dana pratama legal atau ilegal

Budaya menaklukkan dunia lain

situs slot tergacor bulan ini

Airlangga: Realisasi Dana Peremajaan Sawit Baru Rp1,5 T dari Rp6 T******

Medan, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi dana untuk program Peremajaan SawitRakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp6 triliun.

"Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," kata Airlangga saat bertemu petani sawit di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Jumat (26/1/2024).

Airlangga menyebutkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan per tahun agar direplanting. Sebab dana yang disediakan mencapai Rp6 triliun.

Menurutnya pemerintah sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan agar bisa diselesaikan.

"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.

Dia menyebutkan di Sumut, bank yang bisa menjembatani KUR antara lain Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.

"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya direkomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan itu, Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat.

"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," ungkapnya.

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya

(fnr/agt)

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan seni bela diri yang hebat

madu303

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci tidak terkalahkan

slot88 gacor

Pemerintah Akan Bangun Kereta Tanpa Rel Buatan China di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan Chinaakan dibangun di IKN Nusantara.

Ia menyebut kereta otonom itu bakal dibangun di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur IKN.

"Seperti yang saya lihat di China beberapa waktu lalu, kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet," kata Budi melalui akun Instagram resmi, Kamis (25/1).

Sementara, untuk satu set kereta akan terdiri dari dua gerbong.

Budi juga mengatakan pembangunan rute ART akan dilakukan dalam dua fase. Pembangunannya pun tentunya berkoordinasi bersama Badan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa ERT juga kelak bisa dibangun di daerah lain di Indonesia.

"ART juga sangat mungkin dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Buku Misteri Tokyo

slot online terbaru 2023

LED TV Banting Harga di Transmart dari Rp11 Juta jadi Rp7 Jutaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart balik lagi kasih diskon besar-besaran untuk berbagai produk elektronik di gelaran bertajukTransmart Full Day Sale.

Salah satunya LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit. 

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Balik Lagi Bagi-Bagi Diskon hingga 50% + 20%

• LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit. Diskonnya sampai Rp4.009.800.
• LED TV 50" UHD Smart harga sale mulai Rp4.799.200 dari harga normal Rp6.969.000 per unit. Diskonnya Rp2.169.800.

Gede banget kan diskonnya Transmart Full Day Sale? Jangan sampai menyesal karena melewatkan promo ini!

Anda bisa mendapatkan penawaran harga spesial untuk pembelian barang elektronik menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa downloadAllo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store.

Setelah itu upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, soalnya Transmart Full Day Sale cuma berlangsung selama satu hari pada Minggu (28/1).

Pesta diskon ini cuma berlangsung satu hari, dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk, ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang produk elektronik impianmu!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

urat suci emas

sempurna win slot

Cuma Besok, Transmart Jual Sepeda Listrik Mulai Rp3 Jutaan!******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart kembali menggelar Full Day Sale dengan diskon gedeannya untuk sepeda listrik besok, Minggu (28/1).

Transmart bahkan kasih diskon sepeda listrik sampai jutaan rupiah. Diskon ini berlaku satu hari saja selama gelaran pesta diskon tersebut berlangsung.

Lihat Juga : Transmart Diskon 20% Tiap Hari, Belanja Produk Fresh Jadi Lebih Murah

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Premium dari harga normal Rp7.000.000, diskon jadi Rp5.600.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Premium di gerai luar Pulau Jawa dari harga normal Rp7.375.000, diskon jadi Rp5.900.000 per unit.

Selain sepeda listrik, diskon lain juga berlaku untuk sepeda gunung (MTB), folding, BMX Exotic dan Pacific. Aneka sepeda tersebut berlaku diskon up to 50%.

Khusus di gerai Pulau Jawa, sepeda gunung (MTB), folding, BMX Exotic dan Pacific dari harga normal mulai Rp1.150.000 diskon jadi Rp920.000.

Sementara di luar Pulau Jawa dari harga normal Rp1.200.000 diskon jadi Rp960.000.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale besok!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

piramida 89 slot

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024