bo slot yang gacor

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Oke aku penjahatnya

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Viral Ribuan Turis Batal ke Bali Gegara Pasal Zina KUHP, Ternyata Hoax******

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai BaliHandy Heryudhitiawan angkat suara soal kabar ribuan turis dari Australia batal ke Bali karena pasal zina KUHP yang viral. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut hoaks semata.

Handy menuturkan informasi tersebut tidak benar. Bahkan, ia menuding informasi itu bisa saja dijadikan sebagai kampanye hitam (black campaign) untuk pariwisata Indonesia.

"Itu hoaks. Sepertinya, itu black campaign buat Indonesia. Kita lihat Bali kan atraktif banget ini pertumbuhannya. Australia juga menjadi nomor satu wisatawan di Bali," katanya saat dihubungi, Kamis (8/12) malam.

Adapun, total penumpang di Bandara Bali, baik kedatangan maupun keberangkatan, mencapai 22 ribu hingga 23 ribu per hari.

"Jadi, masih normal ya. Ini yang Australia, datanya pada Oktober itu ada 100.225 penumpang yang datang dan pergi," ungkapnya.

"November kemarin itu karena ada G20, jadi ada penyesuaian penerbangan hanya 90 ribuan. Tapi, Australia masih menjadi penyumbang kedatangan penumpang luar negeri tertinggi ke Bali," tandas Handy.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

Daftar Startup yang PHK Karyawan, Terbaru Glints hingga Sayurbox******

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantui dunia ketenagakerjaan, termasuk startup, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Glints hingga Sayurbox menjadi daftar terbaru perusahaan rintisan yang melakukan PHK.

Glints, startup pencarian kerja yang berbasis di Singapura, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18 persen karyawannya pada Rabu (7/12).

"Dengan kesedihan yang mendalam saya harus memastikan bahwa untuk menyesuaikan bisnis kami, kami akan mengurangi ukuran tim kami dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak Glintstar kami yang berbakat," kata Co-Founder & CEO Glints Oswald Yeo di situs resmi perusahaan, Rabu (7/12).

Oswald berdalih pasar telah berubah drastis selama enam bulan terakhir. Ia menyinggung banyak bisnis yang terpukul keras.

Dengan ketidakpastian pasar, konsumen diklaim menghabiskan lebih sedikit uang dan Glints sebagai bisnis yang melayani konsumen juga terpengaruh.

Selain Glints, masih banyak beberapa perusahaan startup yang melakukan PHK, 18 di antaranya sebagai berikut:

1. Sayurbox

Sayurbox, startup e-grocery, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen dari total karyawan per 6 Desember 2022.

Co-Founder and Chief Executive Officer Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk mandiri secara finansial dan tumbuh secara sustainable (berkelanjutan) dalam jangka panjang di tengah tantangan makro ekonomi global.

"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi para konsumen," ungkap Amanda melalui keterangan resmi, Rabu (7/12).

2. OYO

Perusahaan jaringan hotel asal India, OYO Hotels and Homes Pvt Ltd, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 600 orang di departemen perusahaan dan teknologinya.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa sebagian besar orang yang harus kami keluarkan, mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan," kata Chief Executive Officer Ritesh Agarwal dikutip dari Reuters, Senin (5/12).

Perusahaan bekingan Softbank, yang terikat IPO India, ini setidaknya memangkas 10 persen dari 3.700 karyawan tetapnya. Sementara di saat yang sama, perusahaan tersebut baru saja merekrut 250 orang.

3. Ajaib

Ajaib Grup, perusahaan investasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 67 karyawan.

Perusahaan juga memotong gaji jajaran manajemen. Para founders juga tidak akan menerima gaji. Hal tersebut dilakukan imbas ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak pada perusahaan.

Karyawan yang terdampak akan mendapatkan kompensasi sesuai aturan perundang-undangan dan bonus pesangon sebesar satu bulan untuk setiap tahun masa kerja. Mereka juga mendapatkan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarga selama 6 bulan ke depan, konseling, dan juga dukungan pencarian kerja.

"Selain langkah ini, secara sukarela gaji jajaran manajemen akan dikurangi dan para founders pun tidak akan menerima gaji," tulis perusahaan tersebut.

4. Ruangguru

Ruangguru, startup pembelajaran digital atau edutech mengambil langkah PHK pada ratusan karyawan per Jumat (18/11). Keputusan ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis.

"Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," ungkap Tim Corporate Communications Ruangguru kepada CNNIndonesia.com.

Perusahaan mengatakan semua karyawan yang terdampak telah mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (jika masih ada sisa cuti), sesuai aturan perundang-undangan.

5. Ula

Ula, perusahaan rintisan (startup) Indonesia dengan suntikan dana Bos Amazon Jeff Bezos, mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 134 karyawannya.

"Hari ini kami dengan sedih berbagi keputusan yang sangat sulit untuk mengurangi tim kami yang memengaruhi 134 kolega kami atau sekitar 23 persen dari perusahaan di seluruh wilayah," terang pernyataan di situs resmi Ula, Selasa (29/11).

Ula berdalih mendapatkan tantangan besar selepas pandemi covid-19. Memasuki tahun ini, Ula mengklaim mengalami berbagai tantangan imbas turbulensi pasar, volatilitas harga komoditas, kekurangan pasokan, perubahan peraturan, dan kenaikan harga minyak mentah.

6. GoTo

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo melakukan PHK terhadap 12 persen dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

Keputusan PHK itu dilakukan agar perusahaan lebih agile dan bisa menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.

