lapakslot777

latihan kecil

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Naga Tersembunyi di Kota

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Naga datang ke dunia

Baru 30 Persen PNS Adopsi Cara Kerja Digital******

Menteri Komunikasi dan InformatikaBudi Arie Setiadi mengklaim baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadopsi cara kerja digital.

"Dari survei, mindset juga baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital," kata dia dalam acara Indonesia Digital summit 2023, Selasa (28/11).

Menurut Budi, pola pikir kerja dengan menerapkan digitalisasi penting dilakukan saat ini.

"Padahal kita paham betul, sisi lain digital pemerintahan dulu, pemerintah digital, yang terakhir,AI digital society, budaya baru, etika baru, kelola dengan hati-hati," kata Budi.

Ia pun mengatakan untuk meningkatkan pola pikir digital di kalangan ASN adalah dengan terus memberikan literasi digital.

Budi menilai hal itu perlu terus digenjot apalagi perkembangan teknologi tidak ada habisnya.

"Ke depan ada yang baru lagi, 10 tahun ada yang baru lagi, seperti SMS dihajar BlackBerry, dia dihajar Whatsapp juga dihajar kan, nanti kita lihat," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pasar tenaga kerja.

Digitalisasi, kata dia, di satu sisi membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menghilangkan lapangan kerja tertentu.

Oleh karena itu, negara G20 pun ikut membahas tersebut. Sri Mulyani pun mengatakan dalam menghadapi digitalisasi peningkatan skill diperlukan oleh para pekerja.

Ia menuturkan mau tidak mau para pekerja harus bisa beradaptasi.

"Training, retraining itu menjadi sesuatu yang a must. Kita menggunakan katakanlah Kartu Pra Kerja, adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk bridging," kata Sri Mulyani.

"Pasti belum sempurna tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja menimbulkan financial benefittapi juga bisa financial disaster," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyinggung bawah digitalisasi memiliki risiko tersendiri dalam industri keuangan. Menurutnya, hal ini tergantung pula pada tingkat literasi dan kebijakan masyarakat.

Ia mencontohkan teknologi menciptakan pinjaman online (pinjol). Namun, tak sedikit masyarakat yang terjerat dan malah menjadi hedonisme.

Karenanya, Sri Mulyani tak heran banyak kepala negara yang ia temui sama-sama ingin mengatur terkait hal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Alasan Basuki Jamin Tol MBZ Aman Meski Beton Dikorupsi Jadi Baja******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin kontruksi Tol Jakarta-Cikampel (Japek) II alias Tol MBZ aman meskipun rangka betonnya dikorupsi dan diganti jadi baja.

Jaminan keamanan ia berikan karena penggunaan rangka baja secara kekuatan tak jauh beda dengan rangka beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga katanya, sudah diuji sertifikasi.

Rangka itu juga sudah dipakai di sejumlah proyek.

"Menurut kami dari Kementerian PUPR, enggak ada risiko. Itu udah diuji oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sudah ada sertifikasinya," sambung dia.

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Kepala OIKN Respons Pj Gubernur DKI soal ASN Malas Pindah ke IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono merespons pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bakal memindahkan aparatur sipil negara (ASN) malas ke IKN.

Bambang menganggap pernyataan Heru itu hanya sebagai guyonan. Ia pun membantah bahwa IKN Nusantara seolah buangan bagi para ASN yang tak berkualitas.

"Becanda kali. Enggak lah (bukan tempat pembuangan) kami ingin yang pindah bilang 'Eh pindah itu asyik'" kata Bambang di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Tak hanya itu, ia menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk ASN yang pindah ke IKN.

"Kami sendiri bertekad yang pindah itu fasilitasnya bagus. Jangan sampai fasilitasnya gak ada," kata Bambang.

Ia menargetkan saat ASN pindah, di IKN sudah terbangun rumah sakit, sekolah, hingga rekreasi.

"Jadi kebutuhan sehari-hari kami coba sediakan," ucapnya.

Heru secara guyon mengatakan kepada pegawai Eselon III Pemprov DKI bahwa akan memindahkan sebagian mereka ke IKN Nusantara jika tak bekerja dengan baik.

Hal itu disampaikan Heru dalam seminar bertajuk 'Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selasa (28/11). Seminar ini dihadiri ratusan pegawai eselon III Pemprov DKI.

