pola gacor bonanza gold hari ini

Sistem roh bela diri yang mistis

link slot freebet tanpa deposit

IHSG Terperosok 1,15 Persen ke 7.205 Sore Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.205 pada Senin (1/4) sore. Indeks saham melemah 83,75 poin atau minus 1.15 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,27 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 167 saham menguat, 455 saham terkoreksi, dan 167 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak di zona hijau.

Tercatat, indeks Shanghai Composite di China menguat 1,19 persen, dan indeks Straits Times di Singapura menguat 0,37 persen.

Sementara indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 1,40 persen dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong mandek.

Bursa saham Eropa pun terpantau kompak mandek. Tercatat indeks FTSE 100 di Inggris tetap berada di posisi 7.952 dan indeks DAX di Jerman tetap berada di posisi 18.492.

Senada, bursa Amerika pun terpantau mandek. Indeks S&P 500 tetap berada di posisi 5.254, indeks Dow Jones tetap berada di posisi 39.807, dan indeks NASDAQ Composite tetap berada di posisi 16.379.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Istriku yang cantik di sekolah

georgia midday paito warna

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Orang suci pertama sepanjang masa

slot belajar

Hampir 200 pekerja kemanusiaan di Palestina terbunuh sejak Oktober******

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (2/4) mengungkapkan bahwa “sedikitnya 196 pekerja kemanusiaan terbunuh sejak Oktober” di Jalur Gaza, menyusul tragedi terjadinya pembunuhan pekerja bantuan oleh pasukan Israel baru-baru ini.

Menggambarkan wilayah Palestina sebagai “salah satu tempat paling berbahaya dan sulit di dunia untuk bekerja” sebagai pekerja bantuan kemanusiaan, juru bicara PBB Stephane Dujarric saat konferensi pers kembali menegaskan bahwa semua serangan terhadap pekerja layanan kesehatan dan militerisasi rumah sakit “tidak dapat diterima.”

Dujarric menekankan bahwa rumah sakit harus dilindungi agar warga sipil dapat menerima bantuan penyelamatan jiwa yang mungkin mereka butuhkan.

Mengulangi seruan mendesak PBB untuk segera dilakukan gencatan senjata, jubir itu mengatakan Koordinator Senior PBB untuk Kemanusiaan dan Rekonstruksi Gaza, Sigrid Kaag, bertemu dengan pekerja lembaga kemanusiaan World Central Kitchen (WCK) di Gaza, sehari sebelum mereka tewas akibat serangan udara Israel.

Mengetahui Kaag "terkejut" dengan serangan tersebut, Dujarric menyampaikan pernyataan belasungkawa kepada keluarga korban.

Ditanya tentang pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas peristiwa tersebut, Dujarric mengatakan: "Pesannya adalah biarkan pekerja kemanusiaan melakukan tugasnya. Mereka harus mampu melakukannya dan aman."

Menurut Dujarric, Israel sedang menyelidiki serangan WCK dan PBB sedang menunggu hasilnya.

Dia juga menambahkan bahwa banyak personel PBB yang terbunuh di wilayah tersebut, dengan beberapa di antaranya tewas di lokasi yang sebelumnya telah dikomunikasikan kepada otoritas Israel.

Dujarric menggambarkan minimnya komentar Israel tentang kematian tersebut sebagai “kekontrasan yang sangat layak disorot.”

Mengungkapkan kesedihan atas semua kematian warga sipil, Dujarric menekankan perlunya menghormati semua individu.

Pada Selasa (2/4) WCK mengatakan tujuh pekerja mereka tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Senin.

Tujuh pekerja organisasi bantuan yang berbasis di AS, yang tewas pada Senin itu adalah warga negara Australia, Polandia, Inggris, Palestina, serta warga negara ganda AS-Kanada.

Pasca “serangan terarah” tersebut, WCK menyatakan bahwa pihaknya berhenti beroperasi di wilayah tersebut.

Selain telah menewaskan 33.000 orang sejak 7 Oktober 2023, serangan dan pengepungan oleh Israel di Jalur Gaza juga disalahkan atas kondisi hampir kelaparan lebih dari dua juta warga Palestina.

Demikian juga serangan yang menewaskan pekerja bantuan dan warga sipil yang mencari bantuan kemanusiaan.

