betwin4d

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Bakal Pindah, Kantor Kementerian di IKN Mulai Dibangun******

Menteri PPN/ Kepala BappenasSuharso Monoarfa mengatakan saat ini pembangunan gedung sejumlah kementerian mulai dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini disampaikan Suharso saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur pada pekan lalu.

"Terdapat sejumlah titik yang kami tinjau tahapan pembangunannya terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek yang sedang berjalan di KIPP adalah pengembangan lahan yang dilakukan dengan dua tahapan," ujarnya melalui unggahan Instagram pribadinya @suharsomonoarfa yang dikutip pada Rabu (25/1).

Adapun titik pembangunan tersebut meliputi pembangunan istana negara hingga kantor Menteri Koordinator negara seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Berikut rincian yang dibangun:

1. Hunian Pekerja Konstruksi
2. Gedung Kementerian Koordinator 1
3. Gedung Kementerian Koordinator 2
4. Gedung Kementerian Koordinator 3
5. Gedung Kementerian Koordinator 4
6. Istana Negara dan Lapangan Upacara
7. Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1
8. Rumah Tapak Jabatan.

Ia menjelaskan untuk gedung Istana Negara dan lapangan upacara disebutkan telah mulai dibangun oleh PT Wijaya Karya sejak November 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.

Sedangkan, pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 1 telah dimulai pembangunannya sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai juga pada Oktober 2024

"Proyek ini telah dijalankan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, infrastruktur dan penataan Kawasan," jelasnya.

Kemudian, untuk pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 2 akan dimulai pada Januari 2023 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Proyek ini nantinya dijalankan oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants.

"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, infrastruktur dan penataan kawasan," imbuhnya.

Selanjutnya, pembangunan gedung dan Kawasan kantor kementerian koordinator 3 juga telah dimulai sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Proyek ini dikerjakan oleh PT Virama Karya.

"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, infrastruktur dan penataan Kawasan," pungkas Suharso.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Cuma Kerja 3 Bulan, Eks Bos Disney Kantongi Pesangon Miliaran per Hari******

Geoff Morrell mengantongi rezeki nomplok dari pemecatan dirinya oleh Disney. Mantan Chief Corporate Affairs Disney ini menerima pesangonUS,3 juta atau setara Rp124 miliar (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS) untuk masa kerja singkatnya.

Ia hanya bekerja selama tiga bulan di perusahaan hiburan terkemuka tersebut. Jika dihitung per hari, Morrell dibayar US6 ribu atau Rp2,6 miliar.

The Wall Street Journalyang pertama kali melaporkan rincian paket gaji Morrell di Disney. Morrell disebut menerima gaji dan bonus US,3 juta selama tiga bulan bekerja, Januari - April 2022, dan masih diupah hingga 30 Juni 2022.

Tetapi jumlah penerimaan pesangon itu belum menghitung biaya lainnya. Disney dikabarkan membeli rumah Morrell seharga US,5 juta atau setara Rp7 miliar di California lantaran belum terjual hingga Oktober lalu. Ongkos pembelian ini tidak terdaftar dalam paket kompensasi.

Disney juga harus merogoh kocek cukup besar saat merekrut Morrel. Perusahaan membayar US0 ribu atau Rp7,4 miliar untuk memindahkan keluarga Morrell dari London, Inggris, ke Los Angeles, Amerika Serikat.

Sebelum pindah ke Disney, dulunya Morrell bekerja untuk British Petroleum (BP) selama 11 tahun.

Tak cukup di situ, Disney masih harus membayar US0 ribu lagi untuk biaya pindah Morrell ketika didepak dari Disney.

Jumlah duit tersebut terlepas dari fakta Morrell memicu konflik antara CEO Disney saat itu, Bob Chapek, dengan Gubernur Florida Ron DeSantis. Keretakan itu hingga sekarang yang harus dibenahi oleh penerus Chapek, yakni Bob Iger.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

McDonald's Cs Rela Habiskan Jutaan Dolar Demi Tolak Upah Pekerja Naik******

Pengusaha restoran cepat saji di California seperti Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald's, In-N-Out Burger, dan pemilik KFC Yum! menolak Undang-Undang (UU) FAST yang menaikkan upah minimum pekerja hingga US atau sekitar Rp328,8 ribu per jam.

Melansir CNN Business, Kamis (26/1), para pengusaha itu membentuk koalisi dan masing-masing rela menyumbang US juta untuk menentang UU tersebut. UU FAST ditandatangani tahun lalu oleh Gubernur California Gavin Newsom dan akan mulai berlaku pada 1 Januari.

Berbagai elemen pengusaha restoran hingga warung makan sederhana telah menandatangani petisi menolak UU FAST.

Selain menaikkan upah minimum, UU tersebut juga mengesahkan pembentukan Dewan Makanan Cepat Saji beranggotakan 10 orang yang terdiri dari perwakilan tenaga kerja, pemberi kerja, dan pemerintah untuk mengawasi standar bagi pekerja di industri makanan cepat saji negara bagian.

