idn score88

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

rtp jet77

Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan bisa naik menjadi Peraturan Kapolri (Perkap).

Adapun ketentuan itu sudah ada sejak 2017, melalui nota kesepahaman (Mou) yang ditandatangani Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pun ingin ketentuan itu menjadi Perkap agar tak perlu diperbarui setiap tahunnya.

"MoU ini kita tindaklanjuti menjadi PKS, lalu sekarang sedang diinisiasi mudah-mudahan bisa menjadi Perkap," kata Ninik saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin.

Menurutnya Dewan Pers menjunjung tinggi kebebasan pers karena menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Dewan Pers dengan Polri bukan untuk memproteksi jurnalis dan perusahaan pers, melainkan memproteksi kebebasan pers.

Karena menurutnya, Dewan Pers tidak ingin Indonesia dipenuhi dengan informasi-informasi yang keliru. Maka dari itu, yang diproteksi oleh Dewan Pers adalah karya jurnalistik yang telah menempuh metode-metode jurnalistik.

"Jangan sampai kebebasan sipil dihadapkan dengan keamanan nasional," kata dia.

Terkadang, kata dia, ada beberapa media yang mengambil sumber informasi dari media sosial untuk dibuat menjadi sebuah berita, tanpa mengonfirmasi kepada narasumber. Tentu, kata dia, hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan di era Reformasi ini pers sangat bebas dan terbuka dibandingkan era Orde Baru. Menurutnya hal itu merupakan nilai dari demokrasi, karena publik bisa turut terlibat dalam mengawasi kebijakan.

Maka dari itu saat menjabat sebagai Kapolri, dia pun turut menandatangani nota kesepahaman terkait kemerdekaan pers agar permasalahan pers tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

"Kalau Dewan Pers menyatakan ada unsur pidana, baru diserahkan ke Polri," kata Tito yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Walaupun begitu, dia mengatakan kebebasan pers harus berada dalam koridor yang tidak mengganggu keamanan nasional. Menurutnya perusahaan pers harus melakukan kontrol di internalnya sendiri agar produk jurnalistik yang dihasilkan berkualitas.

"Karena kontrol internal yang kuat, akan memberi kepercayaan pada pihak eksternal," katanya.

Adapun pada tahun 2022, Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan utama PKS tersebut untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.
Baca juga: Dewan Pers ingatkan Polri bijak melihat perkembangan media
Baca juga: Polri-Dewan Pers Kerja Sama Tangani Sengketa
 

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kota Akademi Seni Bela Diri

pola gacor no limit city

Mohamed Salah siap diturunkan melawan Brentford******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan pemain bintangnya Mohamed Salah siap diturunkan melawan Brentford dalam pekan ke-25 Liga Inggris di Stadion Gtech Community, Sabtu pukul 19.30 WIB.

Klopp mengonfirmasi hal ini pada sesi jumpa pers setelah Salah berlatih penuh minggu ini usai pulih dari cedera ototnya yang diderita saat membela Mesir di Piala Afrika 2023 Pantai Gading bulan lalu.

“Mo kembali berlatih penuh, jadi hal itu secara otomatis membawanya ke dalam persaingan tentu saja,” kata Klopp, melansir dari laman resmi klub, Sabtu.

Selain Salah, kabar baik lainnya adalah Ibrahima Konate yang sempat menjalani skorsing satu pertandingan, Conor Bradley yang sempat berkabung karena ayahnya meninggal dunia, dan Joe Gomez serta Alisson Becker yang sempat sakit, dipastikan dapat ambil bagian melawan pasukan Thomas Frank nanti.

Untuk Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai, dan Thiago Alcantara, Klopp mengatakan ketiga pemainnya itu akan absen.

Baca juga: Mohamed Salah kembali berlatih bersama Liverpool

Disinggung apakah dua di antara ketiganya, Arnold dan Szoboszlai, dapat kembali bermain di final Piala Liga melawan Chelsea pada 25 Februari mendatang, Klopp mengatakan meski sulit kedua pemain itu masih ada kemungkinan untuk tampil.

“Saya akan mengatakan, saya tidak yakin Szoboszlai memiliki peluang untuk final tetapi mungkin, dan Trent mungkin akan mengejarnya,” ucap pelatih asal Jerman itu.

Lebih lanjut, mantan pelatih Borussia Dortmund itu menegaskan pemain-pemainnya harus dalam kondisi terbaik untuk memetik kemenangan pertama di kandang The Bees setelah dari dua musim sebelumnya, meraih hasil imbang dan kalah.