Baca juga: Inggris panggil dubes Israel menyusul tewasnya pekerja bantuan di Gaza
Baca juga: Lima warga asing tewas dalam serangan udara Israel di Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Orde Langit

titi4d

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Desa Pedang Peri

aerox88

Anggota DPR minta BMKG umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail******

BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar mengumumkan prediksi cuaca, terutama cuaca saat Lebaran 2024 yang detail kepada masyarakat. "BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas," kata Sudewo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas, terkait Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Lebih lanjut dia mencontohkan prediksi cuaca yang tidak detail dari BMKG terjadi pada tahun 2023. Saat itu, kata dia, terjadi badai di Pelabuhan Merak, Banten. "Saya ambil contoh seperti di Pelabuhan Merak tahun 2023, tiba-tiba di situ ada badai besar, tenda sampai terbang, kayaknya tidak diprediksikan," kata Sudewo.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan petir & puting beliung pada peralihan musim Berikutnya Sudewo juga mengingatkan BMKG agar memastikan informasi mengenai prediksi cuaca dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Informasi juga tidak mengena, misalnya banyak petani yang tidak bisa panen karena prediksinya meleset. Dia tanam, tidak ada hujan. Mereka tidak tahu informasi," ucapnya. Hal tersebut disampaikan Sudewo menanggapi paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat tersebut.

Sebelumnya Dwikorita menyampaikan pihaknya memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah Indonesia secara umum pada periode mudik Lebaran 2024 pada 3 hingga 9 April 2024.

Baca juga: BMKG siap terapkan modifikasi cuaca, amankan arus mudik Lebaran "Secara umum pada periode 3–9 April 2024 wilayah Indonesia secara umum mengalami curah hujan dalam kategori ringan hingga sedang," kata Dwikorita. Meskipun hujan yang diprediksi turun itu berintensitas sedang, Dwikorita mengingatkan kemunculan genangan dan banjir tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. "Meski hujan intensitas sedang, itu pun dapat memunculkan permasalahan banjir ataupun genangan, karena kondisi alamnya atau di situ juga ada pertemuan sungai yang mengakibatkan lebih sensitif mengalami banjir, meskipun tidak hujan lebat," katanya.
 Berikutnya pada periode 10–16 April BMKG memprediksi kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum akan cerah hingga berawan. Lalu sekitar tanggal 17 hingga 23 April 2024 hujan berintensitas ringan dan sedang diprediksi melanda Indonesia.

Baca juga: BMKG prediksi hujan intensitas ringan hingga sedang saat mudik Lebaran
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Saya tidak terkalahkan

matahitam

Anggota DPR minta BMKG umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail******

BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar mengumumkan prediksi cuaca, terutama cuaca saat Lebaran 2024 yang detail kepada masyarakat. "BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas," kata Sudewo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas, terkait Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Lebih lanjut dia mencontohkan prediksi cuaca yang tidak detail dari BMKG terjadi pada tahun 2023. Saat itu, kata dia, terjadi badai di Pelabuhan Merak, Banten. "Saya ambil contoh seperti di Pelabuhan Merak tahun 2023, tiba-tiba di situ ada badai besar, tenda sampai terbang, kayaknya tidak diprediksikan," kata Sudewo.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan petir & puting beliung pada peralihan musim Berikutnya Sudewo juga mengingatkan BMKG agar memastikan informasi mengenai prediksi cuaca dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Informasi juga tidak mengena, misalnya banyak petani yang tidak bisa panen karena prediksinya meleset. Dia tanam, tidak ada hujan. Mereka tidak tahu informasi," ucapnya. Hal tersebut disampaikan Sudewo menanggapi paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat tersebut.

Sebelumnya Dwikorita menyampaikan pihaknya memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah Indonesia secara umum pada periode mudik Lebaran 2024 pada 3 hingga 9 April 2024.

Baca juga: BMKG siap terapkan modifikasi cuaca, amankan arus mudik Lebaran "Secara umum pada periode 3–9 April 2024 wilayah Indonesia secara umum mengalami curah hujan dalam kategori ringan hingga sedang," kata Dwikorita. Meskipun hujan yang diprediksi turun itu berintensitas sedang, Dwikorita mengingatkan kemunculan genangan dan banjir tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. "Meski hujan intensitas sedang, itu pun dapat memunculkan permasalahan banjir ataupun genangan, karena kondisi alamnya atau di situ juga ada pertemuan sungai yang mengakibatkan lebih sensitif mengalami banjir, meskipun tidak hujan lebat," katanya.
 Berikutnya pada periode 10–16 April BMKG memprediksi kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum akan cerah hingga berawan. Lalu sekitar tanggal 17 hingga 23 April 2024 hujan berintensitas ringan dan sedang diprediksi melanda Indonesia.

Baca juga: BMKG prediksi hujan intensitas ringan hingga sedang saat mudik Lebaran
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024