demoslot88

Kemanusiaan Meningkat

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

JK Klaim Tak Gusur Warga Saat Kalla Grup Bangun Smelter di Luwu******

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim tidak pernah menggusur warga saat perusahaannya, Kalla Grup, membangun pabrik smelter di Desa Karang-karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

JK menyindir pembebasan lahan yang kerap terjadi penggusuran rumah-rumah warga seperti yang terjadi kepada warga Rempang di Batam terkait proyek strategis negara (PSN) Eco City beberapa waktu lalu.

Ia mengakui pihaknya sudah membeli tanah masyarakat yang akan akan dibangun pabrik semenjak 2016. Meski begitu, ia tak menampik jika masih ada demo dari beberapa pihak, seperti kelompok AMAN (Aliansi Masyarakat Adat).

Mantan wapres ini menyebut pembangunan pabrik smelter tersebut paling ramah lingkungan di Indonesia. Sebab, pembangunan smelter itu menggunakan sumber energy terbarukan hydro power.

"Di sinilah yang paling lengkap di seluruh Indonesia, pembangkitnya green energi prosesnya juga green energi. Jadi, ini cocok untuk kemajuan Indonesia. Disini orang tidak akan melihat cerobong asap. Jadi ini satu-satunya di Indonesia yang paling green energy coba cari di Indonesia di mana ada yang paling ramah lingkungan," ungkapnya.

Selain itu, pada proses pembangunan smelter tersebut menggunakan 100 persen tenaga kerja dalam negeri yang terdiri dari 70 persen warga Luwu Raya dan 30 persen berasal dari beberapa daerah di Indonesia.

Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun smelter yang ramah lingkungan tanpa bantuan tenaga kerja asing sebagaimana yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Insinyur insinyur ini semua anak-anak daerah, beda dengan Morowali nanti selesai (pabriknya) baru kerja (warga lokal). Ini untuk memberikan bukti bahwa Indonesia mampu untuk sebuah industri bahwa kita masih kerja sama teknologi dari luar," tegasnya.

Rencananya smelter yang dibangun oleh perusahaan JK di area 200 hektar tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja.

JK menjelaskan pada proses pengembangannya di area tersebut akan dibangun industri-industri lain berbasis nikel. Kemudian JK mempersilakan semua pihak untuk masuk dan turun membangun pabrik tersebut.

"Prinsip pokoknya adalah bagaimana memajukan daerah, ini industrinya 200 hektar akan penuh dengan pabrik dan akan menyerap ribuan tenaga kerja. Diharapkan nanti di sini akan timbul industri berbasis nikel, kita sistemnya terbuka kepada semua orang. Berbeda halnya dengan Vale hanya lingkungan di situ saja, kita ingin lebih terbuka kepada semua masyarakat," jelasnya.

Adapun rencananya, smelter nikel tersebut akan rampung dan mulai beroperasi memproduksi feronikel pada November 2023 dengan kapasitas produksi 33 ribu ton nikel per tahun. Diperkirakan pembangunan pabrik ini akan selesai pada Juli 2024 dengan kapasitas produksi sebesar 31.400 ton nikel per tahun dengan menelan investasi sebesar Rp3,2 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

INDEF: 50 Persen Produk Skincare di Marketplace RI dari China******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut 50 persen produk perawatan kulit dan kecantikan (skincare) yang dijual di lokapasar (marketplace) Indonesia adalah barang impor dari China.

"Kalau lihat data saat ini, produk skincareatau kecantikan itu 50 persen impor dari China. Itu sangat berbahaya untuk kelangsungan industri lokal," kata Kepala Peneliti Center of Digital Economy INDEF Nailul Huda dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Huda ikut dalam diskusi pelaku UMKM bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki hari ini. Ia pun mengusulkan dua opsi untuk memberantas banjir produk impor dari China cs.

Kedua,Huda ingin pemerintah tak hanya fokus soal revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Salah satu yang kami usulkan ada tagging asal barang, bukan cuma asal penjual. Jadi, kita bisa memetakan mana barang impor dan lokal. Sehingga nanti akan mendorong semua platform wajib mendukung barang-barang lokal, dengan cara memberikan diskon dan insentif harga untuk produsen-produsen lokal," tutur Huda.

"Kami juga meminta untuk mengenakan biaya, baik administrasi, pajak, dan sebagainya untuk produk-produk impor. Sehingga pemerintah melindungi dan di sisi lain juga memberatkan produk impor," terangnya.

Di lain sisi, Teten menegaskan pemerintah tidak hanya berurusan dengan banjir barang impor di TikTok Shop, tetapi juga di e-commerce lain. Oleh karena itu, ia ingin produk UMKM Indonesia dilindungi dengan sederet kebijakan.

Ia mengakui memang pemerintah belum bisa melindungi UMKM dari segi kebijakan impor. Oleh karena itu, selain revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, Teten ingin negara mengenakan bea masuk lebih tinggi bagi barang-barang impor.