“Cara mereka bermain, cara mereka mengaturnya dengan atau tanpa Toney membuat perbedaan, memiliki semua pemain yang kembali dari Piala Afrika membuat perbedaan,” katanya.

“Mereka terorganisasi dengan baik, khususnya bola-bola mati. Tidak hanya mampu melakukan bola mati namun juga sangat bagus dalam hal itu, sangat kompak dalam bertahan, sangat bagus dalam serangan balik,” tambahnya.

“Jika Anda ingin menang di Brentford, Anda pasti harus berada dalam kondisi terbaik. Ini adalah tim yang dilatih dengan sangat cerdas,” tutupnya.

Liverpool kini memimpin klasemen sementara dengan 54 poin, sedangkan tim tuan rumah Brentford berada di posisi ke-14 dengan 25 poin.

Kemenangan akan membuat The Reds unggul lima poin sementara waktu sebelum dua pesaing terdekat, Manchester City dan Arsenal memainkan laga pekan ke-25 dalam beberapa jam setelahnya.

Baca juga: Klopp soroti cedera Arnold dan rencana penggunaan "blue card"

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

raja88 slot

HPN 2024, pemilu dan konstruksi demokrasi berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Bangsa Indonesia, terutama para insan pers, dengan semarak memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Ke-39 pada 9 Februari 2024.

Dengan tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa", puncak acara peringatan HPN 2024 digelar pada 20 Februari dan dipusatkan di Jakarta.

Logo HPN 2024 menggambarkan siluet Garuda Pancasila sebagai perlambang spirit nasionalisme dan patriotisme dari kalangan pers Indonesia.

Berbagai kegiatan dihelat, mulai dari bakti sosial, pameran, forum diskusi, seminar nasional, hingga ajang penghargaan bergengsi, seperti Anugerah Kebudayaan Indonesia dan Anugerah Jurnalistik Adinegoro.

Kali ini HPN 2024 diperingati sebagai momen silaturahmi, koordinasi sekaligus konsolidasi bagi seluruh insan pers guna mewujudkan dan meningkatkan kemajuan pers dan kepentingan bangsa-negara Indonesia.

HPN juga dirayakan guna merawat memori kolektif bangsa atas eksistensinya dalam sejarah perjalanan negara-bangsa Indonesia. HPN sebagai sarana refleksi dan kontemplasi bagi seluruh insan pers atas laju gerak praksisnya serta sebagai momentum proyeksi atas masa depan pers itu sendiri dalam era disrupsi informasi yang makin kompleks, rumit, dan kompetitif.

Peringatan HPN 2024 bertepatan dengan momen Pemilu 2024, sebuah pesta demokrasi yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Tak mengherankan jika tema peringatan HPN 2024 berkorelasi dengan nuansa pemilu, yakni terkait transisi kepemimpinan nasional.

Tema peringatan HPN 2024 dipilih sebagai pengingat akan peran penting kalangan pers dalam ikut menjaga, mengawal, sekaligus menyukseskan perhelatan akbar Pemilu 2024.


Pemilu 2024

Kita patut bersyukur dan layak berbangga bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, secara umum berlangsung aman, lancar dan sukses. Kesuksesan ini tentunya tidak lepas dari peran nyata dari berbagai pihak, yakni KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat keamanan.

Tentu, peran pers juga tak kalah pentingnya dalam ikut mengawal Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dengan jaringan yang luas, SDM yang unggul, infrastruktur teknologi yang canggih, serta komitmen berdemokrasi yang tinggi menjadikan pemberitaan seputar Pemilu 2024 oleh kalangan pers menjadi semakin cepat, masif, dan berbobot.

Beragam rubrikasi menarik coba dihadirkan kalangan pers dalam memotret penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari rubrikasi berita, analisis, opini, bahkan hingga polling, exit poll, quick count" dan real count.

Data KPU menyebutkan ada daftar pemilih tetap (DPT) KPU sebanyak 204.807.222 pemilih dengan jumlah DPT dalam negeri sebanyak 203.056.748 pemilih dan DPT luar negeri sebanyak 1.750.474 pemilih.

DPT dalam negeri tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, 820.161 tempat pemungutan suara (TPS), jumlah DPT laki-laki 101.467.243 pemilih serta DPT perempuan 101.589.505 pemilih.

Sementara untuk DPT luar negeri tersebar di 128 negara perwakilan, dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos sebanyak 3.059, jumlah DPT laki-laki sebanyak 751.260 pemilih dan jumlah DPT perempuan sebanyak 999.214.

Untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon), yakni Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Md (03).

Untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR diikuti 9.917 calon legislatif (caleg) di 84 daerah pemilihan (dapil) dengan 580 kursi dan 24 partai politik atau parpol (18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh), Pileg DPRD provinsi diikuti 301 dapil dengan 2.372 kursi dan 24 parpol serta pileg DPRD kabupaten/kota terbagi dalam 2.325 dapil dengan 17.510 kursi dan 24 parpol. Dengan demikian, total keseluruhan dapil sebanyak 2.710 dan total kursi yang diperebutkan sebanyak 20.462.

Pers memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang berkualitas, yakni pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana amanat UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga haruslah memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pengaturan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, diharapkan akan terwujud penguatan sistem kenegaraan yang demokratis, terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, terjaminnya konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan tercapainya kepastian hukum.

Pers juga memiliki tupoksi yang sangat penting dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang aman dan damai.

Aman dalam arti bahwa penyelenggaraan pemilu terhindar dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas), seperti konflik horizontal, kacau, friksi kronis, dan sejenisnya.

Sementara damai dapat dimaknai sebagai terwujudnya suasana kedamaian sekaligus perdamaian sebagai kohesi sosial di masyarakat di tengah suasana serba kompetitif dan dinamis saat pemilu.


Kebebasan bertanggung jawab

Sebagai penopang pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya demokrasi berkualitas.

Demokrasi berkualitas pada hakikatnya adalah demokrasi yang memberikan penghargaan tinggi dan paripurna pada harkat dan martabat rakyat pemilik kedaulatan hakiki. Untuk itu, dibutuhkan pers yang sehat dengan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai instrumen implementasinya.

Tanpa kebebasan yang bertanggung jawab, pers tidak bisa leluasa dalam menjalankan tanggung jawab moralnya, terutama peran sebagai "anjing penjaga" (watch dog).

Guna mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, dibutuhkan ruang berekspresi yang memadai, melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Karena, mengutip pandangan dari Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam Four Theories of The Press (1956), pada prinsipnya bagaimana bentuk perwajahan pers sangat berkorelasi erat dengan sistem politik yang berjalan dimana pers itu berada.

Sampai batas tertentu, semakin demokratis suatu sistem pemerintahan, maka semakin sehat pula performa pers dalam menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya melalui konstruksi katarsis informasi.

Dalam konteks pemilu, terselenggaranya pesta demokrasi rakyat tersebut di sebut menjadi salah satu parameter penting dalam melihat potret demokrasi yang berjalan di negara tersebut.

Semakin berkualitas pelaksanaan pemilu, maka dapat dinilai semakin baik pula kualitas demokrasinya. Keterlibatan pers dalam mewujudkan pemilu berkualitas adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2 UU No. 40/1999 tentang Pers).

Kemerdekaan pers menjadi hal utama bagi pers agar bisa menjalankan fungsi dasarnya, --termasuk dalam konteks Pemilu--, terutama fungsi pengawasan sosial, sosialisasi, dan korelasi sosial (Lasswell, 1960; Wright, 1986).


Indeks demokrasi & pers

Kualitas demokrasi di negara kita, sejauh ini, dalam pandangan banyak pihak dinilai masih perlu untuk terus ditingkatkan. Setidaknya, pandangan ini berkaca dari data Economist Intelligence Unit (EIU), sebuah lembaga riset berbasis di London, Inggris, mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 6,53 (posisi 56 dari 167 negara).

Angka IDI tersebut turun dari tahun 2022 sebesar 6,71 (posisi 54 dari 167 negara). Berkaca dari skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy.

Skor terkait didasarkan atas lima indikator penilaian, yakni proses pemilu dan pluralisme Indonesia (7,92), fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38) (EIU, 2024; Media Indonesia, 16/2/2024).

Data yang dikemukakan Freedom House, lembaga riset berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, juga menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 53 poin dari tahun 2019 sebesar 62 poin. Freedom House juga mencatat dari tahun 2013-2022, skor demokrasi Indonesia sebesar 59 pada tahun 2022 dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 65.

Karena skor itu, Freedom House menggolongkan status demokrasi Indonesia sebagai "partly free". Dalam hal ini, Freedom House menggunakan tiga indikator penilaian indeks demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi (Freedom House, 2023; Kompas, 8/2/2023).

Potret demokrasi yang berkualitas, selain diukur dari indeks demokrasi, juga di antaranya dapat dilihat dari indeks kemerdekaan pers. Survei tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi oleh Dewan Pers menghasilkan nilai IKP Nasional sebesar 71,57, atau turun 6,30 poin dari IKP 2022.

