link slot terbaru dan terpercaya

Jimat Misterius

Kenapa India yang Berpenduduk 1,4 M Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Impor?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran karena India berpopulasi 1,4 miliar orang, tetapi sanggup surplus 7 juta ton dan menjadi negara pengekspor beras.

Itu berbanding terbalik dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tapi masih 'asyik' impor beras.

Karena keheranan itu, ia bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

Perhatian dilakukan India dengan memberi pupuk gratis kepada para petani. Mereka juga menerapkan penggunaan teknologi canggih di persawahan.

Karena langkah itu, ia mengatakan India bisa dua hingga tiga kali panen beras dalam setahun dengan hasil melimpah.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tuturnya dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Infografis Data Produksi dan Impor Beras RI 5 Tahun Terakhir. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut swasembada beras India bukanlah hal baru. India memang perkasa dalam memproduksi beras.

Syaiful menyebut keperkasaan India terlihat dari kemampuannya menguasai 40 persen pasar beras global dan mengekspor rata-rata 20 juta ton beras ke 150 negara. Menurutnya, cadangan beras India kini ada 58 juta ton, di mana hasil panen setiap tahunnya menyentuh 160 juta ton.

"Tapi kalau dikatakan India meniru Soeharto sampai swasembada beras, keliru besar. Lagi pula, swasembada zaman Soeharto hanya seumur jagung karena setelah itu Indonesia tetap menjadi negara importir beras," katanya kepada CNNIndonesia.com.

India dan Indonesia pernah menjadi importir beras pada 1960-an. Namun, setelah itu India mereformasi besar-besaran sektor pertaniannya secara lebih terintegrasi dan konsisten ketimbang Indonesia.

Akan tetapi, Syaiful menyebut tidak bisa langsung membandingkan kedua negara yang punya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian berbeda. Ia merinci luas lahan pertanian India sekitar 40 juta hektare, sedangkan Indonesia hanya 10,6 juta hektare.

Ia menyebut lahan pertanian India separuhnya kering dengan kemampuan rata-rata memproduksi 4,3 ton gabah kering giling (gkg) per hektare. Lalu, jangka waktu produktivitas tanam-panen India hanya 4 bulan karena mengandalkan musim penghujan.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," rinci Syaiful.

Kendati demikian katanya, India konsisten mereformasi pertaniannya. Itulah yang kudu ditiru Indonesia.

Infografis Pergerakan Harga Beras Sepanjang 2023. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Hal yang bisa dicontoh Indonesia dari India

Syaiful menyebut tulang punggung kemajuan pertanian India berada di riset kuat atas benih dan pupuk. Ada juga riset teknologi pascapanen, seperti dryer, penggilingan padi efisien, serta warehouse modern yang sebagian besar dikelola industri kecil dan menengah di pedesaan.

Selain itu, India getol membangun bendungan, kanal air, dan irigasi modern untuk mencegah banjir dan kekeringan sejak 1970-an.

Sedangkan Indonesia tidak ada langkah yang dilakukan seperti India. Menurutnya, riset benih di Indonesia sangat lemah. Teknologi pascapanennya juga masih terbelakang.

"Terbukti dari banyak bangkrutnya penggilingan padi rakyat karena tidak mampu bersaing dan dari dulu tidak pernah ada perbaikan rendemen gabah ke padi. Sehingga bom waktunya sekarang, di mana produktivitas panen semakin turun," tutur Syaiful.

"Terkait pupuk, tidak ada pupuk gratis, baik di India maupun China. Pemerintah mendorong industri-industri pupuk di di daerah sehingga lebih efisien dan harganya terjangkau petani. Sementara, di Indonesia pupuk dimonopoli BUMN. Meski harganya murah, tetapi hanya mampu meng-cover tidak sampai 50 persen jumlah petani yang membutuhkan," sambungnya.

India juga punya sistem cadangan pangan yang tertata dengan baik dan regulasinya jelas. Menurutnya, rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.

Di lain sisi, cadangan beras pemerintah di Indonesia hanya dipatok 8 persen. Kalau dikonversi dengan kebutuhan nasional, angka itu cuma 480 ribu ton.

