petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs gampang wd

wangi4d 510Jutaan kata 615728Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs gampang wd》

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno diwawancarai wartawan di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.
Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat
Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

43 desa di Siak titik terparah dilanda banjir di Riau******

43 desa di Siak titik terparah dilanda banjir di Riau
Wakil Bupati Siak ketika meninjau banjir akibat parit di depan rumah warga yang meluap di Kecamatan Sabak Auh. ANTARA/HO-Pemkab Siak
Siak, Riau, (ANTARA) - Sebanyak 43 kampung atau desa di delapan kecamatan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau menjadi titik terparah dilanda banjir dengan 492 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke tenda darurat.

Wakil Bupati Siak, Husni Merza, Rabu, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi warga serta turun langsung mengevakuasi dan menyalurkan bantuan logistik.
 
Menurut dia, banjir terjadi karena curah hujan tinggi serta akibat luapan air sungai.

"Warga yang terdampak banjir bisa kita pantau. Jika di titik terparah memungkinkan dievakuasi, warga kita evakuasi. Termasuk juga menyalurkan persediaan logistik dan mendirikan tenda darurat juga kita lakukan,” katanya.

Pihaknya melihat kondisi warga dan menyerahkan bantuan sembilan bahan pokok dan makanan di Dusun Dua Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh. Ada 35 KK yang terdampak banjir di titik ini dan tenda pengungsian sudah didirikan.

Baca juga: BPBD Riau tetapkan sembilan daerah siaga darurat banjir

Baca juga: Banjir di Kampar, TWA Buluh Cina ditutup dan dua gajah dipindahkan

Baca juga: Gubernur Riau bantu 15 ton beras untuk korban banjir Kampar

Banjir yang merendam pemukiman dan perkebunan di Sabak Auh ada di tiga titik. Ketiganya adalah Dusun Dua Bandar Sungai, Sungai Tengah dan Sabak Permai.

Husni juga mengimbau warga agar selalu mengawasi anak-anak bermain. Pasalnya di beberapa daerah di Provinsi Riau yang terdampak banjir sudah ada anak yang menjadi korban bahkan sampai meninggal dunia.

"Kami mengimbau masyarakat Sabak Auh yang terdampak banjir, selalu menjaga buah hati atau anak kita. Karena kita mendapatkan beberapa informasi bahwa ada anak-anak di tiga daerah di Provinsi Riau ini menjadi korban akibat bencana banjir ini. Karena anak-anak ini ketika melihat genangan air itu sangat gembira,” sebutnya.

Berdasarkan rapat koordinasi di Provinsi Riau, setidaknya 10 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau saat ini dilanda bencana banjir. Hanya Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang aman dari banjir.

"Saat ini ada 43 kecamatan dengan 192 desa yang terdampak banjir disebabkan bukan hanya akibat curah hujan yang tinggi, melainkan juga karena meluapnya sungai-sungai di beberapa daerah,” katanya.

Baca juga: Dua jembatan penghubung antardesa di Riau ambruk akibat banjir

Baca juga: PLN Riau-Kepri siagakan petugas amankan listrik di lokasi banjir 

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Hujan deras, Jalan Jambore Cibubur banjir hingga 50 cm******

Hujan deras, Jalan Jambore Cibubur banjir hingga 50 cm
Sejumlah pengendara motor menerabas genangan air setinggi 50 sentimeter (cm) di Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hujan deras yang terjadi di wilayah Jakarta Timur menyebabkan Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Rabu, banjir setinggi 50 sentimeter (cm).

Banjir itu menyebabkan arus kendaraan dari Arundina hingga Mall Cibubur Junction mengalami kemacetan. Begitu pun sebaliknya.

Bahkan, tak jarang pengendara sepeda motor yang nekad menerobos banjir itu sehingga menyebabkan kendaraannya mogok dan didorong oleh petugas dan warga setempat.

Koordinator Satgas Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Deby mengatakan, pihaknya masih menangani genangan air atau banjir di Jalan Jambore Cibubur.

Adapun penyebab banjir yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB hingga Rabu petang itu, kata dia, karena tidak ada buangan atau saluran air yang tidak mengalir.

Baca juga: SDA Jaktim bangun 85 saluran air baru selama 2023
Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di wilayah Cilandak Timur
Petugas Satgas SDA Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tengah memasang pompa apung untuk mengatasi banjir setinggi 50 sentimeter (cm) di Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/aa.

Karena itu, dia meminta agar pengendara dan warga untuk bersabar saat melintas kawasan tersebut. Pihaknya mengerahkan 15 personel untuk penanganan banjir tersebut yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub), Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), SDA dan lainnya.

"Kami juga mengerahkan dua unit pompa apung yang dialirkan ke rawa dongkal dengan kapasitas 50 liter per detik agar banjir kembali surut," kata Deby.

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Cibubur, Heru Kristianto mengatakan, untuk penanganan banjir pihaknya mengerahkan 25 orang petugas PPSU.

Mereka dikerahkan ke lokasi banjir bergabung dengan satgas unit lain, seperti petugas SDA, Bina Marga dan Suku Dinas (Sudin) Perhubungan.

