak segan untuk kembali melakukan perombakan.

"Saya sudah berpesan untuk benar-benar menjaga BSI karena ini milik semua umat dan punya potensi besar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang," ujar Erick dari Tokyo, Jepang, Senin (22/5).

"Kita mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat. Reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik. Sebagai pemimpin, tentu kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merusak kepercayaan dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Erick sendiri mengaku selalu intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali dengan peristiwa yang terjadi pada BSI. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang tak bisa ditolerir.

"Sekali lagi, reputasi BSI harus dijaga dengan baik. Ini jadi bahan evaluasi dan kita tak ingin terulang lagi. Mitigasi risiko penggunaan teknologi di sektor finansial harus sangat ketat," tegasnya.

Hari ini, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI menunjuk mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Komisaris Utama menggantikan Adiwarman Azwar Karim yang diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

Pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Nizar Ali sebagai Komisaris dan mengangkat Abu Rokhmad sebagai penggantinya.

Selain itu, RUPST menunjuk Saladin D Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi H sebagai Direktur Risk Management menggantikan Achmad Syafii dan Tiwul Widyastuti.

Berikut susunan Dewan Komisaris BSI hasil RUPST Senin (22/5):

- Komisaris Utama/Independen: Muliaman D Hadad*
- Wakil Komisaris Utama/Independen: Adiwarman Azwar Karim
- Komisaris: Suyanto
- Komisaris: Masduki Baidlowi
- Komisaris: Imam Budi Sarjito
- Komisaris: Sutanto
- Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan
- Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat
- Komisaris Independen: Mohamad Nasir
- Komisaris: Abu Rokhmad*

Dewan Direksi BSI:

- Direktur Utama: Hery Gunardi
- Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
- Direktur Retail Banking: Ngatari
- Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
- Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
- Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi
- Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
- Direktur Treasury & International Banking: Moh Adib
- Direktur Information Technology: Saladin D Effendi*
- Direktur Risk Management: Grandhis Helmi H*

Dewan Pengawas Syariah:

• Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
• Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
• Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, M.A
• Anggota : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS

Keterangan: (*) direksi/komisaris baru

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Kemenag Usul Biaya Haji Ditambah Rp288 M******

Direktur Jenderal Penyelenggaraan HajiDan Umrah(PHU) Kementerian Agama(Kemenag) Hilman Latief mengusulkan tambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp288 miliar untuk kuota tambahan calon haji reguler 1444 H/2023.

Hilman menjelaskan dana itu nantinya diambil dari nilai manfaat untuk kebutuhan biaya kuota tambahan sebanyak 7.360 jemaah haji reguler.

"Demi memenuhi prinsip keadilan jemaah haji, kebutuhan biaya untuk kuota tambahan 7.360 diambilkan dari nilai manfaat, sehingga kami melakukan penyesuaian usulan anggaran kuota tambahan jemaah haji reguler yang semula Rp 313,37 miliar untuk 8.000 jemaah menjadi Rp 288,31 miliar untuk 7.360 jemaah haji reguler," kata Hilman dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Senin (22/5).

Hilman menyampaikan kuota haji reguler tambahan itu akan diisi oleh 5.765 calon jemaah haji cadangan yang sudah melakukan pelunasan, namun belum memperoleh kuota.

Sementara untuk sisa kuota tambahan yang belum digunakan sebanyak 1.595 akan dibagikan berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.

Merespons itu, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menerima penjelasan Kemenag tentang usulan tambahan BPIH sebesar Rp288 miliar untuk kuota haji tambahan.

"Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung secara cermat ketersediaan nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin kesatu," kata Ashabul saat membacakan kesimpulan rapat.

Ashabul juga meminta BPKH memenuhi kebutuhan kuota tambahan Jemaah Haji reguler sebanyak 7.360 jemaah.

"Dengan memperhatikan keberlangsungan keuangan haji di masa yang akan datang," kata dia.

Ashabul juga mengatakan Komisi VIII DPR dan Kemenag menyepakati kebijakan kegiatan manasik haji bagi jemaah kuota reguler tambahan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali di tingkat Kabupaten/Kota dan 3 kali di tingkat KUA dengan pertimbangan waktu pemberangkatan jemaah yang semakin dekat.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Mengenal Upselling, Strategi Marketing yang Kerap 'Menjebak' Konsumen******

Belakangan, istilah upselling menjadi populer usai keluhanpembeli sebuah gerai donat viral di TikTok, yang kemudian diunggah ulang oleh akun komunitas di Twitter. Si pembeli mengeluh lantaran harus merogoh kocek lebih dari dari pesanan awalnya.

Awalnya, ia berniat membeli 1 lusin donat, tetapi harus membayar lebih untuk paket 1 lusin ditambah 5 pastry. Ia mengira tawaran itu bonus karena tidak informasikan ada biaya tambahan oleh penjual.

Dari situ, muncul netizen lain yang mengaku korban praktik upselling yang tidak transparan. Tidak hanya terjadi di bisnis food and beverages, upselling kerap ditemukan di klinik atau salon kecantikan. Mereka merasa terjebak begitu ditawari paket tertentu, tanpa informasi yang jelas. Sebenarnya, apa itu upselling?

"Biasanya upselling itu tidak memaksa. Upselling itu sah saja, boleh saja. Tapi orang (konsumen) harus dikasih pertimbangan," kata Hermawan kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (23/5).

Ia mengatakan jika penjual atau karyawan sebuah toko melakukan pemaksaan biasanya itu terjadi lantaran mengejar target penjualan. Namun, tetap saja pemaksaan tidak boleh dilakukan dalam upselling.

Lihat Juga : JK Kritik Mobil Listrik Cuma Pindahkan Emisi dari Knalpot ke PLTU

Hermawan mengatakan tidak ada aturan terkait praktek upselling dalam dunia pemasaran. Namun, ia menyebut upselling menjadi salah jika dilakukan dengan menipu konsumen.

"Upselling sah dilakukan jika baik dan benar, tapi konsumen jangan dibujuk dan harus diterangkan apa keuntungan upselling," kata Hermawan.

Senada, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan upselling merupakan salah satu strategi marketing dan tidak melanggar ketentuan. Namun, dalam proses upselling tidak boleh ada paksaan terhadap konsumen. Pelaku usaha wajib jujur dalam memberikan informasi terhadap produk yang ditawarkan.

"Permasalahan acapkali muncul karena misleadinginformasi atau informasi yang sengaja dibatasi untuk menjebak konsumen membeli produk mereka. Termasuk informasi dari konsekuensi harga," kata Agus.

Agus mengatakan jika produk yang ditawarkan memang tidak sesuai kebutuhan, maka konsumen berhak menolak. Konsumen bisa mengatakan barang yang ditawarkan bukan merupakan kebutuhannya saat ini.

"Konsumen juga berhak mendapatkan informasi secara detil tentang plus minus membeli produk tersebut termasuk informasi harga secara detil," kata Agus.

[Gambas:Video CNN]