Meskipun mengalami penurunan nilai, kemerdekaan pers selama tahun 2022 tetap dalam kategori "Cukup Bebas". Penurunan nilai IKP 2023 Nasional terjadi di tiga kondisi lingkungan, yaitu lingkungan fisik politik turun 5,90 poin, lingkungan ekonomi turun 6,74 poin, dan lingkungan hukum turun 6,70.

Survei IKP 2023 ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi tiga lingkungan, dengan 20 indikator serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council, NAC) (Dewan Pers, 2023).

Reporters Without Borders, lembaga internasional pemantau pers berbasis di Paris, Prancis, merilis Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia tahun 2023 dengan skor sebesar 54,83 poin (peringkat ke-108 dari 180 negara), atau meningkat 5,56 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 49,27 poin.

Meskipun skor meningkat, namun peringkat IKP Timor Leste dan Malaysia lebih tinggi dari peringkat IKP Indonesia, yakni sebesar 84,49 poin (peringkat 10 dunia) dan sebesar 62,83 poin (peringkat 73 dunia). Dalam menilai IKP di Indonesia tahun 2023, RSF menggunakan lima indikator, yaitu konteks politik (55,16 poin), konteks hukum (63,92 poin), konteks ekonomi (44,61 poin), konteks sosial-budaya (55,97 poin) dan keamanan (54,49 poin) (RSF, 2023; DataIndonesia.id, 3/5/2023).


Harapan

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu dan teruji dalam menggelar salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia yang diikuti lebih dari 200 juta pemilih.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sesuai track-nya mengingat penyelenggaraan pemilu adalah salah satu elemen penting demokrasi, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila.

Dalam konteks relasinya dengan pers, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti peran penting tak terbantahkan dari kalangan pers dalam ikut serta mengawal pemilu, melalui fungsi pengawasan, edukasi, dan korelasinya.

Selamat HPN 2024.


*) Prof Dr Widodo Muktiyo adalah Staf Ahli Menkominfo RI Bidang Komunikasi dan Media Massa


 

Copyright © ANTARA 2024

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

indo7bet

Kapolda: TNI******

Jayapura (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri mengatakan personel TNI dan Polri melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata pelaku penembakan pesawat Wings Air saat hendak mendarat di Bandara Nop Goliath Dekai, Yahukimo, Sabtu.

Insiden penembakan yang terjadi pada Sabtu siang sekitar pukul 13.20 WIT itu mengakibatkan peluru tembus ke dalam badan pesawat.

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden penembakan terhadap pesawat dengan kode penerbangan PK-WGT itu (bukan WJT, red)," kata Kapolda kepada ANTARA di Jayapura.

Baca juga: KKB tembak pesawat Wings Air sesaat mendarat di Dekai

Dari laporan yang diterima Kapolda, terungkap bahwa insiden penembakan itu terjadi saat pesawat yang mengangkut puluhan penumpang hendak mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Insiden itu berawal dari terdengarnya bunyi tembakan yang ternyata mengenai sisi sebelah kiri badan pesawat Wings Air yang hendak mendarat.

Pesawat yang membawa 36 penumpang itu, dilaporkan telah kembali terbang melalui Timika.

Baca juga: Kapolda sebut KKB tembak pesawat Asean Air saat mendarat di Beoga

Seorang penumpang pesawat Wings Air bernama Pratu Ongen yang duduk di kursi nomor 19 A dilaporkan terkena serpihan bekas tembakan hingga bagian lehernya mengalami luka lecet.
​​​​​​
Mengenai kelompok kriminal bersenjata (KKB) mana yang melakukan penembakan, Kapolda Papua mengaku belum dapat memastikan.

"Anggota masih melakukan pendalaman guna mengungkap siapa pelakunya," kata Fakhiri.

Baca juga: Kapolres Paniai: Dua korban penembakan KKB dievakuasi ke Nabire
Baca juga: Kabid Humas: Tiga korban penembakan KKB di Dekai kondisinya stabil

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan Taikoo

16 togel

Tiga penyandang disabilitas lolos seleksi awal anggota Polri******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tiga penyandang disabilitas dengan kompetensi tertentu dinyatakan lolos seleksi tahap pertama penerimaan anggota Polri dari jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2024. Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Ssnin, mengatakan antusias masyarakat mendaftar cukup tinggi, sebanyak 226 peserta dinyatakan lolos masuk tahapan seleksi penerimaan SIPSS, tiga di antaranya dari kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas).
"Antusias masyarakat sangat tinggi untuk mengabdi pada negara melalui Polri. Tercatat 226 peserta yang mengikuti seleksi tingkat pusat,” kata Dedi.

