petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bonanza88 login

slot gacor siang 938Jutaan kata 884355Orang-orang telah membaca serialisasi

《bonanza88 login》

KPK periksa Hanan Supangkat soal proyek di Kementan******

KPK periksa Hanan Supangkat soal proyek di Kementan
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Hanan Supangkat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi, antara lain, terkait dengan komunikasi antara saksi dan SYL. Selain itu, juga dikonfirmasi mengenai informasi dugaan adanya proyek pekerjaannya di Kementerian Pertanian," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) itu berlangsung pada hari Jumat (1/3).

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

"Keterangan saksi memperjelas dugaan perbuatan tersangka SYL dan tim penyidik saat ini masih terus melengkapi semua informasi terkait dengan pembuktian dugaan TPPU-nya," ujar Ali.

Untuk diketahui, Menteri Pertanian periode 2019—2023 Syahrul Yasim Limpo (SYL) tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam rentang waktu 2020—2023.

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masmudi mengungkapkan bahwa pemerasan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021—2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI pada tahun 2023, antara lain, untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

"Jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebesar total Rp44,5 miliar," ujar JPU KPK Masmudi dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga: JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

InJourney : Pengunjung F1 Powerboat 2024 mencapai 70.000 orang******

InJourney : Pengunjung F1 Powerboat 2024 mencapai 70.000 orang
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyebutkan jumlah pengunjung balap perahu motor cepat internasional F1 Powerboat Danau Toba, 2-3 Maret 2024 mencapai 70 ribu orang. (ANTARA/HO)
Medan (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyebutkan jumlah pengunjung balap perahu motor cepat internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024, 2-3 Maret, mencapai 70.000 orang.

"InJourney mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang begitu antusias menyaksikan F1 Powerboat. InJourney berharap kesuksesan F1 Powerboat kali ini bisa memberikan dampak yang positif untuk pariwisata Danau Toba dan juga ekonomi masyarakat sekitar," kata Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono dalam keterangannya yang diterima di Medan, Senin.

Ia mengatakan dengan beragam acara yang sangat menarik, ditambah dengan keindahan Danau Toba, F1 Powerboat menjadi salah satu kejuaraan yang sangat dinanti.

Sejak hari pertama tiket penjualan dibuka pada 19 Februari, masyarakat langsung menyerbu sehingga tiket untuk kategori grandstand langsung ludes dalam tujuh hari.

F1 Powerboat Danau Toba 2024 berhasil menyedot minat masyarakat karena memadukan kejuaraan olahraga air berskala internasional dengan berbagai pertunjukan mulai dari kompetisi Solu Bolon, Aquabike Indonesia Championship, festival musik yang menampilkan musisi-musisi papan atas dan lokal seperti Wali, Ada Band, dan Radja, serta kehadiran pameran UMKM yang tak kalah menarik.

F1 Powerboat Grand Prix Danau Toba 2024 yang berlangsung di Pelabuhan Mulia Raja, Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara diikuti sekitar 17 pembalap yang berasal dari 11 negara.

Pembalap dari Sharjah Team Rusty Wyatt tampil sebagai pemenang, sementara Erik Stark (SWE) dari Victory Team di posisi kedua, dan Jonas Andersson (SWE) dari Team Bình Định-Vietnam di posisi ketiga.

InJourney juga menghadirkan kompetisi Solu Bolon yang diikuti delapan tim dari kabupaten sekitar Danau Toba. Kompetisi Solu Bolon memperebutkan hadiah total sebesar Rp250 juta.

Baca juga: InJourney klaim F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari tahun lalu

Bersamaan dengan F1 Powerboat, diselenggarakan pula Aquabike Indonesia Championship (AIC) yang merupakan ajang balap jetski nasional.

Ajang ini diikuti sekitar 20 pembalap Indonesia dan menjadi kesempatan bagi para atlet untuk meningkatkan performa terbaiknya, sehingga nantinya bisa menunjukkan prestasinya dalam Aquabike Jetski World Championship yang akan kembali diselenggarakan di Danau Toba pada akhir tahun ini.

