369slot

Gadis cantik dan menawan

Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).

"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.

"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.

PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.

Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.

Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.

Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sang pangeran sedang bertani di langit

IHSG Diprediksi Merah Pagi Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi kembali melemah pada pembukaan perdagangan Jumat (11/8) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan potensi pelemahan IHSG masih sangat besar karena meski ditutup menguat tapi di bawah level support-nya.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memperkirakan IHSG masih penuh tekanan pada pembukaan pagi ini.

Namun, tekanannya tak terlalu besar. Sebab, rilis data laporan kinerja keuangan emiten yang membaik menjadi salah satu penopang IHSG.

"Pola dan pergerakan IHSG saat ini masih berada dalam fase konsolidasi wajar dengan peluang tekanan minor yang masih terlihat akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.821 dan resistance 6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni SMRA, TLKM, BBCA, BBNI, KLBF, PWON, ASRI, JSMR, dan UNVR.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.893 pada Kamis (10/8) sore. Indeks saham menguat 18,16 poin atau 0,26 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp27,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 267 saham menguat, 256 terkoreksi, dan 221 lainnya stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor energi yang naik 1,51 persen. Sedangkan, empat lainnya melemah dipimpin oleh sektor industri minus 0,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Zulhas Akan Atur Daftar Produk Impor Boleh Dijual di E******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan atau Zulhas akan menerbitkan aturan terkait larangan berjualan barang impordi e-commerce.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia mengatakan dalam revisi itu nantinya akan ada positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Menurut Zulhas, barang impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri akan tidak masuk dalam positive list.

Selain soal positive list, revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2022 juga akan mengatur agar ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Artinya, marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

Kemudian barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commercejuga akan dilarang dijual di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah akan menerbitkan aturan perlindungan UMKM dari gempuran barang impor. Aturan akan berisi larangan penjualan barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commerce.

Aturan akan dikeluarkan pada Agustus atau September mendatang.

"Kita usahakan secepatnya karena ini sudah dibahas sejak awal Maret lalu. Harusnya sudah selesai antara dua bulan ini atau bulan ini," kata Teten di di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Tekan Belanja Pegawai, Waskita Beton Akan PHK 600 Karyawan Tahun Ini******

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berencana mem-PHK600 karyawansepanjang 2023 demi menghemat belanja pegawai.

Direktur Human Capital Management, IT & Legal WSBP Asep Kurnia mengatakan efisiensi itu akan membuat jumlah karyawan berkurang dari 2.000 orang menjadi 1.400 orang.

Sampai saat ini pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah dilakukan terhadap 510 orang.

Ia menambahkan untuk menunjang kinerja perusahaan, Waskita Beton Precast akan  mengoptimalkan tenaga kerja yang ada. Mereka akan ditingkatkan kompetensi supaya produktivitas karyawan menjadi lebih baik.

"Kita harap produktivitas karyawan per pendapatan (perusahaan) naik dari tahun-tahun sebelumnya," ucap Asep.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Aturan Larang Jual Barang Impor Rp1,5 Juta di E******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan aturan larangan penjualan barangimpordi bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commerce akan dikeluarkan pada Agustus atau September mendatang.

Larangan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Kita usahakan secepatnya karena ini sudah dibahas sejak awal Maret lalu. Harusnya sudah selesai antara dua bulan ini atau bulan ini," kata Teten di di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"(Pedagang lokal jual barang impor) enggak masalah karena barangnya sudah masuk dalam mekanisme impor biasa," kata Teten.

Ia mengatakan pedagang lokal yang menjual barang impor harus terlebih dahulu mengurus izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

"Kalau memerlukan sertifikasi halal mereka harus urus dulu, seperti UMKM lokal. Sehingga ini kita perlakukan seperti itu," katanya.

Kementerian Perdagangan memang tengah menggodok revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 demi melindungi UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

Selain soal penerapan harga barang impor minimum yang boleh dijual online di RI, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu juga akan mengatur agar ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Artinya, marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu enggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," terang Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]