slot tergacor hari ini 2022

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

5 Negara Asal Impor Gandum Terbesar Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada lima negara utama yang menjadi pemasok gandumke Indonesia. Di antara negara tersebut, ternyata Ukraina bukan eksportir terbesar ke dalam negeri.

Pada Juni 2022, impor gandum Indonesia tercatat sebesar US1,75 juta. Realisasi impor gandum dan meslin ini naik 9,27 persen dibandingkan Juni 2022, yakni sebesar US1,24 juta.

Adapun impor terbesar berasal dari Australia sebesar US8,3 juta atau naik 31,59 persen dibandingkan realisasi Juni 2022 sebesar US0,3 juta.

Sementara, secara kumulatif (Januari-Juni) impor gandum ke dalam negeri tercatat senilai US,85 miliar. Realisasi ini turun 0,82 persen dibandingkan periode sama pada 2022, yang mencapai US,86 miliar.

Berikut daftar lima negara asal impor gandum terbesar ke Indonesia pada Januari-Juni 2023:

1. Australia US6,71 juta
2. Kanada US8,62 juta
3. Ukraina US,39 juta
4. Moldova US,85 juta
5. Lainnya US0 juta

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

PUPR Targetkan Jalur Pantai Selatan Yogyakarta Rampung 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Pansela di Provinsi DIY rampung pada 2024.

Pemanfaatan jalur Pansela ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

Asisten Pelaksana Pelaksanaan Jalan Nasional DIY BBPJN Jawa Tengah-DIY Wahyu Widiantoro mengatakan penyelesaian pembangunan Jalur Pansela di Provinsi DIY diharapkan rampung seluruhnya pada 2024.

Adapun progress fisik pembangunan Jalan Tepus-Jerukwudel II tersebut saat ini telah mencapai 70,75 persen. Wahyu menambahkan, jalur tersebut memiliki total nilai kontrak sebesar Rp269,45 miliar.

Sementara untuk TA 2023-2024, terdapat dua paket pekerjaan yang saat ini masih dalam proses persiapan. Antara lain, paket pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5,64 km, dan paket pembangunan Jembatan Pandansimo.

Lihat Juga : Pelita Air Buka Rute Jakarta-Pontianak

"Paket Pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sedang dalam persiapan kontrak dengan nilai sebesar Rp261,61 miliar. Sementara, untuk Jembatan Pandansimo statusnya masih proses persiapan lelang," ujarnya.

Sebagai informasi, JJLS alias Jalur Pansela ini merupakan jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa, dan membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Adapun ruas Pansela di Provinsi Banten membentang dari ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,5 km. Kemudian, Provinsi Jawa Barat dengan ruas dari Batas Provinsi Banten-Sindang Barang hingga Batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 417,1 km.

Selanjutnya, di Provinsi Jawa Tengah dengan ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet hingga Glonggong sepanjang 212,5 km. Lalu, Provinsi DIY dengan ruas Karang Nongko-Legundi-Duwet sepanjang 117,13 km. Terakhir, Provinsi Jawa Timur dengan ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger hingga Glenmore sepanjang 627,6 km.

[Gambas:Video CNN]

Sekretaris cabang terbaik

Luhut Ungkap 'Resep' Indonesia Jadi Negara Kuat******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membeberkan 'resep' Indonesia untuk menjadi negara kuat dalam 30 tahun ke depan.

Dalam 'resep' itu, Indonesia memiliki enam agenda utama yang akan meningkatkan kedigdayaan ekonomi Indonesia.

"Keenam agenda ini memang tidak akan selesai dalam satu kepresidenan. Jika konsisten melakukan ini, maka kita akan menjadi negara yang kuat dalam waktu 30 tahun," ujar Luhut dalam "Nikel Conference 2023" seperti dikutipCNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (25/7).

Langkah ini dinilai ampuh meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia.

"Untuk itu lah kenapa negara lain berkeberatan dengan ini (larangan ekspor). Sementara pertambangan yang ada di Indonesia metalurgi dan baterai dan cobalt ini baru semua bisa ekspor, tapi kita akan menambahkan nilai (untuk barang mentah)," ujarnya.

Kedua, dekarbonisasi untuk mempercepat net-zero emission, sekaligus menangkap peluang ekonomi hijau.

Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.

Keempat, menyeimbangkan semua lini untuk menyelesaikan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia.