Kesuksesan F1 Powerboat 2024 diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang bisa melebihi pelaksanaan F1 Powerboat 2023 yang mampu memberikan dampak ekonomi hingga Rp1,68 triliun

Penyelenggaraan kegiatan di sejumlah destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), termasuk Danau Toba merupakan salah satu upaya dari InJourney untuk pengembangan ekosistem pariwisata di Indonesia.

Adanya kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemicu dalam menciptakan sustainable tourism di Indonesia sehingga dampaknya terhadap perekonomian bisa semakin luas.

"Penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan destinasi pariwisata dan menjadi katalis untuk menciptakan multiplier effect yang luas. Namun, untuk membangun destinasi pariwisata, butuh kami membutuhkan concerted effort melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga BUMN, dan ini merupakan salah satu kolaborasi luar biasa yang harus terus berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Menpora: Pedayung Solu Bolon berpotensi jadi atlet dayung nasional
Baca juga: Pembalap debutan Rusty Wyatt menang F1 Powerboat Danau Toba 2024

Pewarta: Juraidi
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:2d tawon

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
10001 tafsir mimpi
jktslot78
papuwa
cara daftar pinjaman online
slot paling
rtp panenjp
slot casino online indonesia
heroslot88
pas4d login
Daftar isi semua bab
Bab 1 frespin
Bab 2 pinjol ilegal tenor panjang
Bab 3 jam gacor slot thor
Bab 4 raja duit slot
Bab 5 situs gacor terbaru
Bab 6 demo slot 8 dragon
Bab 7 trik menang judi
Bab 8 situs slot online terbaik dan terpercaya
Bab 9 slot siang hari
Bab 10 semua situs slot mpo
Bab 11 slot jepe
Bab 12 rtp sihoki
Bab 13 erek erek kotoran manusia
Bab 14 situs slot member baru maxwin
Bab 15 surga500
Bab 16 bidadari29
Bab 17 link judi online
Bab 18 ceriabet88
Bab 19 rekomendasi situs slot gacor
Bab 20 paito germany angkanet
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1863bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Master catur bersih

game slot penghasil saldo dana tercepat 2022
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Semangat bela diri saya adalah Pangu

game slot yang lagi gacor malam ini
Hoaks! Dokter Terawan promosikan obat radang sendi
Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (20/6/2022). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)
Jakarta (ANTARA/JACX) – Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr Terawan Agus Putranto tampil dalam sebuah iklan obat pereda nyeri sendi.

Dalam gambar yang dirilis di Facebook itu, Terawan terlihat menggunakan seragam TNI, sambil memperlihatkan sebuah layar ponsel. 

Gambar itu juga menyematkan sebuah obat oles yang diklaim dapat menyembuhkan nyeri sendi.

Berikut isi narasinya:
"Tidak perlu minum obat. Berkat metode ini, ibu saya sembuh dari radang sendi dan tidak lagi pergi ke rumah sakit. Ucapkan selamat tinggal pada semua masalah persendian setelah 7 hari pemakaian,".

Lalu, benarkah Dokter Terawan promosikan obat radang sendi?
 
Tangkapan layar narasi berisi hoaks yang menyatakan mantan Menkes Terawan promosikan obat radang sendi (Facebook)


Penjelasan:
Kementerian Kesehatan menyebutkan kemunculan mantan Menkes Terawan dalam iklan pereda radang sendi itu tidak resmi.

"#Healthies, hati-hati ya terhadap berita hoaks Menteri Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan RI tidak pernah mempromosikan produk apapun," demikian isi  unggahan keterangan di laman resmi Kemenkes pada 24 Februari 2024.

Kementerian bidang kesehatan itu juga mengimbau agar masyarakat hanya menggunakan rujukan informasi dari situs serta akun resmi media sosial Kemenkes RI.