7. Shopee Indonesia

PT Shopee Indonesia melakukan PHK sejumlah karyawan perusahaan pada September lalu.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun.

8. LinkAja

Layanan keuangan digital LinkAja melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan untuk reorganisasi sumber daya manusia (SDM).

Penyesuaian jumlah karyawan dilakukan untuk memastikan perusahaan bertumbuh secara optimal dengan SDM yang efisien dan fokus pada bisnis perusahaan saat ini.

"Penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan ini," ujar Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/5).

9. Tokocrypto

Perusahaan penjual aset digital Tokocrypto memberhentikan 45 karyawannya atau sekitar 20 persen dari 227 orang jumlah pekerja.

VP Corporate Communications Tokocrypto Rieka Handayani mengatakan pemberhentian puluhan karyawan ini lantaran perusahaan bakal melakukan perubahan strategi bisnis sejalan dengan pasar kripto dan ekonomi di dunia.

Meski demikian, perusahaan dikatakan akan membantu pegawai yang terkena PHK mencari tempat kerja baru. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi kepada beberapa perusahaan mitra kerja selama ini.

10. TaniHub

PHK terhadap karyawan startup pertanian TaniHub merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali. Namun, perusahaan tidak menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak.

Bersambung ke halaman berikutnya...

SiCepat hingga Glints

mitos horor

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Dimulai 1 Juni 2023 di Bali******

Pemerintah akan menggelar uji coba transisi sistem transaksi toltanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 mendatang. Uji coba pertama akan dilakukan di Bali.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan uji coba dilakukan bertahap dengan menghilangkan satu gerbang tol. Namun, gerbang lainnya masih bisa melakukan transaksi nontunai konvensional.

"Kita mulai dengan hilangkan satu gerbang dulu di satu ruas tol untuk MLFF. Sementara gerbang yang lain tetap bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan kartu elektronik," terang Danang melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12).

Menurut Danang, MLFF akan membuat biaya operasional pengumpulan tol akan semakin efisien. "Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup mengunduh aplikasi Cantas dan melakukan registrasi, serta memastikan saldo tersedia," jelasnya.

"Karena akan ada Gantry yang akan mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak ada pelanggaran," lanjutnya.

Terkait lokasi uji coba, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF mengatakan Bali dipilih sebab ruas tol ini belum terlalu padat. Pertimbangan ini dianggap akan mempermudah kontrol sistem baru berjalan dengan baik.

Selama uji coba, kegiatan sosialisasi juga dilakukan lebih masif agar segala informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Setelah Bali menerapkan MLFF secara keseluruhan, baru kemudian kita akan uji coba di ruas tol lain," imbuhnya.

Sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol melalui teknologi satelit tersebut.

Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol 'start' atau mulai pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol. Lalu, GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.

Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.

Rencana pemerintah mentransformasi sistem tol ini, salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex.

Studi itu mengungkap kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.

Selain itu, berdasar hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Juli 2022 menyebut sebanyak 92.2 persen dari 1.341 pengguna tol yang di survei mengklaim setuju dengan sistem MLFF.

Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan dua alasan utama mereka mendukung sistem ini, pertama, efisiensi dari sisi waktu tunggu di gerbang tol terutama pada jam padat.

Kedua, pengguna menilai lalu lintas kendaraan di jalan tol dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sistem MLFF.

"Selain setuju, pengguna tol yang kami survei itu juga menyampaikan kesiapan mereka jika sistem MLFF diberlakukan sebagai sistem pembayaran tol," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Dewa Dandy

BP2MI Sebut Pemerintah Kecolongan Lepas TKI ke Inggris******

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengakui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 'kecolongan' melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKIke Inggris.

Menurutnya, Inggris memang menjadi salah satu tujuan negara penempatan TKI. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan struktur biaya (cost structure) yang harus dibayarkan oleh TKI sebelum diberangkatkan.

Cost structureadalah dana yang dikeluarkan oleh TKI yang meliputi biaya pembuatan paspor, visa, pelatihan, asuransi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga tiket pesawat.

"(Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," ujarnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/12).

Benny mengungkapkan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker melepas TKI ke Inggris sebelum ditetapkan acuan biaya penempatan oleh BP2MI.

Dengan demikian, maka tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur TKI, di mana agen penyalur tersebut menetapkan biaya kepada TKI mulai dari Rp60 juta -Rp80 juta untuk bisa bekerja di luar negeri.

Padahal, kata Benny, kebutuhan biaya penempatan biasanya tidak pernah semahal itu. Misalnya, biaya penempatan ke negara lain rata-rata Rp19 juta saja.

"Ke Inggris itu belum ada cost structurekarena perdana, makanya ke Inggris ini unik, pelepasannya dilakukan, tapi cost structure-nya belum ada," imbuhnya.

Karenanya, ia mengatakan saat ini telah mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha agen penyalur TKI tersebut kepada kemenaker dan juga melaporkan ke pihak kepolisian.

Sebab, dia menilai pemungutan tanpa aturan ini merupakan tindakan kejahatan.

"Kita sudah rekomendasikan ke menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," jelasnya.

Selain itu, Benny mengatakan BP2MI ingin menambah negara tujuan untuk pengiriman TKI. Saat ini, BP2MI hanya bisa mengirim TKI ke tiga negara saja yakni Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

"Kita ingin ditambah 18 berarti nanti jadi 21 negara. Jadi, ini yang masih dalam pembahasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]