kredivo cara bayar

One Piece: Musuh Dunia

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Masa Jabatan Jamal Wiwoho Diperpanjang hingga Ada Rektor UNS Solo Definitif******

SOLO–Jabatan Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Mendikbudristek No 23167/M/06/2023 tertanggal 6 April 2023 yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Jumat (7/4/2023), dalam surat itu disebutkan bahwa perpanjangan masa jabatan Rektor UNS Solo Jamal Wiwoho terhitung mulai 11 April 2023 sampai dengan dilantiknya Rektor UNS Solo definitif periode berikutnya.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Sebelumnya, Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, menegaskan dengan dibekukannya MWA UNS, maka rektor terpilih sudah dianggap tidak sah. Hal ini lantaran pihak Kemendikbudristek sudah mengeluarkan surat keputusan nomor 23167/M/06/2023, yang isinya perpanjangan masa jabatan rektor UNS periode 2019-2023.

“Ini berlaku sampai adanya rektor baru yang terpilih melalui mekanisme MWA yang akan dibangun lagi oleh Menteri (Mendikbudiristek, Nadiem Makarim),” tutur Djarat dalam jumpa pers, Kamis (6/4/2023).

Dengan adanya surat itu, menurutnya tidak ada pelantikan yang sedianya diadakan pada 11 April 2023 mendatang. “Tentu akan ada pemilihan ulang karena MWA akan ditata lagi,” tambah dia.

Drajat kemudian menegaskan bahwa dosen, tenaga pendidik, dan civitas akademik UNS patuh kepada peraturan tersebut. “Sehingga kita laksanakan keputusan kemarin yang terkait [pembekuan] MWA,” kata dia.

Keluarnya keputusan Kemendikbudristek itu meniadakan kekosongan kekuasaan pada tanggal 11 April 2023. “Karena kalau tidak keluar keputusan menteri maka jabatan rektor akan kosong,” kata dia

Saat ini pihaknya juga sedang menunggu SK dari kementerian terkait pembentukan tim dari Jakarta yang akan melakukan pembenahan MWA.

Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Sutanto, mengatakan jika MWA yang sudah dibekukan tetap melantik rektor, maka pelantikan tersebut berada di luar koridor hukum.

“Yang pasti kan Ketua MWA sudah mundur, kemudian beberapa anggota juga sudah mundur. Sedangkan Wakil Ketua MWA bekerja berdasarkan peraturan nomor 2 tentang delegasi, sehingga MWA tidak bisa mengambil alih fungsi ketua MWA karena ketua sudah mundur,” kata dia.

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 15 Desember: Olahraga Basket Lahir******

SOLO —Pada 15 Desember 1891, olahraga bola basket untuk kali pertama dikemukakan seorang guru olahraga asal Kanada, James Naismith, di sebuah perguruan tinggi di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat (AS).

Awal mula penciptaan permainan bola basket itu merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa bersejarah dunia yang layak dikenang pada hari ke-349—hari ke-350 dalam tahun kabisat—sesuai sistem Kalender Gregorian, 15 Desember.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah pada 15 Desember yang dihimpun Solopos.comdari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org, dan terangkum dalam Sejarah Hari Ini:

1891 —Olahraga bola basket untuk kali pertama dikemukakan seorang guru olahraga asal Kanada, James Naismith, di sebuah perguruan tinggi di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat (AS). Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England.

Pada awalnya, setiap tim basket berjumlah sembilan orang dan tidak ada dribble, sehingga bola hanya dapat berpindah tangan melalui lemparan. Sejarah peraturan permainan basket diawali dari 13 aturan dasar yang ditulis sendiri oleh James Naismith.

1914 —Pasukan Serbia berhasil merebut kembali Kota Belgrade yang sempat dikuasai pasukan Austria-Hungaria. Sebelumnya, Kota Belgrade telah diduduki pasukan Austria-Hungaria selama 15 hari.

1917 —Rusia menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan negara-negara anggota Blok Poros. Dengan perjanjian itu, Rusia secara resmi tak lagi terlibat dalam Perang Dunia I.

1941 —Pasukan Jerman membantai lebih dari 15.000 orang Yahudi di Drobitsky Yar, sebuah jurang di tenggara Kota Kharkiv, Ukraina. Peristiwa tragis itu adalah salah satu dari serangkaian pembantaian orang Yahudi yang dilakukan Jerman di Ukraina. Sejak 1941 hingga 1944, sekitar 500.000 orang Yahudi di Ukraina dibantai pasukan Jerman.

2008 —Piagam ASEAN mulai berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Piagam ASEAN adalah anggaran dasar bagi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dokumen ini telah diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, November 2007 dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2008.

2011 —Amerika Serikat menyatakan Perang Irak resmi berakhir. Perang Irak yang dikenal juga dengan istilah Pendudukan Irak, Perang Teluk III atau, versi Amerika Serikat, Operasi Pembebasan Irak, dimulai dengan invasi Irak pada tahun 2003. Okupasi yang kemudian dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Britania Raya mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi.

2012 —Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengundurkan diri dari jabatannya setelah didakwa dengan penggelapan dan penyalahgunaan kepercayaan.

2013 —Pemakaman jenazah Nelson Mandela. Mandela yang meninggal pada 5 Desember 2013 adalah seorang revolusioner antiapartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh, dalam sebuah pemilu multiras.