Dari penelusuran ANTARA, gambar dokter Terawan di Facebook itu identik dengan yang ada di berita yang dirilis pada 2022. Gambar tersebut terlihat telah dimanipulasi di sejumlah bagian.

Klaim: Dokter Terawan promosikan obat radang sendi
Rating: Hoaks  

Cek fakta: Cek Fakta: Menkes Terawan terima piala penghargaan dari WHO?

Cek fakta: Hoaks! Pendaftaran penerima Vaksin Nusantara

Baca juga: Dokter Terawan duduk di barisan Prabowo-Gibran di debat terakhir

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Sistem monster kekerasan paling kuat

cara mencairkan limit di kredivo
OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah.

Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024.

“Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin offUUS.

Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan.

Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin offterdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026.

OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin offagar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026.

Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.

Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait.

 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Xuanwu

voucher murah lebay shopee
Polisi tangkap pasutri di Aceh paksa anak mengemis untuk beli narkoba
Konferensi pers terkait kasus eksploitasi anak secara ekonomi di Mapolresta Banda Aceh, Kamis (29/2/2024) (ANTARA/Rahmat Fajri)
"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka,"
Banda Aceh (ANTARA) - Polresta Banda Aceh menangkap pasangan suami istri (pasutri) asal Aceh Besar karena diduga telah mengeksploitasi secara ekonomi anak sendiri dengan cara mengemis yang uangnya digunakan untuk membeli narkoba.

"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka," kata Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Satya Yudha Prakasa, di Banda Aceh, Kamis.

Adapun kedua tersangka tersebut yakni suami berinisial MN (38) dan istri A (42) tahun, berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Satya menyampaikan, kedua tersangka tersebut mengeksploitasi anak mereka dengan cara memaksa mengemis di warung kopi (warkop) hingga persimpangan lampu merah di wilayah Kota Banda Aceh.

"Kedua anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut satu berusia empat tahun dan satu lagi dua tahun. Kedua korban selama ini dipaksa mengemis," ujarnya.

Mirisnya, kata Satya, hasil mengemis anaknya tersebut digunakan kedua orang tua yang menikah secara siri itu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

"Hasil mengemis itu dipakai untuk menggunakan narkoba, dan kami juga masih menelusuri dari mana mereka mendapatkan barang tersebut," katanya.

Dalam kasus ini, Polresta Banda Aceh mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp32 ribu, alat hisap sabu dan kotak yang bertuliskan mohon bantuan seikhlasnya untuk fakir miskin.

Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersangka tidak dibenarkan dan melanggar UU Perlindungan anak. Semestinya orang tua membiayai kehidupan anak.

"Kegiatan oleh orang tua ini tidak benar dari UU maupun agama. Mereka seharusnya memberikan kehidupan untuk anaknya, bukan sebaliknya," kata Satya Yudha Prakasa.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Apakah itu sungai atau danau?

ketentuan pinjaman kredivo
KPK periksa Hanan Supangkat soal proyek di Kementan
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Hanan Supangkat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi, antara lain, terkait dengan komunikasi antara saksi dan SYL. Selain itu, juga dikonfirmasi mengenai informasi dugaan adanya proyek pekerjaannya di Kementerian Pertanian," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) itu berlangsung pada hari Jumat (1/3).

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

"Keterangan saksi memperjelas dugaan perbuatan tersangka SYL dan tim penyidik saat ini masih terus melengkapi semua informasi terkait dengan pembuktian dugaan TPPU-nya," ujar Ali.

Untuk diketahui, Menteri Pertanian periode 2019—2023 Syahrul Yasim Limpo (SYL) tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam rentang waktu 2020—2023.

