rtp garuda888

Komunikasi offline berenergi tinggi

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bunga dan Selir Iblis

Buka Peluang Usaha, Sandiaga Uno Ajak Peserta B20 Keliling Nusantara******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir sekaligus memberikan materi terkait update kebangkitan sektor parekraf Indonesia dalam forum Business 20 (B20) di Bali, Minggu (13/11).

Dalam forum dialog resmi yang menjadi bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 itu, Sandiaga Uno mengungkapkan besarnya optimisme para investor yang berasal dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa.

Mereka katanya memberikan apresiasi tentang kebangkitan sektor, baik kesehatan, energi dan ekonomi.

Lebih lanjut dipaparkannya, kualitas pariwisata para wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara semakin baik. Waktu tinggal kunjungan wisatawan sekarang lebih panjang.

Begitu juga dengan kualitas belanja lebih besar, terutama kepada sektor-sektor ekonomi kreatif yang sangat berkaitan dengan kepariwisataan.

Terkait hal tersebut dirinya secara langsung mengajak para peserta forum diskusi B20 maupun G20 untuk berkeliling dan menikmati keindahan Nusantara.

"Tadi kami mengajak agar mereka memperpanjang tinggalnya di Indonesia dengan berkunjung ke lima destinasi super prioritas, mulai dari Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba sudah kami siapkan untuk menyambut kunjungan dari wisatawan yang hadir pada acara B20 dan nanti saat selesai G20," ungkap Sandiaga Uno.

"Ini tentunya membuat lama mereka tinggal akan semakin panjang dan juga mereka akan menjadi Rojali, rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif lokal kita, baik kuliner, fesyen maupun produk-produk kerajinan tangan kita," ujarnya berharap.

Atas kunjungan tersebut, dirinya berharap ada peningkatan penjualan dari sektor ekonomi kreatif, khususnya di Bali. Sehingga perekonomian Bali yang tumbuh di atas 8 persen pada triwulan ketiga tahun 2022 ini dapat terus meningkat dan mencetak rekor.

"Waktu kami membuka perbatasan dan berkunjung ke Australia, target (jumlah kunjungan wisatawan) kami hanya 1,5 juta untuk Bali dan baru bulan September (2022) sudah terlampau," ungkap Sandiaga Uno.

"Jadi ini adalah suatu prestasi yang harus kita maknai dan syukuri, tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh jumawa, kita harus terus bekerja keras agar kebangkitan pariwisata kita akan semakin meningkat dan juga terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja yang semakin banyak," paparnya.

Senjata pamungkas sihir dan sains

Tiga Kapal Negara Siaga di Pelabuhan Benoa Jelang KTT G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga kapal negara di Perairan Benoa, Bali, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G20 pada 15-16 November 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan tiga kapal ini disiapkan untuk mendukung keamanan dan monitoring keselamatan di wilayah Perairan Alur Benoa.

"Kita siagakan 2 kapal navigasi, VTS dan SROP di Pelabuhan Benoa untuk monitoring keselamatan pelayaran di Perairan Alur Benoa dan TSS Selat Lombok. Ditjen Hubla juga mengerahkan kapal KPLP yaitu KNP Chundamani meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli," kata Arif dilansir dari Antara, Senin (14/11).

Meski demikian, kapal negara atau militer asing harus mengisi data di aplikasi Clearance Approval for Indonesian Territory ( E-CAIT) sebelum berlabuh di Pelabuhan Benoa.

Ia menjelaskan Pelabuhan Sanur juga telah beroperasi usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelabuhan ini ditujukan untuk mempermudah delegasi yang ingin berkunjung ke Nusa Penida.

"Pelabuhan Sanur yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo tanggal 9 November 2022 lalu sudah beroperasi, para delegasi KTT G20 dan wisatawan yang ingin ke Nusa Penida sudah dapat dilayani melalui pelabuhan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut mendirikan Poskodal di Pelabuhan Benoa untuk memonitor setiap pergerakan. Nantinya, KSOP Kelas II Benoa bertindak sebagai on scene commanderyang beranggotakan seluruh unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Bali serta Pangkalan PLP Tanjung Perak.

"Poskodal sudah ada di Pelabuhan Benoa. Di Poskodal tersebut kita kumpulkan informasi-informasi yang penting dari seluruh UPT di wilayah Bali untuk kelancaran KTT G20," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Pengusaha Sepatu Ungkap Alasan Pabrik 'Lari' ke Jateng******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang keJawa Tengah(Jateng) adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Jumat (11/11).

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Kendati demikian, kata Firman,  relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

"Kemudian relokasi juga bukan bedol pabrik. Pindah total boyongan terus yang asalnya tutup. Tapi lebih pada bangun pabrik baru, dan pabrik baru di daerah yang upah masih kompetitif, kemudian fokus pengembangan di daerah baru tersebut," jelasnya.

Firman menekankan bahwa relokasi ini sudah terjadi sejak lama. Meski pertumbuhan ekonomi tinggi sejak awal tahun, namun permintaan ekspor dari negara mitra dagang turun akibat perang Rusia-Ukraina. Utamanya perusahaan yang berada di wilayah tinggi upah ke rendah upah.

"Jadi hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Pabrik Disebut Relokasi karena Upah, Berapa Beda UMP Banten******

Tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Tiga perusahaan itu yakni; PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," kata Firman.

Jika ditelusuri, UMP Banten dan Jawa Tengah memang berbeda jauh. Pada tahun 2022, UMP Banten sebesar Rp2.501.203,11, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.280-huk/2021.

Dari keputusan tersebut juga diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banten 2022 tertinggi ada di Kota Cilegon dengan nilai sebesar Rp4.430.254,18.

Kemudian disusul Kota Tangerang sebesar Rp4.285.789,90, dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp4.280.214,51. Sedangkan, UMK Banten 2022 terendah di Kabupaten Lebak sebesar Rp2.773.590,40.

Sementara, UMP Jateng pada tahun 2022 hanya sebesar Rp1.813.011. Angka ini masih jauh di bawah dari UMK di Kabupaten Lebak, Banten.

UMK tertinggi di Jawa Tengah pada 2022 adalah Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp2.835.021,29.

Kemudian, disusul Kabupaten Demak sebesar Rp2.513.005,89, dan Kabupaten Kendal sebesar Rp2.340.312,28. UMK Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 menjadi yang terendah di Jawa Tengah dengan nominal sebesar Rp1.819.835,17.

Untuk Kota Pekalongan yang jadi lokasi baru PT Nikomas Gemilang, UMK pada tahun 2022 sebesar Rp2.156.213,77.

Kemudian, UMK Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung yang jadi lokasi baru PT KMK Global Sport masing-masing Rp2.128.523,19 dan Rp1,887.832,11.

Selanjutnya, UMK tahun 2022 Kabupaten Pati yang jadi lokasi baru PT PWI I dan II sebesar Rp1.968.339,04.