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut, penerimaan personel Polri dari kelompok disabilitas dengan kompetensi tertentu ini menunjukkan komitmen kesetaraan yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan anggota Polri.

"Ini menjadi bukti atas komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang kepada masyarakat dalam hal ini penyandang disabilitas untuk mengabdi di institusi Polri," katanya.

Seleksi penerimaan anggota SIPSS tahun anggaran 2024 dilaksanakan di Akademi Polisi (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/2).

Kepala Biro Pengendalian Personel (Karo Dalpers) SSDM Polri Brigjen Pol. Nurworo Danang menuturkan, jumlah pendaftar anggota Polri jalur SIPSS tahun 2024 mencapai 1.251 pendaftar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.247 pendaftar reguler dan empat pendaftar dari kelompok disabilitas. Pendaftar dinyatakan lolos sebanyak 226, tiga di antaranya penyandang disabilitas.

"Saat ini 226 calon siswa termasuk tiga peserta disabilitas, yakni disabilitas kaki, tangan, dan mata sedang menjalani seleksi tingkat pusat," kata Nurworo.

Sementara itu, untuk kelancaran proses seleksi bagi penyandang disabilitas, Polri menyiapkan akomodasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

“Harapan kami, adik-adik ini bisa mengikuti rangkaian tes dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, Polri menerapkan prinsip BETAH dalam pelaksanaan rekrutmen. Prinsip BETAH merupakan akronim dari bersih, transparan, akuntabel dan humanis

Dia menekankan, komitmen Polri untuk memberikan peluang kepada kelompok disabilitas menjadi personel Polri tidak hanya terbuka melalui jalur Perwira tapi juga melalui jalur Bintara Polri.

“Seleksi jalur Bintara akan mulai dilaksanakan pada akhir Maret 2024,” kata Nurworo.

Di sisi lain, SSDM Polri, kata Nurworo, terus meningkatkan sosialisasi rekrutmen Polri kepada seluruh masyarakat terutama dari kelompok disabilitas, melalui website, media sosial dan juga media pengarusutama.

Diharapkan personel Polri dari kelompok disabilitas yang lolos seleksi bisa memenuhi kebutuhan organisasi di bidang-bidang seperti tenaga kesehatan, administrasi keuangan dan tenaga laboratorium.

Terpisah, Ketua UMKM Disabilitas Kota Semarang Djoko Tri Saptono mengapresiasi Polri yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas menjadi anggota Polri.

“Meskipun mereka berkebutuhan khusus, mereka memiliki bakat dan kemampuan yang bisa membantu pekerjaan Polri seperti IT dan Analisa,” ujarnya.

Djoko berharap, kuota penerimaan personel Polri untuk penyandang disabilitas bisa ditambah di tahun berikutnya.

"Diharapkan juga sosialisasi penerimaan anggota Polri untuk penyandang disabilitas bisa lebih luas," ujarnya.

Pada tahun 2023, Polri telah menerima satu Polwan penyandang disabilitas daksa lulusan D3 manajemen Perusahaan, bertugas sebagai Arsiparis di Polda Sumsel,
Baca juga: Sosiolog Unsoed apresiasi rencana Polri rekrut penyandang disabilitas
Baca juga: Polri komitmen berikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas

  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

terlahir sebagai penjahat

jagoan303

Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas******

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,"

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produk jurnalisme yang berkualitas.

Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi saat berpidato di acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Econventional Hall Ecopark Ancol, Jakarta, Selasa.

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights," katanya.

Wacana Perpres Publisher Rights yang bergulir sejak HPN tahun lalu itu menjadi perhatian penting pemerintah dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan bagi industri media konvensional di tanah air, kata Presiden menambahkan.

"Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers," katanya.

Proses penggalangan aspirasi itu, Jokowi melanjutkan, menuai pandangan beragam dari sejumlah praktisi media konvensional dan platform digital.

Pandangan yang belum sepenuhnya beragam itu, direspons pemerintah dengan memperhatikan beragam implikasi yang timbul dari hadirnya Perpres Publisher Rights di Indonesia.

"Platform digital besar juga beda aspirasi dan kita harus timbang timbang terus implikasinya, dan setelah mulai ada titik kesepahaman mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpres tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan tentang semangat awal dari penandatanganan Perpres Publisher Rights, yakni untuk jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif, serta mengedukasi untuk kemajuan Indonesia.

"Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kita ingin kerja sama lebih adil antara perusahaan pers dengan platform digital, kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024