situs main slot online

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Daftar Upah di 8 Kabupaten******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bantenmenetapkan besaran UpahMinimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2023. Besaran upah baru itu berlaku 1 Januari 2023 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022.

Kenaikan UMK pada delapan kabupaten dan kota di Banten berkisar 6,17 persen hingga 7,30 persen.

"UMK 2023 di Provinsi Banten berada pada rentang Rp2.944.665 untuk Kabupaten Lebak, hingga Rp4.657.222 untuk Kota Cilegon. Keputusan Gubernur Banten berlaku mulai 1 Januari 2023," tutur Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12).

Yakni, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi beserta variabel terkait lainnya dan saran atau pertimbangan dewan pengupahan Provinsi Banten.

"Penetapan besaran berdasarkan formulasi penghitungan upah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 terkait Penetapan Upah Minimum Tahun 2023," terang dia.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan dampak pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Sehingga, kebijakan penetapan UMK 2023 ditujukan dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

"Kita (Pj Gubernur Banten) juga memperhatikan surat rekomendasi bupati dan walikota se-Provinsi Banten untuk penetapan UMK kabupaten dan kota," jelasnya.

Berikut besaran UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023:

1. Kabupaten Pandeglang Rp2.980.351,46

2. Kabupaten Lebak Rp2.944.665,46

3. Kabupaten Serang Rp4.492.961,28

4. Kabupaten Tangerang Rp4.527.688,52

5. Kota Tangerang Rp4.584.519,08

6. Kota Tangerang Selatan Rp4.551.451,70

7. Kota Cilegon Rp4.657.222,94

8. Kota Serang Rp4.090.799,01

[Gambas:Video CNN]

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Boeing Setop Produksi 747 Setelah 53 Tahun Jadi Queen of The Skies******

Boeing meluncurkan desain 747 terakhir dari pabriknya di Negara Bagian Washington, Selasa (6/12).

MengutipCNN Business, Boeing 747 yang dikenal sebagai Queen of The Skies merupakan pesawat komersial terbesar di dunia dan pertama dengan dua Lorong. Boeing berhenti meluncurkan 747 setelah 53 tahun dan lebih dari 1.570 unit telah mereka produksi.

Produksi 747 terakhir ini akan diberikan kepada Atlas Air Worldwide Holdings (AAWW), yang akan mengoperasikan pesawat untuk perusahaan logistik Swiss Kuehne+Nagel.

Saat ini, Boeing 747 masih berfungsi sebagai Air Force One, dan dua pesawat yang sudah dirakit sedang dalam pengerjaan untuk diubah menjadi jet kepresidenan generasi berikutnya.

Pesawat-pesawat itu tidak akan dikirimkan setidaknya selama empat tahun karena penundaan.

Selain penggunaan itu, Boeing 747 sehari-hari sebagai pesawat penumpang sekarang hampir sepenuhnya ketinggalan. Maskapai telah beralih dari pesawat dengan empat mesin yang boros bahan bakar seperti 747 ini.

Boeing telah memberi isyarat pada 2020 bahwa mereka akan berhenti membangun 747, bahkan dalam bentuk kapal barangnya. Hal ini karena pelanggan membeli kapal barang 777 yang lebih hemat bahan bakar.

Belum diumumkan rencana untuk pabrik di Everett, Washington, di mana mereka telah membangun 747, tetapi diperkirakan akan tetap buka.

Firma analitik penerbangan Cirium mencatat saat ini hanya ada 44 pesawat versi penumpang Boeing 747 yang masih beroperasi. Adapun 25 di antaranya diterbangkan oleh Lufthansa.

Jumlah itu turun dari lebih dari 130 yang beroperasi sebagai jet penumpang pada akhir 2019, tepat sebelum pandemi melumpuhkan permintaan perjalanan udara, terutama pada rute internasional.

Namun, masih ada 314.747 kapal barang yang digunakan. Pesawat-pesawat barang ini kebanyakan dulunya adalah pesawat penumpang yang direnovasi.

Jet jumbo yang pernah menjadi terobosan, dengan tonjolan lantai dua yang khas, mungkin merupakan pesawat paling terkenal dan populer yang pernah dibuat Boeing. Pesawat itu bahkan cukup besar sehingga mampu mengangkut Space Shuttle dari landasan pendaratan di California ke lokasi peluncurannya di Florida.

Boeing 747 pernah menjadi pilihan orang kaya dan glamor, dan bahkan bangsawan. Banyak film, termasuk film klasik James Bond pada 1973 'Live and Let Die' menampilkan pesawat, atau set yang dibuat agar terlihat seperti lounge kelas satu di tingkat atasnya.

