ligaciputra rtp

Legenda manusia ikan besar

kasih slot

KLHK susun instrumen pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan******

Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun instrumen tata lingkungan melalui daya dukung dan daya tampung untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol di Jakarta Jumat
mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. "Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan," katanya. KLHK memproyeksikan konsumsi sumber daya alam akan terus meningkat hingga pada suatu waktu mencapai kondisi melampaui. Karena itu, untuk mencegah kondisi tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk mengetahui ambang batas lingkungan hidup, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH. Pendekatan daya dukung dan daya tampung berfungsi sebagai alat ukur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam. Hanif menjelaskan, ada lima fokus utama D3TLH yang bisa diperbaharui untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni air, lahan, biodiversitas, udara, dan laut. Namun, udara dan laut belum rampung karena Modern ya masih disusun dan ditargetkan bisa disampaikan pada tahun depan. "Kita selama ini bicara tambang, bicara lingkungan hutan, bicara industri, tetapi kita belum pernah memikirkan untuk mempunyai pegangan yang konkret terkait itu, sehingga hari ini kami hadirkan," kata Hanif. "Daya dukung dan daya tampung merupakan rangkaian yang menjadi bagian dari rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan lahir

rtp betcash303

AHY sebut IKN jadi representasi Indonesia semakin maju******

IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi,...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi representasi Indonesia yang semakin maju dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

AHY menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan lari pagi di IKN pada Jumat, sebagaimana unggahan yang telah dikonfirmasi Antara di Jakarta.

“IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat pendidikan dan semua representasi Indonesia semakin maju, Indonesia Emas 2045,” kata AHY dalam videonya di akun resmi @agusyudhoyono yang telah dikonfirmasi.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat

AHY menunjukkan dari bukit di mana dia berdiri, dia bisa melihat pemandangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Istana Kepresidenan, lapangan upacara HUT RI, dan kompleks perkantoran termasuk kompleks kementerian/lembaga.

Ia menceritakan pengalaman lari pagi di IKN dengan pemandangan alam yang indah, cuaca yang sejuk, serta dikelilingi bukit-bukit hijau. AHY meyakini IKN akan semakin hijau jika pembangunan telah rampung.

“Kita sangat senang dan bangga jika kita punya visi kebudayaan, peradaban, dan juga karena visi misi Presiden Jokowi dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan ibu kota yang cerdas, smart city, forest citykarena bukan hanya nanti akan menjadi kota cerdas tapi juga sangat ramah lingkungan,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah melalui pembangunan IKN ingin menampilkan kehidupan di tengah-tengah hutan dengan ekosistem yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

“Sudah saatnya Indonesia mengedepankan energi terbarukan. Mengapa ? Karena kita harus menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, untuk bisa hadapi krisis iklim, perubahan cuaca yang sangat ekstrem yg membuat bumi kita semakin kering dan juga banyak masalahnya,” ujar dia.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

AHY memastikan akan terus mendukung pembangunan IKN.

"Kita tahu ini butuh waktu, butuh proses, tapi kita harus punya progres, punya kemajuan, tahapan yang dilalui selama ini luar biasa, di tengah kesulitan waktu itu recoverydari pandemi, tetapi juga tetap dengan dedikasi dan komitmen ada belasan ribu yang tengah bekerja sebagai pekerja konstruksi, ini luar biasa karena harus diorkestrasi dengan baik.

Kita semua harus mendoakan dan beri support terbaik agar IKN bisa terwujud,” AHY.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

mata evolusi

akulaku bisa pinjam uang

Erick Thohir Copot Muchtar Luthfi Mutty dari Kursi Komisaris Pelindo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Muchtar Luthfi Mutty dari jajaran dari jajaran komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.

Pencopotan Luthfi tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-2/MBU/01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Keputusan itu diteken Erick pada 3 Januari 2024.

"Memberhentikan saudara Muchtar Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia," tulis pernyataan resmi Pelindo, Rabu (3/1).

"Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut," bunyi penggalan keputusan tersebut.

Namun, Erick tak mengangkat orang anyar. Ia menunjuk Sudung Situmorang yang semula menjabat komisaris Pelindo untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Luthfi.

Ada juga nama baru, yakni Andus Winarno yang diangkat menjadi komisaris Pelindo.

Sementara itu, Komisaris Utama Pelindo Agus Suhartono yang ditunjuk sejak 19 Mei 2023 mendapatkan tugas baru dari Erick. Agus juga diperintahkan untuk rangkap jabatan sebagai komisaris independen.

Berikut jajaran Dewan Komisaris Pelindo terbaru:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Agus Suhartono
Komisaris Independen: Sudung Situmorang
Komisaris Independen: Heru Sukanto
Komisaris: Didi Sumedi
Komisaris: Andus Winarno
Komisaris: Arif Toha Tjahjagama
Komisaris: Jodi Mahardi

Terlepas dari perombakan dewan komisaris Pelindo, Muchtar Luthfi Mutty sebelumnya tergabung dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) di Pilpres 2024. Namanya diumumkan sebagai wakil deputi penggalangan eks kepala daerah pada November 2023 lalu.