Kelima, mendigitalisasikan layanan untuk pemerintahan yang efisien, transparan, dan inklusif.

Keenam, mengembangkan infrastruktur untuk memungkinkan interkoneksi orang, barang, dan informasi.

Lebih lanjut, Luhut meminta investor untuk mematuhi kebijakan Indonesia agar cita-cita menjadi negara maju itu bisa terwujud. Salah satunya, larangan ekspor mineral mentah seperti bijih nikel dan bauksit.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

6 BUMN Punya Tingkat Patuh Lapor LHKPN di Bawah 60 Persen******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 6 badan usaha milik negara (BUMN) memiliki tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di bawah 60 persen.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan dari 6 perusahaan pelat merah itu, ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua, PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga, PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7) lalu.

Pahala menegaskan 35.055 pejabat wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan LHKPN itu.

Erick sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari KPK soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujar Erick seperti dikutip Detikpada Rabu kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

Teten Sentil Zulhas Karena Revisi Aturan Perlindungan UMKM Macet******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sentilan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilaksanakan Kemendag di era M Lutfi yang justru macet sejak era Menteri Zulkifli Hasan.

Padahal, revisi ini penting segera diselesaikan demi melindungi UMKM lokal dari dampak Project S TikTok.

"Maka, ketika saya diprotes oleh teman-teman UMKM, ya saya teriak aja. Saya udah dipanggil oleh Pak Presiden, nanti Pak Presiden lewat Pak Pratikno (Mensesneg) akan segera menyelesaikan masalah ini," sambungnya.

Teten menjelaskan revisi permendag tersebut diperlukan karena tak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Dasar dari usulan ini, kata Teten, adalah Project S TikTok Shop mengancam UMKM lokal. Katanya, tak sedikit barang impor yang dijual di marketplace yang membunuh UMKM lokal.

Teten menyebut algoritma TikTok dapat membaca perbincangan atau kebiasaan penggunanya, sehingga dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

Dijelaskan Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commercedi dalamnya, sehingga menjadi platform socio commerce. Sementara Permendag yang sekarang ini hanya mencakup perdagangan die-commerce, bukan socio commerce.

"Ini perlu diantisipasi segera, karena ini ancaman bagi pelaku UMKM. Karena dengan kekuatan algoritma. TikTok itu penggabungan tiga hal, yaitu social media, cross border e-commerce, dan ritel online," ujar Teten.

"TikTok, antara medsos dengan TikTok shop-nya itu satu tempat. Apalagi ritel online-nya langsung mendatangkan produk mereka ke dalam negeri dengan harga murah. Kita ambil kasusnya di Inggris. Inggris kurang apalah produknya, keok sekarang," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Teten mengusulkan melalui revisi Permendag agar ritel onlinetak lagi diperbolehkan. Pasalnya, situasi sekarang ini hanya menciptakan ketidakadilan bagi UMKM lokal yang harus mengurus izin edar BPOM sertifikasi halal, SNI, membayar pajak, dan sebagainya.

Ia menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Dengan kata lain, barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

"(Usulan) kedua, kita harus ada usulan yang jelas di Permendag itu. Kalau e-commerce,socio commerce,dan lain sebagainya, itu hanya platform, hanya lapak. Nggak boleh mereka jualan produknya sendiri. Kalau mereka jual produk sendiri, brand-nya sendiri, algoritmanya akan mengarahkan ke produk mereka," paparnya.

"Mau UMKM on boardingdi situ, merchant-merchantkita onlinedi e-commerce, kalau algoritmanya mengarahkan ke produknya milik mereka atau perusahaan afiliasinya, nggak mungkin bisa bersaing," lanjut dia.

Ketiga, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Teten mengusulkan pembatasan barang impor yang dijual di e-commerceuntuk yang tidak diproduksi di Indonesia saja dan memiliki nominal minimal US0.

"Itu cara kita mem-protectekonomi kita," pungkas Teten.

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Zulkifli Hasan terkait keluhan Teten tersebut. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari Zulkifli Hasan

Bantahan TikTok

TikTok Indonesia sendiri buka suara ihwal tudingan merugikan UMKM lokal lewat Project S. Saat dikonfirmasi, TikTok mengklaim program tersebut tidak ada di Indonesia, meski tak secara eksplisit menyebut Project S.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa Inisiatif e-commercesebagaimana tercantum di dalam artikel di atas tidak tersedia di Indonesia," demikian keterangan resmi TikTok Indonesia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/7).

