merak123

demo slot ajaib 560Jutaan kata 669104Orang-orang telah membaca serialisasi

《merak123》

Nusron Wahid percaya Mahfud tak terlibat isu pemakzulan******

Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid percaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tak terlibat dalam kisruh isu pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.

Dia menilai Mahfud Md, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan seorang ahli hukum tata negara yang pikiran dan perilaku-nya berpijak pada konstitusi.

"Dia selalu berdiri di atas koridor konstitusi, karena isu pemakzulan itu sama saja pengingkaran atas konstitusi, apalagi kalau pemakzulan-nya itu, Presiden tidak terbukti melanggar undang-undang dasar," kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa.

Nusron menilai Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Presiden. "Mungkin Pak Mahfud tidak tahu ternyata diskusi-nya akan mengarah pada pemakzulan, saya masih khusnuzon(berbaik sangka, red.) pada Pak Mahfud," kata Nusron.

Baca juga: Ari Dwipayana: Narasi pemakzulan untuk kepentingan politik elektoral

Baca juga: Gus Yahya sebut tak ada alasan untuk melakukan pemakzulan ke presiden

Sekretaris TKN itu menilai Mahfud pada akhirnya melanjutkan pertemuan itu karena dia menghormati tamunya.

"Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu," ujar Nusron.

Terlepas dari itu, Nusron berpendapat mereka yang mengembuskan isu pemakzulan sejati-nya tak siap berdemokrasi.

"Isu itu hanya diembuskan oleh orang yang tidak siap demokrasi dan takut kalah dalam pemilu di era demokrasi ini dan takut kehilangan kekuasaan," tutur Nusron Wahid.

Baca juga: Istana sebut Presiden tidak terganggu soal wacana pemakzulan

Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah kucurkan dana Rp57 triliun untuk BOSP tahun 2024******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengucurkan dana Rp57,54 triliun untuk memberikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kepada 419.218 satuan pendidikan pada tahun 2024.

"Untuk 2024 ini Kemendikbudristek telah menetapkan sebanyak 419.218 satuan pendidikan penerima BOSP dengan nilai anggaran Rp57 triliun," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Praptono pada acara peluncuran penyaluran dana BOSP 2024 di Jakarta, Rabu.

Dana BOSP 2024 meliputi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak Rp52,07 triliun, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak Rp3,9 triliun, dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebanyak Rp1,55 triliun.

Dari dana BOS yang nilainya total Rp52,07 triliun, sebanyak Rp22,72 triliun disalurkan ke 219.684 sekolah dasar dengan 43,67 juta peserta didik, sebanyak Rp11,65 triliun disalurkan ke 41.733 sekolah menengah pertama dengan 9,82 juta murid, dan sebanyak Rp8,41 triliun berikan ke 13.949 sekolah menengah atas dengan 5,17 juta siswa.

Selain itu, ada dana BOS sebanyak Rp8,41 triliun yang dibagikan ke 14.103 sekolah menengah kejuruan dengan 5,01 juta peserta didik dan dana Rp700,38 juta yang diberikan kepada 2.298 Sekolah Luar Biasa dengan 189.398 murid.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada 190.619 satuan pendidikan PAUD dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan disalurkan ke 8.460 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Rp1,45 triliun) dan 455 Sanggar Kegiatan Belajar (Rp103,78 juta).

Praptono menyampaikan bahwa penyaluran dana BOSP 2024 dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dari Januari sampai Juni dan tahap kedua dari Juli sampai Oktober.

Dia mengatakan, sebanyak 402.831 satuan pendidikan yang direkomendasikan sudah bisa menerima dana BOSP tahap pertama pada Januari 2024.

Berdasarkan data dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebanyak 159.396 satuan pendidikan (40 persen) dijadwalkan menerima dana BOSP tahap pertama pada 17 Januari 2024.

Sebanyak 341.824 satuan pendidikan (85 persen) ditargetkan menerima dana BOSP tahap pertama pada 18 Januari dan sebanyak 385.174 satuan pendidikan (95 persen) ditargetkan sudah menerima bantuan dana tersebut pada 19 Januari 2024.

"Apakah ini akan terealisir? Kami sangat berkeyakinan, karena sekarang ini posisi penyaluran itu sudah ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga tinggal kecepatan kerja para penyalur di KPPN ke rekening sekolah," kata Praptono.

Baca juga:
Kemendikbud percepat penyaluran BOSP 2024
Nadiem: 96 persen satuan pendidikan terima BOSP 2024 pada Januari

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu minta KPU ingatkan peserta pemilu soal kecelakaan akibat APK******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan seluruh peserta Pemilu 2024 akan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan jatuhnya korban.

"Kami hari ini akan perintahkan teman-teman Bawaslu seluruh kabupaten, kota, dan provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga, bekerja sama, berkoordinasi dengan Satpol PP, karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, dia meminta agar kejadian tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami akan ingatkan KPU juga untuk mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan APK," tegas Bagja.

Baca juga: Pencabutan APK pemilu menunggu Bawaslu DKI

Menurut dia, penertiban akan dilakukan dengan menurunkan alat kampanye yang tidak sesuai aturan. Bagja pun mencontohkan APK yang sudah diturunkan ialah APK pada tiang listrik baik saat masa sosialisasi atau kampanye.
​​​​​​​
Kemudian, dia meminta seluruh peserta Pemilu 2024 untuk mengingatkan para pemasang alat kampanye mereka dengan hati-hati. Sebab, dia meyakini bukan para caleg yang memasang APK mereka sendiri.

"Tim yang harus diingatkan pada caleg, pasti, ini teman-teman juga banyak dicemberutin, banyak diprotes saat penurunan alat peraga, tetapi itu konsekuensinya," jelasnya.

Penertiban itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Bagja menegaskan bahwa pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan akibat APK itu, maka dapat dipidana umum.
​​​​​​​
Sebelumnya, beredar video yang diunggah akun Instagram @seputar_jaksel tentang dua pengendara sepeda motor duduk di jalan dengan kondisi berdarah karena kecelakaan akibat alat peraga kampanye berupa bendera partai.

"Gara-gara bendera partai halangi jalan, pemotor celaka di Fly Over Mampang," tulis akun tersebut.

Baca juga: Alat peraga kampanye sebabkan kecelakaan sepeda motor di Jaksel

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kantor kredivo banjarmasin、seribu mimpi 4d abjad、situs 66 slot

Terkait：rtp adalah slot、semar123 slot、rtpsurgadewa、pinjam saldo ovo、cara mencairkan kredivo menjadi uang、paito oregon 3 angkanet、hari ini gacor、nagapoker、siap4d、jam gacor pg soft hari ini

---

---

bab terbaru：erek2 mobil（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04