nanas erek erek

Keabadian

Investor Net89 Akan Polisikan Bos PT SMI dan Kroni Rabu Minggu Depan******

Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat (Gempur) Net89, wadah korban dugaan investasipenipuan investasi robot tradingNet89 akan melaporkan pimpinan, pemilik, manajemen PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) Andreas Andreyanto beserta kroni-kroninya ke polisi.

Hikmat Nugraha dan Bambang Lukman Hadi selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Gempur Net89 menyatakan laporan akan dilayangkan pada Rabu (9/11) mendatang. Sebelum laporan, pada awal pekan ini mereka menyambangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi soal rencana laporan itu. Keduanya mewakili 4.000 member Gempur Net89 dan mengklaim rugi Rp3 triliun.

Mereka didampingi kuasa hukum Gempur Net89 Agustinus Panjaitan.

Namun, mereka tidak menutup kemungkinan nama-nama, seperti Atta Halilintar, yang sudah dilaporkan kelompok lain akan ikut mereka seret.

"Tapi yang sudah dilaporkan kelompok yang lain itu ada beberapa yang di situ yang kami laporkan. Pada intinya, ujungnya Manajemen PT SMI atau Net 89 (yang dilaporkan)," tegas Agustinus.

Hadi lantas menegaskan bahwa laporan yang dibuat kelompok Gempur Net89 berbeda dengan kelompok lain. Pasalnya, ia mewakili sekitar 4.000 member yang perlu pendataan khusus.

"Teman-teman yang menjadi member Gempur Net89 kan pertama-tama harus mengirimkan namanya surat pernyataan bersedia menjadi anggota," katanya kepada wartawan.

Para korban mengisi data berupa identitas hingga rincian kerugian. Setelah itu, korban yang menjadi member Gempur Net89 harus tanda tangan di atas meterai sebagai bukti sah.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT SMI Andreas Andreyanto saat ditanya mengenai keluhan para nasabah Net89, justru mempertanyakan tudingan penggelapan yang disampaikan para member atau investor tersebut. Ia pun menagih bukti dari tuduhan-tuduhan tersebut.

"Ya coba tanyakan ke Gempur Net89 saja dulu, bukti apa saja yang dia punya sehingga bisa berkata begitu," kata Andreas melalui pesan singkat.

[Gambas:Video CNN]

Penciptaan tanpa batas

Dow Thailand Bantah BPOM soal Pasok Bahan Obat Picu Gagal Ginjal Akut******

Perusahaan ThailandDow membantah tuduhan BPOM yang mengatakan bahan baku pelarut obat sirop penyebab gagal ginjal akutdiimpor dari mereka.

Bantahan diberikan setelah mereka melakukan penyelidikan internal. Hasil penyelidikan menunjukkan Dow tidak menemukan nama perusahaan terduga pelaku tindak pidana kasus gagal ginjal akut yang disebutkan oleh BPOM dalam daftar pelanggannya.

Perusahaan yang disebutkan BPOM adalah PT Yarindo Farmatama.

Hasil analisis secara rinci dan dokumen-dokumen terkait selanjutnya diserahkan kepada BPOM. Mereka berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung dan bekerja sama dengan BPOM, serta siap untuk melakukan semua tes yang dibutuhkan terhadap produk-produknya.

"Dow senantiasa mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di manapun kami beroperasi, termasuk Indonesia, dan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat," tegas mereka.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan materials science itu juga mengklaim berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas dan memastikan keamanan produknya. Dow juga menjamin kualitas dan kepatuhannya untuk formulasi obat yang telah melewati serangkaian tes untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, BPOM mengatakan pelarut obat atau Propilen Glikol yang menjadi cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirop penyebab gagal ginjal akut diimpor dari Thailand.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan bahan baku obat yang digunakan PT Yarindo Farmatama merupakan buatan Dow Chemical Thailand.

"Produsennya adalah Dow Chemical Thailand, jadi negaranya Thailand. Dow Chemical-nya sumbernya Amerika, tapi kalau ini jalurnya dari Dow Chemical Thailand," kata Penny dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/10).

"Perusahaannya sih multinasional besar," imbuhnya.

Di lain sisi, PT Yarindo Farmatama heran ketika obat Flurin produksinya dituduh BPOM mengakibatkan kasus gagal ginjal akut. Padahal, mereka mengantongi izin edar BPOM.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantian supplier) kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactory pembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terang Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, Senin (31/10).

setengah dongeng

135 Juta Meter Persegi Lahan KAI Belum Bersertifikat******

Separuh luasan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI belum bersertifikat. Oleh karena itu, perseroan menggandeng National Archives of The Netherlands (NAN) untuk memperkuat pengamanan aset lain.