Padahal, kebutuhan beras per bulan di tanah air mencapai 2,7 juta ton. Minimnya cadangan beras pada akhirnya menimbulkan krisis.

Infrastruktur Pengairan RI Tak Seperti India dan China

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

istri yang penyayang

Beras Impor Bulog Capai 1,6 Juta Ton Per Agustus******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan realisasi impor berasyang ditugaskan kepada Perum Bulog sudah mencapai 1,6 juta ton, dari target 2 juta ton, per Agustus 2023.

Sedangkan sisanya, sebanyak 400 ribu ton masih dalam proses pencarian. 

"Dari luar (impor) realisasinya sekitar 1,6 juta ton. Masih 400 ribu ton yang harus dicari lagi," kata Arief di Gedung DPR, Rabu (30/8).

Arief mengatakan ke depan, kuota impor pada tahun ini tidak akan bertambah dari 2 juta ton. 

"Makanya yang sekarang yang harus kita dorong produksi dalam negeri," katanya. 

Lihat Juga : Bansos Pangan Bakal Cair Lebih Cepat September 2023

Sebelumnya Arief menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini. Menurutnya, hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top upstok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top upstok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, Senin (27/3).

Arief mengatakan alasan impor beras lainnya adalah untuk menjaga ketersediaan beras apabila terjadi El Nino yang bisa mengganggu panen.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Xuan kembali

Bansos Beras Akan Diperpanjang Sampai Maret 2024******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas menyampaikan pemerintah akan memperpanjang periode pembagian bantuan sosial(bansos) beras.

Hal ini tak lepas dari harga beras yang tinggi buntut penurunan produksi imbas El Nino. Pemerintah berharap gelontoran bansos beras bisa meredam kenaikan harga beras sekaligus inflasi dan juga membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan mereka.

Buwas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah memberikan bansos tersebut kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode September-November 2023.

Buwas mengatakan Jokowi akan tetap memberikan bansos lagi pada Desember 2023 mendatang. Tak hanya itu, kepala negara juga bakal memberikan bansos untuk periode Januari-Maret 2024 mendatang.

"Januari-Maret presiden memberikan bantuan lagi pada 21,3 juta KPM, berarti ada 600 ribuan ton lagi (yang dikeluarkan Bulog)," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

[Gambas:Video CNN]

Seiring dengan pembagian bansos tersebut, kata dia, cadangan beras Bulog pun tentu berkurang. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal bekerja keras untuk menyediakan beras.

Apalagi, pemerintah sudah menugaskan kembali untuk impor 1,5 juta ton beras tahun ini.

"Bukan pemerintah senang impor, tidak, tapi untuk menjamin ketersediaan. Kepastian bahwa kecukupan pangan khsusunya beras itu betul-betul ada," ucap Buwas.

Sangat pemburu

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Menhub Bakal Terbitkan Izin Operasi Kereta Cepat 1******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menjanjikan izin operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan terbit dalam 1 minggu hingga 2 minggu ke depan.

"Insyaallah kita proses, dalam 1 minggu-2 minggu ini akan kita keluarkan (izin operasional KCJB)," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Selain itu, Budi membocorkan perkiraan jadwal uji coba gratis kereta cepat untuk masyarakat umum. Ia menyebut kemungkinan uji coba akan dihelat setelah Presiden Joko Widodo pulang dari India.

Akan tetapi, Budi menegaskan tarif kereta cepat tak akan disubsidi, di mana berdasarkan bocoran PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Mohammad Risal Wasal meminta masyarakat sabar. Ia menegaskan izin operasional kereta cepat bakal segera terbit.

Risal juga yakin serangkaian proses mulai dari uji coba gratis hingga penerbitan izin operasional akan terkejar menuju peresmian yang dijadwalkan dihelat pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kekejar, kekejar. Insyaallah selesai, insyaallah (sebelum 1 Oktober). Pede kan? Insyaallah. Tunggu undangannya ya (uji coba gratis), biar enak ngomongnya," kata Risal.

[Gambas:Video CNN]