"Kita memang harus betul-betul memproteksi sedemikian rupa, jangan sampai produk lokal kalah bersaing dengan produk luar. Negara manapun juga sama memberlakukan seperti itu, baik nanti dijual secara online maupun offline," jelasnya.

"Seperti tadiskincare,kita kan sebenarnya sudah bagus. Local brand itu sedang kuat-kuatnya, tapi sekarang derasnya barang dari luar yang harganya lebih murah. Kita kurang melindungi dari kebijakan bea masuk, kebijakan impor, kita kurang melindungi UMKM kita," imbuh Teten.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Bos Wika Mengadu ke DPR, Butuh Modal Negara Rp6 T dan Sulit Utang Bank******

Bos PT Wijaya Karya(Persero) Tbk mengeluh ke DPRRI; butuh penyertaan modal negara (PMN) Rp6 triliun hingga sudah tak bisa utangke perbankan.

Keluh kesah itu disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko WIKA Adityo Kusumo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (20/9). Ia menggantikan Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito yang berhalangan hadir karena sang mertua meninggal dunia dini hari tadi.

Adityo mengatakan WIKA adalah salah satu motor utama pembangunan infrastruktur pemerintah. Namun, ia mengatakan perseroan kini sedang dalam fase restrukturisasi utang.

"Namun, di satu sisi Wijaya Karya sedang dalam proses menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN). Ada 41 proyek, 37 PSN dan 4 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di mana dengan kondisi restrukturisasi, maka perbankan tidak lagi bersedia memberi modal kerja penyelesaian proyek kepada perseroan," sambungnya.

Adityo merinci 41 proyek garapan WIKA tersebut menghabiskan dana Rp33,3 triliun. Oleh karena itu, mereka mengaku butuh suntikan modal negara Rp6 triliun tersebut untuk menuntaskan seluruh tanggung jawab perusahaan.

Ia memperkirakan PMN tersebut bisa berkontribusi terhadap pajak ke negara sebesar Rp2,5 triliun, alokasi belanja ke mitra proyek Rp5,2 triliun, dan alokasi upah tenaga kerja proyek Rp3,8 triliun. Adityo juga berharap suntikan Rp6 triliun itu bisa menyerap 21 ribu tenaga kerja setiap tahunnya.

"Kondisi finansial terkini, aset secara terkonsolidasi Rp72,1 triliun, liabilitas Rp56,7 triliun, dan ekuitas Rp15,47 triliun. Namun, memang di 2023 khususnya semester I kami mengalami kerugian Rp2 triliun," jelasnya.

"Tingginya tingkat utang yang timbul dari periode-periode sebelumnya, memang kami secara terpaksa untuk mengambil langkah restrukturisasi kepada para kreditur," sambung Adityo sebelum diinterupsi anggota Komisi XI DPR yang meminta RDP dilanjutkan secara tertutup.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan pendalaman terhadap WIKA selaku perusahaan terbuka bisa mempengaruhi gerak pasar. Oleh karena itu, DPR sepakat melanjutkan pembahasan secara tertutup.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan duit Rp6 triliun dibutuhkan WIKA untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan aset imbas peningkatan liabilitas perusahaan pada 2014-2022.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi mostlymemang peningkatan asetnya berdasarkan pembiayaan, pinjaman, atau utang. Selain itu, memang ada implikasi terhadap kondisi keuangan ketika WIKA bertindak sebagai investor maupun kontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Oleh karena itu, diperlukan PMN untuk memperkuat struktur permodalan WIKA," jelas Rionald.

Rio, sapaan akrabnya, juga membeberkan perbedaan kondisi keuangan WIKA dengan dan tanpa suntikan modal negara. Ia mengatakan keuangan perusahaan pelat merah tersebut akan lebih cepat pulih di 2039 dari proyeksi awal pada 2043 jika tanpa tambahan duit Rp6 triliun.

"Dengan PMN, maka di 2024 debt equity ratio-dnya (DER) dari 6,5 turun menjadi 2,7 dan ke depan ini akan lebih memperkecil DER-nya," tutupnya.

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

Bansos Pangan Bakal Cair Lebih Cepat September 2023******

Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan berupa berasdari awalnya Oktober menjadi September.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos pangan akan diberikan pada September, Oktober, dan November tahun ini.

Arief menyebut percepatan penyaluran bansos sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief mengatakan beras yang akan digunakan untuk bansos pangan berasal dari Perum Bulog. Per hari ini, stok beras Bulog mencapai 1,524 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

Sebelumnya, bansos pangan dijadwalkan diberikan pada Oktober-Desember tahun ini. Bansos akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan.

Pada Maret-Mei 2023, pemerintah juga telah menyalurkan beras kepada 21,6 juta KPM. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur.

[Gambas:Video CNN]