"Karena kondisinya memang di daerah cekungan dan saluran airnya kecil, sehingga setiap hujan deras selalu banjir," katanya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:akun slot yang lagi gacor

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
gacor judi slot
cara mendapatkan uang dari you cubez
cara beli hp cicilan di shopee
slot 00
erek erek abjad 3d
cara agar akulaku bisa kredit 12 bulan
yang lagi gacor slot hari ini
cara meminjam uang di neo bank
main liga slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 slottergacor
Bab 2 merdekaslot
Bab 3 sosrototo
Bab 4 top slot 138
Bab 5 situs slot member baru pasti jp
Bab 6 erek 35 2d
Bab 7 cara pasang cm togel
Bab 8 cara mengetahui limit kredivo
Bab 9 epicwin88
Bab 10 pandajago
Bab 11 baka88
Bab 12 situs slot resmi dan terpercaya
Bab 13 situs judi slot online tergacor
Bab 14 cara pinjam lewat kredivo
Bab 15 slot 77 demo
Bab 16 situs slot gacor maxwin
Bab 17 megajp88
Bab 18 server thailand demo slot
Bab 19 link alexabet88
Bab 20 cara pinjam di tunaiku agar di acc
Klik untuk melihattersembunyi di tengah577bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Satu pukulan bagi kaisar

pinjol bayar bulanan ojk
Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar-Fatia sinyal keadilan hukum
Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) menemui pendukungnya usai sidang putusan di Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/aa.
Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi
Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya. 

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

ketika pahlawan itu datang

ok bank kta online
Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno diwawancarai wartawan di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.
Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat
Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Novel Mo Ji Jiu Yao

levis4d
BMKG imbau masyarakat waspada hujan lebat hingga petir pada Sabtu
Hujan lebat terjadi di sejumlah daerah. (ANTARA/HO-Antara Foto)
Masyarakat agar waspada terjadinya bencana hidrometeorologi yang akan terjadi hingga Februari
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat agar waspada hujan lebat hingga petir yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Ibu Kota Provinsi pada Sabtu. Melansir dari situs BMKG di Jakarta Sabtu, beberapa wilayah di Pulau Kalimantan seperti Banjarmasin dan Pangkal Pinang akan diguyur hujan lebat disertai petir pada siang hari ini. Kemudian di Pulau Sumatera, wilayah Padang dan Palembang diprakirakan juga mengalami hujan disertai petir pada siang hari ini, sedangkan wilayah Medan diprediksi hujan lebat.

Kota Jambi diprediksi hujan petir pada malam hari nanti. Bergeser ke wilayah Indonesia Timur, Kupang diprediksi hujan disertai petir, dan Makassar hujan lebat pada siang hari ini. BMKG juga menyebutkan hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di beberapa Ibu Kota Provinsi, di antaranya Bengkulu, Palangkaraya, Tanjung Pinang, Ambon, Manokwari, Pekanbaru, dan Kendari. Sedangkan wilayah Gorontalo, Pontianak, dan Manado diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, Kota Denpasar, Serang, Jakarta Pusat, Jambi, Samarinda, Tarakan, Mataram, Kota Jayapura, dan Mamuju diprediksi berawan pada siang hari ini. Untuk wilayah Ternate diprediksi akan berawan tebal. BMKG juga memprediksi beberapa wilayah akan cerah berawan, seperti Banda Aceh, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Bandar Lampung. Kemudian, Kota Surabaya diprediksi cerah dengan suhu 25-35 derajat Celcius. Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat agar waspada terjadinya bencana hidrometeorologi yang akan terjadi hingga Februari mendatang akibat cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. "Salah satu penyebab cuaca ekstrem yakni adanya Monsun Asia yang menunjukkan aktifitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berpotensi dapat disertai adanya fenomena seruakan dingin -cold surge- yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia," kata Dwikorita.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Gelombang naga di zaman makmur

pinjam uang di lazada
Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno diwawancarai wartawan di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.
Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat
Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

oxplay
Terkait kerusuhan di Papua Nugini, KBRI Port Moresby tingkatkan pelindungan bagi WNI
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Jakarta (ANTARA) - KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua Nugini untuk meningkatkan pelindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI), menurut juru bicara Kemlu RI, menyusul kerusuhan di negara itu sejak Kamis (10/1).

“Hingga saat ini tidak ada WNI yg menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat.

Dia mengatakan KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing sekiranya tidak ada keperluan yg sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” ujar Judha.

Jumlah WNI di Papua Nugini yg terdata di KBRI sebanyak 1.317 orang.

Kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi sejak 10 Januari 2024 di Port Moresby, dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency) selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.


Baca juga: Dua warganya luka, China minta pemerintah Papua Nugini jamin keamanan

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG terus jaga stabilitas di perbatasan Papua

 

400 prajurit Yonif 623 Kalsel berangkat sebagai Satgas Pamtas RI-PNG

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Putri tertua dari keluarga terkenal

slot rebrand
KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender
KPK menghadirkan empat tersangka kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR) mensyaratkan fee hingga 15 persen dari nilai proyek bagi kontraktor agar dimenangkan dalam tender pengadaan barang dan jasa.

"Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu lima persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Erik Kemudian menunjuk Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Proyek yang menjadi atensi EAR diantaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang di Kecamatan Panai Tengah dan proyek jalan Sei Tampang - Sidomakmur di Kecamatan Bilah Hilir. Besaran nilai pekerjaan kedua proyek tersebut sebesar Rp19,9 miliar.

Untuk dua proyek di Dinas PUPR dimaksud, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai.

Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.

"KPK masih akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada EAR melalui RAR," kata Ghufron.

Meski demikian dugaan tindak pidana korupsi tersebut terdeteksi oleh penyidik KPK hingga berujung  operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya.

Atas perbuatannya Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS), kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lanjutan.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa

Tersangka FS dan ES sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka EAR dan RSR sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024