join slot

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Buwas Sebut Data Surplus Beras Kementan Tak Sesuai Fakta******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut data surplus produksiberas milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan stok beras di penggilingan menipis sehingga Bulog tidak dapat menyerap dengan maksimal.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya oleh anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Ansy Lema.

Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?," tanya Ansy.

"Iya," jawab Buwas singkat.

Buwas mengatakan pihaknya menerima data produksi beras yang bisa diserap Bulog sebesar 600 ribu ton dari Kementan. Namun, Bulog tidak menemukan beras sebanyak tersebut.

"Jadi kalau saya bilang 600 ribu ton dari mana gitu, karena barangnya memang enggak ada. Kalau ada kan saya beli," ujar Buwas.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan Kementan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.

"Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun, tentu dengan variasi harga bergantung lokasi," jelas Batara melalui keterangan resmi, Rabu (30/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

AS Blacklist Perusahaan yang Bantu Rusia, Termasuk dari Singapura******

Amerika Serikat (AS) memastikan bakal memasukkan daftar hitam (blacklist) perusahaan yang ikut membantu militer Rusiamenyerang Ukraina.

Mengutip Reuters, Kamis (8/12), ada sebanyak 24 perusahaan yang baru saja dimasukkan ke dalam daftar hitam ekspor AS karena mendukung militer Rusia.

Departemen Perdagangan AS menyebutkan perusahaan yang baru saja masuk dalam blacklist berasal dari berbagai negara mulai dari Latvia, Pakistan, Singapura, dan Swiss, serta dari Rusia sendiri.

Kemudian, ada juga AO Kraftway Corporation PSC Rusia. Perusahaan ini disebut sebagai salah satu perusahaan IT terbesar di Rusia.

Selanjutnya, ada juga perusahaan dari Rusia, yakni Produksi Ilmiah Optolin, AO PKK Milandr, Milandr EK OOO, Milandr ICC JSC, dan Milur IS, OOO dan Ruselectronics JSC. Lalu ada juga Milur SA yang berbasis di Swiss.

AS juga menambahkan empat perusahaan perdagangan di Singapura ke dalam blacklist karena berusaha memasok produk ke elektronik Iran, Pardazan System Namad Arman (PASNA).

Lalu, ada juga 10 perusahaan di Pakistan dan UEA yang masuk ke dalam daftar hitam terbaru AS ini. Hal tersebut dikarenakan dukungannya untuk pembuatan nuklir di Rusia.

Sampai saat ini, belum ada satupun dari perusahaan yang masuk daftar hitam AS yang memberikan komentar.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

Tak Kunjung Dapat Apartemen, Pembeli Meikarta Minta Tolong ke DPR******

Sejumlah pembeli Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasitak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan 2020 lalu.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Permintaan mediasi itu direncanakan berlangsung 14 Desember mendatang.

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand overatau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

"Di Tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Ia mengaku telah membeli satu unit studio di Distrik 2 tower 61007 pada 2017.

"Masalah kita, kita belum ada yang untuk ditinggal dan untuk investasi. Saya beli tahun 2017 seharusnya hand over 2019 tapi ada grace period jadi seperti ditambahkan waktu 6 bulan untuk hand over tapi ternyata bangunan itu masih kayak kolam," kata Rosliani.

"Lalu 2020 ada PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), jadi intinya nggak bisa diganggu gugat," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Aep, jika upaya mediasi ini gagal dilaksanakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

Pengacara Meikarta Dalimartha Jerry yang dimintai tanggapan atas masalah itu belum bisa memberikan klarifikasi atas masalah itu.

Sutra Kaisar Prasejarah

Pengusaha Penggilingan Padi Akui Stok Beras Kritis******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.

Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.

"Di masyarakat juga ada kan, nah yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya kepada CNNIndonesia.comdi Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).

Ia mengaku sudah mendata melalui beberapa koneksi di Perpadi, tetapi tidak dilakukan pendataan ke 170 ribu penggilingan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Sutarto, penggilingan padi di Banyuwangi, Jombang, hingga Malang masih memiliki stok beras.

Menurut Sutarto, penggilingan padi yang memang masih eksis melakukan kegiatan bisnis, pasti akan terus membeli dan menyalurkan beras setiap harinya. Namun, hal itu dilakukan terbatas sesuai dengan kawasan pasarnya saja.

"Kalau (penggilingan) yang besar, seperti di Palembang masih ada itu 20 ribu ton, dia punya. Tapi dia pasarnya juga besar, (penyaluran) khusus untuk pasarnya sendiri," pungkas Sutarto.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin impor sebanyak 500 ribu ton beras kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Buwas soal Impor Beras: Belum Tentu Penuhi Target Cadangan 1 Juta Ton******

Direktur Utama BulogBudi Waseso ragu imporberas yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi target Cadangan BerasPemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton hingga akhir tahun.

Sementara, stok akhir beras Bulog diperkirakan hanya 200 ribu ton di pengujung tahun ini. "Kalau kita memenuhi dari impor pun belum tentu ada kepastian sesuai dengan tugas Bulog 1 juta," kata Buwas, sapaan akrabnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

"Katakanlah bisa (impor) 100 ribu ton, 200 ribu ton, seandainya, ini juga tidak mencapai target tugas bulog," lanjutnya.

Bulog menyebut impor beras bisa melukai perasaan petani dalam negeri. Namun, impor disebut tetap harus dilakukan demi memenuhi stok beras.

Adapun per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial, dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis.

[Gambas:Video CNN]

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal