kecelakaan togel 2d

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Riset: 1 Persen Populasi Terkaya di Dunia Makin Kaya saat Pandemi******

Organisasi nirlaba yang fokus mengatasi ketimpangan ekonomi, Oxfam, melaporkan 1 persenpopulasi teratas di dunia menguasai dua pertiga dari nilai kekayaanyang tercipta selama periode 2020-2022,  yakni sebesar US triliun.

Laporan Oxfam tersebut dirilis pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Acara ini mempertemukan para pemimpin bisnis dan politik global untuk membahas isu-isu politik dan ekonomi yang menjadi perhatian global.

"Jumlah itu hampir dua kali lebih banyak daripada uang yang diperoleh 99 persen populasi dunia terbawah," menurut laporan Oxfam berjudul Survival of the Richest, dikutip dari Aljazeera, Senin (16/1).

Ini membuat mereka leluasa memberikan US triliun kepada para ahli warisnya. Nilai yang bahkan lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Afrika.

Di sisi lain, ada sekitar 1,7 miliar pekerja yang tersebar di berbagai negara di mana nilai inflasi lebih tinggi dari gaji pekerja.

Direktur Eksekutif Oxfam International Gabriela Bucher mengatakan menarik pajak dari kelompok super kaya adalah pintu keluar dari ketimpangan ekonomi ini.

Dalam laporannya, Oxfam menyebut pajak 5 persen yang dikenakan pada jutawan dan miliarder dunia dapat mencapai US,7 triliun per tahun. Jumlah ini cukup untuk mengangkat dua miliar orang keluar dari kemiskinan.

"Sementara orang biasa berkorban setiap hari untuk hal-hal penting seperti makanan, orang super kaya bahkan telah melampaui impian terliar mereka," kata Bucher.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

Menhub Gaet Dua Konsultan Inggris Demi Jamin Kesiapan LRT******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan dua konsultanInggrisuntuk memastikan kesiapan operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Kedua konsultan itu adalah The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Kerja sama tersebut tertuang dalam komitmen kerja sama (cooperation of commitment/ COC) antara Kemenhub dengan PT Mott Macdonald Indonesia dan The Crossrail International.

"Kedua proyek ini sedang menuju tahap akhir konstruksi, dan diharapkan kerja sama ini akan memastikan operasional kedua moda transportasi tersebut dapat dilakukan pada tahun ini dengan tingkat keselamatan yang baik," kata Budi Karya seperti dikutip dari keterangan resmi.

Ia mengatakan Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengalaman baik dalam membangun infrastruktur perkeretaapian dengan berbagai teknologi dan inovasinya.

Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan transfer knowledge dan alih teknologi di bidang perkeretaapian.

Budi menyebut proyek LRT dan KCJB sama-sama menggunakan teknologi yang tinggi. LRT Jabodebek dikembangkan dengan Communication-Based Train Control (CBTC) dan sistem Grade of Automation (GoA) level 3. Sistem ini memungkinkan LRT Jabodebek dioperasikan tanpa masinis.

Sementara itu, KCJB menggunakan teknologi GSM-R yang merupakan pertama kalinya digunakan di Indonesia.

Menurut Budi, kerja sama antara Indonesia dan Inggris khususnya di sektor transportasi sudah terjalin dengan baik. Salah satunya yaitu pengembangan proyek MRT Jakarta melalui penandatanganan Letter of Intent(LoI) yang dilakukan pada 2022 lalu.

"Dengan adanya kerja sama konsultasi pra-operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, diharapkan akan semakin memperkuat hubungan kerja sama antara kedua negara," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Ini Proyek Bandara yang Ditolak Megawati Sampai Ngamuk******

Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.

Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).

Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.

"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.

Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.

Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.

Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Pemerintah Bangun KEK Kura******

Pemerintah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali (KKB) dengan nilai total investasi sebesar Rp104 triliun untuk 30 tahun ke depan.

Melansir laman Kemenko Perekonomian, Jumat (13/1), pengembangan KEK KKB yang berlokasi di Pulau Serangan, Denpasar, Bali itu dimaksudkan untuk meningkatkan pariwisata melalui pengembangan marina dan resort.

Lapangan kerja baru yang akan tercipta sebanyak 35 ribu orang pekerja langsung dan 64 ribu orang pekerja tidak langsung serta akan menghemat devisa sebesar US,8 miliar atau setara Rp481.64 triliun (asumsi kurs Rp15.146 per dolar AS).

Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, investasi menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan pembangunan KEK dan diharapkan dapat terus meningkat.

Dalam rangka mengevaluasi perkembangan pelaksanaan KEK 2022 dan rencana pada 2023, Dewan Nasional KEK mengadakan Sidang Dewan Nasional KEK pada Rabu (11/1).

Airlangga pun menuturkan beberapa perkembangan KEK. Ia menyebut KEK berjalan dengan capaian investasi sebesar Rp30,9 triliun atau 27 persen dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 27.526 orang atau 49 persen dari kumulatif tenaga kerja.

"Sampai dengan 2022, realisasi investasi adalah Rp113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang, dan komitmen investasinya Rp214 triliun, di mana untuk 2023 komitmen investasi sebesar Rp61,9 triliun," imbuhnya.

Airlangga yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK mengatakan capaian tersebut didorong oleh beberapa KEK berbasis industri, seperti KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, dan KEK Sei Mangkei.

KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Singhasari turut memberikan kontribusi.

Selain itu, peningkatan investasi juga terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.

Selanjutnya, Airlangga mengatakan dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan. KEK yang dimaksud antara lain yakni KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.

[Gambas:Video CNN]

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Ditemukan Banyak Data Palsu, DPR Bakal Bentuk Pansus untuk Food Estate******

Komisi IV DPRakan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi program food estatekarena ditemukan data palsu dalam proyek itu.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakanfood estatemenjadi salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) yang tidak mencapai target, bahkan gagal.

"Kami komisi IV sudah menyiapkan panjafood estate, bahkan beberapa teman-teman mengusulkan dibikin pansus karena di situ banyak data yang palsu," ujar Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Senin (16/1).

Pasalnya, produksi beras dan pangan lainnya di lapangan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk impor.

"Komisi IV meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional," ujar Sudin.

Menurutnya, pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik, bahkan menunjukkan keadaan semakin memburuk. Salah satu indikatornya ditunjukkan dengan impor beras dan meningkatnya impor komoditas pangan lain.

Secara khusus, Komisi IV menyoroti lemahnya koordinasi yang dilakukan sekretaris jenderal (Sekjen) Kementan, termasuk Bulog dan Badan Pangan Nasional (BPN).

Selain itu, Sudin melihat sekjen kerap menyampaikan data dan informasi yang tidak sesuai.

"Saya sudah capek melihat kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Sekjen ini," ujar Sudin.

[Gambas:Video CNN]