Presiden McDonald's AS Joe Erlinger mengecam UU tersebut dan mengatakan produk hukum itu terlalu menguntungkan serikat pekerja.

Sementara itu, Serikat Karyawan Layanan Internasional mendukung UU FAST dan melihatnya sebagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Mereka mengatakan industri makanan cepat saji California memiliki lebih dari 550 ribu pekerja. Hampir 80 persennya adalah orang kulit berwarna dan sekitar 65 persen adalah wanita.

Menurut serikat pekerja, jika UU itu berhasil diterapkan di California, efeknya akan meluas ke berbagai daerah lain. Dengan begitu, wilayah lain pun akan menjadi ramah bagi pekerja.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji******

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.

Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.

"Kami luruskan ⁦@PKSejahtera⁩ agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).

Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.

Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.

"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.

[Gambas:Twitter]

Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.

"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.

Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.

Lihat Juga : Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.

Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).

Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.

Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.

Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

Dubes Ajak WNI: Tukang Cat******

Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto membuka peluang bagi pekerja terampil Indonesia bekerja di Korsel. Ia mengungkapkan beberapa pekerjaan yang sedang laku di Korea Selatan.

"Saya membuka peluang untuk pekerja terampil. Jadi tukang las, tukang cat, tukang listrik itu sekarang laku di Korea, dengan gaji sekitar Rp28 juta hingga Rp35 juta per bulan, ini yang banyak nanti," kata Gandi, Kamis (26/1).

Lihat Juga : Australia Buka Pintu Lowongan Kerja untuk TKI

"Di sana produksi kapal dan konstruksi maju sekali, jadi yang dipakai (pekerja) Indonesia. Mudah-mudahan (saya) bisa dapat di atas 50 ribu orang nanti tetapi jangan pekerja kasar ya, saya mau yang terampil," ujar dia.

Ia mengatakan terbukanya peluang bagi pekerja terampil adalah bentuk perluasan pasar kerja bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan.

Beberapa sektor diharapkan dibuka bagi PMI, seperti sektor pertanian, perawat, asisten pemain golf, hingga tukang pijat. Sebelumnya, peluang itu hanya untuk sektor manufaktur dan perikanan.

"Kan pekerja asing di sana dijatah, Indonesia hanya mendapat jatah dua sektor itu, sekarang saya juga minta tambahan dibuka peluang di sektor pertanian juga," kata Gandi.

[Gambas:Video CNN]

Gandi menyebut prospek kerja di Korsel sangat menarik, dengan kisaran gaji minimum Rp22 juta per bulan untuk buruh.

Ia juga mengungkapkan data bahwa 36 ribu dari 46 ribu warga Indonesia yang berada di Korea Selatan adalah PMI. Sedangkan 10 ribu lainnya adalah mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga Korsel.

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Ma'ruf soal Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta: Subsidi Terlalu Besar******

Wakil PresidenMa'ruf Amin menegaskan subsidi biaya hajisaat ini terlalu besar, mencapai sekitar 59 persen. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian biaya haji.

Karena subsidinya terlalu besar, kata Ma'ruf, maka hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak untuk mensubsidi.

"Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan kepada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen, " katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Ma'ruf menjelaskan sistem subsidi saat ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, dana pokok haji akan terambil dan berdampak pada jemaah haji tahun-tahun berikutnya yang terancam tidak akan mendapatkan subsidi.

"Perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun itu disubsidi, tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti," sambungnya.

Namun, Ma'ruf tidak menegaskan berapa jumlah penyesuaian biaya haji yang ideal dalam hitungannya.

Ia juga tidak mempermasalahkan usul Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menaikkan biaya haji yang ditanggung jemaah naik dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ini berarti, 70 persen biaya akan ditanggung jemaah, sisanya disubsidi.

Menurut Ma'ruf, usul penyesuaian atau kenaikan biaya haji tersebut belum final dan masih akan didiskusikan dengan DPR. Ia menegaskan jika memang harus disubsidi, jangan sampai merugikan calon jemaah haji lain.

"Tapi kalau subsidi model seperti kemarin, memang membahayakan. Subsidinya terlalu besar sampai 59 persen. Saya harap bisa ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu," pungkasnya.

Lihat Juga : DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini

Usul Menag Yaqut memang membuat heboh. Ia beralasan kebijakan rencana menaikkan biaya haji menjadi Rp69 juta ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.

Jumlah Rp69 juta adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan DPR akan mengkaji usulan pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada calon jemaah menjadi Rp69 juta.

"Kami akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait sekaligus akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).

Menurut Ace, DPR memahami usulan pemerintah yang ingin mengurangi skenario komponen nilai manfaat haji kepada tiap calon jemaah. Namun, harus ada penjelasan rasional dari usulan tersebut.

Ace mengatakan Komisi VIII DPR akan meminta rincian soal usul biaya haji tersebut. Mulai dari biaya kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi, dan berbagai komponen pokok lainnya.

[Gambas:Video CNN]