Awalnya, Heru meminta para ASN untuk bekerja dengan baik. Ia berkata mereka adalah penerus dalam pembangunan Jakarta.

"Harus semangat, kenapa? Bapak tidak mikir ke IKN," kata Heru yang disambut gelak tawa ASN.

"Jadi bapak kalau nggak bekerja dengan baik, sesuai dengan UU ASN yang terbaru, bapak saya pekerjakan ke IKN," imbuh Heru.

Para ASN kembali tertawa mendengar pernyataan Heru.

Dia juga meneruskan guyonan itu, "Kementerian siap-siap pindah ke IKN, tapi ASN Pemprov mau ke mana?".

Heru--yang juga Kepala Sekretariat Presiden--lalu mempersilakan apabila ada ASN DKI yang mau ditugaskan ke IKN.

Ia mengatakan langkah itu bisa mempercepat kenaikan pangkat sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Di UU ASN sekarang, bisa diperbantukan ke daerah terpencil atau daerah tertentu yang memang ASN-nya kurang dan bapak menjadi manajer atau supervisi, atau menjadi promotor. 2 tahun bapak balik bisa dinaikkan pangkat, tapi bapak pindahnya jangan ke kota besar, tadi saya kasih contoh ke IKN," kata eks Wali Kota Jakarta Utara itu.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

KAI Mulai Gunakan Biosolar B30 untuk Bahan Bakar Kereta******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImulai menggunakan Biosolar B30 untuk bahan bakar kereta api.

Biosolar merupakan BBM dengan campuran 30 persen bahan bakar dari sumber nabati, minyak kelapa sawit.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan penggunaan B30 seiring dengan upaya KAI mengedepankan prinsip-prinsip Environment, Social, Governance(ESG).

Agus menjelaskan Biosolar B30 memiliki emisi gas buang yang lebih rendah. Dengan begitu, KAI dapat membantu mengurangi polusi udara.

Ia bahkan menyebut di beberapa titik di Sumatera KAI sudah menggunakan Biosolar B35, yang berarti tingkat ramah lingkungannya lebih tinggi.

Agus menuturkan salah satu kelebihan kereta api yaitu kapasitasnya yang sangat besar. Satu gerbong bisa mengangkut 50 ton barang atau seukuran 2 truk kontainer.

Bahkan, kata dia, satu rangkaian KA angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan dapat menarik 60 gerbong atau 3.000 ton sekaligus.

Jika diangkut truk butuh kurang lebih 120 truk. Hal ini tentu lebih ramah lingkungan karena penggunaan BBM yang lebih rendah dan minim polusi.

Selain menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, KAI juga melakukan beberapa langkah nyata untuk menerapkan ESG. Adapun langkah tersebut seperti penggunaan panel surya di stasiun dan perkantoran.

Tak hanya itu, KAI juga melakukan kegiatan-kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang lingkungan hidup ataupun pendampingan UMKM.

Agus mengatakan KAI telah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Stasiun Gambir dan gedung Jakarta Railway Center.

Ke depan, KAI akan memasang PLTS di 40 stasiun dan dua Balai Yasa. Menurut Agus, pemasangan solar panel ini merupakan upaya transisi energi yang dilakukan KAI untuk suplai listrik di berbagai aset KAI.

Sementara itu, KAI juga terus mendukung kemajuan UMKM di Indonesia melalui program TJSL. Agus menuturkan program itu di antaranya dengan memberikan bantuan permodalan, meningkatkan soft skill melalui pelatihan, serta mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pameran baik berskala nasional ataupun internasional.

Saat ini, total terdapat 660 mitra binaan aktif KAI yang tersebar di seluruh daerah operasional Jawa dan Sumatera. Adapun per Oktober 2023, KAI telah menyalurkan dana sebesar Rp3,8 miliar bagi UMKM binaannya melalui program kolaborasi.

"KAI menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap penerapan ESG. Melalui penerapan ESG, KAI bukan hanya menjadi pelopor dalam transportasi berkelanjutan, tetapi juga berperan dalam menciptakan nilai jangka panjang untuk semua pemangku kepentingan," tutup Agus.

Penerapan prinsip-prinsip ESG itu tak lepas dari kondisi keuangan KAI yang kuat. Hingga Kuartal III 2023, KAI berhasil mencetak laba bersih Rp1,51 triliun. Angka ini naik 20 persen dibandingkan periode yang sama 2022, yakni Rp1,26 triliun.

[Gambas:Video CNN]