minimal umur daftar kredivo

Hanya seorang pendeta Tao

Mentan Syahrul Yasin Limpo Ajukan Pengunduran Diri ke Jokowi******

Syahrul Yasin Limpo akhirnya mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (5/10).

"Sore hari ini minta waktu presiden dan diberikan kesempatan Mensesneg untuk menyampaikan usul surat pengunduran diri saya," ujar Syahrul saat konferensi pers di Istana Negara.

Syahrul beralasan ia tengah menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Padahal, Syahrul dan rombongannya harusnya sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) lalu.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu.

Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

Tahir Guyur Rp500 M Buat RS Mayapada di IKN, Groundbreaking 1 November******

Dato Sri Tahirmendatangi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur untuk mengecek langsung lahan yang akan dibangun RS Mayapada senilai Rp500 miliar.

"Mayapada akan menjadi salah satu rumah sakit (RS) yang pertama dibangun dan beroperasi di IKN dan akan menjadi RS terbaik yang ada di Kalimantan," kata Tahir dalam kunjungan tersebut, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (3/10).

"Terkait dengan groundbreaking kami targetkan dilaksanakan pada Rabu, 1 November 2023 dengan estimasi pembangunan rampung April 2024. Kami berharap, RS Mayapada di IKN sudah dapat beroperasi pada Juli 2024," sambung konglomerat pemilik Mayapada Group tersebut.

Ia menyebut kucuran dana Rp500 miliar dari Mayapada Group diperuntukkan untuk pembangunan rumah sakit sekaligus dormitory alias asrama.

Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN Indra Yuwana yang juga ikut dalam kunjungan tersebut turut mengapresiasi investasi Dato Sri Tahir.

"Saya menyambut baik dan apresiasi atas kunjungan Mayapada Group untuk meninjau lokasi lahan RS. Kehadiran Pak Dato Tahir menunjukkan keseriusan dalam minat investasi. Ini membuktikan bahwa investor dalam negeri mendukung program pemerintah dalam pembangunan IKN," tutur Indra.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Nusantara IKN pada Kamis (21/9). Proyek ini merupakan bagian dari investasi Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Jokowi berterima kasih atas investasi dengan total Rp20 triliun yang dilakukan Aguan Cs di IKN. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelas Jokowi saat groundbreakingtersebut.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Zulhas Usai Kemendag Digeledah Kejagung: Kami Telah Selesaikan Masalah******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendukung upaya penegakan hukum dan proses hukum terhadap Kementerian Perdagangan(Kemendag).

Hal tersebut disampaikan usai kedatangan Tim Penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan di Kantor Kemendag pada kasus impor gula pada Selasa (3/10).

"Kementerian Perdagangan menunjukkan dukungannya dalam penyelesaian proses hukum dan upaya - upaya penegakan hukum yang melibatkan kementerian ini. Kemendag akan membantu dan mendukung penyelesaian masalah-masalah ini karena kami ingin Kemendag menjadi semakin baik di kemudian hari. Pendek kata, masalah hukum dan upaya-upaya penegakan hukum harus diselesaikan," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/10).

"Saat ini, Kami telah berhasil menyelesaikan sejumlah masalah. Dalam hal minyak goreng, kami telah mengatasi persoalan harga dan distribusi. Distribusi dan pasokan kebutuhan pokok juga berhasil diatasi. Terbukti saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2023 kondisi aman dan inflasi di bawah empat persen," katanya.

Zulkifli juga mengapresiasi kinerja para pegawai kementeriannya dan memotivasi para pegawai untuk terus membenahi sektor perdagangan.

Menurutnya, saat ini Kemendag sedang fokus mengatur tatanan transaksi daring dengan tradisional. Ia juga mengajak seluruh pegawai Kemendag menyelesaikan masalah ini bersama-sama.

"Terima kasih kepada teman-teman di Kemendag. Ketersediaan kebutuhan pokok terjamin dan harga-harganya juga terkendali. Sekarang, kita benahi grosir, pedagang ritel, hingga usaha mikro kecil,dan menengah (UMKM). Kita tertibkan kalau ada yang ilegal," ujarnya.

Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10) lalu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," kata Kuntadi dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Rajin Keliling Pasar, Zulhas Temukan Biang Kerok Pedagang Sepi Pembeli******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas yang tengah rajin berkeliling ke pasar-pasar tradisional akhirnya menemukan biang kerok mengapa para pedagang sepi pembeli.

"Kan ini baru pandemi (covid-19), perlu waktu pulih. Lalu, sekarang memang ekonomi dunia melambat, Tiongkok (China) dan lain-lain melambat, Amerika juga," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

"Tidak mudah sekarang Tiongkok ekspor ke Amerika. Tiongkok itu kan dia bikin terus, barangnya banyak. Jangan sampai barang banyak itu membanjiri kita dan mematikan toko-toko atau usaha kita yang lain. Ini yang akan diatur pemerintah," sambung Zulhas.

"Agar juga teman-teman (pedagang) offline mulai berlatih online digital. Saya melatih pedagang pasar tradisional, selain orang belanja ke pasar juga bisa jualan langsung. Agar seimbang nanti diatur di Permendag Nomor 31, diatur nanti yang impor di media sosial apa, e-commerce apa saja. Sehingga nanti toko-toko ini tidak sepi," tandasnya.

Selain ke ITC Mangga Dua, Zulhas baru-baru ini mendatangi Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur hingga Pasar Asemka, Jakarta Barat. Di setiap pasar tersebut, Zulhas memborong barang-barang milik pedagang.

Jiuyao Ajaib

Jokowi Pamer Harga Beras di RI Lebih Murah daripada Negara Tetangga******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harga beras di Indonesia lebih murah daripada harga beras di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Jokowi menyebut kenaikan harga beras ini terjadi imbas kebijakan sejumlah negara yang memutuskan untuk menghentikan ekspor beras.

Lihat Juga : Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali

"Harga beras di kita masih di angka Rp10.800 sampai 13.000. Tapi ingat di negara negara tetangga kita saja harganya sudah sangat tinggi," ujarnya.

"Misalnya di Singapura, rata-rata harganya sudah Rp21.600. Di Brunei, harganya sudah mencapai rata-rata Rp37.000. Di tetangga yang deket, yang gandeng dengan kita, Timor Leste, harganya Rp20.000," lanjtunya.

Lihat Juga : Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi

Namun, Jokowi tak menampik harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir selaras dengan tren harga pangan dunia.

"Kita masih Rp10.800 sampai Rp13.000. Tapi memang harganya naik. Tapi harga globalnya memang seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi pun menyebut pemerintah akan terus berupaya mengendalikan harga beras di Indonesia. Ia pun mengaku senang kepada relawan yang hadir meski tahu harga beras naik tetapi tetap ceria.

"Kita akan terus berusaha menekan agar harga terus kembali turun dan menjadi normal kembali," ujarnya.

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM