petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek erek kapas

audy88 436Jutaan kata 194985Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek kapas》

Jaleswari Pramodhawardani umumkan undur diri dari KSP******

Jaleswari Pramodhawardani umumkan undur diri dari KSP
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. ANTARA/HO-KSP/aa.
Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024
Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di Kantor Staf Presiden (KSP), terhitung mulai Kamis, 1 Februari 2024.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," kata Jaleswari dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Jaleswari menyampaikan secara formal proses permohonan pengunduran dirinya sudah diajukan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jaleswari yang diketahui masuk dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md sejak November 2023, menyatakan mundur karena tidak ingin dipersepsikan sebagai beban politik Presiden Joko Widodo.

Baca juga: KSP: Penyelenggaraan Pemilu 2024 harus miliki perspektif HAM

Baca juga: KSP harap DPR segera bahas RUU Perampasan Aset

Baca juga: KSP dorong KPU ciptakan Pemilu 2024 ramah disabilitas

"Alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," tutur Jaleswari.

Dia juga menyatakan memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik.

"Saya pribadi memohon maaf apabila dalam mengemban jabatan sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, terdapat ruang penyempurnaan yang belum saya isi secara maksimal," ujar Jaleswari.

Dia mendoakan Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari******

KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari
Situasi di Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (29/1/2024). ANTARA/Rubby Jovan/am.
Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh
Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan skema “dynamic pricing” atau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh yang lebih fleksibel mulai keberangkatan 3 Februari 2024.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangannya yang diterima di Bandung, Senin, mengatakan penerapan skema tarif dinamis ini memungkinkan penumpang mendapatkan tiket Kereta Cepat Whoosh dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu.

“Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh," kata Eva.

Eva menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif dinamis diantaranya jam sibuk atau jam non sibuk, momen liburan atau non liburan hingga pada hari kerja ataupun akhir pekan.

Ia menambahkan pada jam sibuk akan ditawarkan tarif yang lebih tinggi, sebaliknya pada di luar jam sibuk tentunya akan ditawarkan tarif yang lebih murah.

“Penumpang diberi alternatif perjalanan dengan tarif yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan daya belinya,” kata dia.

Dia menyebut tarif yang akan diberlakukan nanti untuk kelas premium ekonomi berkisar mulai dari Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000, hingga Rp250.000.

Menurut dia, tarif dinamis ini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Adanya fleksibilitas harga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.

“Penerapan tarif dinamis ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar dapat terus sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional Whoosh,” katanya.

Masyarakat yang ingin menggunakan Whoosh dapat melakukan pemesanan melalui saluran resmi seperti aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Adapun hingga 27 Januari 2024, sebanyak 1,4 juta orang yang menggunakan Keret Cepat Whoosh untuk melakukan mobilitas Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Saat ini rata-rata okupansi berkisar sekitar 60 hingga 80 persen.

Baca juga: KCIC buka lowongan kerja pada 16 posisi bagi lulusan D3 sampai sarjana
Baca juga: KCIC beri pelatihan masinis Indonesia untuk operasional kereta cepat
Baca juga: KCIC targetkan layani 31 ribu penumpang per hari pada 2024
 

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jp333

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
ngeslot gacor
slot asli gacor
cheat rtp jam gacor
indogacor369
pinjol angsuran bulanan
petir kakek zeus
gampang gacor
gacor slot hari ini
sob77 online
Daftar isi semua bab
Bab 1 perdana 4d slot
Bab 2 ug234
Bab 3 meteorqq
Bab 4 macauwin138
Bab 5 bet10rb
Bab 6 303hoki
Bab 7 link slot baru rilis
Bab 8 pt slots
Bab 9 kaskus togel
Bab 10 wishbet88
Bab 11 azkabet
Bab 12 akulaku vs kredivo
Bab 13 nama situs gacor
Bab 14 penari 2d togel
Bab 15 pinjol yang bisa dicicil bunga rendah
Bab 16 bendera88
Bab 17 buku mimpi 82
Bab 18 fortuna bola88
Bab 19 airbet88 login link alternatif
Bab 20 pinjaman seperti akulaku
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5392bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Tuanku sangat galak

trik pola maxwin olympus
Kemendikbudristek: Pendidikan usia dini harus menyenangkan
Tangkapan layar - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek Iwan Syahril dalam Sosialisasi Penguatan Implementasi Transisi PAUD ke SD 2024 di Jakarta, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek, Iwan Syahril menegaskan pendidikan bagi anak-anak usia dini harus berlangsung secara menyenangkan, sehingga memunculkan rasa cinta mereka pada belajar.

