situs paling gacor malam ini

Era Abadi: Penjaga

Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T******

Pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp1 triliun kepada PTPupuk Indonesia(Persero). Uang tersebut untuk pembayaran pupuk subsidiyang ditugaskan kepada perseroan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan tagihan kurang bayar pemerintah sekitar Rp17 triliun. Namun, baru dibayar Rp16 triliun pada akhir tahun lalu.

"Alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp16,6 triliun. Artinya ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022," ujarnya dalam Acara Buka Puasa Bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Alila SCBD, Senin (18/3).

"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar tapi ada penjelasan atau dokumen tambahan yang diminta dan itu sedang kami proses. Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," jelasnya.

Dengan demikian, meski pemerintah kurang bayar, PT Pupuk Indonesia tetap mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton di tahun ini.

"Buat kami yang paling penting Pupuk Indonesia memastikan Indonesia bisa punya ketahanan pangan yang baik," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Rahmad mengungkapkan rencana perusahaan untuk membuka pabrik di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

"Pada hari ini yang sedang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan infrastruktur karena di sana itu greeenfield,tidak ada apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa," ucap Rahmad.

Lanjutnya, setelah infrastruktur dasar terbangun dan ditargetkan selesai tahun ini, maka proses pembangunan pabrik bisa langsung dilaksanakan di 2025.

"Kita akan bangun dulu pelabuhannya, ratakan tanahnya, tahun depan kita akan bangun pabriknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

Erick Thohir Ajukan PMN ke DPR Rp57,8 T hingga 2025******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2024 dan 2025 senilai total Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI.

Erick menjelaskan PMN 2024 berasal dari cadangan pembiayaan investasi dengan total Rp13,6 triliun, mulai dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru Rp2 triliun.

"PT Hutama Karya penyelesaian tugas Tol Palembang-Betung Rp1,6 triliun. Lalu Reasuransi Indonesia Utama untuk penguatan permodalan Rp1 triliun. Lalu, Pelni pembelian tiga kapal perintis yaitu Rp3 triliun. Lalu INKA, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih Rp2 triliun, lalu penyehatan ID Food untuk penguatan modal Rp1 triliun, dan penguatan permodalan penjaminan KUR yang ada di IFG yaitu Rp3 triliun," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

"Untuk APBN 2025, secara PMN-nya, kita mengusulkan Rp44 triliun, di mana yang terbesar itu dari Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun," lanjut Erick.

Selain Hutama Karya, PMN 2025 juga akan diberikan kepada Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa, IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun.

Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.

Lebih lanjut, Erick pun memperkirakan perusahaan negara hanya bisa memberi setoran dividen ke negara sebesar Rp279,7 triliun pada 2020-2024. Sementara estimasi kebutuhan suntikan PMN sebesar Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

Erick menyebut proporsi dividen BUMN yang lebih besar dari PMN, yakni 55 persen dan 45 persen, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN, masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 (persen) dibandingkan 45 persen," kata dia.

Dalam paparannya, Erick menjelaskan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, R27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Sementara itu, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, dan Rp85,5 triliun pada 2024.

Selain dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp292 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun.

Ia menyebut total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun dikarenakan ada non-cash senilai Rp55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

Zulhas soal Harga Cabai Mahal: Belum Ada Sistem Tanam Greenhouse******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan alasan harga cabaimasih melambung. Menurutnya, hal ini terjadi karena Indonesia belum banyak memiliki sistem pertanian greenhouse.

"Cabai itu bisa mahal karena kita belum ada sistem tanam yang greenhouse. Ada tapi belum banyak. Sehingga akan tergantung musim," katanya di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (17/3).

Pertanian greenhouse merupakan sistem pertanian yang tidak kenal musim yang penanamannya di dalam lingkungan yang terkontrol. Dengan begitu kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, hingga sirkulasi udara teratur dan terkendali.

"Oleh karena itu, kita harus kembangkan penanaman yang tak terpengaruh cuaca," ucap Zulhas.

Sementara untuk harga telur, Zulhas mengklaim sudah mulai turun. Ia menyebut harga komoditas itu turun dari Rp32 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

"Telur Rp32 ribu, sekarang ada yang Rp29 ribu. Jadi berangsur turun," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam hingga cabai melonjak pada awal Maret 2024 atau jelang memasuki bulan puasa.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga telur ayam ras naik signifikan hingga 5,26 persen dibandingkan Februari 2024.

Kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota, di mana rata-rata harga telur ayam ras dibanderol Rp32.096 per kg.

"Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras juga jauh meningkat, dari semula 229 kabupaten/kota, di minggu ini kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota. Jadi, 69,44 persen wilayah di Indonesia ini mengalami kenaikan harga telur ayam ras," jelas Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain itu, harga cabai merah juga naik signifikan pada Maret ini, yakni sebesar 9,15 persen dibanding rata-rata Februari 2024.

"Ada 68 persen wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan harga cabai merah (mencapai Rp65.161 per kg)," ungkap Pudji.

Cabai rawit juga mengalami lonjakan harga mencapai 15,94 persen dengan rata-rata harga nasional Rp62.760 per kg. Pudji mengatakan ada 65,56 persen wilayah Indonesia yang mengalami kenaikan harga alias 236 kabupaten/kota.

BPS mencatat daerah terdampak kenaikan harga cabai rawit ini naik pesat. Padahal, semula hanya 130 kabupaten/kota di akhir Februari 2024 lalu.

dewa serigala liar

Mendagri Curiga Ada Permainan Pengusaha di Balik Mahal Minyak Goreng******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian curiga ada 'permainan' pengusaha yang membuat harga minyak gorengmulai di level curah maupun Minyakita naik.

Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, harga Minyakita naik sepersen dari Rp15.490 per liter menjadi Rp15.650 per liter. Bahkan, minyak goreng curah naik 1,8 persen dari Rp15.365 per liter di Februari 2024 ke Rp15.637 per liter pada bulan ini.

Kenaikan harga migor curah dan Minyakita ini terkait dengan kewajibandomestic market obligation (DMO)dari para pengusaha sawit atau produsen minyak goreng. Saat ini, realisasi DMO baru 18,4 persen dari target 300 ribu ton.

Karena itu katanya produksi minyak dan turunannya pasti juga tetap jalan.

"Permintaan (internasional) justru meningkat untuk minyak goreng dan harga naik, para pengusaha alasannya produksi turun, jatah DMO-nya dipindahkan (diekspor) ke luar negeri karena harganya tinggi. Itu bisa menjadi masalah hukum seperti kasus yang terjadi di Kejaksaan Agung lalu. Jangan sampai diulangi lagi," ucap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

"Jadi, tolong Kemendag cek betul DMO menurun ini. Karena jatah kuota DMO yang menjadi kewajiban itu menurun, apakah karena produksi atau dialihkan ke luar negeri? Kita harus selamatkan masyarakat kita duluan," tegasnya.

Mendagri Tito juga menanggapi penjelasan Deputi III KSP Edy Priyono soal minyak goreng curah yang diklaim tidak menarik bagi produsen dalam negeri.

Menurut Tito, ketidaktertarikan produsen dan pedagang menggunakan minyak goreng curah bisa jadi terkait dengan kualitas maupun potensi cuan. Pada akhirnya, produsen lebih tertarik memproduksi minyak goreng premium atau mengirimnya ke luar negeri.

"Kasus yang lama di Kejagung itu sama, itu DMO-nya tidak dipenuhi, tapi diterbitkan izin kemudian ke luar negeri (ekspor). Akibatnya, di dalam negeri terjadi kenaikan harga, pedagang dan pengusaha untung karena dijual ke internasional, jadi masalah hukum melibatkan pedagangnya maupun oknum Kementerian Perdagangan," tutur Tito.

"Kebijakan DMO untuk minyak goreng itu kewajiban para pengusaha mengalokasikan pasar dalam negeri, tapi tidak terlaksana akan berakibat pada kerugian negara dan masyarakat yang luar biasa. Harapan kita penegak hukum, termasuk Kejagung, terus memantau dan mengawasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan dirjen perdagangan luar negeri Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada April 2022 lalu. Pengusutan kasus ini berawal dari masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang terjadi sejak akhir 2021 lalu.

Selain IWW, jaksa juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.

[Gambas:Video CNN]