Akan tetapi, ada kabar yang menyebutkan bahwa Luthfi mengundurkan diri dari jajaran Timnas AMIN.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Luthfi Mutty soal posisinya saat ini, apakah masih tergabung dalam Timnas AMIN atau tidak. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Arena Manju

tunai pintar ojk

Hasil Inspeksi PUPR: Terowongan Tol Cisumdawu Aman Dilewati******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin dan memastikan bahwa terowongan Tol Cisumdawu yang berada di ruas tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan dalam kondisi aman dilalui kendaraan, pascagempa yang melanda Kabupaten Sumedang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Jaminan mereka keluarkan setelah Kementerian PUPR menurunkan tim Direktorat Jenderal Bina Marga besama dengan Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan untuk mengecek kondisi terowongan usai diisukan retak akibat gempa.

Salah satu bagian penting yang diperiksa pada terowongan pascagempa adalah bagian portal terowongan yang diduga terdampak beban gempa.

Lihat Juga : Kemenkeu Pastikan Gaji PNS Naik 8 Persen per 1 Januari, Tapi Dirapel

Endra mengatakan untuk mengecek isu retakan tim juga mengecek struktur beton terowongan.

"Berdasarkan hasil inspeksi awal, tidak ditemukan retakan pada permukaan beton. Pola mirip retakan beton pada terowongan tersebut merupakan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton yang tidak rata, yang terlihat seolah dinding mengalami retak," kata Endra.

Kabar terowongan Tol Cisumdawu mengemuka belakangan ini usai gempa bermagnitudo 4,8 yang melanda Sumedang akhir tahun kemarin.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkoordinasi dengan pengelola Tol Cisumdawu, PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) terkait keretakan itu.

"Terkait keretakan dinding "Cisumdawu Twin Tunel" Tol Cisumdawu, Forkopimda masih berkoordinasi dengan CKJT selalu pengelola Tol Cisumdawu," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis, Senin (1/1).

Namun, keretakan dibantah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Itu bukan retak. Itu 'kan membangunnya segmental, segmen-segmen itu, jadi sambungan-sambungan," katanya di Banyumas, Jawa Tengah, Senin (1/1) sore seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Arab Saudi Temukan Harta Karun Cadangan Emas Raksasa Berkadar Tinggi

Ia mengatakan sambungan segmental itu menjadi perhatian masyarakat karena ada gempa. Sebaliknya, jika tidak ada gempa, kemungkinan masyarakat tidak memerhatikan hal itu.

Kendati demikian, Basuki mengatakan pihaknya tidak lengah dengan adanya berita tersebut dan akan menyelidikinya.

Bantahan sama juga disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. 

"Kita cek, itu bukan retak. Itu akumulasi debu-debu yang terbang, terkumpul di situ karena di joint (sambungan) tidak terlalu rata," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Biografi pejabat wanita Dayun

erek2 87

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

gen dewa super

slot gacor siang

Pemerintah pusat tuntaskan santunan tanam tumbuh terdampak Bandara IKN******

Pemerintah pusat telah menyalurkan santunan tanam tumbuh tahap satu pada 27 Februari 2024 dan tahap dua pada 29 Februari 2024

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah pusat berkomitmen menuntaskan pemberian santunan tanam tumbuh kepada warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terdampak pembangunan Bandara Udara (Bandara) Naratetama (very veryimportant person/VVIP) prasarana penunjang transportasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
 "Pemerintah pusat akan memberikan santunan tanam tumbuh warga terdampak pembangunan bandara," kata Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Siti Sugianti di Penajam, Jumat.
Santunan tanam tumbuh yang diberikan itu, lanjut dia, merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat yang terkena dampak pengembang pembangunan Kota Nusantara. "Pemerintah pusat telah menyalurkan santunan tanam tumbuh tahap satu pada 27 Februari 2024 dan tahap dua pada 29 Februari 2024," tambahnya. Pemerintah pusat melakukan penyaluran santunan tanam tumbuh warga terdampak pembangunan Bandar Udara Naratetama untuk tahap selanjutnya pada Maret 2024.

Warga yang terkena dampak proyek pembangunan Bandara Naratetama tidak hanya mendapat santunan tanam tumbuh berupa uang tunai, tetapi pemerintah pusat juga menyediakan lahan pengganti yang berlokasi di luar area bandara. Pemerintah pusat telah menyiapkan lahan 400 hektare untuk relokasi warga yang terdampak proyek bandar udara, jelas Siti Sugianti, lahan itu merupakan bagian dari 1.873 hektare lahan program reforma agraria yang dijalankan Badan Bank Tanah.

Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara mendata sebanyak 647 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Pantai Lango dan Gersik tercatat sebagai calon penerima santunan dan lahan program reforma agraria.

Pemerintah pusat sudah menyalurkan santunan tanam tumbuh tahap satu untuk 16 bidang tanah, menurut Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, dan tahap dua untuk 18 bidang tanah. Tahap selanjutnya pemberian santunan tanam tumbuh kepada warga yang terkena dampak pembangunan Bandar Udara Naratetama dilakukan untuk 14 bidang tanah ditanya bidang tanah yang telah diidentifikasi.

 Masyarakat yang berhak menerima santunan tanam tumbuh dan lahan program reforma agraria itu ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur, kata Makmur Marbun.

Baca juga: Bank Tanah menyiapkan lahan relokasi warga komitmen dukung Bandara IKN

Baca juga: Pemerintah pusat beri santunan tanam tumbuh warga terkena Bandara IKN

Baca juga: OIKN: Bandara VVIP IKN dapat beroperasi pada Agustus 2024

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024