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masmudi mengungkapkan bahwa pemerasan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021—2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI pada tahun 2023, antara lain, untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

"Jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebesar total Rp44,5 miliar," ujar JPU KPK Masmudi dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga: JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Bintang Kuno

poker338
Manajemen PT JTSE Makassar berlakukan kenaikan tarif jalan tol 
Foto udara kendaraan melintas di Jalan Tol Makassar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/1/2024). ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom
Penyesuaian tarif ini bersifat reguler yang dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan regulasi yang berlaku
Makassar (ANTARA) - Manajemen PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) selaku pengelola dan operator jalan tol ruas Makassar Seksi IV dalam waktu dekat melakukan penyesuaian dengan memberlakukan kenaikan tarif jalan tol.

"Penyesuaian tarif ini bersifat reguler yang dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Direktur Utama PT JTSE Real Chandra melalui siaran persnya di terima di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Penyesuaian tarif tersebut untuk jalan tol seksi IV yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kawasan Industri Makassar, Pelabuhan Soekarno Hatta dan Jalan Andi Pangeran Pettarani serta terintergrasi dengan Jalan Tol Seksi satu, dua dan tiga.

Lima gerbang tol yang mengalami penyesuaian tarif diantaranya Gerbang Tol Biringkanaya, Tamalanrea, Ramp Parangloe, Ramp Bira Timur, dan Ramp Bira Barat. Penyesuaian tarif reguler ini akan berlaku untuk semua kendaraan golongan I sampai golongan V.

Penyesuaian tarif di lima gerbang tol sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 457/KPTS/M/2024 yang terbit pada 23 Februari 2024. Kenaikan tarif bervariasi mulai golongan I sampai golongan V antara Rp500-Rp2.500.

Lima gerbang tol tersebut masing-masing gerbang Biringkanaya dan Tamalanrea untuk kendaraan golongan I semula Rp10.000 naik jadi Rp11.000, golongan II dan III Rp17.000 naik jadi Rp18.500, golongan IV-V Rp 25.000 naik jadi Rp27.500.

Selanjutnya, Gerbang Ramp Parangloe golongan I semula Rp15.500 naik jadi Rp16.500, golongan II-III Rp9.000 naik menjadi Rp9.500, golongan IV-V Rp13.000 naik jadi Rp14.500.

Untuk Gerbang Ramp Bira Barat dan Utara golongan I semula Rp5.500 naik menjadi Rp6.000, golongan II-III Rp9.000 naik jadi Rp9500 dan golongan IV-V dari Rp13.000 naik menjadi Rp14.500.

Sedangkan lima Gerbang Tol lainnya yang dioperasikan oleh PT Makassar Metro Network (MMN), yaitu Gerbang Tol Cambaya, Kaluku Bodoa, Tallo Barat, Tallo Timur dan Gerbang Utama Parangloe tidak mengalami penyesuaian atau tarifnya tetap.

Menurut Chandra sebenarnya 70 persen dari pengguna layanan Jalan Tol Makassar Seksi IV ini baru akan mengalami kenaikan tarif setelah empat tahun, sebab pada 2021 Kementerian PUPR menetapkan penyesuaian tarif hanya berlaku untuk 30 persen pengguna jalan tol diakibatkan nilai inflasi rendah di tahun itu.

Salah satu hal yang mendorong penerapan penyesuaian tarif ini,kata dia, adalah peningkatan nilai inflasi Kota Makassar dalam dua tahun terakhir serta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata sebesar 4,6 persen per tahun.

Untuk Kota Makassar, terdapat dua operator dan pengelola jalan tol yang terintegrasi yakni JTSE dan Makassar Metro Network (MMN). Hadirnya Jalan Tol ini tentunya memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di Kota Makassar.

Selain itu, JTSE telah menambah ruas Jalan tol sepanjang 3,2 kilometer dengan mengoperasikan Jalan Akses Tol Makassar New Port (Akses MNP) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2024. Dengan beroperasinya akses Tol MNP, semakin mengukuhkan peranan JTSE dalam mewujudkan konektivitas simpul perekonomian di Kota Makassar.

Baca juga: Kementerian PUPR: Akses Tol Makassar New Port perlancar jalur ekspor
Baca juga: Tarif tol di Makassar naik per 29 September

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024