kredit hp pakai ktp

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Bantah Klaim DPR, BPKP Tetap Tak Rekomendasikan Impor KRL******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menepis klaim DPR soalimpor KRL bekas Jepang jadi dilakukan 2023 ini, di mana hanya tinggal menunggu satu kali rapat untuk memutuskan impor.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari hasil review rencana impor KRL tersebut. Ia menegaskan tidak tahu menahu soal rapat final yang dimaksud.

"Review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut). Setahu saya nggak ada. Kami cuma menunggu tidak lanjut review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya. Mengenai rapat-rapat itu, bukan saya bantah, tetapi sepengetahuan saya nggak ada," jelasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

"Sorry, kata lobi-lobi saya hapus dulu. Namanya BPKP ini update internal, kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah kepresidenan, saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Nggak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," tutur Azwad.

Namun, Azwad menekankan tidak ada perubahan rekomendasi dari hasil temuan awal. Ia menyebut BPKP tetap tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Review kami masih itu, kami tunggu apa tindak lanjutnya mereka," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

Kendati begitu, Andre tak menegaskan kapan rapat final tersebut berlangsung. Ia juga tidak menyinggung soal sikap-sikap kementerian/lembaga (K/L) lain, selain Kementerian BUMN.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilang Insyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran ucapan Andre, tetapi keduanya belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Viral Tiket Umrah Solo******

Hargatiket promo Saudia Airlines-Garuda Indonesia rute Solo-Jeddah pulang-pergi (PP)virallantaran cuma dibanderol Rp5 juta di berbagai platform pemesanantiketonline.

Pasalnya, tiket pesawat adalah komponen biaya tertinggi dalam penyelenggaraan umrah. Terlebih ongkos tiket pesawat Jakarta-Jeddah saja sekitar Rp14 juta.

Ayuberga selaku Perwakilan Saudia Airlines di Indonesia, mengklarifikasi informasi promo tersebut tidak benar. Pihak maskapai mengatakan promo tiket Solo-Jeddah pulang-pergi Rp5 juta itu adalah bentuk kesalahan sistem alias error system.

Andri mengaku belum mengetahui apakah ada pelanggan yang menjadi korban sistem eror tersebut. Namun, ia menyebut Saudi Airlines bakal mengembalikan dana pelanggan jika memang ada yang terlanjur melakukan pembayaran.

Beberapa hari terakhir, informasi promo tiket itu ini sempat menghebohkan industri umrah. Munculnya penawaran tersebut sontak direspon antusias oleh sejumlah travel agen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Tanah Air, dengan membuat program umrah hemat.

Sementara itu, Himpuh mengimbau pelanggan yang sudah membayar tiket promo tersebut untuk menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk perantara pembelian tiket. Dengan begitu, proses pengembalian dana (refund) diharapkan bisa segera dilakukan.

"Mungkin akan di-refundlangsung melalui credit card, diproses kantor pusat (Saudia Airlines) di Jeddah," tandasnya.

Ia berharap Saudia Airlines benar-benar melakukan mengembalikan dana pembelian tersebut. Andri juga menekankan dana tersebut harus langsung dikembalikan oleh perantara kepada setiap individu yang memesan agar tidak ada pihak yang dirugikan atas kesalahan sistem itu.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

Intip Antusiasme Pengunjung Serbu Transmart Full Day Sale******

Pengunjung antusias mengikuti Transmart Full Day Sale yang digelar hari ini hingga jam 22.00 WIB nanti.

Laporan wartawan CNN Indonesia Sandra Insana Sari di salah satu Transmart Jakarta Pusat, mengatakan banyak pengunjung yang sudah datang ke tempat itu untuk berbelanja.  Berbelanja Transmart Full Day Sale sendiri dapat menggunakan fasilitas Allo Bank, Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Khusus Allo Bank adalah melalui pembayaran melalui AlloPayLater, dan lainnya kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Transmart juga menyajikan diskon gede-gedean untuk peralatan dapur di TransLiving. Salah satunya, produk fry pan cream granite 20 cm, dari harga Rp249 ribu diskon menjadi Rp149 ribuan saja.

Masih banyak promo untuk produk-produk lainnya yang sayang untuk dilewatkan! Mulai dari sembako, pakaian, hingga furnitur.

Pengunjung juga bisa mendapatkan diskon tambahan sebesar 20 persen apabila melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega.

Percaya pada Kerajaan Allah

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

Edy Rahmayadi soal Jalan Rusak di Sumut: Ada yang Terlalu Banyak Omong******

GubernurSumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi buka suara soal sejumlah kerusakan jalanparah yang terjadi di daerah kekuasaannya.

