daftar airbet88

Sage dan Gadis

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan

Laksamana Gadis Siru

Besaran Gaji Bripka Nuril yang Dicopot Buntut Ulah Istri******

Brigadir Polisi Kepala alias Bripka menjadi buah bibir belakangan ini imbas kasus seleb TikTok Luluk Nuril yang memarahi karyawan magang di swalayan.

Luluk adalah istri Bripka Nuril. Berkat aksi marah-marah tersebut ditambah Luluk doyan pamer gaya hidup mewah, sang suami dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Binmas di Polsek Tiris, Probolinggo, Jawa Timur.

Padahal, jabatan tersebut baru didapatkan Nuril sekitar 3 bulan lalu usai promosi. Bripka Nuril bertugas di Polsek Tiris selama 8 tahun lamanya.

Berdasarkan beleid tersebut, gaji polisi dibedakan oleh pangkat dan lama kerja alias masa kerja golongan (MKG). Untuk bripka, gajinya berkisar Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700.

Selain gaji, polisi juga mendapatkan beragam tunjangan. Tunjangan yang diterima mulai dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras/ lauk pauk, hingga tunjangan jabatan.

Berikut besaran gaji polisi termasuk Bripka:

Golongan I (Tamtama)

1. Bhayangkara Dua (Bharada): Rp1.643.500-Rp2.538.100
2. Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp1.694.900-Rp2.617.500
3. Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp1.747.900-Rp2.699.400
4. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp1.802.600-Rp2.783.900
5. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp1.858.900-Rp2.870.900
6. Ajun Brigadir Polisi (Abrippol): Rp1.917.100-Rp2.960.700

Golongan II (Bintara)

1. Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp2.103.700-Rp3.457.100
2. Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp2.169.500-Rp3.565.200
3. Brigadir Polisi (Brigpol): Rp2.237.400-Rp3.676.700
4. Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp2.307.400-Rp3.791.700
5. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp2.379.500-Rp3.910.300
6. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp2.454.000-Rp4.032.600

Golongan III (Perwira Pertama)

1. Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp2.735.300-Rp4.425.200
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp2.820.800-Rp4.635.600
3. Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp2.909.100-Rp4.780.600

Golongan IV (Perwira Menengah)

1. Komisaris Polisi (Kompol): Rp3.000.100-Rp4.930.100
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp3.093.900-Rp5.084.300
3. Komisaris Besar Polisi (Kombes): Rp3.190.700-Rp5.243.400

Golongan IV (Perwira Tinggi)

1. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp3.290.500-Rp5.407.400
2. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp3.393.400-Rp5.576.500
3. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp5.079.300-Rp5.750.900
4. Jenderal Polisi: Rp5.238.200-Rp5.930.800

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Agung Podomoro Jual Neo Soho Mall Rp1,44 T, Sebagian Buat Bayar Utang******

PT Agung Podomoro Land Tbk, melalui anak usaha PT Tiara Metropolitan Indah (TMI), menjualNeo Soho Mall kepada PT NSM Assets Indonesia (NSMAI) seharga Rp1,44 triliun (termasuk PPN) pada Selasa (26/9).

Perusahaan menilai harga jual tersebut sesuai dengan nilai pasar yang wajar.

Corporate Secretary APLN Justini Omas mengungkapkan transaksi penjualan Neo Soho Mall ini merupakan bagian strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat bisnis.

Dengan demikian, NSMAI akan dimiliki oleh NSM Asset Japan LLC (NSMAJ) dan TMI dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 71,42 persen dan 28,58 persen.

NSMAJ dimiliki secara langsung oleh Hankyu Hanshin Properties Corporation (HHP) Jepang, yang sebelumnya telah membangun kemitraan strategis dengan APLN melalui transaksi penjualan Central Park Mall pada tahun 2022.

Selain meningkatkan kemitraan strategis dengan HHP, yang merupakan perusahaan serta investor properti kelas dunia, penjualan Neo Soho Mall memungkinkan APLN untuk membayar sebagian utang bank.

"Selain sebagian dana hasil penjualan Neo Soho Mall dipakai untuk investasi kepemilikan 28,58 persen saham di NSMAI, sisanya, sekitar Rp850 miliar, seluruhnya digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman APLN kepada Bank Danamon," jelas Justini melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (27/9).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

IHSG Diprediksi Perkasa Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (28/8) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal laju indeks saham memberi sinyal reboundke posisi 6.930.

Tren penguatan palsu (False breakout) terjadi ketika pergerakan harga saham telah melewati suatu level tertentu, namun kemudian berbalik arah. Dalam hal ini tidak melanjutkan tren penguatan.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.823 dan resistance7.058 hari ini.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memproyeksi IHSG menguat terbatas hari ini. Menurutnya, pola gerak IHSG terlihat masih berpotensi berada dalam rentang sideways.

Namun, rilis beberapa laporan kinerja keuangan emiten yang menunjukkan kembalinya kondisi sektor riil ke arah yang lebih baik, bisa menopang gerak IHSG.

"Hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas." ucapnya.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.757 dan resistance 6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, UNVR, INDF, JSMR, BBRI, SMGR, ASRI, dan LSIP.

IHSG ditutup melemah 3,94 poin atau minus 0,06 persen ke level 6.895 pada perdagangan Jumat (25/8) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,13 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,10 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]