permainan slot tergacor

situs judi resmi terpercaya 835Jutaan kata 306380Orang-orang telah membaca serialisasi

《permainan slot tergacor》

Hussain Sajwani, Taipan Properti Muslim Berharta Rp80,15 T dari Dubai******

Hussain Sajwani merupakan konglomeratproperti asal Uni Emirat Arab(UEA). Sumber kekayaannya berasal dari raksasa pengembang properti mewah Damac Properties.

Per Sabtu (23/3), Forbes memperkirakan total kekayaan Sajwani mencapai US,1 miliar atau sekitar Rp80,65 triliun (asumsi kurs Rp15.814 per dolar AS).

Tumpukan harta itu menempatkan Sajwani pada peringkat ke-604 orang terkaya di dunia versi Forbes.

DilansirForbes India, Ayah Sajwani adalah seorang pedagang yang memiliki kios yang menjual beragam barang di pasar lokal, mulai dari pena hingga jam tangan. Sepulang sekolah, Sajwani biasa membantu di toko sang ayah.

Sementara, ibunya menjajakan barang dari rumah-ke-rumah untuk tetangga.

Saat remaja, Sajwani memutuskan untuk kuliah di universitas kedokteran di Baghdad. Namun, karena ia memiliki otak cemerlang, pemerintah memberikannya beasiswa untuk sekolah di Amerika Serikat (AS).

Saat menginjak tahun kedua, dia berangkat ke Negeri Paman Sam. Lalu, ia kuliah teknik industri dan ekonomi di Universitas Washington. Sebagai sampingan, Sajwani menjual apartemen dengan skema time-share di Uni Emirat Arab.

Pada 1981, Sajwani lulus kuliah. Kemudian, ia bekerja sebagai pegawai kontrak di bagian keuangan Abu Dhabi Gas Industries. Di sana, ia melihat banyaknya uang yang dihasilkan dari menawarkan berbagai jasa.

Selang dua tahun, Sajwani memutuskan untuk mengundurkan diri dan membuka bisnisnya sendiri, katering di Abu Dhabi. Modalnya berasal dari hasil penjualan apartemen yang dilakukannya sebagai sampingan sejak kuliah.

Bisnis katering Sajwani berkembang pesat. Pelanggannya adalah perusahaan dan militer AS yang ada di Uni Emirat Arab. Salah satu konsumennya adalah raksasa konstruksi AS Bechtel.

Namun, Sajwani tak berpuas diri. Saat kateringnya tumbuh, ia mulai melirik bisnis hotel. Pada 1996, Sajwani mengembangkan hotel kecil di Dubai dan membeli sejumlah properti di pusat kota.

Keputusan itu terbilang tepat. Saat pemerintah mengizinkan warga negara asing memiliki properti di Dubai, Sajwani melepas sebagian miliknya. Dana hasil penjualan itu ia putar lagi dengan membeli tanah di kawasan yang saat itu belum berkembang, Marina.

"Semua orang mengatakan saya gila (membeli tanah di Marina)," ujar Sajwani seperti dikutip dari Forbes India.

Hussain Sajwani adalah konglomerat properti asal Uni Emirat Arab. Sumber kekayaannya berasal dari raksasa pengembang properti mewah Damac Properties. (Tangkapan layar web hussainsajwani.com).

Kendati demikian, Sajwani yakin dengan keputusannya dan ingin menjadi pionir dalam mengembangkan Dubai. Terlebih, ia melihat peluang dari banyaknya perusahaan multinasional yang masuk ke Uni Emirat Arab saat itu.

Pada 2002, Sajwani mendirikan Damac Properties yang menjadi batu pijakan kesuksesannya. Lewat perusahaan itu, Sajwani mengembangkan kawasan Marina. Sebagian dana pengembangan berasal dari uang muka calon pembeli.

Kelihaiannya dalam memasarkan proyek apartemen itu membuat banyak orang tertarik. Meski belum jadi, proyek gedung pertama setinggi 38 lantai Marina Terrace, ludes kurang dari 1,5 bulan. Begitupun proyek-proyek berikutnya.

Sajwani tak ragu untuk menggelontorkan gimik pemasaran yang kreatif dan besar-besaran. Bahkan, ia berani memberikan satu unit Lamborghini untuk pelanggan apartemen kelas atasnya.

Nama Sajwani kian sering muncul di media global usai Damac bekerja sama dengan perusahaan Donald Trump untuk mengembangkan dua lapangan golf di Dubai pada 2013. Saat itu, Sajwani bahkan kerap disebut-sebut sebagai 'Trump' dari UEA karena kelihaiannya sebagai pengusaha.

Pada 2015, Sajwani membawa Damac Properties melantai bursa saham Dubai. Setelah itu, Damac Properties terus melakukan ekspansi tak hanya di Timur Tengah tetapi ke seluruh dunia.

Di tangan Sajwani, Damac Properties telah menyelesaikan lebih dari 43.700 unit rumah dan lebih dari 30.000 dalam pengembangan hingga kini.

Perusahaan juga memiliki proyek di lebih dari 10 negara di seluruh dunia, termasuk di kota-kota berkembang seperti Dubai, Jeddah, Riyadh, Beirut, Amman, Doha, Bagdad, Maladewa, Toronto , Miami, dan London. Tak hanya itu, perusahaan juga memiliki kerja sama co-branding dengan merek-merek mewah seperti Versace, Roberto Cavalli, dan DeGrisogono.

"Saat ini, DAMAC Properties menikmati posisi terpercaya, yang dibangun selama bertahun-tahun dengan kualitas tanpa kompromi," ujar Sajwani dalam situs resmi perusahaan.

Tersandung Kasus Korupsi

Perjalanan Sajwani menjadi raja properti Dubai tak selamanya mulus. Sajwani sempat tersandung kasus korupsi setelah Pengadilan Mesir memutuskan ia bersalah pada 2011. Korupsi itu terkait kesepakatan tanah di Teluk Gamsha, Laut Merah yang dilakukan pada 2006 lalu.

Pengadilan saat itu menjatuhkan Sajwani hukuman 5 tahun penjara. Bahkan, seperti dikutip dari CNN, Pengadilan Kanada sempat membekukan aset Sajwani pada 2011 dan 2014.

Juru bicara perusahaan Sajwani kala itu mengatakan hukuman tersebut merupakan akibat dari ketidakstabilan politik setelah revolusi Mesir ketika pemerintahan baru menargetkan pejabat dari rezim sebelumnya.

Dalam perjalanannya, Sajwani mencapai kesepakatan dengan pemerintah Mesir melalui arbitrase penyelesaian sengketa investor-negara dan tidak menerima hukuman.

Saat ini, Sajwani tinggal bersama istrinya di Dubai. Keduanya memiliki empat orang anak.

[Gambas:Video CNN]

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Label：master sgp rabu jp paus、uang388、link terbaru slot

Terkait：aplikasi buat slot gacor、128.199 slot demo、slot online terpercaya 2022、astra77、pinjam online ojk 2022、situs slot server luar、emas138、situs slot aman terpercaya、situs slot terpopuler di indonesia、daftar slot 5000

bab terbaru：slot paling gacor saat ini（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26