situs agen judi slot online

Kembali ke dunia roh

Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura******

Eksporpasir laut Indonesia punya sejarah kelam yang membuat pulau-pulau di Indonesia hilang. Sebagian pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu itu.

Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura.

MengutipReuters,Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (31/5).

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Pada 2007 lalu, Freddy Numberi yang saat itu menjabat sebagai Menteri KKP mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan dua pulau milik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan larangan ekspor tersebut.

"Pulau Nipah dan Sebatik sempat hilang, karena pasir yang ada dikeruk untuk dijual ke Singapura. Jadi, ekspor pasir laut itu merugikan, karena itu saya hentikan," tegasnya pada Mei 2007, dikutip dari Antara.

"Jadi, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu karena Indonesia juga dirugikan. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkan," sambung Freddy.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pulau Hilang Demi Perluas Singapura

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Pendaftaran Asean Business Awards 2023 Resmi Dibuka 29 Mei******

Arsjad Rasjid, Ketua Kadin sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), mengumumkan pendaftaran ASEAN Business Awards (ABA) 2023 resmi dibuka.

"ABA 2023 bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga menjadi ekspresi konkret komitmen dan dukungan industri, UMKM serta individu terhadap kemajuan, inovasi juga visi inklusivitas, sentralitas dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan ini," kata Arsjad dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Arsjad menyebut dengan ABA 2023 semua perusahaan, UMKM dan individu dipersilakan untuk berpartisipasi dan mendaftarkan dirinya sebagai bagian integral dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN yang sangat inklusif.

Lima pilar bagi perusahaan dan UMKM terdiri dari pilar Transformasi Digital, Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan dan Fasilitasi Perdagangan dan Investasi.

Pilar ini akan diisi oleh 10 kategori penghargaan yaitu The Bionic Company, The Best CX, Net-Zero Leader, Plastic Waste Circularity, Sustainable Crop Production, Tech for Sustainable Agriculture, Health Innovation, Corporate Health Achievement, Export Growth, dan Innovative Investment.

Sementara tiga pilar untuk kategori individual terdiri dari Women, Youth, dan Friends of ASEAN. Ketiga pilar ini memiliki masing-masing satu kategori penghargaan, yaitu ASEAN Women Leader, ASEAN Under 40, dan Friends of ASEAN.

Untuk dapat ikut serta dalam penghargaan ini, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi perusahaan besar, UMKM maupun individu.

Persyaratan untuk perusahaan besar antara lain, terdaftar di negara anggota ASEAN, setidaknya 50 persen kepemilikan perusahaan oleh negara-negara ASEAN, telah beroperasi di dua negara anggota ASEAN atau lebih selama minimal lima tahun dan memiliki pendapatan tahunan perusahaan lebih dari US juta.

Sementara itu, persyaratan untuk UMKM meliputi memiliki kepemilikan ekuitas oleh negara-negara ASEAN setidaknya 50 persen, telah beroperasi selama minimal dua tahun di minimal satu negara anggota ASEAN dan memiliki pendapatan tahunan kurang dari US juta.

Sementara syarat bagi peserta individu antara lain memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang yang relevan dengan pertumbuhan dan ekonomi ASEAN serta terlibat aktif dalam pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Syarat lainnya menyertakan surat dukungan dari organisasi berbasis ASEAN, anggota ASEAN-BAC, asosiasi, atau lembaga pemerintah dan menyampaikan pernyataan pribadi yang merincikan pencapaian serta dampak yang telah dicapai dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Tahap screeningdan shortlistingpemilihan nominasi akan dilakukan hingga Agustus dengan melibatkan juri-juri berpengalaman. Kemudian pengumuman pemenang dilaksanakan pada 4 September yang disertai pertunjukan budaya dari negara-negara ASEAN.

Arsjad Rasjid yakin ABA 2023 akan menarik nominasi yang lebih luas dan beragam, menguatkan integrasi ekonomi ASEAN dan menunjukkan kekuatan dan potensi kawasan ini kepada dunia. Ia berharap pebisnis besar, UMKM maupun individu di ASEAN akan memanfaatkan kesempatan berharga ini.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Kinerja Industri Pabrik di China Anjlok ke Level Terendah Pasca******

Kinerja industri manufaktur atau pabrik-pabrik di China merosot di level terendah sejak negara tersebut mengakhiri kebijakan nol covid pada Desember tahun lalu, ketika pemulihan ekonomi terus kehilangan momentumnya.

Pasar Asia tergelincir setelah data Mei dirilis, meskipun ada kesepakatan sementara antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk meningkatkan batas utang AS, pada Selasa malam.

PMI Manufaktur China turun menjadi 48,8 pada bulan ini dari sebelumnya 49,2 pada April, menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional, Rabu lalu.

Sementara itu, PMI non-manufaktur resmi, yang mengukur sentimen di sektor jasa dan konstruksi, turun menjadi 54,5 pada bulan Mei dari 56,4 pada April, juga merupakan level terlemah dalam empat bulan.

"Pemulihan ekonomi menghadapi tantangan," kata Zhiwei Zhang, presiden dan ekonom kepala di Pinpoint Asset Management, pada Rabu (31/5), dikutip CNN Business.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

"Permintaan domestik melemah belakangan ini, sebagian disebabkan oleh pasar properti yang meredup dan gelombang kedua covid," imbuhnya.

Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini masih berada dalam tengah-tengah penurunan sejarah di pasar properti. Negara tersebut juga bersiap menghadapi gelombang baru covid-19.

Minggu lalu, Zhong Nanshan, seorang epidemiolog China, memprediksi gelombang kedua infeksi covid akan mencapai puncaknya pada akhir Juni, dengan sekitar 65 juta orang terinfeksi per minggu.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

KKP Bentuk Tim Tentukan Ekspor Pasir Laut, Ajak Walhi******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir lautsedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak,"  katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5).

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Impor KRL Bekas 12 Trainset Tahun Ini Tunggu Restu Luhut******

Wakil Menteri BUMNKartika Wirjoatmodjo mengatakan bakal mengimpor 12 trainset KRL bekas tahun ini. Namun, izin impor sedang diajukan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Tiko mengatakan impor ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap pemenuhan KRL dalam negeri.

"Pertama kita akan impor KRL bekas sebesar 12 trainset yang sedang kami ajukan kepada Kemenkomarves," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

Lalu tahap ketiga adalah PT Industri Kereta Api (INKA) akan memproduksi fasilitas kereta api listrik secara penuh pada 2025. Untuk itu, INKA akan diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun.

"Pada 2025 INKA sudah berproduksi penuh. PMN yang kita ajukan untuk INKA adalah untuk barang-barang modal yang akan kita gunakan untuk produksi kereta listrik," kata Tiko

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rangkaian kereta api perlu ditambah karena pertumbuhan penumpang pasca pandemi covid-19 yang jauh dari prediksi KAI . Menurutnya, jika produksi INKA tidak bisa mencukupi, maka harus dilakukan impor gerbong kereta api, namun harus dalam jumlah yang terbatas.

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin kita minta karena itu hanya menutupi gap dari kebutuhan beberapa tentu 6 atau 7 bulan ke depan," kata Erick.

Terkait dengan impor kereta, Erick berharap INKA dan KAI bisa duduk bersama agar bisa menyesuaikan data kebutuhan kereta dengan produksi INKA. Dengan begitu polemik impor yang sejak beberapa bulan telah dibahas bisa menemui kejelasan.

"Kedua belah pihak harus duduk bersama supaya datanya ketemu, supaya tidak jadi polemik hiruk pikuk yang tidak ada penyelesaian," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.  

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya. 

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.