Rel Bisnis

Buntut Pembekuan MWA UNS, Pemilihan Rektor Menjadi Wewenang Kemendikbud******

SOLO—Pemilihan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hal ini lantaran setelah MWA UNS Solo dibekukan dan hasil pemilihan rektor dibatal lewat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Sutanto, menyebut selama dibekukan, selanjutnya kewenangan MWA sepenuhnya beralih ke Kemendikbudristek, termasuk pemilihan Plt Rektor.

Dia mengaku tidak tahu terkait pemilihan dan pengangkatan akan seperti apa. Sutanto juga tidak bisa memastikan siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt Rektor.

“Sesuai Kemendikbud nomor 24 ini, karena pengangkatan dan pemberhentian rektor itu sepenuhnya tugas dan wewenang MWA. Sedang tugas dan wewenang MWA selama dibekukan maka wewenang beralih ke Kemendikbudristek,” ujar dia

Maka, dia menegaskan kewenangan mengangkat Plt. Rektor UNS Solo atau pejabat yang ditunjuk menggantikan rektor sekarang, Jamal Wiwoho, sepenuhnya menjadi wewenang Kemendikbudristek.

Ketika ditanya perihal kesalahan dari MWA hingga menjadi sebab dibekukan, dia mengatakan sepenuhnya yang mengetahui adalah pihak Kemendikbudristek.

“Kami tidak bisa menafsirkan [kesalahan] itu. Yang jelas setelah pemilihan rektor kemarin memang ada audit dari Irjen selama 17 hari di UNS, hasilnya seperti apa itu kita tidak tahu,” lanjut dia.

Dia menjelaskan akan seperti apa pemilihan rektor nantinya diserahkan kepada pihak kementerian. “Jadi pagi ini [kewenangan] MWA sepenuhnya [berlalih] ke Pak Menteri. Nanti dilakukan penataan seperti apa itu sepenuhnya kewenangan beliau,”

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Pemrograman Tiandao

RS UNS Terapi Akupunktur Berikan Layanan untuk Program Kehamilan******

SOLO —Terapi akupunktur untuk program kehamilan bisa membantu program kehamilan (promil) bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak. 

Menutur Dokter Spesialis Akupunktur Medis RS UNS, dr. Dwi Surya S., M.Kes., Sp. Ak dalam talkshow yang digelar Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (RS UNS) dengan tema Satu Jam Lebih Dekat: Optimalkan Program Kehamilan dengan Akupunktur Medik, terapi akupunktur bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu menyeimbangkan hormon.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

“Peran akupunktur ini menyeimbangkan agar hormon suami istri. seperti testerogen dan esterogen yang meningkat yang memberikan dampak seperti jerawat, peran akupunktur di sini,” ucap dr. Dwi Surya S., M.Kes., Sp. Ak , yang akrab disapa dokter Surya itu, Selasa (18/7/2023)

Dokter Surya juga menjelaskan sebelum melakukan terapi akupunktur untuk mendukung program kehamilan, sebaiknya pasangan suami istri berkonsultasi dengan dokter ahli. Ia menilai konsultasi tersebut bisa membantu terapi akupunktur yang dijalani.

“Bagusnya pastikan dulu semuanya ke dokter kandungan, baik suami dan istri bisa melakukan akupunktur. Terapinya nanti harus dikolaborasikan, semua tindakan harus ada target yang jelas. Pasangan suami istri ini jika sudah diperiksa datang ke poli akupuntur pada kedatangan pertama itu suami-istri dengan membawa hasil pengecekan harapannya targetnya bisa tercapai,” lanjutnya.

Dokter Surya juga menambahkan, proses terapi akupunktur untuk membantu program kehamilan bukan sesuatu yang instan, melainkan berjangka. Untuk itu, ia mengatakan, pentingnya kedisiplinan dan melihat riwayat dari pasangan suami istri yang menjalani terapi.

“Kami bicara secara hormonal, itu bukan sesuatu yang instan, ini suatu terapi yang berfrekuensi seperti yang saya baca di jurnal, terapi ini bisa makan waktu tiga sampai empat bulan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, terapi ini juga bisa diaplikasikan kepada pasutri yang sudah berusia di atas 35 tahun. Namun, Dwi menyebut, perlu ada pendampingan khusus dari dokter kandungan sebelum menjalani terapi.

“Apakah boleh terapi ini untuk yang berisiko? Boleh, tapi perlu ada pemeriksaan yang dilakukan, untuk usia berisiko di atas 35 tahun terutama,” kata dia.

Sedangkan menurut Dokter Spesialis Obsgyn RS UNS, dr. Hafi Nurinasari, Sp.OG., M.Kes sebelum menjalani terapi pasutri harus dilihat kondisinya terlebih dahulu. Ia menilai, perlu mengetahui bagaimana kondisi suami istri sebelum menentukan terapi yang tepat untuk menunjang program kehamilan.

“Ini dari keduanya, kita lihat apakah ada gangguan, untuk perempuan apakah tuba ada penyumbatan, selain itu ada gangguan pada uterus seperti tumor untuk menghindari kelahiran prematur. Kalau dari faktor suami seperti gangguan hormon, seperti pembesaran pembuluh darah skrotum, juga ada trauma seperti pernah jatuh dan faktor lain seperti riwayat merokok, alkohol itu sangat mempengaruhi kualitas sperma itu, kita harus mengecek kualitasnya,” ujarnya.

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.