Luas tanah KAI yang telah bersertifikat saat ini ada 135 juta meter persegi atau baru 50 persen dari total luas tanah seharusnya, yakni 270 juta meter persegi.

"KAI sangat serius untuk mengupayakan pengamanan aset-aset yang dimiliki. Kolaborasi dengan NAN ini sebagai langkah yang sangat penting untuk penelusuran dokumen kepemilikan aset era Hindia Belanda guna melengkapi bukti kepemilikan aset perusahaan," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rilis resmi, Jumat (28/10).

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, aset-aset perkeretaapian milik Pemerintah Hindia Belanda kemudian dialihkan kepada KAI yang pada waktu itu bernama Djawatan Kereta Api (DKA).

Sejumlah arsip yang berkaitan dengan perkeretaapian di Indonesia diklaim masih banyak tersimpan di Belanda. Diperkirakan sekitar 20 persen dari total dokumen kepemilikan aset yang belum ditemukan di KAI akan ditelusuri NAN serta dimintakan salinannya sebagai bukti penguat kepemilikan aset.

KAI bertekad terus melakukan berbagai upaya melalui penjagaan, penertiban, dan pensertifikatan asetnya dalam rangka menjaga amanah pemerintah kepada KAI untuk mengamankan aset-aset negara.

Hingga Oktober 2022, KAI telah melakukan penertiban aset berupa tanah seluas 799.582 m2 dan bangunan seluas 45.723 m2 di berbagai wilayah.

"Dengan adanya sinergi antara KAI dengan NAN yang terjalin dengan baik, maka KAI akan semakin optimistis dalam mengamankan serta mengoptimalkan seluruh aset perusahaan untuk memajukan perkeretaapian nasional," tutup Didiek.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Airlangga Ramal Pertumbuhan Indo******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomemperkirakan ekonomi tumbuh secara positif di kawasan Indo-Pasifik dibandingkan dengan negara Eropa dan Amerika pada 2023 mendatang.

Oleh karena itu, Airlangga cukup optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

"Dibandingkan kawasan Eropa ataupun Amerika ataupun yang lain, kawasan Indo Pasifik ini positif. Jadi pertumbuhan ekonomi ke depan ditarik oleh Indo Pasifik," kata Airlangga dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Lihat Juga : TAIPANKristo Kaarman, Menang Perang Lawan Bank Jadi Orang Terkaya di Estonia

Airlangga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun depan diperkirakan mencapai 5,2 hingga 5,3 persen.

Sementara itu, di kawasan Asean diperkirakan tumbuh sekitar lima persen. Sedangkan China hanya sekitar empat persen.

"Pertumbuhan ekonomi kita tahun ini diperkirakan sekitar 5,2 persen dan tahun depan diperkirakan sekitar 5,2 persen sampai 5,3 persen. Kawasan Asia Indo Pasifik ini diperkirakan cukup positif," ucapnya.

Lihat Juga : Tes Dinamis Kereta Cepat 16 November, Disaksikan Jokowi-Xi Jin Ping

Dewa Bunga dan Selir Iblis

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada jejak di langit

Luhut Pede Kereta Cepat Operasi Medio 2023, Isu Biaya Bengkak Kelar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yakin kereta cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti tanggal 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic test dan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (28/10).

Ia juga mengklaim masalah pembengkakan biaya (cost over run) telah selesai. Biaya proyek bengkak karena masalah teknis, salah satunya kerusakan tanah.

"Cost over runkita sudah selesaikan. Sebenarnyacost overbanyak akibat kerusakan tanah, memang goyang. Ada tiga tunnelsaya kira yang terganggu, tapi saya kira sekarang sudah selesai," ujarnya.

Purnawirawan jenderal ini juga mengomentari rencana kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya, Jawa Timur.

Ia menilai proyek itu akan mendukung efisiensi transportasi Indonesia karena masyarakat bisa menempuh perjalanan Jakarta hingga Surabaya hanya dalam waktu empat jam lewat darat.

Kendati demikian, ia belum memastikan apakah Indonesia akan kembali menggandeng China untuk menggarap proyek tersebut.

"Ya nanti kita lihat saja, kalau kita sudah nyaman dengan ini (investor kereta cepat Jakarta-Bandung), ngapain ganti-ganti kan. Ganti istri juga kita nggak mau," katanya.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut perencanaan kereta cepat Jakarta-Surabaya saat ini sedang disusun. Menurutnya, perencanaan itu tidak mungkin dilakukan tanpa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, karena enggak mungkin tanpa PU kita jalani. Jadi, rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Jogja, Solo, Madiun, Surabaya 4 jam," kata Budi dalam Seminar Nasional Sustainable Smart Transportation seperti dikutip Detikpada Kamis kemarin.

[Gambas:Video CNN]