jam gacor bonanza xmas hari ini

Sistem guru pengalaman profesional

togel288

3 Sektor Bisnis Masih Berdarah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat masih ada tiga sektor bisnis yang masih berdarah-darah di tengah perekonomianyang sudah pulih dan tumbuh tinggi.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto mengatakan sektor usaha yang masih tertekan sampai saat ini adalah alas kaki, tekstil dan manufaktur.

"Itu ada dua penyebabnya sebetulnya. Pertama karena pengaruh digitalisasi yang makin gencar dan dari gobal, lalu permintaan yang turun," ujarnya dalam media briefing, Kamis (21/12).

Kendati begitu, ia menyebutkan ada juga sektor usaha yang membuka lapangan kerja baru dan merekrut pekerja lagi. Misalnya sektor perhotelan yang saat ini juga telah pulih.

"Perhotelan kan kita lihat, mereka saat pandemi itu kan PHK besar-besaran, sekarang mulai rekrut-rekrut lagi. Jadi ini memang situasi usaha masih penuh dengan ketidakpastian," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

cara kredit hp di shopee tanpa bunga

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Kebangkitan Jiwa

interbola2

Presiden "groundbreaking" kantor Telkom dukung kota pintar di IKN******

Saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ, menjadi 'smart city', menggarap e-governmentnya akan jauh lebih mudah.....

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Telkom Smart Office di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung kawasan tersebut menjadi kota pintar (smart city).

"Saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ, menjadi 'smart city', menggarap e-governmentnya akan jauh lebih mudah. Saya percaya Telkom, percaya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Telkom Smart Office di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dimulainya pembangunan Telkom Smart Office akan memperkuat konektivitas digital dan memperkuat platform digital di IKN.

Baca juga: OIKN: "Groundbreaking" kelima IKN diikuti tiga bank BUMN sampai Telkom

Selain itu, Telkom juga diharapkan memperkuat pelayanan digital di Nusantara yang dicita-citakan memiliki teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berkelas dunia.

Dengan konektivitas digital yang disediakan Telkom, Presiden Jokowi meyakini pemerintahan digital (e-government) akan lebih mudah dilaksanakan.

Di sela-sela sambutannya, Presiden Jokowi juga sempat bertanya pada hadirin yang baru pertama kali mengunjungi IKN terkait jauh atau tidaknya lokasi IKN.

"Kelihatan jauh atau enggak jauh? Jauh? Menurut ibu jauh apa enggak jauh? Jauh? Ya memang jauh, kalau jawabannya dekat saya suruh maju tadi," kata Jokowi sambil berkelakar.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Kepala Negara lalu menjelaskan bahwa IKN memang dibangun di Kalimantan karena berbagai pertimbangan. IKN juga terasa jauh karena infrastruktur dan akses menuju kawasan tersebut yang belum selesai.

Presiden mengatakan bahwa jika jalan tol Balikpapan ke IKN selesai pada Juni atau Juli mendatang, waktu tempuh menjadi 45 menit dari sebelumnya memakan waktu 2 jam.

Selain itu, bandara di IKN yang ditargetkan selesai pada Juni atau Juli 2024 hanya berjarak sekitar 15 menit menuju Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) IKN.

Di akhir sambutannya, Presiden mengapresiasi dimulainya pembangunan Telkom Smart Office di IKN.

"Sekali lagi saya sangat menghargai dimulainya pembangunan Telkom Smart Office ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Telkom Smart Office secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Jokowi.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Su Xian'er Han Jin

rekomendasi slot gacor

BPS sebut kenaikan IHPB disumbang sektor pertanian******

Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yakni sebesar 7,15 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2024 Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum nasional sebesar 118,60 naik 3,23 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan nilai tersebut naik dibanding dengan Februari 2023 yang sebesar 114,89.

"Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yakni sebesar 7,15 persen. Sektor industri naik sebesar 2,38 persen dan sektor pertambangan dan penggalian naik sebesar 0,61 persen terhadap Februari 2023," kata Habibullah di Jakarta, Jumat.

Perubahan IHPB bulan ke bulan (m-to-m) Februari 2024 sebesar 0,73 persen dan perubahan IHPB tahun kalender (y-to-d) sebesar 0,97 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga secara tahun ke tahun (y-on-y) pada Februari 2024 antara lain beras, rokok kretek filter, jahe, padi dan jagung.

Baca juga: BPS: Kunjungan wisman Januari 2024 tertinggi dalam 4 tahun

Baca juga: BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton

Sementara, komoditas yang mengalami kenaikan harga bulan ke bulan (m-to-m) Februari 2024 antara lain beras, rokok kretek filter, cabai merah, padi dan jagung.

Habibullah mengatakan sektor industri merupakan penyumbang andil dominan pada perubahan IHPB tahun ke tahun, yaitu sebesar 1,93 persen di Februari 2024.

Adapun sektor pertanian menyumbang andil y-on-ysebesar 1,29 persen dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang andil y-on-ysebesar 0,01 persen.

BPS juga mencatat, IHPB kelompok bahan bangunan/konstruksi secara tahun ke tahun pada Februari 2024 sebesar 0,16 persen terhadap Februari 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pasir, batu fondasi bangunan dan batu split.

Sementara itu, Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen, dari 180,83 pada Desember 2023 menjadi 181,20 pada Januari 2024.

"Kelompok barang ekspor naik sebesar 0,84 persen, sedangkan kelompok barang impor turun sebesar 0,62 persen dari bulan sebelumnya," kata Habibullah.

Kelompok barang ekspor merupakan penyumbang andil inflasi pada IHPI sebesar 0,47 persen, sedangkan kelompok barang impor menyumbang andil deflasi sebesar 0,27 persen.

IHPI tahun kalender (y-to-d) Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen dan IHPI tahun ke tahun (y-on-y) Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,22 persen.

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Brahmacharya

tafsir mimpi 21

Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi meminta kader partainya untuk mengawal suara Pemilu 2024 sebagai respons atau menanggapi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Pria yang akrab disapa Awiek itu meminta hal tersebut untuk menanggapi perkembangan angka "real count"atau hitung nyata yang ditampilkan dalam Sirekap.

"Dalam dua hari terakhir terjadi anomali di Sirekap yang sudah mencapai 65 persen. Anomali terlihat dari penurunan suara dari PPP, sementara jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang di-input bertambah," kata Awiek dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Awiek menjelaskan anomali di Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu turut mempengaruhi angka persentase suara PPP di Sirekap. Sementara itu, lanjut dia, ada satu partai politik yang mengalami kenaikan signifikan.

Padahal, kata dia, jika melihat hasil C salinan yang masuk di pangkalan data Bappilu DPP PPP, maka suara PPP sudah melebihi ambang batas 4 persen.

"Oleh karena itu, kami minta semua kader PPP seluruh tingkatan untuk mengawal suara PPP. Jangan sampai hilang ataupun migrasi ke partai tertentu," ujarnya.

Sementara itu, Awiek mengingatkan para kader bahwa Sirekap merupakan alat bantu yang tidak mengikat secara hukum, sehingga dapat diabaikan.

"Sesuai Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu adalah hasil penghitungan secara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi partai politik," kata Awiek.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

pinjam gampang legal atau ilegal

Kementerian Investasi/BKPM Minta Pelaku Usaha Segera Serahkan LKPM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.

Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.

(Foto: Arsip BKPM)

Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.

Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.

"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.

BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.

Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.

Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.

Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.

Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.

(rea/rir)