Eks Pangkostrad itu menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut termasuk soal kerusakan jalan. Meski begitu, Edy mengaku sudah tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," kata Edy Rahmayadi, Senin (22/5).

Ia mengatakan fokus memperbaiki kerusakan infrastruktur dan jalan yang terjadi di daerahnya. Untuk jalan rusak, ia memastikan proyek perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 450 km dengan anggaran Rp2,7 triliun di Sumut akan dituntaskan pada 31 Desember 2023.

"Tidak ada urusan proyek dengan personkarena dia adalah sudah merupakan satu konsep yang bersama sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas selesai," katanya.

Edy menekankan pihaknya tak akan melakukan pembayaran jika pengerjaan proyek tak tuntas. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Rugikah provinsi? Tak rugi provinsi bekerja 10 persen, tuntutannya ada 33 persen termin baru provinsi membayar. Provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tak sampai. Itulah termin. Apabila nanti tanggal 31 Desember dan mereka tak juga tuntas kerjaan itu ada pinalti 50 hari. Jadi semua ada prosedur ada aturan main," terangnya.

Edy mengaku jalan provinsi di Sumut sepanjang 3.005 km, namun 340 km di antaranya rusak. Lalu 33 ribu km jalan kabupaten /kota di mana 13 ribu km di antaranya rusak.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun," urainya.

Edy menambahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di Sumut.

"Presiden Jokowi membantu Rp 800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," paparnya.

Sedangkan perbaikan jalan kabupaten/kota di Sumut yang rusak membutuhkan total anggaran paling tidak Rp5,5 triliun. Di sisi lain, Provinsi Sumut hanya memiliki anggaran Rp300 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 Km jalan yang begitu yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300-400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3000 an tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," ungkapnya.

Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut.

"Untuk itu kita bersama sama mengawal, khusus wartawan ini berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan," bebernya.

Pemda Sumut menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah mereka. Proyek tersebut dimulai 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada akhir 2023.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan diklaim bisa lebih cepat selesai.

Namun begitu, proyek infrastruktur tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Sebab pengerjaannya dinilai asal asalan dan banyak yang belum dikerjakan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5) karena mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Sumut.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan jalan rusak di Sumatera Utara (Sumut) akan diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang. Bahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sumut. 

Tak terkalahkan

Kemenag Usul Biaya Haji Ditambah Rp288 M******

Direktur Jenderal Penyelenggaraan HajiDan Umrah(PHU) Kementerian Agama(Kemenag) Hilman Latief mengusulkan tambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp288 miliar untuk kuota tambahan calon haji reguler 1444 H/2023.

Hilman menjelaskan dana itu nantinya diambil dari nilai manfaat untuk kebutuhan biaya kuota tambahan sebanyak 7.360 jemaah haji reguler.

"Demi memenuhi prinsip keadilan jemaah haji, kebutuhan biaya untuk kuota tambahan 7.360 diambilkan dari nilai manfaat, sehingga kami melakukan penyesuaian usulan anggaran kuota tambahan jemaah haji reguler yang semula Rp 313,37 miliar untuk 8.000 jemaah menjadi Rp 288,31 miliar untuk 7.360 jemaah haji reguler," kata Hilman dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Senin (22/5).

Hilman menyampaikan kuota haji reguler tambahan itu akan diisi oleh 5.765 calon jemaah haji cadangan yang sudah melakukan pelunasan, namun belum memperoleh kuota.

Sementara untuk sisa kuota tambahan yang belum digunakan sebanyak 1.595 akan dibagikan berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.

Merespons itu, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menerima penjelasan Kemenag tentang usulan tambahan BPIH sebesar Rp288 miliar untuk kuota haji tambahan.

"Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung secara cermat ketersediaan nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin kesatu," kata Ashabul saat membacakan kesimpulan rapat.

Ashabul juga meminta BPKH memenuhi kebutuhan kuota tambahan Jemaah Haji reguler sebanyak 7.360 jemaah.

"Dengan memperhatikan keberlangsungan keuangan haji di masa yang akan datang," kata dia.

Ashabul juga mengatakan Komisi VIII DPR dan Kemenag menyepakati kebijakan kegiatan manasik haji bagi jemaah kuota reguler tambahan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali di tingkat Kabupaten/Kota dan 3 kali di tingkat KUA dengan pertimbangan waktu pemberangkatan jemaah yang semakin dekat.

[Gambas:Video CNN]