Boeing mengirimkan jet penumpang 747 pertama pada Desember 1969 ke dua maskapai yang saat ini sudah tutup, yakni TWA dan Pan Am.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Low Tuck Kwong Jadi Orang Terkaya ke******

Low Tuck Kwong meroket dari peringkat ke-18 menjadi peringkat ke-2 pada daftar orang terkayaversi ForbesDesember 2022.

Dilansir Forbes, Kamis (8/12), harta Kwong naik hampir lima kali lipat dari US,55 miliar menjadi US,1 miliar atau sekitar Rp188,76 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Lonjakan kekayaan Kwong tak lepas dari meroketnya harga saham Bayan Resource tahun ini. Pada awal tahun, saham perusahaan yang didirikannya itu tercatat Rp26.600.

Bayan mendapat berkah dari harga batu bara yang melesat di tengah krisis energi global. Tercatat, harga batu bara berjangka Newcastle masih di kisaran US8 per ton pada Januari. Kini, harganya sudah menembus US0 per ton.

Sebenarnya, Kwong bukan asli Indonesia. Ia lahir di Singapura pada 17 April 1948. Lalu, ia merantau ke Indonesia pada 1972 sebelumnya akhirnya pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 1992.

Pada 1997, Kwong membeli perusahaan tambang batu bara pertamanya PT Gunungbayan Pratamacoal (Bayan Resources). Setelah 25 tahun mengembangkan usaha, Bayan kini menjadi perusahaan tambang batu bara terbesar ke-4 di Indonesia.

Selain batu bara, ia juga memiliki bisnis pelayaran lewat Singapura Manhattan Resources hingga bisnis kabel bawah laut melalui SEAX Global.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

Daftar Upah di Jateng, Banjarnegara Terendah Cuma Rp1,95 Juta******

Gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo resmi menetapkan UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 di daerahnya. Rata-rata kenaikan upah sekitar 6,4 persen pada tahun depan.

Dengan begitu, maka setiap perusahaan di masing-masing pemerintah daerah (pemda) dilarang memberikan upah di bawah yang ditetapkan pemerintah.

"Kenaikan tertinggi ada di Kota Semarang, yakni sebesar 7,9 persen," kata Ganjar melalui akun instagram resminya yang dikutip pada Kamis (8/12).

Berikut daftar UMP di Jawa Tengah:

1. Kabupaten Cilacap Rp2.383.090,46
2. Kabupaten Banyumas Rp2.118.123,64
3. Kabupaten Purbalingga Rp2.130.980,94
4. Kabupaten Banjarnegara Rp1.958.169,69
5. Kabupaten Kebumen Rp2.035.890,04
6. Kabupaten Purworejo Rp2.043.902,33
7. Kabupaten Wonosobo Rp2.076.208,98
8. Kabupaten Magelang Rp2.236.776,91
9. Kabupaten Boyolali Rp2.155.712,29
10. Kabupaten Klaten Rp2.152.322,94
11. Kabupaten Sukoharjo Rp2.138.247,70
12. Kabupaten wonogiri Rp1.968.448,32
13. Kabupaten Karanganyar Rp2.207.443,64
14. Kabupaten Sragen Rp1.969.569,00
15. Kabupaten Grobogan Rp2.029.569,04
16. Kabupaten Blora Rp2.040.080,17
17. Kabupaten Rembang Rp2.015.927,08
18. Kabupaten Pati Rp2.107.697,11
19. Kabupaten Kudus Rp2.439.813,98
20. Kabupaten Jepara Rp2.272.626,63
21. Kabupaten Demak Rp2.680.421,39
22. Kabupaten Semarang Rp2.480.988,00
23. Kabupaten Temanggung Rp2.027.569,32
24. Kabupaten Kendal Rp2.508.299,90
25. Kabupaten Batang Rp2.282 025 72
26. Kabupaten Pekalongan Rp2.247.345,90
27. Kabupaten Pemalang Rp2.081.783,00
28. Kabupaten Tegal Rp2.106.237,58
29. Kabupaten Brebes Rp2.018.836,92
30. Kota Magelang Rp2.066.006,64
31. Kota Surakarta Rp2.174.169,00
32. Kota Salatiga Rp2.284.179,97
33. Kota Semarang Rp3.060.348,78
34. Kota Pekalongan Rp2.305.822,66
35. Kota Tegal Rp2.145.012,11.

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]