“Kita ingin anak-anak sejak PAUD dan SD kelas 1 dan 2 memiliki rasa cinta terhadap belajar. Belajar adalah sesuatu yang mereka rindukan. Bukan hal yang menakutkan,” katanya dalam Sosialisasi Penguatan Implementasi Transisi PAUD ke SD 2024 di Jakarta, Selasa.

Iwan menuturkan apabila anak-anak sejak usia dini memiliki rasa cinta dan nyaman terhadap kegiatan belajar, mereka akan memiliki fondasi yang baik dan kuat untuk bisa menyambut masa depan lebih cerah.

Baca juga: Kemendikbudristek apresiasi Bunda PAUD kawal transisi bahagia ke SD

Menurutnya, pembelajaran yang berlangsung menyenangkan bagi anak-anak akan membuat mereka memiliki nilai-nilai pribadi yang baik, mulai dari sisi agama, budi pekerti, bersosialisasi, komunikasi, meregulasi emosi, hingga motorik.

Oleh sebab itu, Kemendikbudristek pada tahun lalu mengeluarkan gerakan Merdeka Belajar Episode ke-24 bertajuk "Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan" dan kini telah diimplementasikan oleh lebih dari 504 kabupaten/kota di Indonesia.

Salah satu kebijakan dari gerakan tersebut adalah menghapuskan tes membaca, menulis, dan menghitung (calistung) ketika anak-anak PAUD mendaftar untuk masuk ke jenjang SD.

Iwan mengatakan proses pembelajaran yang menyenangkan, bahkan yang disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan masing-masing siswa akan memicu mereka untuk memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga membentuk pribadi yang berpikir kritis.

“Jadi, harapan kami guru kelas 1 dan kelas 2 tidak bingung kalau anaknya tidak bisa calistung. Tetapi, secara holistik melihat tumbuh kembang anak di enam kemampuan fondasi,” katanya.

Ada enam kemampuan fondasi pada anak usia dini yang ingin dibentuk melalui kebijakan ini, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, serta kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar.

Kemudian, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri, serta pemaknaan belajar yang menyenangkan dan positif.

Baca juga: Kolaborasi menjadikan gerakan Transisi PAUD ke SD lebih bermakna

Baca juga: Kemendikbud: PAUD fondasi anak jadi pembelajar sepanjang hayat

Ia menambahkan apabila para guru bingung dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini, guru bisa menggunakan Kurikulum Merdeka.

Di dalam Kurikulum Merdeka sudah mengasumsikan bahwa anak-anak sebagian belum bisa calistung, sehingga dari buku dan pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan, dan pertumbuhan anak.

“Jika anak belum bisa calistung, tidak apa-apa. Ada anak yang mungkin lebih cepat, ada anak yang lebih lambat. Apalagi tidak semua anak-anak memiliki kesempatan masuk ke taman anak-anak,” kata Iwan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

hislot88
KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari
Arsip foto - Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kedua kiri) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dasar perapian

trik main samgong
Curah hujan tinggi, permukiman warga di Kebon Pala banjir
Seorang warga menggendong anak saat banjir yang merendam rumah di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (30/11/2023). ANTARA FOTO/Rifqi Raihan Firdaus/rwa.
Ini bukan banjir kiriman
Jakarta (ANTARA) - Tingginya curah hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta mengakibatkan permukiman warga di Kebon Pala RT 10 dan RT 13/RW 04 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir.

Ketua RT 13/RW 04 Sanusi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan, curah hujan yang tinggi mengakibatkan 100 rumah warga terkena banjir.

"Ketinggian air tadi pagi mencapai 65 sentimeter (cm), namun saat ini mulai surut hingga mencapai 50 cm," kata Sanusi.

Menurut dia, penyebab banjir yang terjadi saat ini bukan karena banjir kiriman dari Bogor, seperti sebelumnya.

"Ini bukan banjir kiriman, tapi banjir dari curah hujan yang beberapa hari ini turun deras," ujarnya.

Baca juga: Banjir Jakarta, puluhan warga ngungsi di Gedung Kelurahan Semper Timur

Warga Kebon Pala memang sering kali terkena banjir karena lokasi permukiman warga yang lebih rendah dan berada dekat aliran Kali Ciliwung. Ketika debit air naik di wilayah itu sering terdampak luapan kali tersebut.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak sebanyak 17 rukun tetangga (RT) dan 22 ruas jalan terendam banjir.

Dari 17 RT itu, ke-15 RT diantaranya berada di Jakarta Timur, yakni satu RT di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas dengan ketinggian air 30 cm, dengan penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Cipinang.

Kemudian, satu RT di Kelurahan Dukuh, Kecamatan. Kramat Jati dengan ketinggian 40 cm dan 13 RT di Kelurahan Makasar dengan ketinggian 30 cm.

Sementara tiga ruas jalan di Jakarta Timur juga terendam banjir yakni Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, dengan ketinggian 20 cm; Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur (Titik Kenal Halte Busway Pasar Induk Kramat Jati) dengan ketinggian 10 cm; Jalan Raya Ciracas dengan ketinggian air 10 cm.

Baca juga: Banjir di Jakarta meluas ke 17 RT dan 22 ruas jalan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

produsen internasional

pasti maxwin x5000
KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari
Arsip foto - Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kedua kiri) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menjauhlah dari telur nagaku

buku erek erek lengkap
KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari
Arsip foto - Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kedua kiri) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

cicil motor pakai kredivo
Polisi amankan CCTV pascaledakan rumah sakit di Padang
Tim SAR Gabungan mengevakuasi pasien pasca terjadi ledakan di Semen Padang Hospital (SPH) Padang, Sumatera Barat, Selasa (30/1/2024). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz/am.
CCTV sudah kami ambil untuk melihat apa yang terjadi
Padang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap membenarkan telah mengamankan closed circuit television (CCTV) di Rumah Sakit Semen Padang pascaledakan, Selasa sekitar pukul 15.30 WIB.

"CCTV sudah kami ambil untuk melihat apa yang terjadi," kata Kapolresta Padang Kombes Pol. Ferry Harahap di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Sejauh ini kepolisian baru meminta keterangan kepada pihak rumah sakit mengenai insiden tersebut. Namun, polisi akan memanggil atau menggali lebih banyak informasi kepada sejumlah pihak terkait.

"Belum ada yang diperiksa dan sekarang kami masih mendata," ujarnya.

Kombes Pol. Ferry memastikan akan mendalami apakah ada petugas yang sedang bekerja di lantai tujuh atau lokasi yang diduga terjadinya gangguan instalasiair conditioner (AC) sentral.

Kapolresta mengatakan bahwa polisi juga berkoordinasi dengan perusahaan listrik negara (PLN) setempat terkait dengan pasokan listrik untuk dialiri ke beberapa ruangan, salah satunya terkait dengan vaksin.

Sementara itu, Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha menuturkan bahwa manajemen rumah sakit mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Selain itu, pihak rumah sakit juga mengambil tindakan untuk memulangkan seluruh pasien rawat jalan maupun pasien di unit gawat darurat (UGD). Masalahnya, pascaledakan tersebut operasional Rumah Sakit Semen Padang untuk sementara waktu dihentikan.

Farisha memastikan akibat ledakan tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja dua pasien mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca atau benda lainnya.

Baca juga: Polisi duga ledakan di Rumah Sakit Semen Padang akibat instalasi AC
Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024