Selain itu, perusahaan juga membantah soal bisnis lintas batas (cross-border) di TikTok Shop Indonesia.

"TikTok Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia," tuturnya.

Platform milik ByteDance, China ini mengklaim pemberdayaan dilakukan dengan menjalankan  Program TikTok Jalin Nusantara yang telah diumumkan pada acara TikTok SEA Impact Forum.

CNNIndonesia.com pun menyinggung soal TikTok lewat Project S diduga bisa membaca kebiasaan konsumen RI dan tudingan DPR soal Rp426 triliun yang mengalir ke China.

Namun, TikTok Indonesia enggan mengomentari hal itu.

"Di TikTok Shop Indonesia itu tidak ada bisnis lintas batas. Tapi di sini kita minta tolong kita tidak pernah bilang tidak ada produk lintas batas. Yang kita katakan adalah tidak ada bisnis lintas batas di Tiktok Shop Indonesia," tutur perusahaan.

Bermain game online di dunia lain

Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah******

Jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang beberapa waktu lalu viral memborong 1 kilogram (Kg) emasdi Jeddah Mirahayati mengaku diperas oknum pegawai Bea CukaiBandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten.

Dugaan pemerasan terjadi saat ia pulang dari menunaikan rukun Islam ke-5 tersebut. Mirahayati bercerita pemerasan bermula saat ia sampai di Bandara Soetta. 

Saat itu, ia membawa emas berupa dua kalung, cincin, anting dengan total berat 1 kg dan oleh-oleh berupa sajadah, Alquran, tasbih. Total nilai emas dan oleh-oleh tersebut ia taksir Rp840 juta.

"Menurut aku nilai tagihan pajak itu tidak wajar, terhitung banyak ratusan juta, orang berpikir saya cuma bayar Rp30 juta-Rp50 juta, tapi yang ditagihkan ke saya Rp550 juta. Saya bilang ini pemerasan, masa harga emas Rp840 juta, pajaknya masuk ke Indonesia Rp500 juta, ini peras masyarakat Indonesia," katanya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

Karena merasa tagihan terlalu besar, ia pun bernegosiasi dengan petugas tersebut. Akhirnya, ia dan petugas Ditjen Bea Cukai bandara sepakat bahwa bea masuk yang harus dibayar atas barang bawaanya Rp278 juta. 

"Awalnya diminta sekitar Rp550 juta. Bukan separuh, karena uangnya itu kalau rupiahkan hanya sekitar Rp840 juta saja. Setelah nego, kita sepakati hanya Rp278 juta," ungkapnya.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto yang dikonfirmasiCNNIndonesiaterkait pengakuan itu mengatakan tidak ada ruang negosiasi dalam penentuan pungutan bea masuk.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, secara aturan, besaran pungutan bea masuk untuk barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri sudah jelas, ada tiga jenis. Pertama, bea masuk yang besarannya 10 persen. Kedua,PPN impor yang tarifnya 11 persen. Ketiga, PPH Pasal 22 impor yang tarifnya 7,5 persen.

"Sudah jelas cara menghitungnya, bagaimana cara negonya? Tidak ada ruang negosiasi," katanya.

Senada, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Soekarno-Hatta juga membantah tuduhan soal pemerasan terhadap Mirahayati.

"Tidak ada nego apalagi pemerasan," ujar Humas KPU BC Soekarno Hatta Niko Budhi Darma, Kamis (20/7).

Menurutnya, saat Mirahayati tiba di Soetta dengan membawa barang berharga berupa perhiasan emas, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan.

Hasilnya, emas yang dibawa dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang, maka ditetapkan pungutan negaranya sesuai kategori tersebut. Bea Cukai Soetta juga menimbang manual emas tersebut, dan diketahui beratnya 1.095 gram dengan nilai pabean barang sebesar Rp917 juta.

Dengan dasar perhitungan pungutan negara Bea Masuk 10 persen, PPN 11 persen, serta Pajak Penghasilan (PPh) 7,5 persen, maka jumlah pungutan negara yang harus dibayar Mirahayati adalah sebesar Rp278 juta.

"Pungutan negara ini seluruhnya disetor ke kas negara. Jadi, narasi terjadi nego atau tawar menawar dengan petugas Bea dan Cukai' adalah tidak benar," pungkasnya.